Regulation of the Coordinating Minister for Human Development and Culture of the Republic of Indonesia no. 7 of 2022 concerning Guidelines for the Prevention and Control of Zoonoses and New Infectious Diseases

Pasal 4 Article 4 menengah dan risiko tinggi. high risk. Penilaian risiko dilaksanakan melalui: Risk assessment shall be carried out with: (2) Rekomendasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) The recommendations for risk management, as referred to in sub-article a. identifikasi ancaman; a. hazard identification; terdiri atas: (1), consist of: b. penilaian tingkat risiko; dan b. risk level assessment; and a. situasi penyakit; a. disease situation; c. rekomendasi manajemen risiko. c. recommendations for risk management. b. mitigasi; dan b. mitigation; and c. intervensi. c. intervention.

Pasal 5 Article 5 (3) Situasi penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a (3) The disease situation, as referred to in sub-article (2) point a, shall be (1) Identifikasi ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) The hazard identification, as referred to in Article 4 point a, dikategorikan menjadi: categorized into: huruf a dilakukan terhadap Zoonosis dan PIB. shall be carried out on Zoonoses and EIDs. a. kejadian luar biasa; a. outbreak; (2) Identifikasi ancaman Zoonosis dan PIB sebagaimana (2) The hazard identification for Zoonoses and EIDs, as referred b. wabah; atau b. large scale epidemic; or dimaksud pada ayat (1) berdasarkan: to in sub-article (1), shall be based on: c. keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan c. certain circumstances a. perkembangan penyakit endemik; dan/atau a. the development situation of endemic diseases; and/or perundangundangan. following the provisions of laws and regulations. b. peringatan situasi penyakit dari organisasi kesehatan b. warnings of disease situations from the World Health dunia dan/atau organisasi kesehatan hewan dunia. Organization and/or the World Organization for Animal Health.

Pasal 6 Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Article 6 huruf b dilaksanakan dengan berpedoman pada Lampiran I yang The risk level assessment, as referred to in Article 4 point b, shall merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri be carried out by referring to Appendix I, which constitutes an Koordinator ini. integral part of this Regulation.

Pasal 7 Article 7 Tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas: The risk level, as referred to in Article 6, shall consist of: a. risiko rendah; a. low risk; b. risiko menengah; atau b. moderate risk; or c. risiko tinggi. c. high risk. REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR HUMAN DEVELOPMENT AND CULTURAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 OF 2022 REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR HUMAN DEVELOPMENT AND CULTURAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 OF 2022 7 ON THE GUIDELINE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSIS AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES ON THE GUIDELINE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSIS AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 8 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 BAB III CHAPTER III BAB IV CHAPTER IV PEMETAAN RISIKO MAPPING PENINGKATAN CAKUPAN DAN KUALITAS SURVEILANS INCREASED COVERAGE AND QUALITY OF SURVEILLANCE

Pasal 9 Article 9 Pasal 13 Article 13 (1) Pemetaan risiko dilakukan untuk mengetahui potensi terjadinya eskalasi (1) A risk mapping shall be carried out to determine the likelihood of an Peningkatan cakupan dan kualitas surveilans sebagaimana dimaksud dalam The increased coverage and quality of surveillance, as referred to in Article 3 situasi penyakit pada suatu wilayah. escalation of the disease situation in a certain area. Pasal 3 huruf c dilaksanakan melalui: point c, shall be achieved with: (2) Pelaksanaan pemetaan risiko dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator. (2) A risk mapping implementation shall be coordinated by the Coordinating a. surveilans terpadu; dan a. integrated surveillance; and Minister. b. SBM. b. CBS.

Pasal 10 Bagian Kesatu Part One Pemetaan risiko dilaksanakan melalui pengembangan sistem informasi Article 10 Surveilans Terpadu Integrated Surveillance terpadu. A risk mapping shall be carried out with the development of an integrated information system. Pasal 14 Article 14

Pasal 11 Surveilans terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri The integrated surveillance, as referred to in Article 13 point a, consist of: (1) Pengembangan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud dalam Article 11 dari: a. event-based surveillance or priority syndromes surveillance;

Pasal 10 bertujuan untuk memperkuat peta risiko bencana. (1) The objective of the development of an integrated information system, a. surveilans berbasis kejadian atau surveilans sindrom prioritas; b. indicator-based surveillance; (2) Pengembangan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud as referred to in Article 10, shall be to improve disaster risk maps. b. surveilans berbasis indikator; c. triangulated surveillance; and pada ayat (1) berbasis sistem informasi geografi dan bersifat dinamis, (2) The development of an integrated information system, as referred to c. surveilans triangulasi; dan d. mortality surveillance. partisipatif, dan akuntabel yang dilakukan dengan prinsip keterpaduan in sub-article (1), shall be based on a geographic information system d. surveilans kematian. dan interopabilitas sesuai dengan arsitektur sistem pemerintahan and dynamic, participatory, and accountable, which shall be carried out Article 15 berbasis elektronik. with integration and interoperability principles in line with the electronic Pasal 15 The integrated surveillance, as referred to in Article 14, shall be carried out by based government architecture system. Pelaksanaan surveilans terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 referring to Appendix II, which constitutes an integral part of this Regulation.

Pasal 12 berpedoman pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan (1) Pengembangan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud dalam Article 12 dari Peraturan Menteri Koordinator ini. Article 16

Pasal 10 dilaksanakan oleh badan nasional penanggulangan bencana (1) The development of an integrated information system, as referred to The integrated surveillance, as referred to in Article 14, shall be carried out dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. in Article 10, shall be carried out by the National Agency for Disaster Pasal 16 cross-sectoral between ministries/agencies, local governments, and any (2) Data sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Management and involve the relevant ministries/agencies. Surveilans terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diselenggarakan other stakeholders in a coordinated, laboratory-based, and real-time manner berasal dari kementerian/lembaga terkait. (2) The data of the integrated information system, as referred to in sub- lintas sektor antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan through an integrated system. article (1), shall be sourced from the relevant ministries/agencies. pemangku kepentingan lainnya secara terkoordinasi, berbasis laboratorium, dan aktual (real time) melalui sistem yang terintegrasi. REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR HUMAN DEVELOPMENT AND CULTURAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 OF 2022 REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR HUMAN DEVELOPMENT AND CULTURAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 OF 2022 9 ON THE GUIDELINE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSIS AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES ON THE GUIDELINE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSIS AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 10 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022

Pasal 17 Article 17 Pasal 21 Article 21 (1) Dalam rangka mewujudkan surveilans terpadu yang aktual (real time) (1) To achieve real-time integrated surveillance through an integrated Kementerian/lembaga yang memiliki sistem pelaporan sebagaimana Ministries/agencies that have their respective reporting system as referred melalui sistem yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, system, as referred to in Article 16, the ministries/agencies and local dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berbagi pakai data terkait pelaksanaan to in Article 17 sub-article (2) shall share and jointly use data related to the kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melibatkan pihak swasta governments shall involve the private sector that provides healthcare surveilans terpadu yang diteruskan secara aktual (real time) ke SIZE. implementation of integrated surveillance which shall be forwarded in real- yang menyelenggarakan layanan di bidang kesehatan manusia dan services for humans and animals in reporting the detection of Zoonoses time to SIZE. kesehatan hewan terkait pelaporan hasil deteksi Zoonosis dan PIB yang and EIDs on the list of notifiable diseases. Pasal 22 masuk dalam daftar penyakit wajib lapor. (2) The detection of Zoonoses and EIDs on the list of notifiable diseases (1) SIZE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 digunakan oleh: Article 22 (2) Hasil deteksi Zoonosis dan PIB yang masuk dalam daftar penyakit wajib carried out by the ministries/agencies and local governments, as a. pengguna berbasis aplikasi; dan (1) SIZE as referred to in Article 21 is used by: lapor yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah referred to in sub-article (1), shall be reported via the reporting system of b. pengguna berbasis situs web. a. application (app) users; and daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui sistem the respective ministry/agency. (2) Pengguna berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. website users. pelaporan yang dimiliki oleh masing-masing kementerian/lembaga. a merupakan penyelenggara layanan di bidang kesehatan manusia dan (2) App users, as referred to in sub-article (1) point a, are healthcare service

Article 18 kesehatan hewan milik pemerintah yang mencatatkan respon terhadap providers for humans and animals owned by the government that record

Pasal 18 (1) The list of notifiable diseases, as referred to in Article 17 sub-article (1), setiap peringatan kejadian penyakit yang muncul pada masingmasing their responses to every warning/ alert for disease events that emerge in (1) Penetapan daftar penyakit wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam shall be established following coordination with the relevant ministries/ kabupaten/kota. each district/city.

Pasal 17 ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan agencies. (3) Pengguna berbasis situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3) Website users, as referred to in sub-article (1) point b, are ministries/ kementerian/lembaga terkait. (2) The list of notifiable diseases, as referred to in sub-article (1), shall be huruf b merupakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. agencies and local governments. (2) Daftar penyakit wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) established by the Coordinating Minister. ditetapkan oleh Menteri Koordinator. Pasal 23 Article 23

Article 19 Selain kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pihak swasta atau In addition to ministries/agencies and local governments, the private sector

Pasal 19 The zoonoses on the list of notifiable diseases, as referred to in Article 18 pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh data SIZE dengan or any other stakeholders may obtain SIZE data by submitting a request for Zoonosis yang ditetapkan dalam daftar penyakit wajib lapor sebagaimana sub-article (2), are the priority zoonoses determined by ministries/agencies. mengajukan permohonan permintaan data kepada Kementerian Koordinator data to the Coordinating Ministry as the SIZE’s organizer. dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan zoonosis prioritas yang selaku penyelenggara SIZE. ditentukan oleh kementerian/lembaga. Article 20 Article 24 When determining priority zoonoses as referred to in Article 19, the Pasal 24 The SIZE’s organizer is a unit that handles matters related to the information

Pasal 20 ministries/agencies shall refer to Appendix III, which constitutes an integral Penyelenggara SIZE merupakan unit kerja yang menangani urusan sistem system and data management at the Coordinating Ministry. Kementerian/lembaga dalam menentukan zoonosis prioritas sebagaimana part of this Regulation. informasi dan pengelolaan data pada Kementerian Koordinator. dimaksud dalam Pasal 19 berpedoman pada Lampiran III yang merupakan Article 25 bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri Koordinator ini. Pasal 25 SIZE shall be implemented by referring to Appendix IV, which constitutes an Penyelenggaraan SIZE berpedoman pada Lampiran IV yang merupakan integral part of this Regulation. bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR HUMAN DEVELOPMENT AND CULTURAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 OF 2022 REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR HUMAN DEVELOPMENT AND CULTURAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 OF 2022 11 ON THE GUIDELINE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSIS AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES ON THE GUIDELINE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSIS AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 12 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 Bagian Kedua Part Two Pasal 29 Article 29 Surveilans Berbasis Masyarakat Community-based Surveillance Penguatan forum pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud Reinforcing the disaster risk reduction forum, as referred to in Article 26 dalam Pasal 26 huruf c dilaksanakan melalui penyelenggaraan pertemuan point c, is implemented by organizing regular coordination meetings relating

Pasal 26 Article 26 koordinasi rencana pelaksanaan SBM di tingkat provinsi/kabupaten/kota to the plan on implementing Community-Based Surveillance (CBS) at the SBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan melalui: The CBS, as referred to in Article 13 point b, shall be carried out by: secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- provincial/district/municipal level at least once every 1 (one) year or at any a. peningkatan jiwa kerelawanan masyarakat; a. improvement of the spirit of volunteerism among the community waktu apabila diperlukan. time as required. b. rekrutmen dan optimalisasi peran relawan; members; c. penguatan forum pengurangan risiko bencana; dan b. recruitment of volunteers and optimization of their roles; Pasal 30 Article 30 d. pengorganisasian relawan di tingkat desa/kelurahan. c. strengthening of the forums for disaster risk reduction; and Pengorganisasian relawan di tingkat desa/kelurahan sebagaimana The organization of volunteers at the village/sub-district level as referred to in d. process of organizing volunteers at the village/kelurahan level. dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilaksanakan dengan: Article 26 letter d is arranged by:

Pasal 27 a. membentuk kelembagaan relawan SBM di desa; dan a. establish CBS volunteer organization in the village; and Peningkatan jiwa kerelawanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Article 27 b. membentuk tim/jejaring kerja relawan SBM di kelurahan. b. establish a team/network of CBS volunteers in the village.

Pasal 26 huruf a dilaksanakan melalui: The improvement of the spirit of volunteerism among the community a. promosi relawan SBM; members as referred to in Article 26 point a shall be achieved with: Pasal 31 Article 31 b. advokasi peran pemangku kepentingan; dan a. promotion of CBS volunteers; Pelaksanaan SBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berpedoman Implementation of CBS mentioned in Article 26 refers to Appendix V that is an c. pelibatan tokoh masyarakat dan pemengaruh (influencer). b. advocacy of stakeholder roles; and pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan integral part of this Regulation of Coordinating Ministry. c. involvement of community leaders and influencers. Menteri Koordinator ini.

Pasal 28 Rekrutmen dan optimalisasi peran relawan sebagaimana dimaksud dalam Article 28

Pasal 26 huruf b dilaksanakan melalui: Recruitment and optimization of the role of volunteers as referred to in a. identifikasi kebutuhan relawan di tingkat desa/kelurahan; Article 26 point b shall be implemented through: b. sinkronisasi data relawan pada organisasi yang tergabung dalam forum a. Identifying volunteer requirements at the village/sub-district level; pengurangan risiko bencana; b. synchronizing data on volunteers for organization member of the c. peningkatan kapasitas dengan penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan disaster risk reduction forum; teknis bagi relawan; dan c. increasing capacity by organizing training and technical guidance for d. penyediaan kanal pelaporan hasil pemantauan gejala oleh relawan. volunteers; and d. providing a reporting channel for results of symptom monitoring. REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR HUMAN DEVELOPMENT AND CULTURAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 OF 2022 REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR HUMAN DEVELOPMENT AND CULTURAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 OF 2022 13 ON THE GUIDELINE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSIS AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES ON THE GUIDELINE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSIS AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 14 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 BAB V CHAPTER V (2) Respons komprehensif dilakukan apabila: (2) Comprehensive response must be delivered, provided that: TINDAKAN PENGENDALIAN DAN PENENTUAN CONTROL MEASURES AND DETERMINE a. respons cepat tidak lagi memadai dan penularan penyakit terus a. rapid response is no longer sufficient, and disease transmission MEKANISME DARURAT EMERGENCY MECHANISM terjadi; dan/atau persists; and/or b. setelah ditetapkannya suatu penyakit dalam status darurat. b. a disease has been determined as an emergency situation.

Pasal 32 Article 32 (3) Respons komprehensif terdiri atas: (3) Comprehensive response consists of: Tindakan pengendalian dipilih berdasarkan rekomendasi hasil penilaian Control measures are selected based on recommendations generated from a. investigasi, deteksi dini, dan tindakan teknis yang diperlukan; a. investigation, early detection, and necessary technical measure. risiko dan/atau pemetaan risiko yang dituangkan dalam dokumen rencana risk assessment and/or risk mapping, as outlined in the contingency plan b. perluasan layanan; b. service expansion; kontingensi. document. c. manajemen logistik; c. logistics management; d. manajemen informasi; d. information management;

Pasal 33 Article 33 e. pembatasan mobilitas; e. mobility restrictions; Dokumen rencana kontingensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 The contingency plan document mentioned in Article 32 is drafted by the f. pengerahan sumber daya nonregular; dan/atau f. non-regular resources deployment; and/or disusun oleh menteri yang membidangi urusan kesehatan bersama dengan minister administering health affairs with relevant ministries/agency. g. pemusnahan sumber penularan. g. source of infection eradication. kementerian/lembaga terkait.

Article 34 Pasal 37 Article 37

Pasal 34 The control measures consist of: Tindakan pengendalian dilaksanakan dengan melakukan sinkronisasi antara Control measures are implemented through synchronizing the situation Tindakan pengendalian terdiri atas: a. rapid response; or situasi penyakit dan status kedaruratan. reports and emergency status. a. respons cepat; atau b. comprehensive response. b. respons komprehensif. BAB VI CHAPTER VI

Article 35 TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COORDINATION TEAM FOR PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES

Pasal 35 (1) Rapid response mentioned in Article 34 letter a is executed by a cross- ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES (1) Respons cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a sectoral team established by the local government. dilaksanakan oleh tim lintas sektor yang dibentuk pemerintah daerah. (2) Rapid response must be delivered immediately or shortly upon receipt Pasal 38 Article 38 (2) Respons cepat dilakukan seketika atau sesaat setelah diterima laporan report of notifiable diseases transmission. Dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Zoonosis dan PIB The Central Coordination Team for Prevention and Control of Zoonoses and terjadinya suatu penularan penyakit wajib lapor. (3) A rapid response should at least consists of investigation, early detection, dibentuk Tim Koordinasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Emerging Infectious Diseases is established to implement prevention and (3) Respons cepat paling sedikit terdiri dari investigasi, deteksi dini, dan and necessary technical measure. Penyakit Infeksius Baru. control of zoonoses and EID. tindakan teknis yang diperlukan.

Article 36

Pasal 36 (1) Comprehensive response referred to in Article 34 point b is delivered (1) Respons komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b through a command system established by local government and/or dilaksanakan melalui sistem komando yang dibentuk oleh pemerintah central government. daerah dan/atau pemerintah pusat. REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR HUMAN DEVELOPMENT AND CULTURAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 OF 2022 REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR HUMAN DEVELOPMENT AND CULTURAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 OF 2022 15 ON THE GUIDELINE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSIS AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES ON THE GUIDELINE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSIS AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 16 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022

Pasal 39 Article 39 Pasal 42 Article 42 Tim Koordinasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Central Coordination Team for Prevention And Control of Zoonotic And (1) Dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Zoonosis dan PIB (1) In implementing the prevention and control of Zoonoses and EID in the Infeksius Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri atas: Emerging Infectious Diseases as referred to in Article 38 consists of: di daerah, gubernur dan bupati/wali kota membentuk Tim Koordinasi sub-national level, the governor and mayor establishes Local Coordination a. pengarah; a. Steering committee; Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Team for Prevention and Control of Zoonoses and Emerging Infectious b. pelaksana yang terbagi atas kelompok kerja; dan b. Implementer divided into working groups; and Baru. Diseases. c. sekretariat. c. secretariat. (2) Pembinaan dan pengawasan Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan (2) The development and supervision of the sub-national Coordination

Pasal 40 Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru sebagaimana Team for Prevention and Control of Zoonoses and Emerging Infectious Tim Koordinasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Article 40 dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang Diseases, as referred to in paragraph (1), is implemented by the ministry Infeksius Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 bertugas: Central Coordination Team for Prevention And Control of Zoonoses And menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. administering home affairs. a. mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan dukungan kebijakan; Emerging Infectious Diseases, as referred to in Article 38, is responsible for: b. menyelenggarakan forum koordinasi teknis dalam rangka pelaksanaan a. coordinating the drafting and implementation of policy support; Pasal 43 Article 43 peningkatan kemampuan pencegahan dan deteksi; b. arranging a technical coordination forum related to the capacity Dalam menjalankan tugas Tim Koordinasi Pusat Pencegahan dan In performing their duties, the Central Coordination Team for Prevention and c. melaksanakan penilaian risko; improvement in prevention and detection; Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru dan Tim Koordinasi Control of Zoonoses and Emerging Infectious Diseases, along with the Local d. mengoordinasikan pemetaan risiko setelah adanya rekomendasi situasi c. conducting risk assessments; Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Coordination Team for Prevention and Control of Zoonoses and Emerging penyakit; d. coordinating risk mapping subsequent to the development of Baru mengacu pada pedoman koordinasi yang selanjutnya ditetapkan oleh Infectious Diseases, shall refer to the coordination guidelines which are e. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana kontingensi; recommendation related to a disease situation; Menteri Koordinator. decided by the Coordinating Ministry afterwards. f. mengoordinasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; e. coordinating the drafting of the contingency plan document; g. mengoordinasikan peningkatan kapasitas jejaring laboratorium; f. coordinating human resources capacity improvement; BAB VIII CHAPTER VIII h. merekomendasikan penentuan tindakan pengendalian dan penentuan g. coordinating laboratory network capacity improvement; PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN MONITORING, EVALUATION AND REPORTING mekanisme darurat; h. development recommendation for defining control measure and i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan emergency mechanism; Pasal 44 Article 44 j. menyusun laporan secara berkala. i. monitoring and evaluation; and (1) Tim Koordinasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan (1) The monitoring and evaluation conducted by the Central Coordination j. compiling reports periodically. Penyakit Infeksius Baru melakukan pemantauan dan evaluasi yang Team for Prevention And Control of Zoonotic And Emerging Infectious

Pasal 41 dilaksanakan paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Diseases shall be implemented periodically, at least once every 1 (one) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim Article 41 dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. year or at any time as required. Koordinasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Further provisions regarding the composition of the membership and duties (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pusat (2) The monitoring and evaluation conducted by the Central Coordination Infeksius Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditetapkan oleh of the Coordination Team for Prevention and Control of Zoonoses And Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru Team for Prevention a nd Control of Zoonoses And Emerging Infectious Menteri Koordinator. Emerging Infectious Diseases Center, as referred to in Article 38, shall be melalui: Diseases shall be implemented through: stipulated by the Coordinating Minister. a. rapat kerja; a. working meeting; b. sistem informasi digital; dan/atau b. digital information system; and/or c. tinjauan lapangan. c. field evaluation. REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR HUMAN DEVELOPMENT AND CULTURAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 OF 2022 REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR HUMAN DEVELOPMENT AND CULTURAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 OF 2022 17 ON THE GUIDELINE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSIS AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES ON THE GUIDELINE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSIS AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 18 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022

Article 45 BAB IX CHAPTER IX

Pasal 45 The data and information related to the duties performance of the Central KETENTUAN PENUTUP CLOSING PROVISIONS Data dan informasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pusat Pencegahan Coordination Team for Prevention a nd Control of Zoonoses And Emerging dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru dituangkan dalam Infectious Diseases are set forth in the information system based on Pasal 48 Article 48 sistem informasi yang berpedoman pada lampiran VI yang merupakan bagian appendix VI, which is an integral part hereof. Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. The Regulation of Coordinating Ministry shall come into force from the date tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. of its promulgation.

Article 46 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Pasal 46 The report of the result of monitoring and evaluation to the President shall be Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara For public cognizance, it is hereby ordered that the Regulation of Coordinating Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) implemented at least once every 1 (one) year and/or at any time as required Republik Indonesia. Ministry to be promulgated in the State Gazette of the Republic of Indonesia. kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh by the Central Coordination Team for Prevention and Control of Zoonoses Tim Koordinasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit And Emerging Infectious Diseases. Ditetapkan di Jakarta Enacted in Jakarta Infeksius Baru kepada Presiden. pada tanggal 7 November 2022 on 7 November 2022 CHAPTER VII MENTERI KOORDINATOR COORDINATING MINISTRY FOR HUMAN BAB VIII FUNDING BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN DEVELOPMENT AND CULTURAL AFFAIRS PENDANAAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Article 47 ttd. signed.

Pasal 47 The funding for the implementation of the prevention and control of Zoonoses Pendanaan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Zoonosis dan PIB and EID is provided by: MUHADJIR EFFENDY MUHADJIR EFFENDY dibebankan pada: a. national budget; Diundangkan di Jakarta Promulgated in Jakarta pada tanggal 14 November 2022 on 14 November 2022 a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. local budget; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. village budget; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS c. anggaran pendapatan dan belanja desa; atau d. other legal and non-binding sources of funding, in conformity with the MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan provisions of regulations of law. ttd. signed. ketentuan peraturan perundang-undangan. YASONNA H. LAOLY YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1136 STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA OF 2022 NUMBER 1136 Salinan sesuai dengan aslinya, This is a true copy of the original Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi, Head of the Bureau for Legal Affairs, Conference, Organization, and Communication, Sorni Paskah Daeli Sorni Paskah Daeli REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR HUMAN DEVELOPMENT AND CULTURAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 OF 2022 REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR HUMAN DEVELOPMENT AND CULTURAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 OF 2022 19 ON THE GUIDELINE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSIS AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES ON THE GUIDELINE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSIS AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 20 LAMPIRAN 1 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 1 LAMPIRAN I APPENDIX I Sektor kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, lingkungan dan Public health, followed by animal and environmental health, along PERATURAN MENTERI KOORDINATOR REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR sektor lainnya memiliki penilaian risiko sendiri untuk melakukan with other sectors, have their individual risk assessments to conduct risk BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN HUMAN DEVELOPMENT AND CULTURAL AFFAIRS manajemen risiko. Penilaian Risiko Bersama (PRB) diperlukan dengan management. The Joint Risk Assessment (JRA) must include the relevant NOMOR 7 TAHUN 2022 NUMBER 7 OF 2022 melibatkan sektor terkait agar informasi dan masukan dari para ahli sectors to enable complete and collective understanding of information TENTANG ON manajemen risiko dapat dipahami secara utuh dan secara bersama and inputs from risk management experts in the context of the relations of PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES dalam hubungan manusia, hewan dan lingkungan. Penilaian risiko humans, animals, and the environment. Risk assessment is a systematic DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES adalah proses pengumpulan, penilaian, dan dokumentasi informasi process of collecting, assessing, and documenting information to yang dilakukan secara sistematik untuk membuat estimasi tingkat risiko estimate risk level at a specific period and location and may be repeated PENILAIAN RISIKO BERSAMA JOINT RISK ASSESSMENT pada periode waktu dan lokasi tertentu dan dapat dilakukan berulang based on the best information available at the time of the assessment. berdasarkan informasi terbaik yang tersedia pada waktu penilaian. Risk itself covers likelihood (probability) and impact (consequence), A. Pendahuluan A. Introduction Risiko terdiri atas peluang (probabilitas) dan dampak (konsekuensi), which includes a measure of uncertainty. Risk assessment determines o Indonesia merupakan salah satu negara di Asia sebagai hotspot Indonesia is one of the countries in Asia that serves as a hotspot yang mencakup ukuran ketidakpastian. Penilaian risiko menentukan likelihood, impact, and uncertainty associated with one or more questions penyakit zoonotik (Zoonosis) dan penyakit infeksius baru yang for zoonotic disease (Zoonoses) and emerging infectious diseases that peluang, dampak, dan ketidakpastian yang terkait dengan satu atau in the assessment regarding a particular aspect of the risk of a hazardous menimbulkan ancaman risiko kesehatan terhadap hewan dan manusia. pose a health risk to animals and humans. In order to determine the level lebih pertanyaan penilaian risiko mengenai aspek tertentu dari risiko event or source. Guna mengetahui tingkatan ancaman risiko tersebut, perlu dilakukan of risk, it is necessary to carry out a risk assessment. suatu kejadian atau sumber bahaya. penilaian risiko. 1. The Objectives of Joint Risk Assessment: Sectoral risk assessments have been conducted on human, animal, 1. Tujuan Penilaian Risiko Bersama: a. Identifying the level of risk of the zoonoses that affects public Penilaian risiko secara sektoral pada kesehatan manusia, kesehatan and other sectors. However, it is necessary to combine information and a. Mengetahui tingkat risiko dari zoonosis yang berdampak pada health; and hewan, dan sektor lainnya telah dilakukan di setiap sektor, namun untuk expertise at the national level, from all relevant sectors, through a joint kesehatan masyarakat; dan b. Developing recommendation of risk management and menyatukan informasi dan keahlian di tingkat nasional dari semua health risk assessment of zoonotic diseases to gain a complete joint b. Menyusun rekomendasi manajemen dan komunikasi risiko. communication. sektor yang relevan melalui penilaian risiko kesehatan bersama terhadap risk assessment with the human-animal-environment interface. 2. Ruang Lingkup 2. Scope berbagai penyakit zoonotik tetap diperlukan penilaian risiko bersama a. Persiapan; a. Preparation; secara utuh dengan antarmuka manusia-hewan-lingkungan. In order to integrate and link information for a comprehensive joint b. Pembingkaian risiko; b. Risk framing; risk assessment, a Four Way Linking framework can be used. It is a c. Pelaksanaan penilaian risiko; dan c. Implementation of risk assessment; and Dalam penyatuan atau menghubungkan informasi dalam penilaian framework used to collect, share, link, and analyze data to facilitate risk d. Rekomendasi hasil penilaian risiko. d. Recommendation of risk assessment results. risiko bersama yang komprehensif dapat menerapkan kerangka kerja assessment. The data and information that are linked from 4 different 3. Sasaran Pengguna Pedoman 3. Target Users Four Way Linking, yaitu suatu kerangka kerja (framework) memperoleh streams are information related to epidemiological and laboratory data a. Kementerian/Lembaga; dan a. Ministries/Institutions; and data, membagi data, menghubungkan data, menganalisis data, untuk from public and animal health. b. Pemerintah Daerah. b. Local Government. memfasilitasi penilaian risiko. Data dan informasi dari 4 arus yang dihubungkan yakni informasi epidemiologi dan laboratorium dari kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan. 21 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 22 LAMPIRAN 1 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 1 B. Kerangka Kerja Penilaian Risiko Komponen Penilaian Risiko Meliputi: B. Risk Assessment Framework Components of a risk assessment C. Pelaksanaan C. Implementation 1. Peluang (Probabilitas) include: Peluang adalah perkiraan probabilitas/peluang terjadinya suatu 1. Likelihood (Probability) Tabel 2. Pelaksanaan Penilaian Risiko Bersama Table 2. The Implementation of the Joint Risk Assessment kejadian zoonosis dalam penilaian risiko yang akan terjadi. Likelihood is the estimated probability/opportunity of zoonotic event (Input, Proses, dan Keluaran) (Input, Process, Output) 2. Dampak occurrence in the risk assessment. Input Process Output Input Process Output Tingkat keparahan jika suatu kejadian zoonosis terjadi. 2. Impact 3. Ketidakpastian The severity level if a zoonotic event occurs. Dukungan sumber daya Tahapan pelaksanaan Keluaran dan hasil Resource support includes: Stages in Output and activity Kualitas dan perincian informasi yang tersedia pada saat penilaian. 3. Uncertainty berupa: kegiatan penilaian risiko kegiatan: 1. Human resource implementing risk result: 1. Dukungan SDM terdiri dari: 1. Hasil penilaian support (establishment assessment consist 1. The result of joint The quality and detailed information available at the time of (pembentukan a. Mempersiapkan PRB risiko bersama of JRA technical of: risk assessment Estimasi risiko (berdasarkan peluang dan dampak) bergantung pada assessment. pokja teknis PRB) b. Pembingkaian risiko (kemungkinan working group) a. Preparing JRA (likelihood sumber bahaya potensial (zoonosis) yang diketahui, kemungkinan paparan 2. Panduan Joint c. Pelaksanaan PRB risiko dan 2. Guideline on Joint b. Risk framing and impact terhadap sumber bahaya, dan konteks penilaian kejadian tersebut. Risk estimation (based on Likelihood and impact) depends on known Risk Assessment d. Rekomendasi kemungkinan Risk Assessment c. JRA probabilities risk) Operational Tool hasil dampak) Operational Tool (JRA implementation 2. Recommendation potential hazard source (zoonosis), the likelihood of exposure to the (JRA OT) e. penilaian risiko 2. Rekomendasi OT) d. Recommendation for risk Gambar 2. Kerangka Kerja Penilaian Risiko hazard source, and the context of the event assessment. 3. Kajian literatur, manajemen risiko 3. Literature review, case from risk management laporan kasus dan komunikasi reports assessment and risk 4. Data hasil risiko 4. Surveillance data results communication. Figure 2. Risk Assessment Framework surveilans masing- from each sector and masing sektor dan integrated terpadu 5. Facilitating activities 5. Fasilitasi kegiatan D. Tahapan dan Proses D. Stages and Process Kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat melakukan inisiasi Ministries/institutions or local governments may initiate joint risk penilaian risiko bersama sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan assessments as required. This can be achieved by carrying out the stages dengan melakukan tahapan penilaian risiko bersama yang meliputi: in joint assessment risk that includes: 1. Mempersiapkan PRB 1. Preparation of JRA a. Kementerian/lembaga atau pemerintah daerah membentuk a. Ministries/ institutions or local governments establish and dan mempertemukan komite pengarah PRB; assemble the JRA steering committee; b. Kementerian/lembaga atau pemerintah daerah menentukan b. Ministries/institutions or local government assign the person in penanggung jawab PRB; charge for JRA; c. Komite pengarah kemudian akan menunjuk dan c. The steering committee will then assign and assemble the JRA mempertemukan tim teknis PRB; dan technical team; and d. Komite pengarah menunjuk dan mempertemukan kelompok d. The steering committee shall assign and assemble the pemangku kepentingan PRB. stakeholder group of JRA. 23 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 24 LAMPIRAN 1 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 1 2. Pembingkaian Risiko 2. Risk framing E. Pemangku Kepentingan dan Peran dalam Pelaksanaan Penilaian Risiko E. Stakeholders and Roles in Risk Assessment Implementation Pembingkaian dilakukan oleh komite pengarah PRB untuk Risk framing is conducted by JRA steering committee to menentukan jenis bahaya/hazard zoonosis dengan cakupan yang determine the type of hazard/zoonotic hazard with a scope that Tabel 3. Pemangku Kepentingan dan Peran dalam Table 3. Stakeholders and Roles in Risk Assessment meliputi lokasi dan waktu serta menyepakati tujuan dan sasaran covers a specific location and time, along with concurrences Pelaksanaan Penilaian Risiko Implementation Risk penilaian risiko bersama. regarding the goals and objectives of joint risk assessments. 3. Pelaksanaan PRB 3. JRA implementation No. Pemangku Kepentingan Peran No. Stakeholders Roles a. Tim teknis mengidentifikasi alur risiko dan membuat diagram a. The technical team discovers risk pathway and creates a risk 1. Kementerian/Lembaga 1. Dukungan sumber daya 1. Ministries/Institutions 1. Provide resource support alur risiko; pathway diagram; (pendanaan, fasilitasi, dan (funding, facility, etc.) b. Tim teknis memformulasikan pertanyaan risiko dan b. The technical team formulates and compiles questions sebagainya) 2. Serve as steering and technical mendokumentasikan pertanyaan penilaian risiko; regarding risk assessment. 2. Menjadi tim pengarah dan tim team for national joint risk teknis untuk penilaian risiko assessment as part of the c. Tim teknis melakukan karakterisasi risiko dengan meninjau dan c. The technical team identifies risk characteristics by reviewing bersama tingkat nasional yang coordinating team mempertimbangkan informasi yang tersedia, mengidentifikasi and comparing available information, identifying information menjadi kesatuan dalam tim 3. Develop and disseminate kesenjangan informasi, memperkirakan kemungkinan, dampak gaps, estimating the probability, impact, and uncertainties, and koordinasi guidelines, along with improving 3. Penyusunan dan diseminasi capacity dan ketidakpastian serta interpretasi teknis untuk setiap technical interpretations for each risk question; and pedoman serta peningkatan 4. Provide data associated with pertanyaan risiko; dan d. The technical team reviews and compares available information kapasitas hazards (zoonosis) that will be d. Tim teknis meninjau dan mempertimbangkan informasi yang (e.g., by observing scientific articles, annual reports or activity 4. Penyediaan data terkait assessed tersedia (diantaranya melalui artikel ilmiah, laporan tahunan atau reports. Assuming that no information is available related to bahaya (zoonosis) yang akan 5. Disseminate the results from dinilai joint risk assessment laporan kegiatan dan bila tidak ada informasi tersedia terkait zoonosis, they are allowed to review information on similar 5. Diseminasi hasil penilaian 6. Follow up recommendations zoonosis, dapat digunakan informasi penyakit yang mirip atau diseases or include opinion from expert). risiko bersama for risk management and risk dengan menggunakan pendapat ahli). 4. Recommendation from risk assessment results 6. Menindaklanjuti rekomendasi communication. manajemen dan komunikasi 4. Rekomendasi hasil penilaian risiko a. The technical team identifies options on risk management and risiko a. Tim teknis mengidentifikasi pilihan dalam pengelolaan risiko dan risk communication messages; and 2. Pemerintah Daerah 1. Dukungan sumber daya 2. Local Government 1. Provide resource support pesan komunikasi risiko; dan b. The technical team compiles the results of the joint risk (pendanaan, fasilitasi, dan (funding, facility, etc.) b. Tim teknis mendokumentasikan hasil penilaian risiko bersama assessment and delivers the risk assessment documentation to sebagaimanya) 2. Serve as steering and technical dan menyampaikan dokumentasi penilaian risiko kepada komite JRA steering committee. 2. Menjadi tim pengarah dan tim team for national joint risk pengarah PRB. teknis untuk penilaian risiko assessment as part of the bersama tingkat daerah yang coordinating team. menjadi kesatuan dalam tim 3. Provide data (e.g. population koordinasi. data, surveillance data, location) 3. Penyediaan data (misalnya data associated with hazards populasi, data surveilans, lokasi) (zoonosis) that will be assessed terkait bahaya (zoonosis) yang 4. Follow up recommendations akan dinilai for risk management and risk 4. Menindaklanjuti communication. rekomendasi manajemen dan komunikasi risiko 25 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 26 LAMPIRAN 1 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 1 3. Pemangku Kepentingan 1. Kelompok pemangku 3. Other stakeholders 1. Stakeholder groups contribute by G. Pemantauan dan Evaluasi G. Monitoring and Evaluation lainnya termasuk kepentingan memberikan (including Professional presenting relevant information 1. Pemantauan dilakukan terhadap proses pelaksanaan penilaian 1. Monitoring is performed during the joint risk assessments process; (Organisasi Profesi, kontribusi informasi dan data Organizations, Academic and data, if applicable. risiko bersama; 2. Evaluation is carried out against various indicators, including resources Akademisi, dan Mitra) yang relevan jika memungkinkan and Partners) 2. Support and implement 2. Mendukung dan melaksanakan recommendations on risk 2. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai indikator termasuk dukungan support, as sessment process and results for future improvement. rekomendasi manajemen dan managementand communication. sumber daya, proses dan hasil untuk perbaikan ke depan. komunikasi risiko 3. Contribute to the implementation 3. Berkontribusi dalam of risk management and MENTERI KOORDINATOR COORDINATING MINISTRY implementasi manajemen dan communication BIDANG PEMBANGUNAN FOR HUMAN DEVELOPMENT komunikasi risiko MANUSIA DAN KEBUDAYAAN AND CULTURAL AFFAIRS REPUBLIK INDONESIA, OF THE REPUBLIC OF F. Mekanisme Koordinasi F. Coordinating Mechanism ttd. INDONESIA, 1. Penilaian risiko bersama dapat dilakukan secara reguler atau 1. Joint risk assessments may be carried out regularly or at any time; signed. sewaktuwaktu; 2. Joint risk assessment is regularly carried out at least once a year; MUHADJIR EFFENDY 2. Penilaian risiko bersama secara reguler dilakukan setidaknya 1 tahun 3. Joint risk assessment can be carried out at any time as required, MUHADJIR EFFENDY sekali; assuming that; Salinan sesuai dengan aslinya, This is a true copy of the original Kepala Biro Hukum, Persidangan, Head of the Bureau for Legal Affairs, Conference, 3. Penilaian risiko bersama sewaktu-waktu sesuai kebutuhan apabila: a. There is a potential for disease escalation in the local level; Organisasi, dan Komunikasi Organization, and Communication, a. Terdapat potensi terjadinya eskalasi penyakit di situasi daerah; b. There is a recommendation concerning preparedness, Public b. Adanya rekomendasi kesiapsiagaan, pernyataan PHEIC atau Health Emergncy of International Concern (PHEIC) or pandemic pandemi dari WHO, atau pernyataan sejenisnya dari WOAH; statement from WHO, or similar statement from WOAH; Sorni Paskah Daeli Sorni Paskah Daeli c. Terdapat eskalasi situasi penyakit di negara lain; dan c. There is an escalation of the disease in other countries; and d. Adanya perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya d. There are changes in factors that influence the occurrences penyakit infeksius baru/zoonosis; of emerging infectious diseases/zoonoses; 4. Dalam pelaksanaan PRB perlu dibentuk kelompok kerja di bawah Tim 4. During the JRA implementation, it is necessary to establish a working Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit group under the Coordination Team for Prevention and Control Infeksius Baru; of Zoonoses And Emerging Infectious Diseases; 5. Hasil PRB disampaikan oleh pokja kepada pelaksana dan pengarah 5. The working group submits the JRA results to the implementing tim koordinasi sebagai masukan penetapan kebijakan tentang daftar team and Steering commitee coordination team as input for policy penyakit wajib lapor dan rencana tindak lanjut lintas sektor. on the list of notifiable diseases, and cross-sectoral follow-up plans. 27 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 28 LAMPIRAN 2 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 2 LAMPIRAN II APPENDIX II liar) yang berbasis masyarakat, berbasis laboratorium, dan secara report in order to develop recommendation on practical and efficient PERATURAN MENTERI KOORDINATOR REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR aktual (real time) guna merekomendasikan tindakan pencegahan prevention and control measures for zoonoses and emerging BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN HUMAN DEVELOPMENT AND CULTURAL AFFAIRS dan pengendalian zoonosis dan penyakit infeksius baru yang efektif infectious diseases. NOMOR 7 TAHUN 2022 NUMBER 7 OF 2022 dan efisien. 2. Scope: TENTANG ON 2. Ruang Lingkup: a. Event-Based Surveillance; PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES a. Surveilans Berbasis Kejadian; b. Indicator-Based Surveillance; DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES b. Surveilans Berbasis Indikator; c. Triangulation Surveillance; and c. Surveilans Triangulasi; dan d. Mortality Surveillance. SURVEILANS ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU TERPADU INTEGRATED CROSS-SECTORAL ZOONOSES AND EMERGING d. Surveilans Kematian. 3. Target Users of The Guideline: LINTAS SEKTOR INFECTIOUS DISEASES SURVEILLANCE 3. Sasaran Pengguna Pedoman: a. Member/work unit at the ministry/institution managing a. Unit/satuan kerja pada kementerian/lembaga yang membidangi surveillance function; A. Pendahuluan A. Introduction fungsi surveilans; b. Local apparatus institutions (provincial, district/municipal) Indonesia merupakan salah satu negara hotspot di Asia, yang memiliki Indonesia is one of the hotspot countries in Asia with a high risk of b. Instansi perangkat daerah (provinsi, kabupaten/kota) yang managing surveillance function; risiko tinggi terjadinya penyakit infeksius baru dan 70% dari penyakit emerging infectious diseases, and 70% of these diseases are zoonotic membidangi fungsi surveilans; c. Universities and other related parties. tersebut merupakan zoonosis yang dapat berdampak pada risiko diseases that pose risk of outbreaks or Public Health Emergencies. c. Perguruan tinggi dan pihak terkait lainnya. terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah atau Kedaruratan Kesehatan. In order to implement the Presidential Instruction (INPRES) Number Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 4 of 2019, it requires attempts to strengthen cross-sectoral coordination Tahun 2019, diperlukan upaya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor and improve the ability to prevent, detect, and respond to the control dan meningkatkan kemampuan dalam pencegahan, deteksi dan respon of zoonoses and emerging infectious diseases with the One Health pengendalian zoonosis dan penyakit infeksius baru tersebut dengan approach. Integrated cross-sectoral zoonoses and emerging infectious pendekatan One Health. Surveilans zoonosis dan penyakit infeksius baru diseases surveillance that is community-based, laboratory-based and terpadu lintas sektor yang berbasis masyarakat, berbasis laboratorium reported through real-time information systems is needed to deliver dan dilaporkan melalui sistem informasi yang aktual (real time), guna rapid and accurate detection. mendukung terlaksananya deteksi secara cepat dan akurat. 1. Guideline Objectives 1. Tujuan Pedoman To be used as an operational guide in performing systematic Dipergunakan sebagai panduan operasional dalam melaksanakan and constant observation, and in collecting and sharing data and kegiatan pengamatan yang sistematis, terus menerus, memperoleh information related to the occurrence of zoonoses and emerging dan berbagi data dan informasi tentang kejadian zoonosis dan infectious diseases in an integrated, cross-sectoral manner (public penyakit infeksius baru secara terpadu lintas sektor (kesehatan health, animal health, and environmental/wildlife health), with masyarakat, kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan/satwa community-based and laboratory-based approach, and real-time 29 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 30 LAMPIRAN 2 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 2 B. Kerangka Kerja Surveilans Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru B. Framework for Integrated Cross-Sectoral Zoonoses and Emerging Gambar 3. Kerangka Pengaturan dan Pemetaan Stakeholders Peningkatan Cakupan dan Kualitas Surveilans Zoonosis dan Penyakit Terpadu Lintas Sektor Infectious Diseases Surveillance Infeksius Baru Terpadu Lintas Sektor Surveilans Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru Terpadu Lintas Sektor Integrated Cross-Sectoral Zoonoses and Emerging Infectious adalah kegiatan pengamatan penyakit yang sistematis, terus menerus, Diseases Surveillance is a series of activities that include systematic memperoleh dan berbagi data dan informasi tentang kejadian zoonosis and constant observation, collecting and sharing data and information dan penyakit infeksius baru secara terpadu lintas sektor (kesehatan on the occurrence of zoonoses and emerging infectious diseases masyarakat, kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan/satwa liar) in an integrated and cross-sectoral manner (public health, animal yang berbasis masyarakat, berbasis laboratorium, dan secara aktual (real health, and environmental/wildlife health), with community-based and time), guna merekomendasikan tindakan pencegahan dan pengendalian laboratory-based approach, and real-time report in order to develop zoonosis dan penyakit infeksius baru yang efektif dan efisien. recommendations on practical and efficient prevention and control 1. Tujuan measures for zoonoses and emerging infectious diseases. Tujuan Surveilans Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru Terpadu 1. Objectives Lintas Sektor: The Objectives of Integrated Cross-Sectoral Zoonones And Emerging a. Deteksi dini kejadian penyakit; Infectious Diseases Surveillance: b. Mengetahui situasi epidemiologi penyakit; a. Early detection of disease occurrence; c. Menemukan patogen baru yang berpotensi risiko sebagai b. Recognizing the epidemiological situation of the disease; penyakit infeksius baru zoonosis; dan c. Discovering new pathogens with a potential risk of becoming d. Mengetahui potensi zoonosis yang mengakibatkan kematian zoonotic emerging infectious diseases; and tinggi yang tidak terdeteksi oleh surveilans penyakit. d. Identifying potential zoonosis undetected by disease 2. Kerangka Pengaturan dan Pemetaan Stakeholders Peningkatan surveillance that cause high mortality. Cakupan dan Kualitas Surveilans Zoonosis dan Penyakit Infeksius 2. Regulatory Framework and Stakeholder Mapping for Improved Baru Terpadu Lintas Sektor Coverage and Quality of Cross-Sectoral Integrated Zoonoses And Emerging Infectious Diseases Surveillance 31 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 32 LAMPIRAN 2 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 2 Figure 3: Regulatory Framework and Stakeholder Mapping for Improved Coverage and Quality of Cross-Sectoral Integrated Zoonoses And Emerging 3. Kerangka Kerja Sistem Surveilans Zoonosis dan Penyakit Infeksius 3. Framework for Integrated Cross-Sectoral Zoonoses And Emerging Infectious Diseases Surveillance Baru Terpadu Lintas Sektor, terinci sebagai berikut: Infectious Diseases Surveillance is detailed as follows: a. Perencanaan Surveilans Terpadu Lintas Sektor a. Integrated Cross-sectoral Surveillance Planning 1) Pemetaan infrastruktur; 1) Infrastructure mapping; 2) Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan; 2) Stakeholder identification and analysis; 3) Identifikasi zoonosis dan penyakit infeksius baru prioritas; 3) Identification of priority zoonoses and emerging infectious 4) Identifikasi tujuan surveilans terpadu; diseases; 5) Perencanaan program surveilans; dan 4) Identification of integrated surveillance objectives; 6) Target surveilans terpadu lintas sektor. 5) Surveillance program planning; and b. Pelaksanaan Surveilans Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru 6) Integrated cross-sectoral surveillance targets. Terpadu Lintas Sektor b. The implementation of Integrated Cross-Sectoral Zoonoses and 1) Standarisasi surveilans penyakit di semua tingkat (pusat Emerging Infectious Diseases Surveillance dan daerah); 1) The standardization of disease surveillance at all levels 2) Standarisasi teknik diagnostik laboratorium; (central and local); 3) Pengumpulan, transportasi, penyimpanan, dan pemeriksaan 2) The standardization of laboratory diagnostic techniques; spesimen di laboratorium; 3) Specimens collection, transportation, storage, and 4) Pengumpulan dan pengolahan data; laboratory testing in the laboratory; 5) Analisis data dan interpretasi bersama; 4) Data collection and processing; 6) Pembuatan laporan bersama dan diseminasi laporan; 5) Joint data analysis and interpretation; 7) Berbagi data dan informasi lintas sektor; 6) Joint report writing and report dissemination; 8) Pelaporan resmi ke organisasi internasional; dan 7) Data and information sharing across sectors; 9) Memberikan umpan balik. 8) Official reporting to international organizations; and c. Penyelidikan/investigasi epidemiologi terpadu lintas sektor. 9) Providing feedback. d. Pemantauan dan evaluasi. c. Integrated cross-sectoral epidemiologic investigation. d. Monitoring and evaluation 33 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 34 LAMPIRAN 2 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 2 C. Pelaksanaan Surveilans Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru Terpadu C. The implementation of Integrated Cross-Sectoral Zoonoses and Langkah-langkah pelaksanaan surveilans berbasis indikator The stages in implementing integrated cross-sectoral indicator- Lintas Sektor Emerging Infectious Diseases Surveillance terpadu lintas sektor meliputi proses standarisasi surveilans based surveillance include the process of standardizing disease Berdasarkan jenis surveilans zoonosis dan penyakit infeksius baru Based on the types of integrated cross-sectoral zoonoses and penyakit, pengumpulan data surveilans dari sumber formal tiap surveillance, collecting surveillance data from authorized sources terpadu lintas sektor, yang termasuk dalam ruang lingkup, adalah sebagai emerging infectious diseases surveillance, which are included in the sektor berdasarkan pola waktu, geografis, musim, dan lainnya, in each sector based on time, geographical, seasonal, and other berikut: scope as follows: pengambilan spesimen dan pengelolaan spesimen di laboratorium situation, collecting and managing specimens in diagnostic 1. Surveilans Berbasis Kejadian (Evidence Based Surveillance/EBS) 1. Integrated Cross-Sectoral Event-Based Surveillance (EBS) diagnostik, pengumpulan dan pengolahan data, analisis dan laboratories, collecting and processing data, joint data analysis and Terpadu Lintas Sektor Event-based surveillance in the public health sector or Priority interpretasi data bersama, penyusunan laporan hasil analisis interpretation, writing and disseminating reports on results of joint Surveilans berbasis kejadian pada sektor kesehatan masyarakat Syndrome Reporting in the animal health sector and wildlife health data bersama dan diseminasi laporan, berbagi data antar sektor, data analysis, sharing data across sectors, providing feedback to the atau Pelaporan Sindrom Prioritas pada sektor kesehatan hewan dan sector, hereafter referred to as Event-Based Surveillance. Event- memberikan umpan balik kepada sumber informasi dan pihak sources of information and related parties, and submitting official sektor kesehatan satwa liar, selanjutnya disebut Surveilans Berbasis based surveillance is a surveillance activity aimed at rapidly detecting terkait serta pelaporan resmi ke organisasi internasional. reports to global organizations. Kejadian. Surveilans berbasis kejadian adalah kegiatan surveilans and reporting signals of cases of a disease, risk factors, and health untuk mendeteksi dan melaporkan sinyal adanya kasus secara problems. The surveillance uses various data sources, reports from 3. Surveilans Triangulasi 3. Triangulated Surveillance cepat tentang suatu penyakit, faktor risiko, dan masalah kesehatan health workers of three different sectors (public health, animal Surveilans triangulasi merupakan salah satu penerapan Triangulated surveillance is a type of surveillance and/or targeted dengan menggunakan berbagai sumber data, laporan petugas health, environmental/wildlife health), reports from the community surveilans dan/atau penelitian tertarget yang direncanakan secara research activity designed in an integrated process involving three kesehatan dari tiga sektor (kesehatan masyarakat, kesehatan as circulating rumors, information from printed/digital media, or terpadu melibatkan tiga sektor (kesehatan masyarakat, kesehatan sectors (public health, animal health, and wildlife health) with the hewan, kesehatan lingkungan/satwa liar), laporan dari masyarakat community-based reports through hotlines or other information hewan, dan kesehatan satwa liar) dan bertujuan untuk penemuan objective to discover new viruses/pathogens from zoonotic emerging berupa rumor, informasi dari media cetak/digital, ataupun laporan messaging systems in order to detect the cases. patogen baru/virus penyakit infeksius baru (new-EIDs) zoonosis infectious diseases (new-EIDs) with the potential risk of pathogen berbasis masyarakat melalui hotline atau sistem penyampaian pesan Event-based surveillance requires confirmation from integrated yang berpotensi risiko terjadinya perpindahan habitat spesies spillover at the interface of wildlife, domestic/livestock animals, and informasi lainnya. epidemiologic investigations/inquiries and laboratory testing. (spill over) patogen secara antar muka (interface) antara satwa human. Therefore, it is necessary to conduct triangulated surveillance Surveilans berbasis kejadian perlu diperkuat dengan investigasi/ liar, hewan peliharaan/ternak, dan manusia. Oleh karena itu, perlu involving three related sectors. penyelidikan epidemiologi terpadu dan didukung dengan pengujian 2. Integrated Cross-Sectoral Indicator-Based Surveillance dilakukan surveilans triangulasi yang melibatkan tiga sektor terkait. laboratorium. Indicator-based surveillance is a surveillance activity that is well- planned, structured, systematic and on a regular basis for specific 2. Surveilans Berbasis Indikator (Indicator Based Surveillance) Terpadu surveillance purposes determined by all sectors (public health, Lintas Sektor animal health, and environmental/wildlife health). This surveillance Surveilans berbasis indikator adalah kegiatan surveilans yang aims to detect zoonotic events, identify the status and situation of dilakukan secara terencana, terstruktur, sistematik dan rutin disease epidemiology and genomics, as well as risk factors and untuk tujuan surveilans tertentu yang telah ditetapkan bersama problems that may impact public health. terpadu lintas sektor (kesehatan masyarakat, kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan/satwa liar) guna mendeteksi kejadian zoonosis, mengetahui status dan situasi epidemiologik dan genomik penyakit, faktor risiko dan permasalahan yang berdampak terhadap kesehatan bersama. 35 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 36 LAMPIRAN 2 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 2 Tabel 4. Kerangka Kerja Pelaksanaan Surveilans Berbasis Kejadian, Surveilans Berbasis Indikator dan Surveilans Triangulasi e. Analisis dan interpretasi data bersama Terpadu Lintas Sektor Table 4. Framework for Implementation of Event-Based Surveillance, Indicator-Based Surveillance, and Triangulated Surveillance Joint data analysis and interpretation Integrated Cross- f. Pembuatan laporan bersama dan diseminasi laporan Sectoral Joint report writing and dissemination Dukungan Sumber Daya Tahapan Pelaksanaan Hasil Kegiatan g. Berbagi data dan informasi lintas sektor Resource Support Steps of Implementation Activity Result Data and information sharing across sector Kegiatan Sektoral/Terpadu h. Memberikan umpan balik kepada sumber informasi Activity Sectoral/Integrated Provide feedback to the sources of information 1. Petunjuk Teknis Surveilans Zoonosis dan/ 1. Perencanaan Surveilans Terpadu Lintas Sektor Terpadu Lintas Sektor 1. Laporan bersama lintas i. Pelaporan resmi ke badan dunia (WHO/WOAH) Sektoral (Pusat) atau penelitian penyakit infeksius baru Integrated Cross-Sectoral Surveillance Planning Integrated Cross- sektor hasil pelaksanaan Submit official reports to global organizations (WHO/ Sectoral (Central) sektoral a. Pemetaan infrastruktur Sectoral surveilans zoonosis dan/ WOAH) Technical Guidelines for Zoonotic Infrastructure mapping atau penelitian penyakit 3. Penyelidikan Epidemiologi Terpadu Lintas Sektor Terpadu Lintas Sektor Surveillance and/or sectoral emerging b. Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan infeksius baru. Integrated Cross-Sectoral Epidemiology Investigation Integrated Cross- infectious disease research Stakeholder identification and analysis Cross-sectoral joint report Sectoral c. Identifikasi zoonosis dan penyakit infeksius baru regarding the results of 2. Sumber Daya Manusia (SDM)pelaksana prioritas zoonosis surveillance and/ Pemantauan dan Evaluasi surveilans dan/atau penelitian Identify priority zoonoses and emerging infectious or emerging infectious Monitoring and Evaluation Human Resource (HR) conducting diseases disease research. Indikator Input Indikator Proses Indikator Output surveillance and/or research d. Identifikasi tujuan surveilans terpadu lintas sektor Input Indicator Process Indicator Output Indicator Identify the objectives of integrated cross-sectoral 2. Data hasil surveilans 3. Jejaring laboratorium sektoral dan jejaring surveillance sebagai bahan penetapan *Pelaksanaan surveilans zoonosis sektoral berpedoman pada Pedoman/Petunjuk Teknis Surveilans Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru di masing-masing kementerian teknis. laboratorium One Health situasi dan/atau status *The implementation of sectoral zoonosis surveillance is referred to the Technical Guidelines for Surveillance of Zoonoses and Emerging Infectious Diseases in respective Sectoral laboratory network and One Health 2. Pelaksanaan surveilans zoonosis dan/atau penelitian Sektoral dan Terpadu epidemiologi penyakit administrative ministries. laboratory network penyakit infeksius baru terpadu lintas sector Lintas Sektor Surveillance data results as The implementation of integrated cross-sectoral zoonosis Sectoral and Integrated a basis for establishing the 4. Surveilans Kematian 4. Mortality Surveillance 4. Sistem informasi sektoral dan SIZE surveillance and/or emerging infectious disease research Cross- Sectoral situation and/ or status of Surveilans kematian adalah suatu proses terus-menerus Mortality surveillance is a continuous process of identifying Sectoral information system and SIZE a. Standarisasi surveilans penyakit the disease epidemiology. berkesinambungan untuk identifikasi kematian, mengkaji faktor- mortality, assessing factors contributing to mortality, analyzing Standardization of disease surveillance 5. Istitusi terkait dalam surveilans zoonosis b. Standarisasi teknik diagnostik laboratorium faktor penyebab kematian, menganalisis dan menginterpretasi and interpreting causes of mortality, analyzing and interpreting the dan/atau penelitian penyakit infeksius Standardization of laboratory diagnostic techniques informasi yang terkumpul, dan bertindak sesuai hasil yang ada gathered information, and later taking action based on the results to baru terpadu lintas sektor c. Pengumpulan dan pengolahan data Relevant institutions involved in integrated untuk mengurangi kematian di masa mendatang. decrease the mortality in the future. Data collection and processing cross-sectoral zoonotic surveillance and/or emerging infectious disease research Surveilans kematian ini dapat menangkap kejadian penularan Mortality surveillance enables capture of the occurrence of d. Pengumpulan, transportasi, penyimpanan, dan Sektoral 6. Keterlibatan masyarakat pemeriksaan spesimen di laboratorium Sectoral infeksi zoonosis dan penyakit infeksius baru yang telah meluas dalam zoonoses and emerging infectious diseases transmission that has Specimens collection, transportation, storage, and waktu yang singkat atau belum diketahui penyebab patogennya dan spread over a short period of time or with an unclassified pathogen Public engagement examination in the laboratory belum tertangkap pada beberapa metode surveilans lainnya. that remains undetected by other surveillance methods. 7. Dukungan anggaran Financial support 37 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 38 LAMPIRAN 2 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 2 Tabel 5. Kerangka Kerja Pelaksanaan Surveilans Kematian Table 5. Framework for Implementation of Mortality Surveillance D. Para Pemangku Kepentingan (Stakeholders) dan Peran dalam D. The Stakeholders and Roles in the Implementation of Integrated Cross- Pelaksanaan Surveilans Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru Terpadu Sectoral Zoonoses and Emerging Infectious Disease Surveillance Dukungan Tahapan Hasil Resource Support Steps of Implementation Activity Result Lintas Sektor Sumber Daya Pelaksanaan Kegiatan 1. Data kematian 1. Penentuan 1. Laporan hasil 1. Human 1. Determining 1. Outcome report Tabel 6. Pemangku Kepentingan dan Peran dalam Pelaksanaan Table 6. The Stakeholders and Roles in the Implementation of Integrated manusia dari definsi operasional - Informasi mortality data operational - Information Surveilans Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru Terpadu Lintas Sektor Cross-Sectoral Zoonoses and Emerging Infectious Disease Surveillance instansi terkait, 2. Pengumpulan data faktor from relevant definitions regarding sistem informasi kematian manusia penyebab institutions, 2. Collecting data causes of atau sumber dari sumber data kematian information regarding human death lainnya resmi - Analisis systems, or other mortality from - Analysis of Stakeholders / Instansi Peran Pelaksanaan Surveilans Terpadu 2. Instansi 3. Pengumpulan data potensi risiko sources authorized sources the potential Stakeholders/Institutions The Role of Integrated Surveillance Implementation yang menangani kematian manusia munculnya 2. Institutions 3. Collecting data risks for health penerbitan dan/atau hewan kedaruratan responsible for regarding human emergencies keterangan, dari sumber data kesehatan yang releasing and/or animal undetected Tingkat Pusat pencatatan resmi tidak terdeteksi information, mortality from by disease National Level atau penerbitan 4. Pengumpulan surveilans registering or authorized sources surveillance akta kematian data kematian dari penyakit issuing 4. Collecting data 2. Recommendation - Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian perumusan dan pelaksanaan program manusia kejadian luar biasa 2. Rekomendasi dan death certificates regarding mortality and follow-up Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan surveilans zoonosis dan penyakit infeksius baru terpadu lintas sektor nasional 3. Data kematian 5. Verifikasi penyebab rencana tindak 3. Animal/wildlife as a cause of plan for integrated - Keasdepan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit (P2P) - Dukungan pengelolaan data dan sistem informasi terpadu lintas sector hewan/satwa kematian lanjut surveilans mortality data outbreak surveillance - Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data (SIPD) liar dari instansi 6. Respon terpadu from relevant 5. Verifying the cause - Coordinate, synchronize, and control the development and implementation of terkait, sistem investigasi bila institutions, of death Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs integrated cross-sectoral zoonoses and emerging infectious disease surveillance informasi atau diperlukan information 6. Investigation - Deputy Assistant for Disease Control and Management (P2P) programs at the national level. sumber lainnya 7. Penyusunan systems, or other response as - Information Systems and Data Management Bureau (SIPD) - Provide support for integrated cross-sectoral data management and information 4. Dinas daerah laporan bersama sources necessary system yang menangani 4. Local government 7. Joint report writing bidang surveilans services Kementerian Kesehatan 5. Anggaran responsible for - Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) surveillance - Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan - Pembinaan teknis surveilans kepada pelaksana surveilans sektor kesehatan 5. Budgeting - Jejaring Laboratorium Kesehatan Masyarakat: BBTKL-PP (Jakarta, Surabaya, masyarakat di daerah, jejaring lab kesehatan masyarakat dan pelaporan real time Pemantauan dan Evaluasi Monitoring and Evaluation Jogyakarta, Banjarbaru), BTKL-PP (Medan, Batam, Palembang, Makasar, Ambon, melalui sistem informasi sektor kesehatan masyarakat yang diintegrasikan ke Indikator Input Indikator Proses Indikator Output Manado), Labkesda, lab lainnya) BBLK (Jakarta, Surabaya, Palembang, Makassar) SIZE dalam program surveilans terpadu Input Indicator Process Indicator Output Indicator B2P2VRP Salatiga, Lab BTDK (BKPK) - Pelaporan resmi ke organisasi internasional (World Health Organization/WHO) Ministry of Health - Provide supervision for surveillance technique to the surveillance implementer in the - Directorate for the Communicable Disease Prevention and Control (P2PM) local level and public health laboratory networks, as well as develop real-time reports - Directorate of Surveillance and Health Quarantine through the public health information system that is integrated into SIZE under an - Public Health Laboratory Network: BBTKL-PP (Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, integrated surveillance program. Banjarbaru), BTKL-PP (Medan, Batam, Palembang, Makassar, Ambon, Manado), - Submit official report to international organizations (World Health Organization/ Local Health Laboratories (Labkesda), other labs) BBLK , Laboratory (Jakarta, WHO) Surabaya, Palembang, Makassar) B2P2VRP (IVRCRD) Salatiga, lab BTDK Lab (BKPK) 39 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 40 LAMPIRAN 2 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 2 Kementerian Pertanian - Pembinaan teknis surveilans kepada pelaksana surveilans sektor kesehatan - Penelitian genomik terhadap patogen penyebab penyakit yang telah endemis di - Direktorat Kesehatan Hewan hewan di daerah, jejaring lab veteriner dan pelaporan real time melalui sistem Indonesia - Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner informasi sektor kesehatan hewan (ISIKHNAS) yang diintegrasikan ke SIZE dalam - Penelitian terpadu lintas sektor dalam penemuan patogen baru (Penyakit - Jejaring Laboratorium Veteriner BBVet (Wates, Denpasar, Maros) BVet (Medan, program surveilans terpadu infeksius baru/new-EIDs) yang berpotensi risiko wabah zoonosis di Indonesia. Subang, Bukittinggi, Lampung, Banjarbaru) Loka Veteriner Jayapura Balai Besar - Pelaporan resmi ke organisasi internasional (World Organization for Animal Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) - Bekerjasama dengan Jejaring Laboratorium sektoral dan perguruan tinggi Penelitian Veteriner Health/WOAH) - Organisasi Riset Kesehatan (Jejaring Laboratorium One Health) - Pusat Riset Biomolekular Eijkman - Memberikan dukungan teknis metode pengujian laboratorium berdasarkan hasil Ministry of Agriculture - Provide supervision for surveillance technique to the surveillance implementer in the - Pusat Riset Veteriner penelitian. - Directorate of Animal Health local animal health sector and veterinary lab networks, as well as develop real-time - Directorate of Veterinary Public Health reports through the integrated national animal health information system (ISIKHNAS) National Research and Innovation Agency (BRIN) - Conduct genomic research on Indonesian endemic pathogens that cause diseases - Veterinary Laboratory Network BBVet (Wates, Denpasar, Maros) BVet (Medan, that is incorporated into SIZE under an integrated surveillance program. - The Research Organization for Health - Conduct integrated cross-sectoral research upon the discovery of new pathogens Subang, Bukittinggi, Lampung, Banjarbaru) Loka Jayapura Veterinary Technical Unit - Submit official report to international organizations (World Organization for Animal - Eijkman Institute for Molecular Biology (Emerging infectious diseases/new-EIDs) that may pose potential risk of zoonosis Disease Investigation Centers Health/WOAH) - Research Center for Veterinary Science large scale epidemic in Indonesia. - Collaborate with sectoral Laboratory Network and university (One Health Laboratory Network) - Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan satwa liar - Provide technical support for laboratory testing methods based on research - Pembinaan teknis surveilans kepada pelaksana surveilans sektor kesehatan outcomes. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan satwa liar di daerah/lembaga konservasi, jejaring lab veteriner dan pelaporan - Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati aktual melalui sistem informasi sektor kesehatan satwa liar (SEHAT SATLI) yang - Spesies dan Genetik (KKHSG) diintegrasikan ke SIZE dalam program surveilans terpadu - Melakukan advokasi kepada pimpinan daerah dan mendorong penerapan Standar - Balai Besar/Balai Konservasi Sumberdaya Alam - Pelaporan resmi ke organisasi internasional (World Organization for Animal Pelayanan Minimal (SPM) bencana non alam zoonosis mengacu pada Peraturan - Balai Besar/Balai Taman Nasional Health/WOAH) Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Ministry of Environment and Forestry - Establish norms, standards, procedures, and criteria regarding wildlife health Kementerian Dalam Negeri Kota Memberikan dukungan kebijakan untuk pelaksanaan surveilans terpadu di - Directorate of Species and Genetic Biodiversity Conservation (KKHSG) - Provide supervision for surveillance technique to the surveillance implementer in - Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (MPBK) daerah - Natural Resources Conservation Center the wildlife health sector in local level/conservation institutions and lab networks, as - Dit. Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) III - National Park Center well as develop actual reports through the information system of veterinary (SEHAT - Advocate local government and encourage the implementation of Minimum Standard SATLI) that is incorporated into SIZE under an integrated surveillance program. Ministry of Home Affairs Services (SPM) for zoonotic non-natural disasters referring to the Regulation of the - Submit official report to international organizations (World Organization for Animal - Directorate of Disaster and Fire Management (MPBK) Minister of Home Affairs Number 101 of 2018, concerning Technical Standards for Health/WOAH) - Directorate of Synchronization of Local Government Affairs (SUPD) III Basic Services in the Minimum Service Standards for Sub-Affairs of Local Disaster at District/Municipal Level Provide policy support for the implementation of integrated surveillance at the local level 41 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 42 LAMPIRAN 2 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 2 Jejaring Laboratorium Universitas, INDOHUN Laboratorium FK-UI, Laboratorium Stakeholders / Instansi Peran Pelaksanaan Surveilans Terpadu FKKM–UGM, Laboratorium FK UNDIP, Laboratorium FK UNPAD, Lab FKH UGM, Stakeholders/Institutions The Role of Integrated Surveillance Implementation Laboratorium FKH IPB Universitas, Laboratorium PSSP IPB Universitas dan Lab pada Universitas lainnya sebagai anggota Jejaring Laboratorium INDOHUN Melaksanakan kerjasama dengan jejaring lab lainnya dalam Jejaring Laboratorium Tingkat Daerah University Laboratory Network, INDOHUN Laboratory of The Faculty of Medicine of the One Health (JLOH) guna mendukung program surveilans terpadu Local Level University of Indonesia, Laboratory of The Faculty of Medicine, Public Health and Nursing of UGM, Laboratory of The Faculty of Medicine of UNDIP, Laboratory of The Faculty of Promote cooperation with other laboratory networks within the One Health Laboratory - Melaksanakan kegiatan surveilans zoonosis dan penyakit infeksius baru terpadu Medicine of UNPAD, Laboratory of The Faculty of Veterinary Medicine of UGM, Laboratory Network (JLOH) to support integrated surveillance program. di daerah Perangkat Daerah Kesehatan Masyarakat (Provinsi, Kabupaten/Kota) - Melaksanakan input data hasil surveilans ke dalam sistem informasi of The Faculty of Veterinary Medicine of IPB University, Laboratory of Department - Dinas Kesehatan Provinsi - Mencatatkan respon terhadap peringatan terhadap kejadian penyakit ke dalam of Fisheries Resources Utilization of IPB University, and other University Laboratories - Dinas Kesehatan SIZE member of the INDOHUN Laboratory Network - Kabupaten/Kota - Merekomendasikan langkah mitigasi dan respon pengendalian penyakit - Laboratorium Kesehatan Daerah - Melaksanakan respon cepat Local Government Agency for Public Health (Province, District/Municipal) - Conduct integrated zoonoses and emerging infectious diseases surveillance - Provincial Health Service activities at the local level - District/Municipal Health Service - Input surveillance data into the information system - Local Health Laboratory - Record responses to alert of diseases events into SIZE - Propose mitigation measures and disease control response - Conduct rapid response - Melaksanakan kegiatan surveilans zoonosis/penyakit infeksius baru terpadu Perangkat daerah yang membidangi fungsi kesehatan hewan provinsi, kabupaten/ di daerah kota - Melaksanakan input data hasil surveilans ke dalam sistem informasi (iSIKHNAS) - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi - Mencatatkan respon terhadap peringatan terhadap kejadian penyakit ke dalam - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota SIZE - Labkeswan - Merekomendasikan langkah mitigasi dan respon pengendalian penyakit - Puskeswan - Melaksanakan respon cepat Local government agency for animal health at the province and district/municipal - Conduct integrated zoonoses and emerging infectious diseases surveillance level activities at the local level - Provincial Livestock and Animal Health Services - Input surveillance data into the information system (iSIKHNAS) - District Livestock and Animal Health Services - Record responses to alert of diseases events into SIZE - Animal Health Laboratory - Develop recommendation for mitigation measures and disease control response - Animal Health Center - Conduct rapid response 43 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 44 LAMPIRAN 2 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 2 - Memberikan dukungan teknis pengelolaan lingkungan hidup untuk pencegahan Perangkat daerah yang membidangi fungsi kesehatan lingkungan dan kehutanan zoonosis dan penyakit infeksius baru Stakeholders / Instansi Peran Pelaksanaan Surveilans Terpadu Stakeholders/Institutions The Role of Integrated Surveillance Implementation Local government agencies responsible for environment health and forestry - Provide technical support for environmental management to prevent zoonoses and emerging infectious diseases Mitra Kerja Partners - Melaksanakan koordinasi dengan Balai Besar/Balai KSDA setempat guna mendukung program surveilans terpadu - Merekomendasikan langkah mitigasi dan respon pengendalian penyakit - Lembaga Konservasi Provinsi/Kabupaten/Kota/UPT) - Melaksanakan respon cepat - Lembaga Swadaya Province/District/Municipality/ Technical Implementation Unit (Unit Pelaksana Teknis/ - Masyarakat - Coordinate with the local Nature Conservation Agency (BKSDA) to support - Pemuka masyarakat UPT) - Memberikan dukungan informasi dari masyarakat dan mobilisasi masyarakat, integrated surveillance programs - Relawan/kader - Develop recommendation for mitigation measures and disease control response kontra hoax - Asosiasi Profesi - Conduct rapid response - Peningkatan kapasitas kalangan profesional, komunikasi risiko, pertimbangan - Pakar/Akademisi teknis ilmiah - Mitra internasional - Memberikan dukungan operasional dan bantuan teknis - Mitra terkait lainnya - Menyediakan data kematian manusia dari sistem informasi kepada Dinas - Provide information support from the community and mobilize community; against - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota Kesehatan/pelaksana surveilans - Conservation Organization hoaxes - Dinas yang menyelenggarakan layanan pemakaman Provinsi dan Kabupaten/Kota - Menyediakan data informasi penerbitan keterangan, pencatatan atau penerbitan - Non-governmental Organizations - Improve the capacities of the professionals, risk communication, and scientific akta kematian - Community leaders technical considerations - Population and Civil Registry Services at Provincial/District Level - Volunteers/cadres - Provide operational support and technical assistance - Government Service that organizes funeral arrangements at provincial and district/ - Provide data related to human mortality from information system to the health - Professional Association municipal level service/surveillance implementer - Experts/Academic - Provide data regarding the issuance and registration of death certificate - International partners - Other relevant partners 45 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 46 LAMPIRAN 2 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 2 E. Mekanisme Koordinasi E. Coordination Mechanism Evaluasi dilakukan untuk: (1) menilai efektivitas kegiatan surveilans The aim of the evaluation is to: (1) assess the effectiveness of Pengorganisasisan Kelompok Kerja Surveilans Terpadu Zoonosis The organizational structure of the Integrated Cross-Sectoral zoonosis dan penyakit infeksius baru terpadu lintas sektor berdasarkan integrated cross-sectoral zoonoses and emerging infectious disease dan Penyakit Infeksius Baru Terpadu Lintas Sektor berada di bawah Zoonoses and Emerging Infectious Diseases Surveillance Working Group informasi yang dihasilkan selama pemantauan, (2) menilai tingkat surveillance activities based on information generated during monitoring, Tim Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit is under the Coordination Team for Prevention and Control of Zoonotic capaian tujuan yang ditetapkan, (3) menghasilkan rekomendasi (2) evaluate the level of achievement against determined objectives, (3) Infeksius Baru, di tingkat pusat dan daerah. Kelompok kerja melibatkan and Emerging Infectious Diseases at the national and local levels. The peningkatan kualitas surveilans. Develop recommendations for improving the quality of surveillance. sektor kesehatan masyarakat, kesehatan hewan dan kesehatan satwa working group involves the public, animal, and wildlife health sectors, as Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, menggunakan indikator In conducting the monitoring and evaluation, the following indicators liar serta sektor terkait lainnya, di tingkat pusat dikoordinasikan oleh well as other relevant sectors. At the national level it is coordinated by sebagai berikut: are applied: Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, the Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs, 1. Indikator input adalah tersediannya sumber daya yang dibutuhkan 1. Input indicator - this is related to the availability of resources required to sedangkan di tingkat daerah dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah. and the Secretariat of the Local Government at the local level. untuk melaksanakan kegiatan surveilans zoonosis dan penyakit conduct integrated cross-sectoral zoonoses and emerging infectious infeksius baru terpadu lintas sektor, meliputi standar dan panduan diseases surveillance activity, including standards and technical 1. Tugas kelompok kerja di pusat: 1. The duties of the working group at the national level: teknis, sumber daya manusia pelaksana surveilans yang terlatih, guidelines, trained human resources to implement surveillance, a. Melaksanakan pertemuan kelompok kerja secara berkala atau a. Conduct working group meetings periodically or as required; sarana dan prasarana pengambilan dan pengelolaan spesimen facilities and infrastructure to collect and manage specimen for sewaktu-waktu diperlukan; b. Share data and information across sector; hingga pengujian laboratorium, sistem informasi pelaporan, dan laboratory testing, reporting information systems, and the availability b. Berbagi data dan informasi lintas sektor; c. Develop instruments for integrated cross-sectoral surveillance ketersediaan anggaran yang memadai. of sufficient budget. c. Mengembangkan alat bantu pelaksanaan surveilans terpadu implementation; 2. Indikator proses adalah terlaksananya rangkaian tahapan kegiatan 2. Process indicator - this is related to how a series of activities related lintas sektor; d. Conduct technical guidance and integrated cross-sectoral surveilans zoonosis dan penyakit infeksius baru terpadu lintas to integrated cross-sectoral zoonoses and emerging infectious d. Melaksanakan pembinaan teknis dan pemantauan surveilans surveillance monitoring in the local level; and sektor sesuai perencanaan surveilans yang disepakati bersama diseases surveillance are in accordance with the joint agreement terpadu lintas sektor ke daerah; dan e. Carry out analysis and develop technical and policy lintas sektor. across sectors. e. Melaksanakan analisis dan rekomendasi teknis dan kebijakan. recommendations. 3. Indikator keluaran (output) adalah terdokumentasinya kegiatan 3. Output indicator - this is the activity documentation of integrated 2. Tugas kelompok kerja di daerah: 2. The duties of the working group at the local level: surveilans zoonosis dan penyakit infeksius baru terpadu lintas cross-sectoral zoonoses and emerging infectious diseases a. Melaksanakan surveilans terpadu lintas sektor; a. Carry out cross-sectoral integrated surveillance; sektor, meliputi laporan bersama hasil surveilans, menghasilkan surveillance that includes developing surveillance joint reports and b. Melaksanakan tata laksana respon lintas sektor terhadap alert b. Perform cross-sectoral response management to SIZE alerts; data yang berkualitas dan diinformasikan sebagai umpan balik generating qualified data to be submitted as feedback to the source SIZE; c. Share data and information across sector; and kepada sumber informasi dan penyedia data. of information and data providers. c. Berbagi data dan informasi lintas sektor; dan d. Conduct analysis and develop technical recommendations. MENTERI KOORDINATOR COORDINATING MINISTRY d. Melaksanakan analisis dan rekomendasi teknis. BIDANG PEMBANGUNAN FOR HUMAN DEVELOPMENT F. Monitoring and Evaluation MANUSIA DAN KEBUDAYAAN AND CULTURAL AFFAIRS OF F. Pemantauan dan Evaluasi The aim of monitoring activity is to ensure the availability of resource REPUBLIK INDONESIA, THE REPUBLIC OF INDONESIA, ttd. signed. Pemantauan dilakukan untuk memantau ketersediaan dukungan support, implementation steps are managed in a timely and targeted sumber daya, tahapan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan secara manner, and to identify any problems/obstacles in the implementation Salinan sesuai dengan aslinya, This is a true copy of the original tepat waktu dan tepat sasaran, dan untuk mengindentifikasi masalah/ of integrated cross-sectoral zoonoses and emerging infectious disease MUHADJIR EFFENDY MUHADJIR EFFENDY Kepala Biro Hukum, Persidangan, Head of the Bureau for Legal Affairs, kendala dalam pelaksanaan surveilans zoonosis dan penyakit infeksius surveillance. Organisasi, dan Komunikasi Conference, Organization, baru terpadu lintas sektor. and Communication, Sorni Paskah Daeli Sorni Paskah Daeli 47 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 48 LAMPIRAN 3 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 3 LAMPIRAN III APPENDIX III ditangani bersama secara multisektoral dengan pendekatan One Health. a multi-sectoral scope. The process should be transparent and balanced PERATURAN MENTERI KOORDINATOR REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR Proses ini bersifat transparan dan setara dengan memasukkan input and include inputs from all sectors at the national level and involving BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN HUMAN DEVELOPMENT AND CULTURAL AFFAIRS dari semua sektor di tingkat nasional dan pemerintah yang terlibat yang governments operating at the human-animal-environment interface. NOMOR 7 TAHUN 2022 NUMBER 7 OF 2022 bekerja pada antarmuka manusia-hewan-lingkungan. TENTANG ON 1. Objectives PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES 1. Tujuan The objectives of the guideline are: DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES Tujuan pedoman digunakan untuk: a. determine priority zoonotic disease; a. menyusun zoonosis prioritas; b. develop control measures in a multi-sectoral action plan with a PENENTUAN ZOONOSIS PRIORITAS ZOONOTIC DISEASES PRIORITIZATION b. menyusun langkah-langkah pengendalian dalam suatu rencana One Health approach; and aksi secara multi sektor dengan pendekatan One Health; dan c. develop a cross-sectoral resource mobilization plan to increase A. Pendahuluan A. Introduction c. menyusun rencana mobilisasi sumber daya lintas sektor dalam zoonotic surveillance and monitoring, provide research guidelines, Mitigasi yang efektif dari dampak zoonosis endemik dan penyakit Effective mitigation from the impact of endemic zoonoses and meningkatkan surveilans dan pemantauan zoonosis, memandu and improve preparedness and response protocols. infeksius baru yang penting bagi kesehatan masyarakat membutuhkan emerging infectious diseases is essential to public health and requires penelitian, dan meningkatkan protokol kesiapsiagaan dan 2. Target Users kolaborasi multisektor dan kemitraan interdisipliner. Deteksi, respon dan multi-sectoral collaboration, as well as interdisciplinary partnership. respon. Ministries/National Agencies pengendalian penyakit secara cepat pada sumbernya, termasuk yang Detecting, responding, and controlling sources of disease rapidly, 2. Sasaran Pengguna 3. Scope disebabkan oleh wabah zoonosis, sangat penting untuk mengurangi including zoonoses large scale epidemic, are crucial to reduce the Kementerian/Lembaga Nasional a. Preparation and Planning; dampak penyakit. Namun kenyataannya upaya ini memerlukan mobilisasi impact of disease. However, this effort requires mobilization and 3. Ruang Lingkup b. Workshop Implementation; dan berbagi sumber daya dalam upaya pengembangan kapasitas. Terkait resource sharing in order to improve capacity. In this regard, authorities a. Persiapan dan Perencanaan; c. Finalization and Draft a follow-up action. ini, otoritas pemegang kesehatan perlu melakukan prioritisasi zoonosis responsible for public health are required to prioritize zoonoses that b. Pelaksanaan Lokakarya; yang disepakati secara lintas sektor. Prioritisasi penyakit memungkinkan are agreed by institutions cross-sectors. Disease prioritization allows c. Finalisasi dan Penyusunan Tindak Lanjut; pengembangan kapasitas dan alokasi sumber daya yang efektif untuk for capacity improvement and effective resource allocation to enhance meningkatkan pengawasan, memandu penelitian, dan meningkatkan surveillance, provide guidance for research, and improve preparedness protokol kesiapsiagaan dan respon dan mendukung kesehatan global. and response protocols, as well as supporting global health. Proses prioritisasi zoonosis dapat menggunakan berbagai perangkat The zoonotic diseases prioritization process can utilize various yang telah tersedia seperti pemrioritasan zoonosis (OHZDP) dari Centers available instruments, such as the Zoonotic Disease Prioritization tool for Disease Control and Prevention (CDC), ECDC dan perangkat prioritisasi (OHZDP) from Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ECDC, lainnya. Pedoman ini diadaptasi dari perangkat prioritisasi penyakit and other available tools. This guideline is adapted from the One Health zoonosis (One Health Zoonotic Disease Prioritization Tools-OHZDP Zoonotic Disease Prioritization Tools (OHZDP) as it includes qualitative, tools) karena mempertimbangkan pendekatan kualitatif, semi kuantitatif semi-quantitative, and quantitative approaches. Zoonotic disease dan kuantitatif. Pemrioritasan zoonosis dilakukan dengan melibatkan prioritization involves human, animal, and environmental health sectors perwakilan dari sektor kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, serta and other relevant partners. By adopting this method, zoonotic disease mitra terkait lainnya, untuk memprioritaskan penyakit zoonosis yang prioritization can be jointly addressed using the One Health approach in 49 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 50 LAMPIRAN 3 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 3 B. Kerangka Kerja Pelaksanaan Penentuan Zoonosis Prioritas B. Framework for Determination of Priority Zoonotic Diseases C. Pelaksanaan Penentuan Zoonosis Prioritas C. The Process of Zoonotic Diseases Prioritization Secara umum kegiatan Pemrioritasan Zoonosis memiliki 3 tahapan In general, Zoonotic Diseases Prioritization activity consists of 3 Gambar 1. Kerangka Kerja Pelaksanaan Penentuan Zoonosis Prioritas Figure 1. Framework for Determination of Priority Zoonotic Diseases yaitu: (A) persiapan dan perencanaan, (B) lokakarya, dan (C) finalisasi dan steps, which are: (A) preparation and planning, (B) workshops, and (C) penyusunan rencana tindak lanjut. Dalam pelaksanaan perlu dukungan finalization and development of the follow-up plan. It requires resource Pre-Workshop (Preparation and Planning) sumber daya dari kementerian/lembaga yang dilakukan melalui proses support from ministries/institutions that is given in each activity step Pra Lokakarya (Persiapan dan Perencanaan) tahapan kegiatan sesuai pedoman dengan keluaran mendapatkan daftar according to guidelines with the expected outcome is to obtain a list of 1. Identify Core Planning Team members hasil zoonosis dan rencana tindak lanjutnya. zoonotic disease and a follow-up plan. 1. Identifikasi anggota tim perencanaan inti 2. Arrange schedule for facilitator training and workshop 2. Menentukan waktu pelatihan fasilitator dan lokakarya 3. Workshop participants consist of Coordinating Ministry of Human 3. peserta lokakarya terdiri dari Kemenko PMK, Kementerian/ Lembaga, Tabel 1. Proses Pelaksanaan (Input, Proses dan Keluaran) Table 1. Implementation Process of (Input, Process and Output) Development and Cultural Affairs, Ministries/Institutions, Experts, dan Mitra Pemerintah 4. Membuat daftar awal zoonosis professional associations, and partners of government. Penentuan Zoonosis Prioritas Zoonotic Diseases Prioritization 4. Draft a preliminary list of zoonotic diseases 5. Melakukan kajian literatur terhadap daftar awal zoonosis 5. Conduct literature review on the preliminary list of zoonotic diseases Input Process Output Input Proses Keluaran Dukungan sumber Tahapan pelaksanaan Keluaran dan hasil Resource support Stages in the Output dan activity Pelaksanaan Lokakarya daya berupa: Kegiatan kegiatan: equivalent to prioritizing zoonoses result: Workshop 1. Dukungan staf pemrioritasan 1. Daftar hasil 1. Personnel support activities 1. Approved list of 1. Finalisasi daftar awal zoonosis yang untuk diprioritaskan (as facilitators and A. Pre-Workshop priority zoonotic 1. Finalize the preliminary list of the prioritized zoonotic diseases (sebagai fasilitator zoonosis zoonosis 2. Mengembangkan kriteria voting members), (Preparation and diseases 3. Mengembangkan pertanyaan penilaian 2. Develop criteria for the priority zoonotic diseases dan anggota a. Pra Lokakarya prioritas yang 3. Develop assessment questions hak suara) serta (Persiapan dan disepakati as well as Planning prior 2. Decide on 4. Meranking kriteria 4. Rank the criteria of the priority zoonotic diseases observer Perencanaan 2. Penetapan observers to the workshop priority zoonotic 5. Memprioritaskan penyakit-penyakit zoonosis 6. mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya dan rencana aksi untuk 5. Prioritize the zoonotic diseases 2. Kajian literatur sebelum hasil zoonosis 2. Literature review on zoonotic diseases 6. Discuss subsequent steps and action plan for multi-sectoral on zoonoses diseases 3. Joint follow- pemberdayaan multisektor dengan pendekatan One Health zoonosis Lokakarya prioritas enablement with the One Health approach 3. Surveillance data prioritization ) up plan on 3. Data hasil Penentuan 3. rencana tindak surveilans masing- Zoonosis lanjut bersama from each sector B. The priority zoonotic masing sektor dan Prioritas) terhadap and in integrated Implementation diseases Finalisasi dan Tindak Lanjut manner of workshop Finalization and Follow-Up terpadu b. Pelaksanaan zoonosis 4. Fasilitasi kegiatan Lokakarya prioritas 4. Provide facilitation on zoonotic 1. Mendiskusikan dan menyepakati rencana tindak lanjut berdasarkan for preparation and diseases 1. Discuss and reach an agreement on follow-up plans based on persiapan dan Penentuan untuk setiap zoonosis yang disepakati dari hasil lokakarya respective zoonotic disease jointly approved based on the workshop lokakarya Zoonosis workshops prioritization 2. Advokasi dan implementasi langkah-langkah selanjutnya dan rencana aksi outcome Prioritas C. Finalization of 2. Advocate for and implement the subsequent steps and action plans and Follow-up 3. Menyusun Laporan c. Finalisasi dan 3. Develop a Report Plan for zoonotic Rencana Tindak Lanjut Penentuan diseases Zoonosis prioritization Prioritas 51 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 52 LAMPIRAN 3 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 3 Tahapan dan proses pemrioritasan zoonosis diuraikan melalui proses The steps and process of prioritizing zoonoses are outlined in the 3. Pelaksanaan Lokakarya Penentuan Zoonosis Prioritas 3. The Implementation of Workshop on Zoonotic Diseases berikut. following sections. Fasilitator akan memimpin berbagai tahapan proses Pemrioritasan Prioritization 2. Pra Lokakarya (Persiapan dan Perencanaan sebelum Lokakarya 2. Pre-Workshop (Preparation and planning prior the workshop on penyakit zoonosis selama lokakarya. Setiap tahapan proses The facilitator will lead each step in the zoonotic disease Penentuan Zoonosis Prioritas) zoonotic diseases prioritization) Pemrioritasan penyakit zoonosis bergantung pada tahapan prioritization process. Each step in the process is related to the a. Identifikasi Tim Perencana Inti a. Identify Core Planning Team sebelumnya. previous step. Tim perencana inti bertanggung jawab melakukan semua The core planning team is responsible for planning and preparing a. Finalisasi daftar awal zoonosis yang untuk diprioritaskan; a. Finalize the preliminary list of the priority zoonotic diseases; perencanaan dan persiapan untuk pelaksanaan pelatihan the facilitator training and workshop on determining priority b. Mengembangan kriteria; b. Develop criteria for the priority zoonotic diseases; fasilitator dan lokakarya Pemrioritasan penyakit zoonosis. Tim zoonotic disease. The core team consists of: c. Mengembangkan pertanyaan penilaian; c. Develop assessment questions; inti terdiri dari: 1) Ministry of Health; d. Meranking kriteria; d. Rank the criteria of the priority zoonotic diseases; 1) Kementerian Kesehatan; 2) Ministry of Agriculture; e. Memprioritaskan penyakit-penyakit zoonosis; e. Prioritize zoonotic diseases; 2) Kementerian Pertanian; 3) Ministry of Environment and Forestry; and f. Mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya dan rencana aksi f. Discus subsequent steps and action plan for multi-sectoral 3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan 4) Coordinating Ministry for Human Development and untuk pemberdayaan multisektor dengan pendekatan One empowerment with One Health approach; 4) Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia Cultural Affairs. Health. 4. Finalization of and Follow-up Plan for Zoonotic Diseases dan Kebudayaan. b. Arrange schedule for facilitator training and workshop. 4. Finalisasi dan Rencana Tindak Lanjut Penentuan Zoonosis Prioritas Prioritization Process b. Menentukan waktu pelatihan fasilitator dan lokakarya. c. The workshop participants consist of: a. Mendiskusikan dan menyepakati rencana tindak lanjut a. Discus and reach an agreement on follow-up plans based on c. Peserta lokakarya terdiri dari: 1) Coordinating Ministry for Human Development and berdasarkan untuk setiap zoonosis yang disepakati dari hasil respective zoonotic disease jointly approved from the workshop 1) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Cultural Affairs as the coordinator; lokakarya; outcome; dan Kebudayaan sebagai koordinator; 2) Ministries/agencies as voting members and facilitators; b. Advokasi dan implementasi langkah-langkah selanjutnya dan b. Advocate for and implement the subsequent steps and action 2) Kementerian/Lembaga selaku anggota hak suara (voting and rencana aksi untuk zoonosis prioritas yang direkomendasikan; plans for proposed priority zoonotic diseases; member) dan fasilitator; dan 3) Experts, professional associations, and partners of the c. Menyusun Laporan. c. Develop a Report. 3) Ahli, organisasi profesi, dan mitra pemerintah selaku government as advisor or observer. penasihat atau pemantau. d. Determine a preliminary list of zoonotic diseases that will be Catatan: Note: d. Membuat daftar awal zoonosis yang menjadi perhatian utama highlighted for prioritization workshop. 1. Legal formal kesepakatan zoonosis prioritas akan ditetapkan dalam 1. The formal, legalized agreement on priority zoonotic diseases will yang akan diprioritaskan dalam lokakarya. e. Review literatures related with the preliminary list of zoonotic surat keputusan Menteri Koordinator PMK. be stipulated in the Decree of the Coordinating Minister for Human e. Melakukan kajian literatur terhadap daftar awal penyakit zoonosis. diseases 2. Pemrioritasan zoonosis dilakukan secara reguler paling sedikit satu Development and Cultural Affairs. kali dalam 5 tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. 2. The prioritization of zoonotic diseases is conducted regularly, at least once every five years, or at any time as required. 53 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 54 LAMPIRAN 3 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 4 D. MEKANISME KOORDINASI D. COORDINATION MECHANISM LAMPIRAN IV APPENDIX IV 1. Dalam pelaksanaan Pemrioritasan zoonosis perlu dibentuk kelompok 1. When prioritizing zoonoses, it is necessary to establish a working PERATURAN MENTERI KOORDINATOR REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR kerja dibawah Tim Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian group under the Coordination Team for the Prevention and Control BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN HUMAN DEVELOPMENT AND CULTURAL AFFAIRS Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru. of Zoonoses and Emerging Infectious Diseases. NOMOR 7 TAHUN 2022 NUMBER 7 OF 2022 2. Daftar zoonosis prioritas disampaikan oleh pokja kepada ketua tim 2. The working group submits the list of priority zoonotic diseases to TENTANG ON koordinasi sebagai masukan penetapan kebijakan tentang daftar the chairperson of the coordination team as the input for developing PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES penyakit wajib lapor dan rencana tindak lanjut lintas sektor. a policy on the list of notifiable diseases and cross-sectoral follow- DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES up plans. E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PETA JALAN OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM ROADMAP ON OPERATIONALIZATION AND DEVELOPMENT 1. Pemantauan dilakukan terhadap proses pelaksanaan pemrioritasan E. MONITORING AND EVALUATION INFORMASI ZOONOSIS DAN EMERGING INFECTIOUS DISEASES OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES INFORMATION zoonosis (sejak persiapan, pelaksanaan sampai hasil didapatkan 1. Every process of zoonoses prioritization (from preparation and (SIZE) SYSTEM (SIZE) dan dilaporkan) seperti yang telah dijelaskan dalam batang tubuh implementation up to obtaining and reporting the results) is Peraturan Menteri Koordinator ini. monitored as described in this Regulation of this Coordinating BAB I CHAPTER I 2. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai indikator termasuk dukungan Minister. PENDAHULUAN INTRODUCTION sumber daya, proses dan hasil untuk perbaikan kedepan. 2. Various indicators including resource support, process and outcome are evaluated for future improvement. 1. Latar Belakang 1. Background Penyakit menular yang selama ini terjadi pada hewan dan Infectious diseases that have been occurring in animals and humans MENTERI KOORDINATOR COORDINATING MINISTRY manusia dimulai dari patogen hewan lain sebagai inangnya. Dalam have been transmitted from other animal pathogens as hosts. In mild to BIDANG PEMBANGUNAN FOR HUMAN DEVELOPMENT MANUSIA DAN KEBUDAYAAN AND CULTURAL AFFAIRS OF kasus ringansedang penyakit menular muncul secara sporadis atau moderate cases, infectious diseases occur sporadically or continue to REPUBLIK INDONESIA, THE REPUBLIC OF INDONESIA, meningkat menjadi epidemi terbatas, namun pada kasus ekstrim increase and become epidemics. However, new diseases can have severe ttd. signed. akibat munculnya penyakit baru dapat berdampak parah seperti consequences in extreme cases, such as the COVID-19 Pandemic. The Pandemi COVID-19. Munculnya penyakit mencerminkan keseimbangan emergence of disease indicates dynamic balances and imbalances in MUHADJIR EFFENDY MUHADJIR EFFENDY dan ketidakseimbangan dinamis, dalam ekosistem kompleks yang complex and globally dispersed ecosystems, which consist of humans, terdistribusi secara global yang terdiri dari manusia, hewan, patogen, dan animals, pathogens, and environments. The COVID-19 outbreak in early Salinan sesuai dengan aslinya, This is a true copy of the original lingkungan. Wabah COVID-19 yang terjadi di awal tahun 2020, menjadi 2020 proved that animal-human contact could change from a zoonotic Kepala Biro Hukum, Persidangan, Head of the Bureau for Legal Affairs, buktikan potensi antar muka hewan-manusia dari suatu zoonosis yang disease to a pandemic and humanitarian crisis. Organisasi, dan Komunikasi Conference, Organization, and Communication, kemudian meledak menjadi pandemi dan krisis kemanusiaan. One Health approach requires cross-sectoral data flow within each Pendekatan One Health memerlukan aliran data lintas sektor di of the systems and their connection regularly and continuously to be Sorni Paskah Daeli Sorni Paskah Daeli dalam sistem masing-masing dan keterhubungannya bersama secara utilized by all sectors and authorities in public health, animal health, rutin dan berkesinambungan sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua environmental health, and wildlife programs. The zoonoses and emerging sektor dan otoritas di program kesehatan masyarakat, kesehatan hewan infectious diseases information system (SIZE) is an information system 55 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 56 LAMPIRAN 4 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 4 dan kesehatan lingkungan serta satwa liar. Sistem informasi zoonosis dan that integrates various sectoral disease data, disease occurrence alerts, BAB II CHAPTER II emerging infectious diseases atau disebut SIZE adalah sistem informasi response records, and analysis. REVIU REVIEW yang mengintegrasikan berbagai data penyakit sektoral, peringatan suatu kejadian penyakit, pencatatan respon dan analisis. 2. Intention 1. Hasil penilaian kapasitas Indonesia tahun 2017 melalui Joint External 1. The results of Indonesia’s capacity assessment in 2017 from the Joint Providing guidelines for ministries, agencies, regional governments, Evaluation (JEE) World Health Organization sebagai berikut: External Evaluation (JEE) of the World Health Organization are as follows: 2. Maksud village governments, and partners to improve synergy, cooperation, a. Penilaian dari area teknis surveilans real time masih belum maksimal a. The assessment of the real-time surveillance in the technical area is Memberikan pedoman bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, and collaboration in planning, drafting, implementing, and evaluating (skor 3 dari skala 5), atau dalam kategori “kapasitas dikembangkan” not yet optimal (the score is 3 out of 5) or in the “developed capacity” pemerintah desa dan mitra kerja dalam peningkatan sinergi, kerja sama, operational policies and developing the Zoonoses and EIDs Information b. Penilaian dari indikator zoonosis masih belum maksimal: category dan kolaborasi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan System (SIZE). 1) Sistem surveilans untuk penyakit/patogen zoonosis prioritas b. The assessment of zoonotic disease indicators is not yet optimal: evaluasi kebijakan operasionalisasi dan pengembangan Sistem Informasi (skor 3 dari skala 5), atau dalam kategori “kapasitas 1) The surveillance system for priority zoonotic diseases/ Zoonosis dan EIDs (SIZE). 3. Purpose dikembangkan” pathogens (the score is 3 out of 5) or in the “developed capacity” a. As a reference for the operation and development of National SIZE 2) Mekanisme untuk menanggapi penyakit menular dan penyakit category 3. Tujuan by relevant Ministries and Agencies at both central and regional zoonosis potensial ditetapkan dan berfungsi (skor 2 dari skala 2) Mechanisms to address potential infectious diseases and a. Referensi operasionalisasi dan pengembangan SIZE Nasional oleh levels. 5), atau dalam kategori “kapasitas terbatas”. zoonotic diseases are established and functioning (the score is Kementerian dan Lembaga terkait, baik di tingkat pusat maupun b. As a communication tool for managers of cross-sectoral information 2 out of 5) or in the “limited capacity” category. daerah. systems to advocate, coordinate, and evaluate the progress of 2. Pengembangan SIZE oleh Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis, b. Alat komunikasi bagi pengelola sistem informasi lintas sektor dalam National SIZE development. dimulai pada 2015, namun kemudian terhenti seiring dengan berakhirnya 2. The development of SIZE by the National Commission on Zoonotic rangka advokasi, koordinasi, dan evaluasi kemajuan pengembangan c. As a reference for other institutions cooperating with ministries/ masa tugas pada akhir 2017. Diseases (Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis) began in 2015, but SIZE Nasional. agencies and regional organizations to operate and develop the it was stopped when its term ended at the end of 2017. c. Acuan lembaga lain yang bekerja sama dengan kementerian/lembaga Zoonoses and EIDs Information System (SIZE) in public health, 3. Pada 2018 Kementan dan FAO berinisiatif untuk melakukan pembaruan dan organisasi perangkat daerah dalam rangka operasionalisasi dan animal health, and wildlife health programs in order to be integrated menjadi SIZE 2.0 agar bisa digunakan oleh petugas lapangan khusus 3. In 2018, the Ministry of Agriculture and FAO took the initiative to update pengembangan sistem informasi Zoonosis dan EIDs di program with National SIZE. untuk penanganan rabies. SIZE to SIZE 2.0 to enable specialized field workers to use it in handling kesehatan masyarakat, kesehatan hewan dan kesehatan satwa liar rabies. agar terintegrasi dengan SIZE Nasional. 4. Target Audience 4. Hasil identifikasi internal Kementerian Kesehatan dalam integrasi sistem Ministries and agencies, regional governments, and partners. informasi, diketahui ada sekitar 400 aplikasi yang berjalan di berbagai 4. According to the internal identification of the Ministry of Health regarding 4. Sasaran Pengguna unit kerja. Banyaknya jumlah aplikasi berdampak pada beban kerja input the integration of information systems, around 400 applications are Kementerian dan lembaga, pemerintah daerah dan mitra kerja. 5. National SIZE operationalization and development targets data di puskesmas sebagai unit layanan kesehatan terdepan, setiap running in various work units. A large number of these applications Field officers, program managers, information system managers, puskesmas rata-rata menginputkan data ke 30 aplikasi. affects the workload of data entry clerks in the community health 5. Sasaran operasionalisasi dan pengembangan SIZE Nasional formulators, and cross-sectoral policymakers. centers, which are the leading health service units, as each community Petugas lapangan, pengelola program, pengelola sistem informasi, health center has to input data into 30 applications on average. perumus dan pengambil kebijakan lintas sektor 57 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 58 LAMPIRAN 4 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 4 BAB III CHAPTER III 2. Pertimbangan bagi pemerintah daerah 2. Considerations for local government URGENSI URGENCY a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang a. Regulation of the Minister of Home Affairs No. 101 of 2018 on the Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Technical Standards for Basic Services in Minimum Service Standards 1. Pertimbangan bagi pemerintah pusat 1. Considerations for the central government Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi: of Regency/Municipality Disaster Subfield, which includes: a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 a. Presidential Instruction No. 4 of 2019 1) Pelayanan informasi rawan bencana; 1) Information services regarding disaster-prone areas; Peningkatan kemampuan surveilans yang terkait dengan bidang Improvement in surveillance capabilities related to the prevention 2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 2) Disaster prevention and preparedness services; and pencegahan dan deteksi sesuai lampiran rencana aksi pelaksanaan and detection following the annex of the action plan for the dan 3) Rescue and evacuation services for disaster victims. kepada Kemenko PMK, Kemenkes, Kementan, KemenLHK, KemenKKP Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs, 3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. 4) In the case of rescue and evacuation services for disaster victims dan kementerian/lembaga lain yang dianggap perlu. Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Environment 4) Dalam hal pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban as stated in Article 4 (3), the acts of rescuing and evacuating b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 and Forestry, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, and other bencana sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 (3) kegiatan disaster victims are a rapid response to the outbreak (Kejadian Strategi Peningkatan Pengendalian Penyakit menempatkan ministries/agencies deemed necessary. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah Luar Biasa) of prioritized zoonotic diseases. The acts consist of: perlunya perhatian khusus pada - penyakit infeksi baru dan penyakit b. The Presidential Regulation No. 18 of 2020 on the National Medium- respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah a) investigation of integrated epidemiology/outbreak (prioritized yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, yang mencakup Term Development Plan (RPJMN) 2020-2024 on the Disease Control zoonosis prioritas, terdiri dari: zoonotic diseases) for identifying risk factors, new cases surveilans real time dan penguatan health security terutama Improvement a) investigasi/penyelidikan epidemiologi terpadu/ wabah detection, and contacts detection, as well as specimen peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respon Strategies defines the need to pay close attention to emerging (zoonosis prioritas) untuk penemuan faktor risiko, collecting, packaging, shipping, testing, and laboratory cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan sistem alert infectious diseases and also outbreak potential diseases. This penemuan kasus baru, penemuan kontak, pengambilan, confirmation; kejadian luar biasa. includes real-time surveillance and health security strengthening, pengepakan, pengiriman dan pengujian spesimen serta b) establishment of epidemic/outbreak (prioritized zoonotic c. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. especially capacity building for prevention, detection, and rapid konfirmasi laboratorium; diseases) emergency status; Strategi kunci reformasi sistem kesehatan nasional salah satunya response to disease threats, such as the enhancement of alert b) penetapan status keadaan darurat epidemi/wabah c) immediate measures to address epidemic/outbreak adalah surveilans penyakit terpadu, real time & berbasis laboratorium systems for an outbreak. (zoonosis prioritas); (prioritized zoonotic diseases) that are responded in 24 hours serta berbasis masyarakat. c. Reformation of the National Health System. c) tindakan cepat penanganan epidemi/ wabah penyakit upon receipt reports, early detection, and technical measures Integrated, real-time, laboratory-based, and community-based (zoonosis prioritas), yang direspon 24 jam setelah laporan, (case management/ isolation/immunization /treatment/risk disease surveillance is one of the key strategies to reform the deteksi dini, dan tindakan teknis (tata laksana kasus/ communication). national health system. isolasi/pengebalan /pengobatan/komunikasi risiko). b. Article 2 of the Regulation of the Minister of Health No. 4 of 2019 on b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar the Technical Standards for Quality Fulfillment of Basic Services in Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimum Service Standards in the Health Field states that the types Minimal Bidang Kesehatan dalam pengaturan Pasal 2 disebutkan of basic services of Minimum Service Standards for Provincial Health bahwa Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi consist of terdiri atas: 1) health services for residents affected by health crisis resulting 1) pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan from a disaster and/or a potential disaster in the province; and akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan 2) health services for residents during an outbreak in the province. 2) pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. 59 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 60 LAMPIRAN 4 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 4 BAB IV CHAPTER IV Untuk mendukung tujuan tersebut, maka diperlukan komitmen dari Support for this goal requires commitment from all aspects, as shown in PETA JALAN ROADMAP semua aspek sebagaimana diberikan pada Tabel 7 berikut agar dapat Table 7 below, to maximize the principles of operation and development and memaksimalkan prinsip-prinsip penerapan dan pengembangan serta the implementation of National SIZE. Untuk mencapai ketahanan nasional, diperlukan peta jalan penguatan To achieve national resilience, a roadmap to enhance National SIZE is implementasi SIZE Nasional. SIZE Nasional. Dalam rangka untuk mewujudkan operasionalisasi dan required. To implement the operationalization and development of National Table 7. National SIZE Implementation Framework pengembangan SIZE Nasional maka diperlukan visi ke depan yaitu SIZE, it is necessary to have a vision: “Realizing an integrated National SIZE Tabel 7. Kerangka Kerja Implementasi SIZE Nasional “Terwujudnya SIZE Nasional terpadu untuk mendukung ketahanan nasional to support national resilience as well as programs for zoonotic diseases Input Process Output dan program zoonosis dan PIB” dengan misi “Penerapan SIZE Nasional and EIDs.” A mission is also necessary: “Implementing coordinated and Input Proses Keluaran terkoordinir dan terpadu dalam kerangka One Health untuk mendukung integrated National SIZE within One Health framework to support zoonotic 1. SIZE governance 1. SIZE Working 1. Regulations and SOP 1. Regulasi tata kelola 1. Sekretariat POKJA 1. Regulasi dan SOP regulations at central Group 2. Competent and well- surveilans zoonosis dan PIB secara efektif dan efisien menerapkan prinsip diseases and EIDs surveillance effectively and efficiently to apply the SIZE di pusat dan SIZE 2. Staf yang kompeten and regional levels Secretariat trained staff pertukaran data yang efektif”. Untuk itu, Peta Jalan SIZE dibagi ke dalam principles of effective data interchange”. Therefore, the SIZE Roadmap is daerah 2. Pertemuan rutin dan terlatih 2. Continuous funding 2. Regular meeting 3. Information System/ tahap sebagaimana Gambar 4. divided into stages, as shown in Figure 4. 2. Pendanaan 3. Pelatihan 3. Tata kelola SI/TI for Ministries/ 3. Training Information berkelanjutan di 4. Supervisi 4. Standard data Agencies and regions 4. Supervision Technology Kementerian/ 5. Pengembangan 5. Panduan teknis SIZE 3. Provision of 5. Development of governance Gambar 4. Tahapan Operasionalisasi dan Pengembangan SIZE Nasional Figure 4. Stages of Operationalization and Development of National SIZE Lembaga dan daerah modul Zoonosis 6. Integrasi dengan Information System/ new modules for 4. Standard data 3. Penyediaan baru Modul baru Information Zoonoses 5. SIZE Infrastruktur SI/TI 6. Penyusunan 7. UPT yang Technology 6. Standard data technical guide 4. Sarana, prasarana standard data menggunakan SIZE Infrastructure compilation 6. Integration with new pendukung 7. Layanan SI/TI 8. Petugas yang dilatih 4. Supporting facilities 7. Information Modules surveilans zoonosis (troubleshooting, 9. Kegiatan diseminasi and infrastructure for System/ 7. Technical dan PIB technical support) dan advokasi zoonotic diseases Information Implementation Unit 5. Tata laksana dan and EIDs surveillance Technology (UPT) uses SIZE dokumen 5. Management and services 8. Trained employees 6. Kemitraan dengan documents (troubleshooting, 9. Dissemination and masyarakat 6. Partnership with technical support) advocacy activities 7. Kemitraan dengan community development partner 7. Partnership with development Outcome: partners 1. Pemanfaatan data SIZE untuk koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah Outcome: 2. Pengetahuan SIZE meningkat 1. Utilization of SIZE data for coordination across Ministries/Agencies and 3. Budaya berbagi data Regional Organizations 4. Kemanfaatan SIZE untuk pengambilan keputusan pencegahan, deteksi dini 2. Increased knowledge about SIZE dan respon 3. A culture of data sharing 4. Benefits of SIZE to decide on prevention, early detection, and response Dampak: 1. Ketersediaan data dan informasi zoonosis dan PIB semakin baik (lengkap, Impacts: tepat waktu) 1. The availability of zoonotic diseases and EIDs data and information is 2. Rekomendasi pengambilan keputusan improving (complete and timely) 3. Alert yang bermanfaat 2. Recommendations in decision making 3. Beneficially alerts 61 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 62 LAMPIRAN 4 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 4 Peta jalan SIZE Nasional ini dipetakan kegiatannya dalam beberapa This National SIZE roadmap’s activities are grouped into several tahapan pelaksanaan, yang disesuaikan dengan tahun berjalan, agar dapat implementation stages aligned with the current year to achieve optimal Migrasi SIZE dari BJIK/BPPT (BRIN) melalui Biro maksimal untuk dicapai, sebagaimana dapat dilihat dalam matrik kegiatan results, as seen in the matrix of activities for each phase and the implementing Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Kemenko untuk setiap fase serta instansi pelaksanaanya menurut target tahun. agencies based on the target year. PMK ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Penanggung jawab: BRIN (Kemkominfo) Responsible parties: BRIN) Tabel 8. Timeline Implementasi Peta Jalan SIZE Table 8. SIZE Roadmap Implementation Timeline Migration of SIZE from Information and Communication 1.2 Network Bureau (BJIK)/ Technology Assessment and Terkait: Kemenko PMK, Kemkominfo, BRIN √ √ Application Agency (BPPT) (BRIN/National Research and Related parties: Coordinating Ministry for Human Target Innovation Agency) through the Bureau of Information Development and Cultural Affairs, Ministry of Kegiatan Instansi Pelaksana Target System and Data Management of the Coordinating Communication and Informatics, BRIN Activity Implementing Agency MinistrI for Human Development and Cultural Affairs to 2021 2022 2023 2024 the Ministry of Communication and Informatics FASE KESEPAKATAN Penanggung jawab: Kemenko PMK 1 Pendaftaran SIZE sebagai PSTE ke Kemkominfo, dan AGREEMENT PHASE Responsible parties: Coordinating Ministry for Pengajuan HAKI SIZE ke Kemenkumham Human Development and Cultural Affairs Registration of SIZE as the Provider of Electronic Keputusan Deputi III Kemenko PMK tentang Kelompok 1.3 Transactions and Systems (PSTE) to the Ministry of √ √ Terkait: Kemkominfo, BRIN, Kemenkumham Kerja Koordinasi Pencegahan, Deteksi dan Respon Communication and Informatics as well as Submission Related parties: Ministry of Communication and Zoonosis/PIB Lintas Sektor (termasuk di dalamnya Sub of SIZE Intellectual Property Rights to the Ministry of Law Informatics, BRIN, Ministry of Law and Human POKJA Operasionalisasi SIZE) Kemenko PMK and Human Rights Rights 1.1 Decision of Deputy III of the Coordinating Ministry for Coordinating Ministry for Human Development √ Human Development and Cultural Affairs on the Working and Cultural Affairs Group for the Coordination of Prevention, Detection, and Response to Cross-Sectoral Zoonotic Diseases/EIDs (including the SIZE Operation Sub-Working Group) 63 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 64 LAMPIRAN 4 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 4 Penanggung jawab: Kemenko PMK Penanggung jawab: Pengajuan Kelengkapan PSE sistem pendukung SIZE: Responsible parties: Coordinating Ministry for Kementerian Teknis secara bergantian: SKDR (Kemenkes), SehatSatli (KLHK) dan iSIKHNAS Human Development and Cultural Affairs Kemenkes, Kementan, KLHK dan BRIN (Kementan) melalui Kemkominfo Responsible parties: Submission of the Completed Electronic System Provider Terkait: Kemkominfo, Kemenkes, Kementan dan Ministry of particular affairs, alternately: 1.4 (PSE) as supporting systems for SIZE: SKDR/ Early √ √ KLHK Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry Warning Alert and Response System (Ministry of Health), Related parties: Ministry of Communication of Environment and Forestry, and BRIN SehatSatli (Ministry of Environment and Forestry), and and Informatics, Ministry of Health, Ministry of iSIKHNAS (Ministry of Agriculture) through Ministry of Agriculture, and Ministry of Environment and Pemerintah Provinsi Communication and Informatics Forestry Provincial Government Pemantauan dan evaluasi 1.6 Pemerintah Kabupaten/Kota √ √ Penanggung jawab: Kemenko PMK Monitoring and evaluation Pembentukan tata kelola dan tim pengelola SIZE di Biro Regency/Municipality Government Responsible parties: Coordinating Ministry for Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Kemenko PMK Human Development and Cultural Affairs Establishment of governance and management team Terkait: Kemenko PMK, Kemendagri, Bappenas, 1.5 √ √ of SIZE in the Bureau of Information System and Data Kemkominfo, dan Kementerian/Lembaga terkait Terkait: BRIN, Kemkominfo Management of Coordinating Ministry for Human serta development partner Related parties: BRIN, Ministry of Communication Development and Cultural Affairs Related parties: Coordinating Ministry for Human and Informatics Development and Cultural Affairs, Ministry of Home Affairs, National Development Planning Body (Bappenas), Ministry of Communication and Informatics, and related Ministries/Agencies as well as development partners 65 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 66 LAMPIRAN 4 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 4 FASE PERLUASAN Penanggung jawab: Kemenkes 2 EXPANSION PHASE Responsible parties: Ministry of Health Penguatan SIZE (modul Rabies) untuk keterhubungan secara otomatis melalui SKDR EBS Terkait: Kemenko PMK Kementan, KLHK, Penanggung jawab: Kemenko PMK 2.3 Enhancement of SIZE (Rabies module) for automatic Kemkominfo, BRIN √ Responsible parties: Coordinating Ministry for connectedness through the Event-based Surveillance in Related parties: Coordinating Ministry for Human Human Development and Cultural Affairs SKDR Development and Cultural Affairs, Ministry of Kesepakatan pemilihan daerah (provinsi, dan Agriculture, Ministry of Environment and Forestry, Terkait: Kemenkes, Kementan, KLHK, kabupaten/kota) untuk perluasan SIZE modul rabies Ministry of Communication and Informatics, BRIN 2.1 Kemkominfo, BRIN dan Kementerian/Lembaga √ Agreement on region selection (province and regency/ terkait municipality) for SIZE (rabies module) expansion Related parties: Ministry of Health, Ministry of Penanggung jawab: Kemkominfo dan BRIN Agriculture, Ministry of Environment and Forestry, Responsible parties: Ministry of Communication Ministry of Communication and Informatics, BRIN, and Informatics and BRIN and related Ministries/Agencies Penyediaan infrastruktur dan alih teknologi serta Terkait: Kemenko PMK, Kemenkes, Kementan, pengetahuan SIZE untuk fase perluasan KLHK dan Kementerian/Lembaga Penanggung jawab: Kemenkes 2.4 Provision of infrastructure and technology transfer, √ terkait Responsible parties: Ministry of Health as well as the knowledge about SIZE for the expansion Pelatihan Nasional untuk pusat, provinsi dan Related parties: Coordinating Ministry for Human phase kabupaten/kota untuk persiapan perluasan SIZE melalui Development and Cultural Affairs, Ministry Terkait: Kemenko PMK Kementan, KLHK dan modul platform One Health of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of 2.2 Kementerian/Lembaga terkait √ National Training for central, provincial, and regency/ Environment and Forestry, and related Ministries/ Related parties: Coordinating Ministry for Human municipality levels to prepare for SIZE the expansion Agencies Development and Cultural Affairs, Ministry of through One Health platform module Agriculture, Ministry of Environment and Forestry, and related Ministries/Agencies 67 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 68 LAMPIRAN 4 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 4 Penanggung jawab: BRIN Penanggung jawab: Kemenko PMK Responsible parties: BRIN Responsible parties: Coordinating Ministry for Uji coba dan pematangan serta pengembangan modul Human Development and Cultural Affairs petunjuk pelaksanaan dan teknis untuk pelatihan SIZE Terkait: Kemenko PMK, Kemenkes, Kementan, modul Rabies (pengembangan dengan SKDR EBS) KLHK, Kemkominfo, dan Kementerian/Lembaga Terkait: Kemendagri, KemendesaPDTT, untuk pusat, provinsi dan daerah terkait Bappenas, Kemenkes, Kementan, KLHK, 2.5 Trial and standardization as well as development of √ Related parties: Coordinating Ministry for Kemkominfo, BRIN, BNPB, BPBD, Pemerintah implementation and technical guidance modules for SIZE Human Development and Cultural Affairs, Daerah (Sekda, Bappeda, Dinas Kesehatan, (Rabies module) training (development with Event-based Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Instansi yang membidangi kesehatan hewan Surveillance in SKDR) for central, provincial, and regional Ministry of Environment and Forestry, Ministry dan lingkungan, B/BKSDA, Taman Nasional, levels of Communication and Informatics, and related dan instansi yang terkait lainnya di Provinsi dan Ministries/Agencies Dukungan regulasi dan akses anggaran untuk Daerah) dan kementerian/lembaga terkait implementasi One Health dan SIZE di tingkat daerah Related parties: Ministry of Home Affairs, Ministry 2.6 Support for regulations and access to budget for the of Village, Development of Disadvantaged Regions, √ implementation of One Health and SIZE at the regional and Transmigration, National Development level Planning Body, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Environment and Forestry, Ministry of Communication and Informatics, BRIN, National Disaster Relief Agency (BNPB), Regional Disaster Management Agency (BPBD), Regional Government (Regional Secretariat, Regional Development Planning Agency (Bappeda), Health Office, Agencies in the field of animal health and environment, Natural Resources Conservation Bureau (BKSDA), National Park, and other related agencies in Provinces and Regions), and related ministries/agencies 69 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 70 LAMPIRAN 4 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 4 Penanggung jawab: Di tingkat Pusat: Penanggung jawab: Kementerian Teknis secara Kementerian Teknis secara bergantian di Pusat: bergantian di Pusat: Kemenkes, Kementan, KLHK Kemenkes, Kementan, KLHK dan BRIN dan BRIN Responsible parties: At Central level: Ministry of Responsible parties: Technical Ministries at the particular affairs at the Central level, alternately: Pemantauan rutin dan evaluasi pelaksanaan SIZE Central level, alternately:Ministry of Health, Ministry Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry modul Rabies (Pengembangan) di tingkat nasional of Agriculture, Ministry of Environment and of Environment and Forestry, and BRIN 2.8 Regular monitoring and evaluation of assessment of data Forestry, and BRIN √ quality and implementation of SIZE for the Rabies module Pelatihan SIZE modul Rabies (Pengembangan) untuk Pemerintah Provinsi (in Development) at national level Terkait: Kemenko PMK, Pemerintah Daerah dan Pusat, dan Daerah Provincial Government Kementerian/Lembaga terkait 2.7 √ SIZE training for the Rabies module (in Development) for Related parties: Coordinating Ministry for Human Central and Regional levels Pemerintah Kabupaten/Kota Development and Cultural Affairs, Regional Regency/Municipality Government Government, and related Ministries/Agencies Terkait: Kemenko PMK, Kemendagri, Pemerintah Penanggung jawab: Kementerian Teknis secara Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait bergantian di Pusat: Kemenkes, Kementan, KLHK Related parties: Coordinating Ministry for Human Kompilasi modul dan dokumentasi teknis serta bisnis dan BRIN Development and Cultural Affairs, Ministry of proses untuk dukungan pengembangan teknologi Responsible parties: Technical Ministries at Home Affairs, Regional Government, and related informasi SIZE dalam melengkapi modul penyakit the Central level, alternately: Ministry of Health, Ministries/Agencies prioritas zoonosis/PIB di dalam kesepakatan OHZDP Ministry of Agriculture, Ministry of Environment Tahap I (3 Penyakit) and Forestry, and BRIN 2.9 √ Compilation of modules and technical documentation, as well as business processes to support the development Terkait: Kemenko PMK, Kemkominfo, dan mitra of SIZE information technology to complete the module of pembangunan Zoonotic diseases/ EID prioritization in Stage I of OHZDP Related parties: Coordinating Ministry for Human agreement (3 Diseases) Development and Cultural Affairs, Ministry of Communication and Informatics, and development partners 71 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 72 LAMPIRAN 4 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 4 Penanggung jawab: BRIN Penanggung jawab: Di tingkat Pusat: Responsible parties: BRIN Kementerian Teknis secara bergantian: Pengembangan SIZE (modul OHZDP) dengan menilik Kemenkes, Kementan, KLHK dan BRIN kepada keterhubungannya terhadap sistem di luar Terkait: Kemenkes, Kementan, KLHK, Responsible parties: At Central level: SKDR, ISIKHNAS dan SehatSatli (yang memungkinkan Kemkominfo, Kemenko PMK dan Technical Ministries, alternately: Ministry of Health, 2.10 untuk dilakukan) Tahap I (3 Penyakit) Kementerian/Lembaga terkait Ministry of Agriculture, Ministry of Environment Development of SIZE (OHZDP module) by considering its Related parties: Ministry of Health, Ministry of and Forestry, and BRIN connection with systems other than SKDR, ISIKHNAS, Agriculture, Ministry of Environment and Forestry, and SehatSatli (which is feasible) in Stage I (3 Diseases) Ministry of Communication and Informatics, Pemerintah Provinsi Coordinating Ministry for Human Development and Provincial Government Cultural Affairs and related Ministries/Agencies Pemerintah Kabupaten/Kota Pemantauan dan Evaluasi 2.12 Regency/Municipality Government √ Penanggung jawab: BRIN Monitoring and Evaluation Responsible parties: BRIN Terkait: Kemenko PMK, Kemendagri, pemerintah daerah, Bappenas, Kemkominfo, Terkait: Kemenko PMK, Kemenkes, Kementan, dan kementerian/lembaga terkait serta mitra KLHK, Kemkominfo, dan Kementerian/Lembaga Uji Coba dan Pematangan untuk SIZE Pengembangan pembangunan terkait 2.11 Tahap I √ Related parties: Coordinating Ministry for Human Related parties: Coordinating Ministry for Trial and Standardization for SIZE Development Stage I Development and Cultural Affairs, Ministry of Human Development and Cultural Affairs, Home Affairs, regional government, Bappenas/ Ministry of Health, Ministry of Agriculture, National Development Planning Agency, Ministry Ministry of Environment and Forestry, Ministry of Communication and Informatics, and related of Communication and Informatics, and related ministries/agencies as well as development Ministries/Agencies partners 73 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 74 LAMPIRAN 4 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 4 Kementerian Teknis secara bergantian: FASE KETERPADUAN 3 Kemenkes, Kementan, KLHK dan BRIN INTEGRATED PHASE Technical Ministries alternately: Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Environment Penanggung jawab: Kementerian Teknis secara and Forestry, and BRIN bergantian di Pusat: Kemenkes, Kementan, Diseminasi hasil pelaksanaan One Health dan SIZE Kompilasi modul dan dokumentasi teknis serta bisnis KLHK dan BRIN Terkait: Kemenko PMK, Kemendagri, Bappenas, (modul Rabies dan pengembangan SIZE – SKDR EBS) proses untuk dukungan pengembangan teknologi Responsible parties: Ministry of Particular affairs Kemkominfo, dan kementerian/lembaga 2.13 Dissemination of One Health and SIZE implementation √ informasi SIZE dalam melengkapi modul penyakit at Central level, alternately: Ministry of Health, terkait serta mitra pembangunan, dan result (Rabies module and SIZE development – Event- prioritas zoonosis/PIB di dalam kesepakatan OHZDP Ministry of Agriculture, Ministry of Environment pemerintah daerah based Surveillance SKDR) Tahap II (+3 Penyakit) and Forestry, and BRIN Related parties: Coordinating Ministry for Human 3.1 √ Compilation of modules and technical documentation, as Development and Cultural Affairs, Ministry of well as business processes to support the development Terkait: Kemenko PMK, Kemkominfo, dan mitra Home Affairs, National Development Planning of SIZE information technology to complete the module pembangunan Body, Ministry of Communication and Informatics, of prioritized zoonotic diseases/EIDs in Stage II of OHZDP Related parties: Coordinating Ministry for related ministries/agencies as well as development agreement (+3 Diseases) Human Development and Cultural Affairs, partners and regional government Ministry of Communication and Informatics, and development partners Penanggung jawab: BRIN Responsible parties: BRIN Pengembangan SIZE (modul OHZDP) dengan menilik Terkait: Kemenkes, Kementan, KLHK, kepada keterhubungannya terhadap sistem lainnya Kemkominfo, Kemenko PMK dan Kementerian/ (yang memungkinkan untuk dilakukan) Tahap II (+3 Lembaga terkait 3.2 Penyakit) √ Related parties: Ministry of Health, Ministry of Development of SIZE (OHZDP module) by considering Agriculture, Ministry of Environment and Forestry, its connection with other systems (which is feasible) in Ministry of Communication and Informatics, Stage II (+3 Diseases) Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs and related Ministries/ Agencies 75 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 76 LAMPIRAN 4 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 4 Penanggung jawab: Kemenkes Penanggung jawab: BRIN Responsible parties: BRIN Responsible parties: BRIN Terkait: Kemenko PMK Kementan, KLHK, Uji coba dan pematangan serta pengembangan modul Terkait: Kemenko PMK, Kemenkes, Kementan, Penguatan SIZE (modul Rabies) untuk keterhubungan Kemkominfo, BRIN untuk pelatihan SIZE Modul Pengembangan Tahap I dan KLHK, Kemkominfo, dan Kementerian/Lembaga 3.3 secara otomatis melalui SKDR EBS Related parties: Coordinating Ministry for √ II untuk Pusat, Provinsi dan Daerah terkait 3.5 √ Trial and stabilization for SIZE Development Stage II Human Development and Cultural Affairs, Trial and standardization as well as module development Related parties: Coordinating Ministry for Ministry of Health, Ministry of Agriculture, of SIZE training for Development Stage I and II Modules at Human Development and Cultural Affairs, Ministry of Environment and Forestry, Ministry Central, Provincial, and Regional levels Ministry of Health, Ministry of Agriculture, of Communication and Informatics, and related Ministry of Environment and Forestry, Ministry Ministries/Agencies of Communication and Informatics, and related Ministries/Agencies Penanggung jawab: Kemkominfo dan BRIN Responsible parties: Ministry of Communication and Informatics and BRIN Memperbaharui infrastruktur dan analisa SIZE Pengembangan I dan II serta SIZE modul Rabies yang Terkait: Kemenko PMK, Kemenkes, Kementan, sedang dijalankan di daerah KLHK, mitra pembangunan dan Kementerian/ 3.4 √ Updating infrastructure and analysis of SIZE Development Lembaga terkait of stages I and II as well as the Rabies module of SIZE, Related parties: Coordinating Ministry for Human which is currently implemented at sub-national level. Development and Cultural Affairs, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Environment and Forestry, development partners, and related Ministries/Agencies 77 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 78 LAMPIRAN 4 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 4 Penanggung jawab: Di tingkat Pusat: Penanggung jawab: Kementerian Teknis secara Kementerian Teknis secara bergantian di Pusat: bergantian di Pusat: Kemenkes, Kementan, Kemenkes, Kementan, KLHK dan BRIN KLHK dan BRIN Responsible parties: At Central level: Responsible parties: Ministry of Particular affairs Pemantauan Rutin dan Evaluasi Penilaian terhadap Ministry of particular affairs at the Central at Central level, alternately: Ministry of Health, kualitas data dan pelaksanaan SIZE Modul level, alternately: Ministry of Health, Ministry of Ministry of Agriculture, Ministry of Environment Pengembangan Tahap I dan II di Tingkat Nasional Agriculture, Ministry of Environment and Forestry, 3.7 and Forestry, and BRIN √ Regular Monitoring and Assessment Evaluation of data and BRIN quality and implementation of SIZE Development Stage I Pelatihan SIZE Modul Pengembangan Tahap I dan Terkait: Kemenko PMK, Pemerintah Daerah dan and II Modules at the National Level II, untuk Pusat, Provinsi dan Daerah dengan metode Pemerintah Provinsi Kementerian/Lembaga terkait overlay SIZE modul Rabies sebelumnya Provincial Government Related parties: Coordinating Ministry for Human 3.6 √ SIZE training for Development Stage I and II Modules Development and Cultural Affairs, Regional at Central, Provincial, and Regional levels using overlay Pemerintah Kabupaten/Kota Government, and related Ministries/Agencies method of the previous Rabies module of SIZE Regency/Municipality Government Penanggung jawab: Kementerian Teknis secara Terkait: Kemenko PMK, Kemendagri, bergantian di Pusat: Kemenkes, Kementan, Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga KLHK dan BRIN terkait Responsible parties: Ministry of Particular affairs Related parties: Coordinating Ministry for Human Implementation research pelaksanaan overlay SIZE at Central level, alternately: Development and Cultural Affairs, Ministry of (Modul Rabies) dan SIZE modul Pengembangan tahap I Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Home Affairs, Regional Government, and serta II untuk policy brief dan lesson learned Ministry of Environment and Forestry, and BRIN related Ministries/Agencies 3.8 Implementation research for the operationalization √ of overlay method in SIZE (Rabies Module) and SIZE Terkait: Kemenko PMK, Pemerintah Daerah Development stage I and II modules for policy brief and dan kementerian/lembaga terkait serta mitra lesson learned pembangunan Related parties: Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs, Regional Government, and related ministries/agencies as well as development partners 79 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 80 LAMPIRAN 4 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 4 Penanggung jawab: BRIN Penanggung jawab: Di tingkat Nasional: Responsible parties: BRIN Kementerian Teknis secara bergantian: Kemenkes, Kementan, KLHK dan BRIN Terkait: Kemenko PMK, DTO Kemenkes, Responsible parties: At National level: Kementan, KLHK, Kemkominfo, dan Technical Ministries, alternately: Ministry of Kementerian/Lembaga terkait serta mitra Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Integrasi SIZE ke dalam Satu Data pembangunan Environment and Forestry, and BRIN 3.9 √ Integration of SIZE into Satu Data Related parties: Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs, Digital Pemerintah Provinsi Transformation Office of Ministry of Health, Provincial Government Ministry of Agriculture, Ministry of Environment Pemantauan dan evaluasi and Forestry, Ministry of Communication and 3.10 Pemerintah Kabupaten/Kota √ Monitoring and evaluation Informatics, and related Ministries/Agencies as Regency/Municipality Government well as development partners Terkait: Kemenko PMK, Kemendagri, Bappenas, Kemkominfo, dan Kementerian/Lembaga terkait serta mitra pembangunan Related parties: Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs, Ministry of Home Affairs, National Development Planning Body, Ministry of Communication and Informatics, related Ministries/Agencies as well as development partners 81 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 82 LAMPIRAN 4 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 4 FASE KEHANDALAN Penanggung jawab: Kementerian Teknis secara 4 RELIABILITY PHASE bergantian: Kemenkes, Kementan, KLHK dan BRIN Responsible parties: Technical Ministries Penanggung jawab: Kementerian Teknis secara alternately: Ministry of Health, Ministry of bergantian: Kemenkes, Kementan, KLHK dan Agriculture, Ministry of Environment and Forestry, BRIN and BRIN Responsible parties: Technical Ministries, alternately: Ministry of Health, Ministry of Pemanfaatan SIZE untuk riset dan pengembangan 4.2 Terkait: Kemenko PMK, Kemkominfo, Bappenas √ Agriculture, Ministry of Environment and Forestry, Utilization of SIZE in research and development dan kementerian/lembaga terkait serta mitra and BRIN pembangunan dan pemerintah daerah Uji independen keandalan SIZE 4.1 √ Related parties: Coordinating Ministry for Human Independent testing of SIZE reliability Terkait: Kemenko PMK, Kemkominfo, dan Development and Cultural Affairs, Ministry Kementerian/Lembaga terkait serta mitra of Communication and Informatics, National pembangunan dan pemerintah daerah Development Planning Body, related ministries/ Related parties: Coordinating Ministry for Human agencies as well as development partners and Development and Cultural Affairs, Ministry regional government of Communication and Informatics, related Ministries/Agencies as well as development partners and regional government 83 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 84 LAMPIRAN 4 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 4 BAB V CHAPTER V Gambar 5. Pengorganisasian Pelaksanaan Peraturan Menteri Koordinator Figure 5. Organization for the Implementation of Regulations from MEKANISME KOORDINASI COORDINATION MECHANISM Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Coordinating Ministries for Human Development and Cultural Affairs Manajemen informasi One Health adalah merupakan kegiatan One Health information management is collecting, storing, validating, pengumpulan, penyimpanan, validasi, analisis, visualisasi, interpretasi, analyzing, visualizing, interpreting, disseminating, and using One Health data diseminasi, dan penggunaan data dan informasi One Health yang melibatkan and information, which involves sectors from the central and regional levels lintas sektor dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah hingga desa and even villages or urban villages. Various tools have been used for National atau kelurahan. Berbagai alat bantu telah digunakan di SIZE Nasional untuk SIZE to manage health information related to Zoonotic Diseases and EIDs, mengelola informasi kesehatan terkait Zoonosis dan EIDs, termasuk adanya including guidelines on data collection for programs and trial activities. The panduan dalam pengumpulan data pada program serta kegiatan uji coba. following is an overview of data and information management, integration, Berikut ini adalah gambaran pengelolaan data dan informasi serta integrasi and coordination for National SIZE. dan koordinasi di skala SIZE Nasional. Support and commitment in institutional and organizational structure to Dukungan dan komitmen secara struktur kelembagaan dan organisasi enhance SIZE are provided in the form of institutions, budgets, regulations, dalam penguatan SIZE dituangkan dalam bentuk kelembagaan, anggaran, and infrastructure provision, including technology, information, and regulasi, dan penyediaan infrastruktur termasuk dukungan teknologi, communication support. Institutions at the central level consist of Steering Pada tingkat pusat maupun di tingkat daerah memiliki tim koordinasi At central and regional levels, there are coordinating teams consisting of the informasi dan komunikasi. Secara kelembagaan, di tingkat pusat terdiri atas Committee, Implementation Team, and Secretariat, which include ministries yang beranggotakan Kelompok Kerja SIZE yang bertugas untuk melakukan: SIZE Working Group responsible for (a) analysis and recommendations and Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Sekretariat yang beranggotakan lintas and agencies with members belonging to (1) a SIZE Working Group, (2) (a) analisis dan rekomendasi, serta (b) pembinaan dan perluasan pengguna. (b) user development and expansion. On the other hand, SIZE is developed and kementerian dan lembaga, dengan anggota di dalamnya adalah keanggotaan Community-Based Surveillance (SBM) Working Group, (3) an Integrated Sedangkan, pengembangan dan pemeliharaan SIZE dilakukan di Pokja SIZE maintained by the SIZE Working Group at the central level of the coordination yang termasuk dalam (1) Kelompok Kerja SIZE, (2) Kelompok Kerja Surveilans Surveillance Working Group, and (4) other Working Groups formed as needed, pada tim koordinasi tingkat pusat, sebagaimana dituangkan pada Gambar 6. team, as shown in Figure 6. Berbasis Masyarakat (SMB) dan (3) Kelompok Kerja Surveilans Terpadu serta and stated in the Decision (SK) of the Deputy for Coordination of Health Gambar 6. Mekanisme Koordinasi Kelompok Kerja SIZE (4) Kelompok Kerja lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan, dan Quality Improvement and Population Development of the Coordinating Figure 6. SIZE Working Group Coordination Mechanism tertuang di dalam Surat Keputusan (SK) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Ministry for Human Development and Cultural Affairs No. 12/2021 as shown Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Nomor in the following chart (Figure 5). 12/2021, sebagai mana bagan berikut (Gambar 5). 85 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 86 LAMPIRAN 4 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 4 Masing-masing kementerian, lembaga dan instansi di tingkat pusat Each ministry, institution, and agency at central, regional, and village levels c. Menyelenggarakan pelatihan One Health melalui workshop MoT untuk tingkat pusat dan daerah sampai dengan tingkat desa, memiliki peran dan fungsi dalam have roles and functions in carrying out activities described in the National dan provinsi; melakukan kegiatan sebagaimana Peta Jalan SIZE Nasional dijelaskan, SIZE Roadmap. Table 7 sets out the roles and functions of each agency. Organizing One Health training through Master of Training (MoT) workshops at central dimana setiap fungsi dan peran untuk setiap instansi dapat dilihat dalam and provincial levels; matrik, sebagaimana berikut pada Tabel 7. d. Mempersiapkan integrasi sistem kesehatan yang terkait untuk mendukung SIZE; Tabel 7. Fungsi dan Peran Setiap Instansi pada Operasionalisasi SIZE Table 7. Functions and Roles of Each Agency in SIZE Operationalization Preparing the integration of related health systems to support SIZE; e. Melakukan akreditasi pelatihan One Health untuk SIZE; Conducting One Health training accreditation for SIZE; Instansi Fungsi dan Peran f. Menyusun petunjuk teknis dan kebijakan dukungan pembiayaan operasional untuk Agency Functions and Roles pembinaan dan pelaporan One Health/SIZE di tingkat daerah sampai dengan puskesmas (kecamatan/desa); Compiling technical guidelines and operational financing support policies for the Kementerian dan Lembaga development, supervision, and reporting of One Health/SIZE, from the regional level to community health centers (district/village); Ministries and Institutions g. Mempersiapkan modul untuk dukungan pengembangan SIZE yang melingkupi penyakit prioritas zoonosis/PIB yang disepakati dalam OHZDP: One Health Zoonotic Mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengendalikan (KSP) kegiatan yang sifatnya Disease Prioritization, yaitu: lintas sektor di pemerintah pusat, termasuk di antaranya adalah mempersiapkan landasan Preparing modules to support SIZE development covering priority zoonotic diseases/ EIDs which are agreed in OHZDP (One Health Zoonotic Disease Prioritization), namely: regulasi dan penyusunan kebijakan lintas sektor dalam pelaksanaan One Health dan SIZE Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 1 skala nasional di tingkat pusat, dan daerah. 1) Zoonotic influenza (Avian Influenza, Swine Influenza dan virus influenza lainnya); Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs Zoonotic influenza (Avian Influenza, Swine Influenza, and other influenza viruses); Coordinating, synergizing , and controlling cross-sectoral activities in central government, 2) Zoonotic Corona Virus (COVID 19 dan MERS dan Virus corona lainnya); including preparing the basis for regulations and drafting cross-sectoral policies in the Zoonotic Coronavirus (COVID-19, MERS, and other Coronaviruses); implementation of One Health and SIZE on a national scale at central and sub-national levels. 3) Anthraks; Anthrax; 4) Rabies; a. Merumuskan kurikulum, silabus, dan modul untuk pembelajaran One Health untuk Rabies; SIZE di tingkat pusat, provinsi dan daerah (kabupaten/kota, bersama dengan 5) Zoonotic Tuberculosis; dan Kementerian/Lembagian lintas sektor lainnya dan mitra pembangunan; Zoonotic Tuberculosis; and Formulating curriculum, syllabus, and modules to learn One Health for SIZE at central, 6) Leptospirosis; Kementerian Kesehatan provincial, and regional (regency/municipality) levels together with other cross-sectoral Leptospirosis 2 Ministries/Agencies and development partners; Ministry of Health b. Penanggung jawab pelatihan One Health (terkait dengan peruntukan SIZE dan Zoonosis/EIDs); Responsible for One Health training (related to the designation of SIZE and Zoonotic Diseases/EIDs); 87 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 88 LAMPIRAN 4 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 4 d. Mempersiapkan modul untuk dukungan pengembangan SIZE yang melingkupi h. Bersama dengan K/L teknis lainnya, secara rutin dan bergiliran mengadakan pertemuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan One Health/SIZE yang penyakit prioritas zoonosis/PIB yang disepakati dalam OHZDP: One Health Zoonotic dilakukan per kuartal (3 bulan sekali) melalui ketersediaan anggaran yang sudah Disease Prioritization, yaitu: disiapkan; Preparing modules to support SIZE development covering prioritized zoonotic diseases/ Organizing a regular meeting and alternately with other relevant technical Ministries to monitor and evaluate the results of One Health/SIZE implementation on a quarterly basis EIDs as agreed in OHZDP (One Health Zoonotic Disease Prioritization), namely: (once every 3 months) using the allocated budget; 1) Zoonotic Influenza (Avian Influenza, Swine Influenza dan virus influenza lainnya); Zoonotic Influenza (Avian Influenza, Swine Influenza, and other influenza viruses); i. Mendukung pembiayaan dan pelaksanaan pelatihan One Health, SIZE dan sistem pendukung SIZE, di tingkat pusat, provinsi dan/atau daerah bersama dengan 2) Zoonotic Coronavirus (COVID 19 dan MERS dan Virus corona lainnya); Kementerian/Lembaga terkait. Zoonotic Coronavirus (COVID-19, MERS, and other Coronaviruses); Supporting the financing and implementation of training for One Health, SIZE, and SIZE 3) Anthraks; supporting systems at the central, provincial, and/or regional levels along with related Anthraks; Ministries/Agencies. 4) Rabies; a. Mendukung pembiayaan dan pelaksanaan pelatihan One Health, SIZE dan sistem Rabies; pendukung SIZE: ISIKHNAS, di tingkat pusat, provinsi dan/atau daerah bersama 5) Zoonotic Tuberculosis; dan dengan Kementerian/Lembaga terkait; Zoonotic Tuberculosis; and Supporting the financing and implementation of training for One Health, SIZE, and SIZE 6) Leptospirosis; supporting system called ISIKHNAS at the central, provincial, and/or regional levels along Leptospirosis; with related Ministries/Agencies; e. Bersama dengan K/L teknis lainnya, secara rutin dan bergiliran mengadakan b. Mempersiapkan integrasi sistem kesehatan hewan yang terkait untuk mendukung pertemuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan One Health/SIZE yang Kementerian Pertanian dilakukan per kuartal (3 bulan sekali) melalui ketersediaan anggaran yang sudah 3 SIZE; Ministry of Agriculture disiapkan. Preparing for the integration of relevant animal health systems to support SIZE; Organizing regular meeting and alternately with other relevant technical Ministries to c. Menyusun petunjuk teknis dan kebijakan dukungan pembiayaan operasional untuk monitor and evaluate the results of One Health/SIZE implementation every quarter (once pembinaan dan pelaporan One Health/SIZE di tingkat daerah sampai dengan every three months) with the allocated budget. puskeswan (kecamatan/desa); Formulating the technical guidelines and operational financing support policies for One Health/SIZE development and reporting from the regional level to the animal health centers (at the district/village level); 89 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 90 LAMPIRAN 4 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 4 a. Mendukung pembiayaan dan pelaksanaan pelatihan One Health, SIZE dan sistem a. Menyusun dukungan kebijakan, anggaran dan pelaksanaan One Health dan SIZE bagi pendukung SIZE: SehatSatli, di tingkat pusat, provinsi dan/atau daerah bersama pemerintah daerah dengan Kementerian/Lembaga terkait; Formulating the supporting policy, budget, and implementation of One Health and SIZE Supporting the financing and implementation of training for One Health, SIZE, and SIZE 5 Kementerian Dalam Negeri for the local government supporting system called SehatSatli at the central, provincial, and/or regional levels along Ministry of Home Affairs b. Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah bersama dengan Kementerian/ with related Ministries/Agencies; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lembaga terkait 4 Ministry of Environment and Forestry b. Mempersiapkan integrasi sistem kesehatan satwa liar yang terkait untuk mendukung Conducting the advocacy for local government along with related Ministries/Agencies SIZE; Preparing for the integration of relevant wildlife health systems to support SIZE; Kementerian Pembangunan Tertinggal Transmigrasi Desa, Daerah dan Mendukung kebijakan, pembiayaan dan pelaksanaan One Health di tingkat desa bersama Transmigrasi daerah dengan Kementerian/Lembaga terkait. c. Menyusun petunjuk teknis dan kebijakan dukungan pembiayaan operasional untuk 6 pembinaan dan pelaporan One Health/SIZE di tingkat provinsi dan daerah; Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions, and Supporting the policy, financing, and implementation of One Health at the village and regional Formulating the technical guidelines and operational financing support policies for One Transmigration levels along with related Ministries/Agencies. Health/SIZE development and report at provincial and regional levels; d. Mempersiapkan modul untuk dukungan pengembangan SIZE yang melingkupi Memberikan arahan dan dukungan kebijakan dalam pembiayaan dan pelaksanaan One penyakit prioritas zoonosis/PIB yang disepakati dalam OHZDP: One Health Zoonotic Disease Prioritization, yaitu: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Health/SIZE di tingkat pusat, provinsi dan daerah dengan Kementerian/Lembaga terkait. 7 Preparing modules to support SIZE development covering prioritized zoonotic diseases/ Ministry of National Development Planning (Bappenas) Providing the instruction and supporting policy in the financing and implementation of One EIDs as agreed in OHZDP (One Health Zoonotic Disease Prioritization), namely: Health/SIZE at central, provincial , and local levels along with related Ministries/Agencies. 1) Zoonotic influenza (Avian Influenza, Swine Influenza dan virus influenza lainnya); Zoonotic influenza (Avian Influenza, Swine Influenza, and other influenza viruses); 2) Zoonotic Coronavirus (COVID-19 dan MERS dan Virus corona lainnya); Zoonotic Coronavirus (COVID-19, MERS, and other Coronaviruses); 3) Anthraks; Anthrax; 4) Rabies; Rabies; 5) Zoonotic Tuberculosis; dan Zoonotic Tuberculosis; and 6) Leptospirosis; Leptospirosis; e. Bersama dengan K/L teknis lainnya, secara rutin dan bergiliran mengadakan pertemuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan One Health/SIZE yang dilakukan per quartal (3 bulan sekali) melalui ketersediaan anggaran yang sudah disiapkan. Organizing regular meetings and alternately with other relevant technical Ministries to monitor and evaluate the results of One Health/SIZE implementation every quarter (once every three months) with the allocated budget. 91 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 92 LAMPIRAN 4 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 4 a. Memberikan dukungan pengembangan SIZE yang melingkupi penyakit prioritas e. Menyelenggarakan pelatihan SIZE di tingkat pusat (workshop MoT untuk pusat dan zoonosis/EIDs yang disepakati dalam OHZDP; provinsi) bersama dengan dukungan dan pembiayaan dari Kementerian/Lembaga Supporting the SIZE development covering prioritized zoonotic diseases/EIDs as agreed teknis lainnya; in OHZDP; Organizing SIZE training at the central level (MoT workshops for central and provincial levels) with support and financing from other Ministries/ Agencies of particular affairs; b. Menyusun modul pelatihan teknologi dan operasionalisasi SIZE bagi pemerintah pusat, dan daerah; f. Menyusun kebijakan dan dukungan anggaran dalam pengembangan SIZE secara Formulating the modules of SIZE technology and operation training for central and teknologi dan sistem informasi; 8 Badan Riset dan Inovasi Nasional regional governments; Formulating the policy and budget allocation for SIZE development in terms of National Research and Innovation Agency (BRIN) technology and information system; c. Mempersiapkan tenaga ahli dan sertifikasi peserta pelatihan pada pelatihan teknologi dan operasionalisasi SIZE bagi pemerintah pusat, dan daerah; g. Memberikan informasi terkini serta rekomendasi ke depan terhadap pemanfaatan Preparing to involve experts and certification of trainees in SIZE technology and data dari SIZE secara teknologi di dalam pertemuan pemantauan dan evaluasi; dan operation training for central and regional governments; Providing the latest information and future recommendations for the technological use of SIZE data in monitoring and evaluation meetings; and d. Penanggung jawab pelatihan SIZE; Responsible for SIZE training; h. Bersama dengan Kementerian/Lembaga teknis lainnya, secara rutin dan bergiliran mengadakan pertemuan dan evaluasi hasil pelaksanaan One Health/SIZE yang dilakukan per kuartal (3 bulan sekali) melalui ketersediaan anggaran yang sudah disiapkan. Conduct a meeting regularly and alternately with other relevant technical Ministries to evaluate the results of One Health/SIZE implementation every quarter (once every three months) with the allocated budget. 93 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 94 LAMPIRAN 4 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 4 a. Memberikan dukungan infrastruktur dan regulasi (PSE) kepada SIZE dan a. Memberikan dukungan kebijakan dan pemikiran serta pertimbangan terhadap aspek pengembangannya serta sistem pendukung pada SIZE; legal dan operasionalisasi One Health/SIZE di tingkat pusat; Providing the infrastructure and regulatory support (Electronic System Provider/PSE) for Providing the supporting policy, insight, and consideration of legal aspects and SIZE, its development, and supporting system; operations of One Health/SIZE at the central level; b. Menyusun dokumen teknis infrastruktur terkait dengan teknologi dan operasionalisasi b. Memberikan dukungan penerapan Perka BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman SIZE; Umum Kabupaten/Kota Tangguh Bencana, untuk mengakomodir pelaksanaan One Badan Nasional Penanggulangan Bencana Formulating the technical infrastructure documents related to SIZE technology and Health/SIZE di tingkat pusat; dan 10 Providing the supporting policy, insight, and consideration of legal aspects and operation; Supporting the enforcement of the Regulation of the Head of BNPB No. 1 of 2012 on the operations of One Health/SIZE at the central level; General Guidelines for Disaster-Resilient Districts/Cities to accommodate One Health/ c. Memberikan informasi konektivitas terkini dan rekomendasinya terhadap SIZE implementation at central level; and pemanfaatan SIZE secara teknologi di dalam pertemuan pemantauan dan evaluasi; Giving the latest connectivity information and recommendations for c. Mempersiapkan dukungan kegiatan dan SDM serta sarana/prasarana untuk the technological use of SIZE in monitoring and evaluation meetings; mendukung One Health dan SIZE di pusat. Preparing the supporting activity, human resources, and facilities/infrastructure to Kementerian Komunikasi dan Informatika d. Mempersiapkan akses dan tenaga ahli teknologi untuk operasionalisasi data SIZE support One Health and SIZE at central level. 9 Ministry of Communication and Informatics bagi pemerintah pusat, dan daerah; a. Mendukung pelaksanaan One Health/SIZE melalui kebijakan dan pertimbangan aspek Preparing the access and technology experts for operating SIZE data for central and legal; dan regional governments; Supporting One Health/SIZE implementation with policies and consideration of legal aspects; and e. Menyusun kebijakan dan dukungan anggaran dalam pengembangan SIZE secara Sekretariat Kabinet 11 infrastruktur; dan Cabinet Secretariat b. Melakukan pemantauan pelaksanaan One Health/SIZE sebagai bagian dari Formulating the policy and budgetary support for SIZE development in terms of pelaksanaan Inpres No. 4 Tahun 2019 secara nasional. infrastructure; and Monitoring One Health/SIZE implementation as a part of enforcing Presidential Instruction No. 4 of 2019 nationally. f. Bersama dengan Kementerian/Lembaga teknis lainnya, secara rutin dan bergiliran mengadakan pertemuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan One Health/ SIZE yang dilakukan per kuartal (3 bulan sekali) melalui ketersediaan anggaran yang sudah disiapkan. Holding a meeting regularly and alternately with other relevant technical Ministries to monitor and evaluate the results of One Health/SIZE implementation every quarter (once every three months) with the allocated budget. 95 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 96 LAMPIRAN 4 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 4 a. Mempersiapkan dukungan kegiatan dan SDM serta sarana/prasarana untuk Instansi Fungsi dan Peran mendukung One Health dan SIZE di tingkat Provinsi; Agency Functions and Roles Preparing the supporting activity, human resources, and facilities/infrastructure to support One Health and SIZE at the Provincial level; Pemerintah Provinsi b. Melakukan kolaborasi pelaksanaan One Health dan SIZE bersama dengan Provincial Government organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta dan organisasi profesi yang ada; Mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan One Health dan SIZE, melalui: Collaborating with civil society organizations, academics, private sectors, and Coordinating the preparations for One Health and SIZE implementation through: professional organizations to implement One Health and SIZE; a. Pelatihan dan ToT pelaksanaan One Health dengan ketersediaan MoT Pusat dan Dinas Kesehatan c. Mengintegrasikan pelaksanaan One Health dan SIZE sebagai bagian dari Provinsi; 2 Training and ToT for One Health implementation with the availability of MoT at Central Health Office pelaksanaan SPM Kesehatan; dan and Provincial levels; Incorporating One Health and SIZE implementation as part of the Minimum Service Standards in the health sector; and b. Pelatihan dan ToT pelaksanaan SIZE dengan ketersediaan MoT Pusat dan Provinsi; Sekretariat Daerah Training and ToT for SIZE implementation with the availability of MoT at Central and d. Bersama dengan dinas dan instansi terkait lainnya, secara rutin dan bergiliran 1 Provincial levels; mengadakan pertemuan pemantaun dan evaluasi hasil pelaksanaan One Provincial Government Secretariat Health/SIZE yang dilakukan per kuartal (3 bulan sekali) melalui ketersediaan c. Koordinasi Pertemuan Rutin Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan One Health dan SIZE; anggaran yang sudah disiapkan. Coordination of Regular Meetings to Monitor and Evaluate One Health and SIZE Conduct a meeting regularly and alternately with other related offices Activities; and agencies to monitor and evaluate the results of One Health/SIZE d. Advokasi kepada Kabupaten/Kota; dan implementation every quarter (once every three months) with the allocated Advocacy in Districts/Cities; and budget. e. Dukungan kebijakan dan anggaran pelaksanaan One Health dan SIZE. a. Mempersiapkan dukungan kegiatan dan SDM serta sarana/prasarana untuk Policy and budgetary support for One Health and SIZE implementation. mendukung One Health dan SIZE di tingkat provinsi; Preparing the supporting activity and human resources as well as facilities/ Dinas atau Institusi yang membidangi atau menangani fungsi infrastructure to support One Health and SIZE at the provincial level; Kesehatan Hewan 3 Offices or Institutions responsible for or b. Melakukan kolaborasi pelaksanaan One Health dan SIZE bersama dengan dealing with Animal Health organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta dan organisasi profesi yang ada; Collaborating with civil society organizations, academics, private sectors, and professional organizations to implement One Health and SIZE; 97 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 98 LAMPIRAN 4 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 4 c. Mengintegrasikan pelaksanaan One Health dan SIZE sebagai bagian dari a. Memberikan dukungan kebijakan dan pemikiran serta pertimbangan pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan; dan terhadap aspek legal dan operasionalisasi One Health/SIZE di tingkat Incorporating One Health and SIZE implementation as part of the activities provinsi; related to animal health; and Providing the supporting policy, insight, and consideration of legal aspects and operationalization of One Health/SIZE at the central level; d. Bersama dengan dinas dan instansi terkait lainnya, secara rutin dan bergiliran mengadakan pertemuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan One b. Memberikan dukungan penerapan Perka BNPB No. 1 tahun 2012 tentang Health/SIZE yang dilakukan per kuartal (3 bulan sekali) melalui ketersediaan Pedoman Umum Kabupaten/Kota Tangguh Bencana, untuk mengakomodir anggaran yang sudah disiapkan. pelaksanaan One Health/SIZE di tingkat provinsi; Conduct a meeting regularly and alternately with other related offices Supporting the enforcement of the Regulation of the Head of BNPB No. 1 and agencies to monitor and evaluate the results of One Health/SIZE Badan Penanggulangan Bencana Daerah of 2012 on the General Guidelines for Disaster-Resilient Districts/Cities to 5 implementation every quarter (once every three months) with the allocated Provincial Disaster Management Agency (BPBD) accommodate One Health/SIZE implementation at provincial level; budget. c. Mengintegrasikan kegiatan One Health dan SIZE sebagai bagian dari a. Mempersiapkan dukungan kegiatan dan SDM serta sarana/prasarana untuk pelaksanaan SPM Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana; dan mendukung One Health dan SIZE di tingkat provinsi; Incorporating activities regarding One Health and SIZE as part of Minimum Preparing the supporting activity and human resources as well as facilities/ Service Standards for disaster basic services; and infrastructure to support One Health and SIZE at the provincial level; d. Mempersiapkan dukungan kegiatan dan SDM serta sarana/prasarana untuk b. Melakukan kolaborasi pelaksanaan One Health dan SIZE bersama dengan mendukung One Health dan SIZE di provinsi. organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta dan organisasi profesi Preparing the supporting activity, human resources, and facilities/infrastructure yang ada; to support One Health and SIZE at the provincial level. Collaborating with civil society organizations, academics, private sectors, and professional organizations to implement One Health and SIZE; a. Mengalokasikan dukungan anggaran pelaksanaan pelatihan One Health dan Dinas atau Institusi yang membidangi atau menangani fungsi SIZE; dan 4 Kesehatan Satwa Liar c. Mengintegrasikan pelaksanaan One Health dan SIZE sebagai bagian dari Allocating budget for One Health and SIZE training; and Offices or Institutions responsible for ordealing with Wildlife Health pelaksanaan kegiatan Kesehatan Satwa Liar; dan Incorporating One Health and Size implementation as part of the activities b. Bersama dengan dinas dan instansi terkait lainnya, secara rutin dan bergiliran related to Wildlife Health; and Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mengadakan pertemuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan One 6 Development and Planning Agency at Sub-National Level (Bappeda) Health/SIZE yang dilakukan per kuartal (3 bulan sekali) melalui ketersediaan d. Bersama dengan dinas dan instansi terkait lainnya, secara rutin dan bergiliran anggaran yang sudah disiapkan. mengadakan pertemuan dan evaluasi hasil pelaksanaan One Health/SIZE Conduct a meeting regularly and alternately with other related offices yang dilakukan per kuartal (3 bulan sekali) melalui ketersediaan anggaran and agencies to monitor and evaluate the results of One Health/SIZE yang sudah disiapkan. implementation every quarter (once every three months) with the allocated Conduct a meeting regularly and alternately with other related offices and budget agencies to evaluate the results of One Health/SIZE implementation every quarter (once every three months) with the allocated budget 99 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 100 LAMPIRAN 4 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 4 a. Mempersiapkan dukungan kegiatan dan SDM serta sarana/prasarana untuk Instansi Fungsi dan Peran mendukung One Health dan SIZE di provinsi; dan Agency Functions and Roles Preparing the supporting activity and human resources as well as facilities/ infrastructure to support One Health and SIZE at the provincial level; and Pemerintah Kabupaten/Kota Dinas Lingkungan Hidup 7 District/Municipality Government Environment Office b. Melakukan kolaborasi pelaksanaan One Health dan SIZE bersama dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta dan organisasi profesi yang ada. a. Mengkoordinasikan dukungan anggaran, kebijakan dan sumber daya Collaborating with civil society organizations, academics, private sectors, and di daerah untuk pelaksanaan One Health dan SIZE; professional organizations to implement One Health and SIZE; Coordinating the budgetary support, policies, and resources in regions for One Health and SIZE implementation; b. Mengadakan pelatihan peserta yang mendukung pelaksanaan One Health dengan ketersediaan MoT dari Pusat dan Provinsi; Organizing training for participants to support One Health implementation with the availability of MoT from Central and Provincial levels; c. Mengadakan pelatihan peserta yang mendukung pelaksanaan SIZE dengan ketersediaan MoT dari Pusat dan Provinsi; Sekretariat Daerah cq. Asisten Pemerintahan Organizing training for participants to support SIZE implementation with the 1 availability of MoT from Central and Provincial levels; District Government Secretary cq. Government Assistant d. Mendukung kerja sama pelaksanaan One Health dan SIZE antara Pemda dengan pihak mitra, akademisi, profesional, swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya; Supporting the collaboration between sub-national l Government and partners, academics, professionals, private sectors, and other community organizations in implementing One Health and SIZE; e. Menggerakkan SDM, sarana dan prasarana dalam memberikan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan One Health dan SIZE di luar wilayah penugasan; Encouraging human resources, facilities, and infrastructure to support activities regarding One Health and SIZE outside the assigned area; 101 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 102 LAMPIRAN 4 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 4 f. Koordinasi Pertemuan Rutin Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan One Health e. Mengintegrasikan kegiatan One Health dan SIZE sebagai bagian dari dan SIZE; pelaksanaan SPM pelayanan kesehatan bagian dari suburusan bencana non Coordination of regular meetings to monitor and evaluate One Health and SIZE alam, bagian penyelamatan dan evakuasi korban bencana melalui kegiatan Activities respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis/PIB prioritas. Incorporating activities regarding One Health and SIZE as part of Minimum g. Dukungan kebijakan dan anggaran pelaksanaan One Health dan SIZE; dan Service Standards in health service for the non-natural disaster subfield as well Policy and budgetary support for One Health and SIZE implementation; and as part of the rescue and evacuation of disaster victims through rapid response to an outbreak caused by priority zoonotic diseases/EIDs. h. Advokasi kepada Kecamatan. Advocacy to sub-district. a. Melakukan update dan identifikasi jenis penyakit yang berpotensi sebagai PIB atau KLB/Wabah di daerahnya; Updating and identifying the type of disease that can become an EID or a. Melakukan update dan identifikasi jenis penyakit yang berpotensi sebagai outbreak in respective regions; PIB atau KLB/Wabah di daerahnya; Updating and identifying EID or outbreak potential diseases in respective areas; b. Mempersiapkan dukungan kegiatan dan SDM serta sarana/prasarana untuk mendukung One Health dan SIZE di daerah; b. Mempersiapkan dukungan kegiatan dan SDM serta sarana/prasarana untuk Preparing the supporting activity and human resources as well as facilities/ mendukung One Health dan SIZE di daerah; infrastructure to support One Health and SIZE at the sub-national level; Preparing the supporting activity and human resources as well as facilities/ infrastructure to support One Health and SIZE at the sub-national level; c. Melakukan kolaborasi pelaksanaan One Health dan SIZE bersama dengan Dinas atau Institusi yang membidangi atau menangani fungsi organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta dan organisasi profesi c. Melakukan kolaborasi pelaksanaan One Health dan SIZE bersama dengan 3 kesehatan hewan serta komunitas yang ada; organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta dan organisasi profesi Collaborating with civil society organizations, academics, private sectors, Dinas Kesehatan Offices or Institutions responsible for or dealing with animal health serta komunitas yang ada; professional organizations, and communities to implement One Health and 2 Health Office Collaborating with civil society organizations, academics, private sectors, SIZE; professional organizations, and communities to implement One Health and SIZE; d. Bersama dengan dinas dan instansi terkait lainnya, secara rutin dan bergiliran mengadakan pertemuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan One d. Bersama dengan dinas dan instansi terkait lainnya, secara rutin dan bergiliran Health/SIZE yang dilakukan per kuartal (3 bulan sekali) melalui ketersediaan mengadakan pertemuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan One anggaran yang sudah disiapkan; dan Health/SIZE yang dilakukan per kuartal (3 bulan sekali) melalui ketersediaan Conduct a meeting regularly and alternately with other related offices anggaran yang sudah disiapkan; dan and agencies to monitor and evaluate the results of One Health/SIZE Conduct a meeting regularly and alternately with other related offices implementation every quarter (once every three months) with the allocated and agencies to monitor and evaluate the results of One Health/SIZE budget; and implementation every quarter (once every three months) with the allocated budget; and 103 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 104 LAMPIRAN 4 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 4 e. Mengintegrasikan kegiatan One Health dan SIZE sebagai bagian dari e. Mengintegrasikan kegiatan One Health dan SIZE sebagai bagian dari pelaksanaan SPM pelayanan kesehatan hewan bagian dari sub-urusan pelaksanaan SPM pelayanan kesehatan satwa liar bagian dari sub-urusan bencana non alam, bagian penyelamatan dan evakuasi korban bencana bencana non alam, bagian penyelamatan dan evakuasi korban bencana melalui kegiatan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis/ melalui kegiatan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis/ PIB prioritas. PIB prioritas. Incorporating activities regarding One Health and SIZE as part of Minimum Incorporating activities regarding One Health and SIZE as part of Minimum Service Standards in animal health service for the non-natural disaster subfield Service Standards in wildlife health service for the non-natural disaster subfield as well as part of the rescue and evacuation of disaster victims through rapid as well as part of the rescue and evacuation of disaster victims through rapid response to outbreak caused by the priority zoonotic diseases/EIDs. response to outbreak caused by the priority zoonotic diseases/EIDs a. Mempersiapkan dukungan kegiatan dan SDM serta sarana/prasarana untuk a. Melakukan update dan identifikasi jenis penyakit yang berpotensi sebagai mendukung One Health dan SIZE di daerah; dan PIB atau KLB/Wabah di daerahnya; Preparing the supporting activity and human resources as well as facilities/ Updating and identifying the type of disease that can become an EID or infrastructure to support One Health and SIZE at the regional level; and outbreak in respective regions; Dinas Lingkungan Hidup 5 Environment Office b. Melakukan kolaborasi pelaksanaan One Health dan SIZE bersama dengan b. Mempersiapkan dukungan kegiatan dan SDM serta sarana/prasarana untuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta dan organisasi profesi mendukung One Health dan SIZE di daerah; yang ada. Preparing the supporting activity and human resources as well as facilities/ Collaborating with civil society organizations,academics, private sectors, and infrastructure to support One Health and SIZE at the regional level; professional organizations to implement One Health and SIZE. Dinas atau Institusi yang membidangi atau menangani fungsi c. Melakukan kolaborasi pelaksanaan One Health dan SIZE bersama dengan a. Memberikan dukungan kebijakan dan pemikiran serta pertimbangan organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta dan organisasi profesi terhadap aspek legal dan operasionalisasi One Health/SIZE di tingkat daerah; 4 kesehatan satwa liar yang ada; Providing the supporting policy and ideas as well as consideration of legal Offices or Institutions responsible for or dealing with wildlife health Collaborating with civil society organizations, academics, private sectors, and aspects and operations of One Health/SIZE at regional level; professional organizations to implement One Health and SIZE; b. Memberikan dukungan penerapan Perka BNPB No. 1 tahun 2012 tentang d. Bersama dengan dinas dan instansi terkait lainnya, secara rutin dan bergiliran Pedoman Umum Kabupaten/Kota Tangguh Bencana, untuk mengakomodir mengadakan pertemuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan One pelaksanaan One Health/SIZE di tingkat daerah; Health/SIZE yang dilakukan per kuartal (3 bulan sekali) melalui ketersediaan 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Supporting the enforcement of the Regulation of the Head of BNPB No. 1 anggaran yang sudah disiapkan; dan District/ municipality Disaster Management Agency (BPBD) of 2012 on the General Guidelines for Disaster-Resilient Districts/Cities to Holding a meeting regularly and alternately with other related offices accommodate One Health/SIZE implementation at regional level; and agencies to monitor and evaluate the results of One Health/SIZE implementation every quarter (once every three months) with the allocated c. Mengintegrasikan kegiatan One Health dan SIZE sebagai bagian dari budget; and pelaksanaan SPM Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana; dan Incorporating activities regarding One Health and SIZE as part of Minimum Service Standards in the Type of basic services in disaster subfield; and 105 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 106 LAMPIRAN 4 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 4 BAB VI CHAPTER VI d. Mempersiapkan dukungan kegiatan dan SDM serta sarana/prasarana untuk PEMANTAUAN DAN EVALUASI MONITORING AND EVALUATION mendukung One Health dan SIZE di daerah. Preparing the supporting activity and human resources as well as facilities/ infrastructure to support One Health and SIZE at regional level. Pemantauan terhadap pelaksanaan PJOP SIZE Nasional ditujukan The monitoring of the National SIZE operationalization and development untuk mengetahui kemajuan implementasinya baik dari segi operasional roadmap implementation aims to determine its progress in terms of a. Mengalokasikan dukungan anggaran pelaksanaan pelatihan One Health dan maupun pengembangan. Pemantauan ini dilakukan mulai dari input, proses operational and developmental aspects. This monitoring measure starts SIZE; dan pelaksanaan, hingga luaran, serta dampak kegiatan. Pencapaian dipantau from the input, the implementation process, to the output, and the impact of Allocating budget for One Health and SIZE training; and dengan menggunakan indikator kinerja. Pemantauan ini akan dilakukan its activities. Outcomes are monitored using performance indicators. This secara langsung maupun tidak langsung dan diumpan balikkan secara monitoring measure will be conducted directly or indirectly, and the feedback b. Bersama dengan dinas dan instansi terkait lainnya, secara rutin dan bergiliran regular, baik tertulis maupun dalam pertemuan-pertemuan terkait. Hasil will be given regularly in written or in related meetings. Monitoring results will Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mengadakan pertemuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan One 7 pemantauan akan menjadi dasar untuk melakukan rencana perbaikan. become the basis for executing improvement plans. Changes to the roadmap Development and Planning Agency at Sub-National Level (Bappeda) Health/SIZE yang dilakukan per kuartal (3 bulan sekali) melalui ketersediaan anggaran yang sudah disiapkan. Modifikasi peta jalan dimungkinkan terjadi sesuai dengan kebutuhan dan may occur depending on the needs and results of the monitoring. Conduct a meeting regularly and alternately with other related offices hasil pemantauan yang dilakukan. and agencies to monitor and evaluate the results of One Health/SIZE implementation every quarter (once every three months) with the allocated Gambar 7. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Koordinasi Figure 7. Monitoring and Evaluation Mechanism of SIZE Operations budget Operasionalisasi SIZE Coordination Mempersiapkan dukungan kegiatan dan SDM serta sarana/prasarana untuk Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mendukung One Health dan SIZE di kecamatan. 8 Primary healthcare Center (Puskesmas) Preparing the supporting activity and human resources as well as facilities/ infrastructure to support One Health and SIZE at district level. Mempersiapkan dukungan kegiatan dan SDM serta sarana/prasarana untuk Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) mendukung One Health dan SIZE di kecamatan. 9 Animal Health Center (Puskeswan) Preparing the supporting activity and human resources as well as facilities/ infrastructure to support One Health and SIZE at district level. 107 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 108 LAMPIRAN 4 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 Evaluasi PJOP SIZE Nasional perlu dilakukan setiap tahun dengan menilai Evaluation of the National SIZE operationalization and development LAMPIRAN V APPENDIX V pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan baik sasaran strategis, roadmap should be conducted annually by assessing the achievement PERATURAN MENTERI KOORDINATOR REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR luaran dari setiap aktivitas, maupun target masing-masing kegiatan yang of determined objectives or targets, such as strategic objectives, and BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN HUMAN DEVELOPMENT AND CULTURAL AFFAIRS telah ditetapkan. Pencapaian target dan kendala-kendala dalam pelaksanaan determined outputs and targets of each activity. Target achievement and NOMOR 7 TAHUN 2022 NUMBER 7 OF 2022 implementasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK) perlu dipantau, diulas, constraints in implementing Health Information System (SIK) should be TENTANG ON dan didiskusikan setiap tahun dengan seluruh pemangku kepentingan. monitored, reviewed, and discussed annually with all stakeholders. The PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh penanggung jawab SIZE responsible parties of National SIZE conduct monitoring and evaluation from DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES Nasional di Kemenko PMK bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga the Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs and terkait, yang dapat melibatkan pemangku kepentingan lain termasuk mitra the relevant Ministries/Agencies. Other stakeholders, including development PETA JALAN SURVEILANS BERBASIS MASYARAKAT COMMUNITY-BASED SURVEILLANCE ROADMAP pembangunan. Di tingkat daerah, kegiatan pemantauan dan evaluasi juga partners, may be involved. At the regional level, monitoring and evaluation dilakukan oleh struktur pemerintahan terkait. measures are also conducted by related government agencies. BAB I CHAPTER I PENDAHULUAN INTRODUCTION MENTERI KOORDINATOR COORDINATING MINISTRY BIDANG PEMBANGUNAN FOR HUMAN DEVELOPMENT 1. Latar Belakang 1. Background MANUSIA DAN KEBUDAYAAN AND CULTURAL AFFAIRS OF REPUBLIK INDONESIA, THE REPUBLIC OF INDONESIA, Munculnya wabah atau kejadian luar biasa (KLB) dapat berkembang Epidemic or outbreak (Kejadian Luar Biasa) can occur rapidly due ttd. signed. pesat akibat sistem deteksi yang lambat dan sistem kesehatan to delay in detection systems, inadequate public health systems, and masyarakat yang lemah, serta sistem pemantauan di tingkat lokal yang poor monitoring systems at the local level.Undetected outbreak by the tidak berfungsi secara optimal. Wabah dapat mencapai skala geografis surveillance of health authorities, can spread to vast geographic area MUHADJIR EFFENDY MUHADJIR EFFENDY yang luas ketika tidak terdeteksi oleh pengawasan otoritas kesehatan and bring immediate impacts like high morbidity and mortality. Salinan sesuai dengan aslinya, This is a true copy of the original yang dapat berdampak langsung berupa morbiditas dan mortalitas yang Kepala Biro Hukum, Persidangan, Head of the Bureau for Legal Affairs, Organisasi, dan Komunikasi Conference, Organization, signifikan. Health Surveillance is a systematic and continuous observation and Communication, of data and information on diseases, events or health problems and Surveilans Kesehatan didefinisikan sebagai kegiatan pengamatan conditions causing an increase or transmission of diseases or health Sorni Paskah Daeli yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi problems, which aims to obtain and provide information to direct Sorni Paskah Daeli tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang effective and efficient countermeasures. Community-based surveillance mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau requires a simple design, reliable system, as well as early and regular masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi monitoring and evaluation to ensure data validity. guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien. Surveilans berbasis masyarakat membutuhkan desain yang sederhana, pengawasan yang handal, dan pemantauan dan evaluasi dilakukan secara dini dan rutin untuk memastikan validitas data. 109 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 110 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 Surveilans berbasis masyarakat (SBM) dapat menjadi alat utama Community-based surveillance (SBM) can be a vital tool to improve Surveilans Kesehatan harus dilakukan pada seluruh populasi Health Surveillance must be implemented for the designated population untuk meningkatkan deteksi dini wabah. SBM dibentuk sebagai suatu early detection of an outbreak. SBM was created as a simple, adaptable, dan wilayah yang ditentukan dengan mengikutsertakan semua unit and areas by involving all data collection units, including the community, inisiatif kesehatan masyarakat yang sederhana, mudah beradaptasi, and low-cost public health initiative that effectively provides early pengumpul data yang salah satunya adalah masyarakat, baik secara aktif both actively and passively. The community has a role to improve data dan berbiaya rendah yang efektif untuk memberikan peringatan dini warning of a potential epidemic. SBM is defined as ‘the systematic maupun pasif. Masyarakat berperan dalam penyelenggaraan Surveilans and information quality in Health Surveillance through: tentang potensi epidemi. SBM telah didefinisikan sebagai ‘pendeteksian detection and reporting of significant public health events within a Kesehatan untuk meningkatkan kualitas data dan informasi, melalui: a. data and information submission; sistematis dan pelaporan peristiwa penting kesehatan masyarakat community by members of the community.’ a. penyampaian data dan informasi; b. assistance in the form of facilities, experts, and funding; dalam suatu komunitas oleh anggota komunitas’. b. pemberian bantuan sarana, tenaga ahli, dan pendanaan; c. information technology development; and Health Surveillance provides early warning of outbreak potential c. pengembangan teknologi informasi; dan d. ideas and considerations regarding the formulation of Health Fungsi dasar Surveilans Kesehatan tidak hanya untuk kewaspadaan diseases and serves as a basis for planning and decision-making d. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan Surveillance policies and/or implementation. dini penyakit yang berpotensi terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB), tetapi for medium- and long-term health programs. Therefore, Health penentuan kebijakan dan/atau penyelenggaraan Surveilans juga sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan program Surveillance should cover the entire implementation of health sector Kesehatan. Surveillance implementation includes indicator and event-based kesehatan jangka menengah dan jangka panjang. Untuk itu hendaknya programs requiring continuous observation, analysis, and information surveillance. This roadmap focuses on the capacity building for event- pelaksanaan Surveilans Kesehatan mencakup seluruh pelaksanaan dissemination. This aligns with the need for reliable and updated data Bentuk penyelenggaraan surveilans terdiri dari surveilans berbasis based surveillance by involving trained community groups. Event-based program di bidang kesehatan yang membutuhkan pengamatan terus and information. Health Surveillance that relies on data and information indikator dan surveilans berbasis kejadian. Peta jalan ini difokuskan surveillance is conducted to capture health problems which are not menerus, analisis dan diseminasi informasi. Hal ini sejalan dengan timeliness, completeness, accuracy, and quality must adapt to advances kepada peningkatan kemampuan untuk penyelenggaraan surveilans captured by indicator-based surveillance. Community-based surveillance kebutuhan data dan informasi yang terpercaya dan mempunyai aspek in information technology. However, the principles of epidemiology in berbasis kejadian dengan melibatkan kelompok masyarakat terlatih. in this roadmap is the continuous and systematic observation, reporting, kekinian. Surveilans Kesehatan yang mengandalkan kecepatan, Health Surveillance should not be forgotten. Surveilans berbasis kejadian dilakukan untuk menangkap masalah and early response by the community towards disease symptoms and risk ketepatan dan kualitas data dan informasi perlu menyesuaikan dengan kesehatan yang tidak tertangkap melalui surveilans berbasis indikator. factors indicating the emergence of health problem(s) in the community. kemajuan teknologi informasi. Namun demikian prinsip epidemiologi The rapid and widespread development and media access that can Surveilans berbasis masyarakat yang dimaksud dalam peta jalan ini dalam Surveilans Kesehatan tidak boleh ditinggalkan. even reach remote villages and areas make it possible to change the adalah kegiatan pengamatan, pelaporan dan respon dini oleh masyarakat health surveillance system. An event-based Health Surveillance approach secara terus menerus dan sistematis terhadap gejala penyakit dan Perkembangan dan akses media yang begitu luas dan cepat sampai in the community has been developed to obtain data and information faktor risikonya yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan ke pelosok desa dan daerah terpencil memberikan kesempatan terhadap from news recorded and published in mass, social, and online media. kesehatan di masyarakat. perubahan sistem surveilans kesehatan. Pendekatan Surveilans This may increase Health Surveillance sensitivity, allowing it to capture Kesehatan berbasis kejadian di masyarakat telah dikembangkan untuk a wide range of information rapidly. In general, Health Surveillance mendapatkan data dan informasi dari berita yang direkam dan dimuat is necessary to ensure the availability of epidemiological data and di media massa, media sosial dan media online. Hal ini meningkatkan information as a basis for decision-making in health management. sensitivitas Surveilans Kesehatan untuk menangkap informasi dengan Health Surveillance implementation requires cross-program and cross- cakupan yang luas dan cepat. Secara umum Surveilans Kesehatan sectoral harmonization, which can be enhanced by health surveillance diperlukan untuk menjamin tersedianya data dan informasi epidemiologi networking. sebagai dasar pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan. Dalam pelaksanaan Surveilans Kesehatan diperlukan harmonisasi lintas program dan lintas sektor yang diperkuat dengan jejaring kerja surveilans kesehatan. 111 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 112 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 2. Maksud dan Tujuan 2. Maksud dan Tujuan BAB II CHAPTER II Maksud penyusunan Peta Jalan SBM ini adalah memberikan pedoman This Community-Based Surveillance (CBS) Roadmap is intended REVIU SURVEILANS DI INDONESIA SURVEILLANCE REVIEW IN INDONESIA bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa dan to provide guidelines for ministries, agencies, regional governments, mitra kerja dalam peningkatan sinergi, kerja sama, dan kolaborasi village governments, and partners to increase synergy, cooperation, and 1. Penilaian Kapasitas Inti Pelaksanaan International Health Regulation 1. Assessment of the International Health Regulation (IHR) Core dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan collaboration in planning, formulating, implementing, and evaluating Diterbitkannya International Health Regulation pada tahun 2017 yang Capacities penguatan surveilans berbasis masyarakat. policies that enhance community-based surveillance. diberlakukan untuk semua negara anggota World Health Organization The International Health Regulations endorsed in 2017 applied to all (WHO), termasuk Indonesia, bertujuan untuk mencegah, melindungi, member countries of the World Health Organization (WHO), including 3. Tujuan dari Peta Jalan SBM ini adalah: 3. The purposes of this CBS Roadmap are: mengendalikan dan memberikan respons kesehatan masyarakat Indonesia, and the IHR aim to prevent, protect, control, and provide a. Meningkatkan kapasitas surveilans kesehatan; a. To increase health surveillance capacity; terhadap risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi melintasi batas public health responses to the international spread of disease. Based on b. Mendukung pelaksanaan standar pelayanan minimum bidang b. To support minimum service standards in the fields of health and negara dan mengancam orang di seluruh dunia. Berdasarkan hasil Joint the results of the Joint External Evaluation (JEE) by WHO to assess a kesehatan dan bidang kebencanaan di kabupaten/kota; dan disaster management in districts/cities; and External Evaluation (JEE) WHO untuk menilai kapasitas penerapan IHR country’s IHR implementation capacity, real-time surveillance is included c. Memperkuat peran komunitas sebagai bagian dari sistem kesehatan. c. To strengthen the role of the community as part of the health suatu negara, surveilans real timemenjadi bagian dari kapasitas deteksi. in the detection capacity. As indicated in Table 8, real-time surveillance system. Penilaian kapasitas surveilans real time di Indonesia masih belum capacity assessment in Indonesia is not yet optimal. In the health system 4. Sasaran maksimal, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 8. Dalam penguatan enhancement, the information system for policy and program planning Sasaran pengguna peta jalan ini adalah kementerian, lembaga, 4. Target sistem kesehatan, sistem informasi untuk kebijakan dan perencanaan has not generated timely and regional-related information, especially for pemerintah daerah, pemerintah desa dan mitra kerja. Sasaran dari upaya The target audiences of this roadmap are ministries, agencies, program belum menghasilkan informasi tepat waktu dan bersifat operational policies at the sub-national l level. penguatan surveilans berbasis masyarakat adalah masyarakat yang saat regional governments, village governments, and partners. The efforts regional, terutama untuk kebijakan operasional di tingkat daerah. ini sudah bergabung dalam suatu entitas relawan/kader dan/atau sebagai to enhance community-based surveillance target people who currently individu masyarakat berdomisili di desa/kelurahan. participate as members of volunteering entities/cadres and/or as Tabel 8. Penilaian Kapasitas Surveilans Real Time pada Bidang Deteksi Table 8. Real-Time Surveillance Capacity Assessment for Detection individuals residing in villages/urban villages. Area Teknis Indikator Nilai Technical area Indicator Score (1 – 5)* (1 – 5)* Surveilans 1. Sistem surveilans berbasis 3 Real-Time 1. Indicator- and event-based 3 Real Time indikator dan kejadian Surveillance surveillance system 2. Sistem pelaporan elektronik real 3 2. Interconnected and interoperable 3 time yang saling berhubungan real-time electronic reporting dan dapat dioperasikan system 3. Integrasi dan Analisa data 2 3. Surveillance data integration and 2 surveilans analysis 4. Sistem surveilans sindromik 4 4. Syndromic surveillance system 4 Keterangan : Explanation: *Nilai: 1=tidak memiliki kapasitas; 2=kapasitas terbatas; 3=kapasitas *Score: 1=no capacity; 2=limited capacity; 3=developed capacity; dikembangkan; 4=kapasitas ditunjukkan; 5=kapasitas berkelanjutan 4=demonstrated capacity; 5=sustainable capacity 113 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 114 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 2. Keberhasilan Penerapan Intensifikasi Surveilans 2. Successful Implementation of Surveillance Intensification Barat, DKI Jakarta dan Banten). Sejak tahun 2018 sampai dengan saat the role of PMI volunteers during Community-Based Surveillance CBS) Pada pandemi flu burung yang pernah terjadi di Indonesia, penurunan During the bird flu epidemic in Indonesia, the significant reduction in ini, PMI dan IFRC bersama-sama menjalankan Community Pandemic implementation in performing triage is evident so that the validity of the signifikan kematian dan kasus flu burung pada manusia disebabkan death rate and human cases of bird flu was due to extensive intervention Preparedness Program (CP3), disertai piloting di 4 daerah (Boyolali, “alert” reported to primary healthcare centres is high. PMI’s track record in oleh intervensi ekstensif untuk meningkatkan surveilans terhadap H5N1 to improve H5N1 (Highly Pathogenic Avian Influenza/HPAI) surveillance, Pandeglang, Tabanan dan Kota Bogor). Melalui CP3, tergambar dengan implementing various community-based programs has enabled it to play (Highly Pathogenic Avian Influenza/HPAI), deteksi penyakit dan diagnosis disease detection and laboratory diagnosis, prevention, and control. jelas peran relawan PMI saat pelaksanaan SBM dalam melaksanakan an active role during Indonesia’s COVID-19 pandemic. They promoted laboratorium, pencegahan dan pengendalian; yang sekarang diperluas These are now expanded to detect undiagnosed animal diseases and triase sehingga validitas “alert” yang dilaporkan kepada Puskemas COVID-19 prevention, supported contact tracing, assisted and monitored untuk mendeteksi penyakit hewan yang tidak terdiagnosis dan penyakit emerging infectious diseases. Another achievement of disease control menjadi tinggi. Track record panjang PMI dalam pelaksanaan berbagai isolation, provided hand washing facilities, provided local PPE, conducted infeksi baru. Kasus lainnya yang berhasil dikendalikan melalui aktivitas such as controlling the spread of Anthrax in animals and human through program berbasis masyarakat telah mengantarkan peran aktifnya ketika self-disinfection, and so forth in 8 Provinces. surveilans secara intensif adalah menyebarnya antraks pada manusia dan intensive surveillance. According to the Ministry of Health data from Indonesia menghadapi Pandemi COVID-19, melalui promosi pencegahan hewan. Data dari Kementerian Kesehatan tahun 2009-2017 menunjukkan 2009-2017, there were 225 cases of anthrax, with the highest human COVID-19, dukungan terhadap penelusuran kontak, pendampingan dan 3. Barriers and Challenges to Achieve Sustainable Surveillance Capacity terdapat 225 kasus antraks, dengan puncak kasus pada manusia (52 cases (52 cases) in 2016 and the highest number of deaths (3 cases) pemantauan isolasi, penyediaan fasilitas cuci tangan, penyediaan APD According to the Regulation of the Minister of Health No. 45 of 2014, kasus) pada tahun 2016 dan jumlah kematian tertinggi (3 kasus) pada in 2014. Anthrax was controlled through intensive surveillance in lokal, desinfeksi mandiri, dan lain-lain di 8 Provinsi. there are 35 types of surveillance which are grouped into 5 subsystems, tahun 2014. Anthraks dapat dikendalikan setelah aktivitas surveilans endemic areas, even during religious holidays (Eid al-Fitr, Eid al-Adha, namely: secara intensif dilakukan di daerah-daerah endemik bahkan selama and Christmas) and other holidays when meat consumption increased. 3. Hambatan dan Tantangan Menuju Kapasitas Surveilans Berkelanjutan a. Surveillance of infectious diseases (15 infectious diseases, including peringatan hari raya keagamaan (Idul Fitri, Idul Adha, dan Natal) dan hari- The effort to control also involved livestock vaccination programs. This Berdasarkan Permenkes No. 45 tahun 2014, terdapat 35 jenis the ones that the health security focuses on); hari besar lainnya saat konsumsi daging meningkat. Upaya pengendalian experience proves that surveillance works not only as a prevention kegiatan surveilans yang dikelompokkan menjadi 5 sub-sistem, yakni: b. Surveillance of non-infectious diseases (6 diseases); juga disertai dengan layanan program vaksinasi ternak. Dari pengalaman system, but also as a response to a health problem. a. Surveilans penyakit menular (15 jenis penyakit menular, termasuk c. Surveillance of environmental health (7 types); tersebut dibuktikan bahwa fungsi surveilans tidak hanya sebagai sistem penyakit yang menjadi fokus health security); d. Surveillance of matra health (in terms of health during hajj pilgrimage, pencegahan, namun juga respon penanggulangan suatu permasalahan The Indonesian Red Cross (PMI) has been developing community- b. Surveilans penyakit tidak menular (6 jenis penyakit); disasters, social problems, and sea/air dimension); and kesehatan. based programs since 1990 until now. From 2006-2010, PMI trained c. Surveilans kesehatan lingkungan (7 jenis); e. Surveillance of other health problems as necessary (9 types, including and mobilized 20,000 volunteers from 33 provinces and 426 Districts/ d. Surveilans kesehatan matra (kesehatan haji, bencana, masalah surveillance of nutrition and food quality). Palang merah Indonesia (PMI) sejak tahun 1990 sampai dengan saat Cities in programs called community-based avian influenza control sosial, dan matra laut/udara); dan ini terus mengembangkan program berbasis masyarakat. Pada tahun (phases 1, 2, 3, and 4) and humanitarian pandemic preparedness (H2P). e. Surveilans masalah kesehatan lainnya sesuai kebutuhan (9 jenis, di Tiered surveillance system guidelines, from primary healthcare center 20062010, PMI melatih dan memobilisasi 20.000 relawan dari 33 provinsi From 2012-2013, PMI implemented a strategic Against Flu Emergence antaranya adalah surveilans gizi dan kualitas makanan). (Puskesmas) to the central level, were developed in the 2000s. They dan 426 Kabupaten/Kota melalui program community-based avian (SAFE) program in West Java and Banten. The SAFE program focuses are the primary healthcare center Epidemiological Surveillance Team influenza control (fase 1, 2, 3 dan 4) dan program humanitarian pandemic on mitigating the risk of bird flu transmission in 20 traditional markets, Pedoman sistem surveilans berjenjang mulai dari Puskesmas (TEPUS), Hospital Epidemiological Surveillance Team (TERUS), Regency preparedness (H2P). Pada tahun 2012-2013 PMI menjalankan program making them healthy markets. In 2014, PMI adopted the Epidemic sampai tingkat pusat pernah dikembangkan pada tahun 2000-an, Epidemiological Surveillance Team (TEK), Provincial Epidemiological strategic against flu emergence (SAFE) di Jawa Barat dan Banten. Control for Volunteers (ECV) (Pengendalian Kejadian Luar Biasa/(KLB)) yaitu TEPUS (Tim Surveilans Epidemiologi Puskesmas), TERUS (Tim Surveillance Team (TEP), and National Epidemiological Surveillance Program SAFE berfokus pada mitigasi risiko penularan flu burung di 20 guidelines by the International Federation of Red Cross and Red Crescent Surveilans Epidemiologi Rumah Sakit), TEK (Tim Surveilans Epidemiologi Team (TEN). Each team has technical guidelines supported by an pasar tradisional sebagai pasar sehat. Pada tahun 2014 PMI mengadopsi Society (IFRC), piloting it in 4 provinces (Papua, West Java, Jakarta, Kabupaten), TEP (Tim Surveilans Epidemiologi Provinsi), dan TEN (Tim information system that allows online linking between teams. However, panduan International Federation of Red Cross and Red Crescent Society and Banten). Since 2018 until now, PMI and IFRC are implementing Surveilans Epidemiologi Nasional). Untuk masing-masing tim tersebut there has been no continuation of that system up until now. During the (IFRC) tentang Epidemic Control for Volunteer (ECV) / Pengendalian the Community Pandemic Preparedness Program (CP3), piloting it in sudah disusun pedoman kerja dan petunjuk teknis didukung dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) disertai piloting di 4 provinsi (Papua, Jawa 4 regions (Boyolali, Pandeglang, Tabanan, and Bogor). Through CP3, 115 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 116 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 sistem informasi yang bisa menghubungkan masing-masing jenjang implementation, the national surveillance system has not yet been Kebutuhan tenaga surveilans sangat besar diperlukan di tingkat secara online. Namun hingga saat ini belum ada kelanjutan dari sistem integrated into a single, coordinated system. It is still carried out through pusat, 34 Dinas Provinsi, serta 514 Dinas Kabupaten/Kota. Namun pada Workers to implement surveillance are vital at central level, 34 Provincial tersebut. Dalam pelaksanaannya, sistem surveilans nasional belum different elements in tiered structure. kenyataannya, tidak semua jenjang dan Puskesmas memiliki tenaga Offices, and 514 District/City Offices. However, not all levels and primary berjalan terintegrasi dalam satu sistem terkoordinasi tunggal, melainkan surveilans khusus, melainkan banyak yang merangkap peran dan fungsi healthcare centers have specialized workers to implement surveillance. masih melalui elemen yang berbeda pada tingkatan yang juga berbeda. Another cause of an unintegrated surveillance system is related to sebagai tenaga lainnya sesuai kebutuhan. Berdasarkan Permenkes Many workers have multiple roles and do other workers’ tasks as needed. zoonotic diseases, mostly public health security issues, such as MERS, nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas, dipersyaratkan dalam aspek Based on the Regulation of the Minister of Health no. 43 of 2019 on the Permasalahan lain dari belum terintegrasinya sistem surveilans SARS, ebola, anthrax, and Nipah virus. Dealing with zoonotic diseases ketenagaan bahwa selain dokter dan/atau dokter layanan primer juga Community Health Centers, dentists and other health and non-health adalah dalam kaitannya dengan penyakit zoonosis yang sebagian besar requires the active involvement of livestock and agricultural sectors, which mengharuskan memiliki dokter gigi, tenaga kesehatan lainnya dan workers are required, in addition to doctors and/or primary care physicians. menjadi masalah public health security, seperti MERS, SARS, ebola, should also carry out animal health surveillance. Cooperation between tenaga non kesehatan. Jenis tenaga kesehatan lainnya di puskesmas Primary healthcare centers should at least include other types of health antraks, dan virus Nipah. Dalam penanggulangan penyakit zoonosis, these sectors must be conducted at the central, provincial, and District/ setidaknya meliputi: a. perawat; b. bidan; c. tenaga promosi kesehatan workers: nurses, midwives, health promotion and behavioral sciences dibutuhkan keterlibatan aktif sektor peternakan dan pertanian yang City levels, which includes sharing surveillance results, formulating joint dan ilmu perilaku; d. tenaga sanitasi lingkungan; e. nutrisionis; f. tenaga personnel, environmental sanitation personnel, nutritionist, pharmacist juga melaksanakan surveilans kesehatan hewan. Kerja sama antar intervention strategies, implementing strategies according to respective apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian; dan g. ahli teknologi and/or pharmacy technician, and medical laboratory technologist. It is sektor tersebut perlu diselenggarakan di tingkat pusat, provinsi, hingga duties and authorities, and integrating intervention reports. laboratorium medik. Sedangkan, tenaga non kesehatan yang berkaitan not mandatory to recruit surveillance-related non-health workers. Instead, Kabupaten/Kota, yang mencakup sharing hasil surveilans, perumusan dengan kegiatan surveilans tidak menjadi suatu keharusan dan bisa they can be employed as additional workers under certain conditions, i.e., strategi intervensi bersama, implementasi strategi sesuai tugas dan Based on the lessons learned from handling the COVID-19 pandemic, ditambahkan dalam kondisi tertentu dengan syarat harus mendukung they must be capable of supporting administrative activities, financial wewenang masing-masing, serta integrasi laporan kinerja intervensi. the enhancement of integrated surveillance systems across sectors, kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, administration, information systems, and other operational activities at coordinated at both central and sub-national levels, real-time, and dan kegiatan operasional lain di Puskesmas. Tidak diharuskannya the primary healthcare center That epidemiologist is not required in the Dari pembelajaran penanganan pandemi COVID-19, penguatan sistem laboratory-based, is necessary to provide rapid response, especially kompetensi epidemiolog ada di Puskesmas akan menyebabkan primary healthcare center may cause surveillance implementation to be surveilans yang terintegrasi lintas sektor, terkoordinasi antara pusat during emergencies. One of the fundamental problems in conducting penyelenggaraan surveilans menjadi tidak optimal. unsatisfactory. dan daerah, real time, dan berbasis laboratorium dibutuhkan dalam surveillance as a system for reporting and recording cases is the memberikan respon cepat, terutama pada kondisi darurat. Sebagai limitation of human resources (HR). The Regulation of the Minister of Kondisi ini juga ditambah dengan terjadinya “stigma” terhadap Moreover, a stigma prevails about an outbreak report, stating that an sistem pelaporan dan pencatatan kasus, salah satu permasalahan Health No. 45 of 2014 stated that surveillance implementation must pelaporan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang dianggap sebagai outbreak means a failure in the health field. This stigma arises not only mendasar pelaksanaan surveilans adalah keterbatasan sumber daya be supported by the availability of human resources with competency sebuah kegagalan kesehatan. Stigma tersebut tidak hanya terjadi in the health sector but also in the agricultural sector under the pretext manusia (SDM). Dalam Permenkes No. 45 tahun 2014 disebutkan bahwa in the field of epidemiology, adequate funding, and necessary facilities di sektor kesehatan namun juga di sektor pertanian dengan dalih of causing an economic impact on the community. The report of an penyelenggaraan surveilans harus didukung dengan ketersediaan SDM and infrastructure, including appropriate technology. The Technical akan menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat. KLB sendiri outbreak is a technical arrangement to recognize a health problem that yang memiliki kompetensi di bidang epidemiologi, pendanaan yang Standards for Quality Fulfillment of Basic Services in Minimum Service adalah pengaturan teknis untuk mengenali adanya sebuah potensi may occur and is also a part of the outbreak management system. It is memadai, serta sarana prasarana yang diperlukan termasuk teknologi Standards in the Health Field also stated that public health workers munculnya permasalahan kesehatan dan menjadi bagian dari sistem hoped that such a report will prevent a disease from spreading and be tepat guna. Berdasarkan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan trained to implement surveillance are necessary for health crisis penanggulangan wabah. Dengan adanya laporan KLB maka diharapkan handled promptly through rapid response. Such a stigma against the Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan juga disebutkan management. suatu kejadian tidak meluas dan dapat ditangani melalui respon cepat. report will affect the workers’ perception of working, which may cause tenaga kesehatan masyarakat terlatih di bidang surveilans merupakan Adanya stigma terhadap laporan KLB tentu saja akan berpengaruh pada failure in detecting and early responding to potential health problems and kebutuhan penanggulangan krisis kesehatan. persepsi personel dalam berkinerja sehingga justru dapat berdampak further impact the economy. pada kegagalan deteksi dan respon dini potensi permasalahan kesehatan, yang bukan tidak mungkin dampak akan meluas ke aspek ekonomi. 117 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 118 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 4. Pembelajaran dari Penanganan Pandemi COVID-19 4. Lessons Learned from the COVID-19 Pandemic Kapasitas respon dalam masa pandemi COVID-19 ditingkatkan Response capacity during the COVID-19 pandemic is increased Pandemi COVID-19 menyebar hampir di seluruh dunia dalam hampir 2 The COVID-19 pandemic has spread nearly all over the world in the melalui pengalihan tugas (task-shifting) SDM yang ada, utamanya untuk by shifting tasks of the available human resources. This is done in (dua) tahun terakhir. Pandemi COVID-19 di Indonesia terjadi sejak bulan last 2 (two) years. In Indonesia, COVID-19 pandemic began in March 2020 mengejar tracing dengan tetap mempertahankan layanan esensial. Di particular to achieve tracing while maintaining the essential services. Maret 2020 dan hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan and to date shows no signs of coming to an end. The government has beberapa daerah, sebagian besar pendanaan pemerintah untuk program- The government has reallocated a significant portion of the government segera berakhir. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah secara made many attempts through multi-sectoral coordination to address the program pembangunan telah mulai dialihkan untuk penanggulangan budget for development in some areas to manage COVID-19. Task shifting koordinasi multi sektor untuk mengatasi pandemi tersebut, namun pandemic. However, until the end of 2020, the trend of daily COVID-19 COVID-19. Task shifting dan refocusing anggaran telah berdampak and budget reallocation have affected program performance, one of the sampai akhir tahun 2020, tren kasus harian COVID-19 masih cenderung cases continued to rise. By the third week of July 2021 COVID-19 cases pada kinerja program, salah satu contohnya adalah penanggulangan examples is tuberculosis management. More than 1.4 million people naik. Minggu ke-3 (tiga) Juli 2021 menjadi puncak kasus COVID-19 yang caused by Delta variant reached its peak and decreased constantly TB. Sekitar 1,4 juta lebih orang menerima perawatan tuberkulosis (TB) received tuberculosis (TB) treatment in 2020. In comparison to 2019, this disebabkan oleh varian delta, kemudian terus menurun hingga saat ini. until now. Table 9 below shows COVID-19 development status and pada tahun 2020. Dibandingkan tahun 2019, jumlah itu menurun drastis number decreased dramatically by 21%. Based on the Global Tuberculosis Status perkembangan COVID-19 dan kapasitas nasional penanganannya the national capacity to manage the pandemic based on 3T (Testing, sampai 21%. Berdasarkan Global TB report tahun 2021, diketahui bahwa Report 2021, it was found that there had been a decline in TB notifications berdasarkan 3T (Testing, Tracing dan Treatment) saat minggu puncak Tracing, and Treatment) during pandemic peak week (per 20 July 2021). terjadi penurunan notifikasi TB di seluruh dunia yang ditengarai akibat worldwide, which was suspected to be caused by the impact of COVID-19. pandemi (per 20 Juli 2021) sebagai berikut pada Tabel 9. dampak COVID-19. Penurunan notifikasi terbesar antara 2019 dan 2020 Most significant decline between 2019 and 2020 was seen in India (41%), adalah India (41%), Indonesia (14%), Filipina (12%), dan China (8%). Indonesia (14%), Philippines (12%), and China (8%). Tabel 9. Status Perkembangan dan Kapasitas Respon Table 9. COVID-19 Management Response Capacity Penanggulangan COVID-19 and Development Status Dalam penanganan COVID-19, keterbatasan SDM dan sarana In dealing with COVID-19, the limited human resources and laboratory prasarana laboratorium sebagai penunjang konfirmasi kasus, infrastructure to assist with detection of confirmed cases caused delays Kasus terkonfirmasi : 2.950.058 Jumlah kematian : 76.200 Confirmed cases : 2.950.058 Death : 76.200 menyebabkan keterlambatan pencapaian target pemeriksaan yang in achieving the testing target set by WHO, which is 1,000 people per 1 ditentukan oleh WHO, yakni 1.000 orang per 1 juta penduduk per minggu. million population per week. Subsequently, this caused the delay in tracing Kasus harian : 38.325 Kematian harian : 1.280 Daily cases : 38.325 Daily death : 1.280 Selanjutnya, hal tersebut berpengaruh pada keterlambatan penelusuran close contacts in the field. As a result, cases had spread even further and Rataan kasus baru : 47.790 Rataan kematian : 1.140 Averagedaily new : 47.790 Average daily : 1.140 kontak erat di lapangan. Akibatnya, penyebaran kasus semakin meluas were difficult to control. The local government in this situation has a vital harian dalam 7 hari harian dalam 7 hari cases in 7 days deaths in 7 days dan sulit dikendalikan. Pemerintah Daerah dalam hal ini memiliki peran role in accelerating management of cases/pandemic in its area by: Jumlah Provinsi Sesuai Kriteria National Number of Provinces Based on penting dalam percepatan penanganan kasus/pandemi yang terjadi di a. ensuring the availability of adequate and qualified human resources Indikator kapasitas Kapasitas Capacity indicator Capacity Criteria wilayahnya, antara lain dalam: for surveillance through regular training; Nasional Limited Moderate Sufficient Terbatas Sedang Memadai a. memastikan ketersediaan SDM surveilans yang cukup dan mumpuni b. ensuring the availability of all logistics and equipments in related Testing (positivity 9,6 15 14 5 Testing (positivity 9,6 15 14 5 dalam melaksanakan tugas dengan menyelenggarakan pelatihan institutions in order to prevent any delays in surveillance activity rate/ minggu) (>15%) (5-15%) (<5%) rate/ week) (>15%) (5-15%) (<5%) secara berkala; caused by logistical issue; Tracing (Ratio Close 1,16 33 1 - b. memastikan logistik dan peralatan yang mencakup di berbagai Tracing (Rasio KE/ 1,16 33 1 - Contact /Case (<5%) (5-9%) (>9)% KK per minggu) (<5%) (5-9%) (>9)% instansi terkait agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan Confirmed per week) surveilans karena kendala logistik; Treatment (proporsi 32,37 - - 34 Treatment 32,37 - - 34 keterisian TT) (>90% (70-90%) (<70%) (percentage of bed (>90% (70-90%) (<70%) occupancy) ` ` 119 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 120 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 c. memiliki alur komando pelaporan yang jelas dan terstruktur rapi, c. establishing a clear and well-structured reporting command BAB III CHAPTER III memantau dan mengevaluasi kinerja pencatatan data penyelidikan pathway, monitor and evaluate the performance of data recording URGENSI PENGUATAN SURVEILANS BERBASIS MASYARAKAT URGENSI PENGUATAN SURVEILANS BERBASIS MASYARAKAT epidemiologi, penelusuran kontak, serta analisis klaster yang ada di of epidemiologic investigation, contact tracing, and cluster analysis wilayah kerjanya; in their area; 1. Kebijakan Nasional 1. National Policy d. memberikan dukungan baik dalam bentuk peraturan daerah maupun d. providing support, both through local regulations and financial Dalam rangka meningkatkan kemampuan ketahanan nasional dalam To improve national resiliency in responding to public health finansial; dan assistance; and menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat yang dapat berdampak emergencies that can create national and/or global impacts, the President e. Memahami penyebaran penyakit di wilayah kerjanya untuk dapat e. understanding the level of disease transmission in their area to nasional dan/atau global, Presiden telah menerbitkan Inpres nomor has issued Presidential Instruction number 4 of 2019. The President melakukan intervensi yang sesuai. enable appropriate intervention. 4 tahun 2019. Presiden memerintahkan kepada Menteri dan Kepala has instructed the Ministers, Heads of Institutions, and Head of Local Lembaga serta Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) untuk: Governments (Governors and Mayors) to: 5. Permasalahan 5. Problem a. menetapkan kebijakan melalui evaluasi, kajian, dan/atau a. establish policies through evaluation, review, and/or improvement of Permasalahan mendasar dalam surveilans saat ini, sehingga perlu Fundamental problems that exist in the current surveillance, and penyempurnaan peraturan perundang-undangan; laws and regulations; penguatan SBM: requires strengthened CBS are as follows: b. mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi b. take coordinated and integrated measures in accordance with their a. surveilans kurang sensitif; a. unresponsive surveillance personnel; sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam respective duties, functions, and authorities in improving the ability b. data yang dihimpun masih terpisah antar program; b. separated data collected among programs; meningkatkan kemampuan mencegah, mendeteksi, dan merespons to prevent, detect, and respond to large scale epidemic, global c. stigma terhadap laporan potensi dan/atau terjadinya KLB; dan c. prejudice toward reports on potential and/or occurrence of outbreak; wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan pandemics, as well as nuclear, biological, and chemical emergencies, d. SDM yang berkompeten di bidang surveilans masih kurang dan belum and kimia, yang dapat berdampak nasional dan/atau global; which may present national and/or global impacts; menjadi tenaga kesehatan wajib di Puskesmas. d. limited competent human resources for surveillance activity and c. penetapan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah dalam c. establish policies and take measures to improve the ability to prevent, working as mandatory health workers at primary healthcare center. rangka meningkatkan kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, detect, and respond to large scale epidemic, global pandemics, as dan merespons wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan well as nuclear, biological, and chemical emergencies performed nuklir, biologi, dan kimia dilaksanakan sesuai dengan Rencana Aksi according to the action plan as stated in the Appendix of the Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presidential Instruction; and Presiden; dan d. improve the surveillance capacity related to prevention and detection d. peningkatan kemampuan surveilans yang terkait dengan bidang as stated in the appendix of the action plan to the Coordinating pencegahan dan deteksi sesuai lampiran rencana aksi pelaksanaan Ministry of Human Development and Cultural Affairs, Ministry of kepada Kemenko PMK, Kemenkes, Kementan, KemenLHK, Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Environment and Forestry, KemenKKP dan Kementerian/Lembaga lain yang dianggap perlu. Ministry of Maritime and Fisheries Affairs, and other ministries/ institutions as deemed necessary. 121 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 122 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 2. Kebijakan Perencanaan Pembangunan 2. Development Planning Policy Salah satu agenda dalam RPJMN 2020-2024 adalah pembangunan One of the agendas stated in the National Medium-Term Development Berdasarkan kajian pada sektor kesehatan oleh BAPPENAS, diketahui Based on BAPPENAS study on health sector, the last few decades meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya Plan (RPJMN) 2020-2024 is the development of high-quality and bahwa selama beberapa dekade terakhir terjadi perbaikan kesehatan have seen improvements related to public health as indicated by the saing. Sasaran yang akan diwujudkan dalam agenda tersebut adalah competitive human resources. This agenda is aimed at fulfilling the masyarakat yang ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti penurunan decline in maternal and neonatal mortality rates, reduced occurrence terpenuhinya layanan dasar. Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan basic services. The policy is directed to improve health services towards angka kematian ibu, penurunan kematian bayi, penurunan kejadian of contagious diseases preventable by immunization, and improved pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama universal health coverage, particularly establishing primary health care by penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi dan membaiknya general public nutritional status. However, since the announcement of penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan encouraging promotive and preventive initiatives, supported by innovation status gizi masyarakat secara umum. Namun sejak era Jaminan the National Health Insurance (JKN), the focus on health development mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung and technology utilization. The strategy to implement this agenda includes Kesehatan Nasional (JKN) terjadi shifting fokus pembangunan kesehatan has shifted, resulting in stagnant public health improvement progress inovasi dan pemanfaatan teknologi. Strategi pelaksanaannya meliputi improving disease control which covers community empowerment. sehingga laju perbaikan kesehatan masyarakat yang diukur dari 4 (empat) that are measured by these 4 (four) elements: peningkatan pengendalian penyakit yang mencakup pemberdayaan kinerja: a. promotive/preventive (Community Health Initiatives/UKM), masyarakat. In the National Development Meeting (MUSRENBANGNAS) 2021, a. promotif/preventif (Upaya Kesehatan Masyarakat/UKM), b. curative (Individual Health Initiatives/UKP), the National Health System (SKN) reformation was emphasized. The b. kuratif (Upaya Kesehatan Perorangan/UKP), c. cross-sectoral interventions, and Dalam Musyawarah Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS) sustainability of the National Health System reformation covers 8 (eight) c. intervensi lintas sektor dan d. improved health system. tahun 2021 dikemukakan tentang reformasi Sistem Kesehatan Nasional areas, namely: d. penguatan sistem kesehatan, mengalami stagnansi. (SKN). Keberlanjutan reformasi SKN mencakup 8 (delapan) area, yaitu: a. improved training and deployment of health workers; Many challenges present several issues and obstacles to the a. penguatan pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan; b. improved First Level Health Facilities (FKTP); Beberapa hambatan yang menjadikan pelaksanaan fungsi kesehatan implementation of public health functions, including: b. penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); c. increased capacity of Hospitals and health services in Remote Areas, masyarakat di tataran pelaksanaan menghadapi masalah dan tantangan, a. the lack of practical development in some laws and regulations c. peningkatan kapasitas Rumah Sakit (RS) dan pelayanan kesehatan Borders, and Islands (DTPK); di antaranya: according to the implementation rules (Government Regulations, di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); d. improved autonomy of pharmaceuticals and medical devices; a. beberapa peraturan perundangan belum diuraikan lebih operasional Presidential Regulations, Ministerial Regulations, Norms, Standards, d. peningkatan kemandirian farmasi dan alat kesehatan; e. improved health security and resiliency; ke dalam peraturan pelaksananya (Peraturan Pemerintah, Peraturan Procedures, and Criteria/NSPK); e. penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan (health security f. disease control and immunization; Presiden, Peraturan Menteri, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria/ b. the lack of specific units to conduct the provisions according to the dan resiliency); g. improved effective health financing; and NSPK); implementation rules, including cross-sectoral organization and f. pengendalian penyakit dan imunisasi; h. develop information technology and digitalization, community b. belum jelasnya unit organisasi untuk melaksanakan ketentuan dalam coordination; g. peningkatan efektivitas pembiayaan kesehatan; dan empowerment including promoting the Healthy Living Community pengaturan tersebut, termasuk organisasi dan koordinasi lintas c. the lack of qualified human resources, especially for the field officer; h. pengembangan teknologi informasi, digitalisasi, dan pemberdayaan Movement sektor; and masyarakat termasuk pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup c. belum siapnya sumber daya manusia, khususnya pelaksana lapangan; d. the lack of standard financial arrangements (funding sources, Sehat (Germas). dan allocation procedures, and financial performance indicators) in d. belum jelasnya mekanisme pembiayaan untuk pelaksanaan peraturan order to execute the rules. perundangan tersebut (sumber, tata cara alokasi, dan indikator kinerja keuangan). 123 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 124 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 Tujuan dari reformasi sistem kesehatan nasional area ke-5 (lima), The fifth point of the national health system reformation - established d. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat d. give recommendations related to public health issues to the district/ penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan (health security & health security and resiliency - has the objective to improve the quality and kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan municipal health services, as well as implement the early warning resilient), adalah meningkatkan kualitas dan kapasitas surveilans terutama capacity of surveillance, especially information systems, laboratories, sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit. systems and disease response. sistem informasi, laboratorium, dan sumber daya manusia. Strategi kunci and human resources. The primary strategy for establishing health dalam pelaksanaan area penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan security and resiliency is arranging integrated, real-time, laboratory- Terkait dukungan pelaporan, maka upaya kesehatan bersumber With regard to the reporting support, community-based health adalah surveilans penyakit terpadu, real time & berbasis laboratorium based, and community-based disease surveillance. The implementation masyarakat diberikan kewajiban melaporkan kegiatan dan hasil initiatives shall be required to report their healthcare service activities serta berbasis masyarakat. Beberapa pilihan strategi pelaksanaannya strategies include the following: kegiatan pelayanan kesehatan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya and their outcomes to the primary healthcare center in their working antara lain: a. institutionalization of a surveillance system with the authority to sewaktuwaktu dan/atau secara berkala setiap bulan. Sedangkan untuk area at any time and/or regularly every month. The laboratory network, a. pelembagaan sistem surveilans yang memiliki kewenangan untuk support centralized tracing, tracking, and testing (e.g., CDC); jejaring laboratorium dikecualikan dalam hal kewajiban menyampaikan on the other hand, shall not be required to submit reports to the primary menggerakkan tracing, tracking, testing secara tersentralisasi b. development of a surveillance system concept for emerging, re- laporan kepada Puskesmas. healthcare center. (contoh CDC); emerging, and new emerging diseases, with integrated, real-time, . b. pengembangan konsep sistem surveilans penyakit emerging, re- laboratory-based, and community-based setup; and Kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan The authority and obligation of the Local Government to provide emerging, new emerging terpadu, real time, berbasis lab, dan berbasis c. improvement of the human resources capacity for surveillance pelayanan kesehatan berkaitan dengan bencana dan keadaan darurat healthcare services related to disasters and emergencies are set forth masyarakat; dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang in Government Regulation No. 2 of 2018 on Minimum Service Standards c. peningkatan kapasitas SDM surveilans. 3. Health Policy in Connection With Government Affairs Standar Pelayanan Minimum (SPM). Peraturan pelaksana SPM tersebut (MSS). The implementing regulations of the MSS are: Based on The Regulation of the Minister of Health Number 43 of adalah: a. Regulation of the Minister of Health No. 4 of 2019 on Technical 3. Kebijakan Kesehatan dalam Konteks Urusan Pemerintahan 2019, one of the primary functions of the primary healthcare center a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Standards for the Fulfillment of Basic Service Quality in the Minimum Salah satu fungsi Puskesmas berdasarkan Permenkes nomor 43 (Puskesmas) is the implementation of public health care in its working Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Service Standards for Health. tahun 2019 adalah penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat di area with the support of the primary healthcare center network. One of Minimal Bidang Kesehatan. The types of basic services in the MSS for Health in relation to the wilayah kerjanya, yang didukung juga dengan jejaring puskesmas, salah the implementations is the establishment of community-sourced health Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan yang berkaitan public health function of disasters and emergencies preparedness satunya upaya kesehatan bersumber masyarakat dan laboratorium. facilities and laboratories. In this regard, primary healthcare center has dengan fungsi kesehatan masyarakat dalam kesiapan menghadapi provided by Provincial Governments shall consist of: Untuk itu, puskesmas diberikan kewenangan, diantaranya yang berkaitan the authority related to community-based surveillance, such as: bencana dan kondisi darurat diberikan kepada Pemerintah Daerah 1) healthcare services for the people affected by health crises due dengan SBM adalah: a. provide communication, information, education, and community Provinsi yang terdiri atas: to disasters and/or potential disasters at the provincial level; and a. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan empowerment related to health; 1) pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan 2) healthcare services for the people during outbreaks at the masyarakat dalam bidang kesehatan; b. mobilize the community to identify and solve health issues at akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan provincial level. b. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan every stage of community development in collaboration with local 2) pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar b. Regulation of the Minister of Home Affairs No. 101 of 2018 on masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat authority leader and other related sectors; biasa provinsi. Technical Standards for Basic Services in the Minimum Service yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait; c. organize technical guidance for institutions, primary health center b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standards for Sub-Affair of Disaster at the District/City Level. c. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan networks, and implement community empowerment health care Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya measure; and SubUrusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. masyarakat; dan 125 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 126 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 Ancaman bencana dimaksud dalam Permendagri antara lain: The disaster threats referred to in the Regulation of the Minister Dalam UU nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, Law No. 1 of 2018 on Red Cross Affairs states that apart from the use of gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, of Home Affairs are, among others, earthquakes, tsunamis, floods, menyebutkan bahwa selain penggunaan lambang, kepalangmerahan the emblem, red cross affairs shall be any matters related to humanitarian gelombang laut ekstrim, angin topan (termasuk Siklon Tropis/Puting landslides, volcanic eruptions, extreme ocean waves, hurricanes adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan. activities. Red cross affairs shall be organized by the government and the Beliung), kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan epidemi/ (including Tropical Cyclones/ Tornadoes), droughts, forest and land Penyelenggara kepalangmerahan adalah pemerintah dan PMI. Dari 8 Indonesian Red Cross Society (PMI). Of the 8 PMI’s duties, 4 duties related wabah penyakit/zoonosis prioritas diantaranya: rabies, antraks, fires, and epidemics/disease outbreaks/priority zoonoses, including tugas PMI, terdapat 4 tugas yang berkaitan dengan bidang kesehatan to the health sector, including CBS, are, among others: volunteer coaching, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung). rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis, and avian influenza (bird termasuk SBM diantaranya: pembinaan relawan, pendidikan dan education and training, disaster management, healthcare and social Jenis pelayanan dasar suburusan bencana Daerah kabupaten/ flu). pelatihan, penanganan bencana, pelayanan kesehatan dan sosial, serta services, and any other humanitarian works assigned by the government. kota meliputi: The types of basic services in the sub-affair of disaster at the tugas kemanusiaan lain yang diberikan pemerintah. Tugas-tugas PMI These PMI’s duties are further set forth in the Government Regulation No. 1) pelayanan informasi rawan bencana; district/city level shall include: tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 7 of 2019 on Red Cross Affairs which covers matters related to volunteers 2) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 1) disaster-prone information services; 2019 tentang Kepalangmerahan yang melingkupi tentang relawan (recruitment, education and training, and mobilization), education and dan 2) disaster prevention and preparedness services; and (perekrutan, diklat dan mobilisasi), diklat kepalangmerahan untuk training on red cross affairs to strengthen human resources competency 3) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. 3) rescue and evacuation services for disaster victims. penguatan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan and empower the community, and health and social activities including: Kaitannya dengan fungsi kesehatan masyarakat dalam kesiapan In relation to the public health function of disasters and kesehatan dan sosial yang meliputi: pelayanan kesehatan pada kondisi healthcare services during emergencies, public health promotions, and menghadapi bencana dan kondisi darurat adalah pelayanan emergencies preparedness, the rescue and evacuation services for kegawatdaruratan, promosi kesehatan masyarakat, dan pelayanan social services. penyelamatan dan evakuasi korban bencana melalui kegiatan respon disaster victims are provided through rapid responses to outbreaks sosial. cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas. of priority zoonoses. Due to the high public trust in religious leaders and institutions, their Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat pada tokoh agama role in advocating and educating changes in worship procedures and 4. Kebijakan Penanganan COVID-19 Berbasis Komunitas 4. Community-Based COVID-19 Response Policy dan lembaga keagamaan, peran mereka dalam advokasi dan edukasi religious lives, in general, is crucial. It is important to strengthen the Upaya untuk percepatan pembangunan SDM yang berkualitas Efforts to accelerate the development of quality and competitive perubahan tata cara peribadatan dan kehidupan beragama secara collaboration between the government, from the central to the village dan berdaya saing ditandai dengan terus meningkatnya IPM hingga human resources are marked by the continued increase of HDI to 71.94 umum sangat krusial. Kolaborasi antara pemerintah dari tingkat pusat levels, and religious leaders and institutions to ensure that health mencapai 71,94 (2020). Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan (2020). The increase suggests improvements in the health, education, hingga tingkat desa dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan protocols are implemented in the field. It is important to improve religious pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Walaupun and economic sectors. Despite the increase, the development of human perlu diperkuat untuk memastikan penerapan protokol kesehatan leaders’ understanding of COVID-19 by applying a moderate, contextual, meningkat, pembangunan SDM juga terkena imbas dari pandemi resources has also been affected by the COVID-19 pandemic. The sampai di tingkat lapangan. Untuk mengikis pendapat yang keliru, and comprehensive approach to combat misleading opinions. COVID-l9. Rendahnya kenaikan IPM dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu slight increase of HDI from 2019 to 2020 by 0.02 points suggests that pemahaman para tokoh agama mengenai COVID-19 perlu ditingkatkan 0,02 poin, menunjukkan bahwa kenaikan komponen kesehatan dan the increase in the health and education components is balanced out dengan menggunakan pendekatan yang moderat, kontekstual, dan pendidikan dikoreksi oleh menurunnya pengeluaran per kapita penduduk by a decrease in per capita expenditure due to the decline in economic komprehensif. sebagai dampak dari menurunnya aktivitas ekonomi selama pandemi. activity during the pandemic. The economic recovery in the following Pemulihan ekonomi pada tahun berikutnya akan sangat bergantung pada years will heavily depend on the COVID-19 response and control. penanganan dan pengendalian COVID-19. 127 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 128 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 WHO telah mengembangkan 5 (lima) elemen sistem kesehatan, yaitu: WHO has developed 5 (five) elements of the health system: BAB IV CHAPTER IV a) tata kelola dan pembiayaan, a) governance and financing, PETA JALAN PENGUATAN SURVEILANS BERBASIS MASYARAKAT ROADMAP FOR STRENGTHENING COMMUNITY-BASED SURVEILLANCE b) tenaga kesehatan, b) health workers, c) produk dan teknologi medis, c) medical products and technology, 1. Perencanaan Strategis 1. Strategic Planning d) fungsi kesehatan masyarakat, d) public health function, Kondisi ideal yang ingin dicapai saat ini melalui major project The ideal condition currently targeted with the major project of e) Pelayanan kesehatan. e) healthcare services. reformasi sistem kesehatan nasional yang kemudian diiringi dengan reforming the national health system, accompanied by the implementation Dalam kerangka ketahanan kesehatan maka pelaksanaan ke-5 (lima) In the health resilience framework, the 5 (five) elements of the health pelaksanaan transformasi sistem kesehatan di Kementerian Kesehatan of the health system transformation at the Ministry of Health, is intended elemen sistem kesehatan berpusat pada keterlibatan masyarakat yang system are implemented by focusing on community involvement in sama-sama ditujukan untuk penguatan sistem ketahanan kesehatan, hal to strengthen the health resilience system, which is in line with Presidential berkolaborasi secara lintas sektor melalui koordinasi dengan sektor non cross-sectoral collaboration through coordination with non-health ini juga seiring dengan Inpres 4 tahun 2019. Kondisi umum menuju ideal Instruction No. 4 of 2019. The general condition toward an ideal target can kesehatan untuk mengatasi social determinant of health. sectors to address social determinants of health. yang ingin dicapai melalui pelaksanaan peta jalan penguatan surveilans be achieved by implementing a roadmap for strengthening community- berbasis masyarakat (SBM) adalah terwujudnya sistem surveilans based surveillance, which is a community-based surveillance system Berdasarkan pembelajaran dari penanganan pandemi COVID-19 di From the lessons learned from the COVID-19 pandemic response in berbasis masyarakat yang memberikan informasi, deteksi dini penyakit, that provides information and early detection of diseases and their risk berbagai negara, maka dapat disintesis 4 elemen ketahanan kesehatan many countries, the 4 elements of health resilience can be synthesized dan faktor risikonya sebagai dasar pengembangan kebijakan untuk factors as a basis for developing policies to achieve health resilience. terkait aspek pemberdayaan masyarakat: in relation to the community empowerment aspect as follows: mewujudkan ketahanan kesehatan. Posisi penguatan SBM yang sinergi The position for strengthening CBS that is harmonious with the existing a. melaksanakan respon yang aktif dan komprehensif, melalui kegiatan a. implementation of an active and comprehensive response, through untuk sistem surveilans yang saat ini sudah ada dijelaskan pada gambar surveillance system has been explained in Figure 1. The expected pelatihan dan surveilans aktif; training and active surveillance activities; 1. Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan penguatan SBM adalah: outcomes of strengthening the CBS: b. mengadaptasi kapasitas sistem kesehatan, melalui kegiatan b. adaptation of the capacity of the health system, through a public- a. peningkatan pelayanan publik dalam kinerja di bidang pelatihan, a. performance improvement of public services in the information publicprivate approach dan realokasi/recruitment pekerja kesehatan private approach and reallocation/recruitment of health workers pembinaan dan pemanfaatan sistem informasi serta respon system training, coaching, and utilization as well as responses to termasuk masyarakat terlatih; including trained community members; terhadap laporan masyarakat. public reports. c. mempertahankan fungsi dan sumber daya kesehatan, melalui c. maintenance of health function and resources, bysupporting b. peningkatan partisipasi dan kepemilikan melalui pemberdayaan b. participation and ownership increase by empowering the community kegiatan support pekerja kesehatan komunitas untuk menjangkau community health workers to reach the local residents; masyarakat melalui perannya sebagai kader SBM, yaitu: through their role as CBS cadres, namely: populasi lokal; d. reduction of vulnerability, through activities utilizing the skills and 1) membangun jejaring dengan mitra di lingkungan kerja; 1) building networks with partners in the working environment; d. mengurangi kerentanan, melalui kegiatan manfaatkan keterampilan influence of community health workers and any other community 2) memproduksi data awal untuk mendukung peringatan dini; 2) generating baseline data to support early warning; dan pengaruh pekerja kesehatan komunitas dan tokoh masyarakat leaders. 3) memberi dukungan pemda melaksanakan respon cepat. 3) supporting local governments to provide rapid responses. lainnya. 129 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 130 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 Gambar 8. Posisi Penguatan SBM Figure 8. The Position for Strengthening CBS Tabel 10. Pengelompokkan Upaya Pencapaian Kondisi Umum Table 10. Grouping of Efforts to Achieve the General Condition terhadap Existing Surveillance on the Existing Surveillance Pengumuman SBM for Mainstreaming CBS Input Proses Hasil antara (Output) Input Process Output 1. Kebijakan/regulasi Pra/sebelum: 1. Dokumen hasil 1. Technical policy/ Before: Information 1. Documents that identify teknis Sosialisasi, diseminasi identifikasi regulation promotion, the needs of CBS 2. Kurikulum dan dan advokasi kebutuhan kader/ 2. Curriculum dissemination, and cadres/volunteers at the silabus, modul, relawan SBM di and syllabus, advocacy Village/Kelurahan levels GBPP pembelajaran Utama: tingkat Desa/ modules, Course 2. Number of trained pelatihan 1. Recruitment kader Kelurahan Outline (GBPP) Main: cadres/volunteers 3. Sistem informasi 2. Pelatihan 2. Jumlah kader/ for learning and 1. Recruitment of 3. Number of village/ 3. Pelaksanaan tugas relawan terlatih training cadres kelurahan implementing kader/relawan SBM 3. Jumlah desa/ 3. Information 2. Training CBS 4. Pembinaan kelurahan system 3. Performance of 4. The frequency of reports melaksanakan SBM duties by CBS by CBS cadres 4. Tingkat keaktifan cadres/volunteers 5. Validity of alert laporan kader SBM 4. Coaching reports` 5. Validitas laporan alert Hasil Akhir (Outcome) Outcome Terwujudnya sistem surveilans berbasis masyarakat yang memberikan informasi, Achieving a community-based surveillance system that provides information and deteksi dini penyakit, dan faktor risikonya sebagai dasar pengembangan early detection of diseases and their risk factors as a basis kebijakan untuk mewujudkan ketahanan kesehatan for developing policies to achieve health resilience Manfaat dan Dampak Benefits and Effects Pelaksanaan SBM akan melengkapi sistem surveilans berbasis The implementation of CBS will complement the institution-based Langsung: Tidak langsung: Direct: Indirect: institusi yang saat ini dilaksanakan oleh unit-unit layanan seperti surveillance system currently implemented by service units such 1. The number of primary healthcare 1. Support to the implementation of 1. Jejaring puskesmas dari aspek 1. Mendukung pelaksanaan SPM puskesmas, puskeswan, rumah sakit dan laboratorium. SBM tidak as primary healthcare centers (Puskesmas), Animal Health Centres upaya kesehatan bersumber daya kesehatan dan SPM sub urusan centers with community-based the MSS for Health and MSS for sub- menggantikan atau mengalihkan kewajiban dan tanggung jawab pada (Puskeswan), hospitals, and laboratories. CBS shall not supersede or masyarakat bertambah. bencana: health efforts increases. affair of disaster: 2. Masyarakat di desa/kelurahan a. Data dan informasi 2. Trained community members b. Data and information unit layanan yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah. transfer the obligations and responsibilities of service units organized at the village/urban village c. Early responses to potential terlatih dan mampu berpartisipasi b. Respon dini kejadian Dengan adanya SBM, maka unit layanan akan didukung informasi lebih by the government and local governments. With CBS, service units shall dalam pengamatan, pelaporan berpotensi KLB (kelurahan) levels can get involved outbreaks dini sebelum secara nyata terjadi permasalahan kesehatan. be supported with earlier information before health problems actually dan respon dini terhadap gejala 3. Terwujudnya pembangunan in monitoring, reporting, and early 2. Successful rural community penyakit dan faktor risikonya masyarakat desa. response to disease symptoms development. occur. and risk factors which indicate the 3. Strengthened preparedness and yang menjadi tanda munculnya 4. Meningkatnya kesiapsiagaan dan Dalam rangka mencapai kondisi umum secara sistematis sebagaimana emergence of public health issues. mitigation of non-natural disasters. suatu permasalahan kesehatan di mitigasi bencana non alam. dimaksud dalam peta jalan ini, maka pengelolaan berbagai upaya dibagi To systematically achieve the general condition referred to in masyarakat. 3. The public services improve performances in responding to dalam 3 (tiga) komponen, yaitu: input, proses dan hasil. Hubungan antara this roadmap, effort management shall be divided into 3 (three) 3. Kinerja layanan publik terhadap laporan masyarakat meningkat public reports komponen tersebut diharapkan akan memberikan manfaat dan dampak components: input, process, and outcome. The connection between baik langsung maupun tidak langsung (dijelaskan pada tabel 10). these components is expected to deliver benefits and effects directly and indirectly (described in table 10). 131 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 132 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 2. Ruang Lingkup SBM 2. The Scope of CBS 8. Rabies Kasus GHPR Rabies 8. Rabies Case of rabid animal Rabies Jenis penyakit dan/atau gejala serta faktor risiko yang masuk dalam The diseases and/or symptoms and risk factors within the scope bites 9. Malaria Malaria konfirmasi Malaria ruang lingkup SBM, termasuk atau saling beririsan antara daftar penyakit of CBS include or overlap with the list of diseases that can potentially 9. Malaria Confirmed malaria Malaria 10. Avian Influenza Tersangka flu burung Flu Burung berpotensi wabah (Permenkes No. 1501 tahun 2010 dan jenis penyakit lead to outbreaks (Regulation of the Minister of Health No. 1501 of (H5N1) pada manusia 10. Avian Influenza Suspected avian Flu Burung yang ada dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR). Jenis 2010 and the diseases listed on the Early Warning Alert and Response (H5N1) influenza in humans 11. Antraks Tersangka Antraks Antraks penyakit dan/atau gejala serta faktor risiko lainnya yang belum menjadi System (EWARS). Other diseases and/or symptoms and risk factors that 12. Leptospirosis Tersangka Leptospirosis 11. Antraks Suspected Antrax Antraks irisan namun telah di buat definisi komunitas adalah kejadian tidak biasa have not been overlapped with the list but defined by the community Leptospirosis 12. Leptospirosis Suspected Leptospirosis pada hewan, kejadian tidak biasa pada manusia, tuberkulosis, COVID-19, are unusual animal disease events, unusual human disease events, Leptospirosis 13. Hepatitis Gizi buruk dan keracunan makanan. Total jenis penyakit dan/atau gejala tuberculosis, COVID-19, malnutrition, and food poisoning. In total, 32 14. Influenza A H1N1 13. Hepatitis yang masuk dalam surveilans berbasis masyarakat berjumlah 32 (tiga (thirty-two) diseases and/or symptoms are included in community-based pdm09 14. Influenza A H1N1 puluh dua) jenis. Dalam implementasinya jenis penyakit/gejala yang akan surveillance. In the implementation of CBS, the diseases/symptoms that 15. Meningitis Tersangka pdm09 dilatihkan dan diamati serta dilaporkan menyesuaikan risiko yang ada di will be used as training material, observed, and reported will be based on Meningitis/ 15. Meningitis Suspected daerah. the risks in the local context. . Encephalitis Meningitis/ 16. Yellow Fever Jaundice akut Encephalitis Tabel 11. Jenis Penyakit atau Gejala Table 11. Diseases or symptoms 16. Yellow Fever Acute jaundice 17. Chikungunya Tersangka Chikungunya 17. Chikungunya Suspected No. Permenkes No. Sistem Kewaspadaan Lainnya No. Regulation of the Early Warning Alert Others (available 18. Diare akut Diare chikungunya 1501 tahun 2010 Dini dan Respon (definisi Ministry of Health and Response community (17 jenis penyakit (23 gejala) komunitas telah No. 1501 System definition is and 19. Pneumonia 18. Acute diarrhea Diarrhea berpotensi wabah) tersedia dan of 2010 (17 outbreak (23 symptoms) has been piloted) 19. Pneumonia 20. Influenza like ilnes diujicobakan) prone diseases) 21. Tersangka HFMD 20. Influenza-like illness 1. Kolera Tersangka kolera 1. Cholera Suspected cholera 22. Diare berdarah/ 21. Suspected HFMD 2. Pes 2. Plague disentri 22. Bloody diarrhea/ 3. Demam Berdarah Tersangka Demam Demam Berdarah 3. Dengue Suspected Dengue dysentery 23. Tersangka Tetanus Dengue Dengue Dengue haemorrhagic fever dengue fever haemorrhagic fever Neonatum 23. Suspected neonatal 4. Campak Tersangka Campak Campak 4. Measles Suspected Measles tetanus 24. Tersangka Tetanus 5. Polio AFP (Lumpuh layu measles 24. Suspected tetanus 25. Kluster penyakit tidak mendadak) 5. Polio Acute flaccid lazim 25. Unusual disease 6. Difteri Tersangka Difteri Difteri paralysis cluster 26. Tersangka demam 7. Pertusis Tersangka Pertusis 6. Diphtheria Suspected Diphtheria Tifoid 26. Suspected typhoid diphtheria fever 27. Kejadian tidak 7 Pertussis Suspected biasa pada hewan 27. Animal disease pertussis unusual event 28. Kejadian tidak biasa pada 28. Human disease manusia -unusual event 133 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 134 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 29. Tuberkulosis Gambar 9. Timeline Penguatan Surveilans Berbasis Masyarakat Figure 9. Timeline for Strengthening Community-Based 29. Tuberkulosis tahun 2021 - 2024 Surveillance 2021–2024 30. COVID-19 30. COVID-19 31. Gizi buruk 31. Gizi buruk 32. Keracunan 32. Keracunan makanan makanan Keterangan: Description: • Pada kolom lainnya yang telah diberikan latar berwarna telah masuk dalam kegiatan • Columns with colored backgrounds have been included in pilot activities and have piloting dan telah memiliki definisi komunitas untuk memudahkan kader/relawan a community definition to allow CBS cadres/volunteers to easily identify symptoms, SBM mengenali gejala, sedangkan gizi buruk dan keracunan makanan belum memiliki while there is no community definition for malnutrition and food poisoning yet. definisi komunitas. • Rows 8,10,11, 12, and 29 in bold are zoonotic (transmitted from animals to humans) • Cetak tebal pada baris nomor 8,10,11, 12 dan 29: bersifat zoonosis (menular dari hewan ke manusia) Dari 32 (tiga puluh dua) jenis penyakit/gejala serta faktor risiko yang Of the 32 (thirty-two) diseases/symptoms and risk factors within masuk dalam ruang lingkup SBM baru 15 (lima belas) yang telah melalui the scope of CBS, only 15 (fifteen) have undergone pilot programs and/ proses uji coba/piloting dan/atau memiliki definisi kasus komunitas. or have a community definition. It is important to develop a community Pengembangan definisi komunitas penting dilakukan agar masyarakat definition to allow the community to easily identify and observe dengan mudah mengenali gejala yang muncul dan dapat diamati oleh symptoms. The observation made by the community is not a diagnosis panca indera. Pengamatan yang dilakukan oleh masyarakat bukanlah of a disease. This needs to be understood by CBS cadres/volunteers to diagnosa suatu penyakit dan perlu dipahami oleh kader/relawan SBM ensure that the communication in their community can prevent “stigma”. agar komunikasi yang dilakukan dalam komunitas mereka mampu menghindari “stigma”. 3. Operational Framework To help with the understanding of this roadmap when referred to as 3. Kerangka Operasional a guideline for the implementation planning, synergy, cooperation, and Untuk memudahkan pemahaman ketika mengacu peta jalan ini collaboration, the following is developed: sebagai pedoman dalam perencanaan, penyusunan sinergi, kerja sama, a. A timeline as an overview of annual activities that should be dan kolaborasi pelaksanaannya, maka disusun: implemented (Figure 9). a. Timeline/linimasa sebagai gambaran umum kegiatan tahunan yang b. Clusters or a grouping based on the linkages of activities or similarity perlu dilaksanakan (Gambar 9). of activities (Figure 10), namely: b. Klaster atau pengelompokan berdasarkan kegiatan yang saling 1) policy coordination, synchronization, development, and terkait atau sejenis (Gambar 10), yaitu: determination; 1) koordinasi, sinkronisasi, pengembangan dan penetapan 2) training provision; and kebijakan; 3) fostering and reporting, resource mobilization, and 2) penyelenggaraan pelatihan; dan implementation coordination. 3) pembinaan dan pelaporan; pengerahan sumber daya dan koordinasi pelaksanaan. 135 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 136 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 Gambar 10. Klasterisasi Kegiatan dalam Satu Proses Bisnis Figure 10. Clustering of Activities in One Business Process Detail kerangka kerja dari 4 (empat) klaster peta jalan penguatan SBM, The detailed framework of the 4 (four) clusters of the roadmap for sebagai berikut: strengthening CBS is as follows: Klaster 1: Cluster 1: Koordinasi, Sinkronisasi, Pengembangan dan Penetapan Kebijakan Policy Coordination, Synchronization, Development, and Determination Area ini berkaitan erat dengan fungsi-fungsi perumusan kebijakan, This area is closely related to the functions of policy formulation, koordinasi dan perencanaan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan coordination, and planning, as well as monitoring and evaluation of policy kebijakan (detil peran institusi pada setiap tingkatan pada lampiran 1). implementation (for more details on the role of institutions at each level, Substansi yang dibahas pada area ini adalah: see Appendix 1). The contents covered in this area are: 1a. Peta jalan penguatan SBM sebagai acuan bagi lintas sektor untuk 1a. The roadmap for strengthening CBS as a reference for cross-sectors menyusun kebijakan yang bersifat teknis untuk pelaksanaan di to develop a technical policy on the implementation at the local level. daerah. 1b. As a reference for implementing CBS, the technical policies that 1b. Kebijakan teknis sebagai acuan pelaksanaan SBM yang perlu should be prepared are: dipersiapkan diantaranya: 1) Technical guidance on community-based surveillance. This policy 1) Petunjuk teknis surveilans berbasis masyarakat. Kebijakan ini needs to describe in detail the implementation procedure of how perlu secara terperinci menggambarkan teknis pelaksanaan a cadre/volunteer carries out CBS. It is recommended that the tentang bagaimana seorang kader/relawan melaksanakan SBM. policy on technical guidance is determined by the Ministry of Direkomendasikan agar kebijakan tentang petunjuk teknis dapat Health (MoH); ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; 2) Recruitment and mobilization of volunteers/cadres fostered by 2) Perekrutan dan penggerakan relawan/kader di bawah binaan Ministries and Institutions or volunteers/cadres at the Village/ Kementerian dan Lembaga atau relawan/kader di tingkat Urban village (Kelurahan) level. It is recommended that the policy Desa/Kelurahan. Direkomendasikan agar kebijakan tentang on the recruitment and mobilization of volunteers/cadres is perekrutan dan penggerakan relawan/kader dapat ditetapkan determined by the MoH, Ministry of Social Affairs (MoSA), Ministry oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementan, of Agriculture (MoA), Ministry of Environment and Forestry (MoEF), KLHK, KemendesPDTT dan BNPB serta organisasi mitra lainnya Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions, and seperti PMI; Transmigration (MoVDDRT), and National Agency for Disaster Management (BNPB) as well as other partner organizations such as PMI; 137 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 138 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 3) Akses pembiayaan untuk operasionalisasi SBM, termasuk 3) Access to funding for CBS operations, including incentives Tabel 12. Matriks Kegiatan dan Target Klaster 1 Table 12. Cluster 1 Activity and Target Matrix diantaranya insentif bagi para kader/relawan. Agar tercipta for cadres/volunteers. To create inclusive funding for CBS pembiayaan yang inklusif bagi para relawan/kader SBM, maka volunteers/cadres, it is recommended that the policy on access direkomendasikan agar kebijakan tentang akses pembiayaan to funding is determined by the Ministry of Home Affairs (MoHA, Target dapat ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (APBD), through Local Government Revenues and Expenditures Budget/ Kegiatan Instansi Pelaksana Target No. Kemendes PDTT (APBD Desa), BNPB/BPBD, Kementerian APBD), MoVDDRT (through Village APBD), BNPB/provincial or Activity Implementing Institution Kesehatan (Biaya Operasional Kesehatan) dan organisasi mitra district Disaster Management Agency (BPBD), MoH (through 2021 2022 2023 2024 lainnya seperti PMI; Operational Assistance for Health/BOK) and other partner 4) Panduan pelaksanaan SBM bagi pemerintah daerah, termasuk organizations such as PMI; kerja sama dengan para mitra. Direkomendasikan agar kebijakan 4) Guidance on CBS implementation for local governments, Kemenko PMK dapat ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. including cooperation with partners. It is recommended that the Perumusan dan penetapan kebijakan payung (Peta Jalan) Coordinating Minister for Human 1. √ √ policy is determined by the MoHA. Formulation and determination of “umbrella” policy (roadmap) Development and Cultural Affairs 1c. Menyusun mekanisme koordinasi di tingkat pusat dan daerah. (CMfHDCA) Oleh karena pelaksanaan SBM akan dilakukan secara pentahelix 1c. Development of coordination mechanisms at the central and local (keterlibatan lima unsur: pemerintah, masyarakat, akademisi, media levels. As CBS implementation will be carried out using a Penta Kebijakan teknis dan mitra), maka diperlukan sebuah wadah koordinasi. Dengan helix model (by involving five elements: government, community, 2. Technical policy adanya wadah/forum koordinasi, diharapkan sumber daya yang academics, media, and partners), a coordination platform becomes dikerahkan oleh ke-5 (lima) unsur menjadi sinergi dengan hasil yang necessary. With a coordination platform/forum, it is hoped that Instansi penjuru: Kemenkes efektif sehingga mampu mewujudkan health resilient di tingkat there will be a synergy between the resources mobilized by the 5 Liaison institution: MoH masyarakat. (five) elements that generates effective outcomes, thus achieving health resilience at the community level. Instansi terkait: Kementan, KKP, Petunjuk teknis surveilans berbasis masyarakat KLHK, Kemendagri, PMI, BNPB, √ Technical guidance on community-based surveillance Kemendes PDTT. Related Institution: MoA, Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MoMAF), MoEF, MoHA, PMI, BNPB, MoVDDRT. 139 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 140 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 Perekrutan dan/atau penggerakan relawan/kader di bawah binaan Pemantauan dan evaluasi Kemenko PMK Kemenkes, Kemensos, Kementan, 4. √ Kementerian dan Lembaga atau relawan/kader di tingkat Desa/ Monitoring and evaluation CMfHDCA KLHK, KKP, KemendesPDTT, BNPB, Kelurahan dan PMI √ Recruitment and/or mobilization of volunteers/cadres fostered by MoH, MoSA, MoA, MoEF, MoMAF, Kemenko PMK (pusat) Ministries and Institutions or volunteers/cadres at the Village/Kelurahan/ MoVDDRT, BNPB, and PMI CMfHDCA (central) Level Pembentukan wadah/forum koordinasi lintas K/L 5. Establishment of an inter-ministerial/institutional coordination platform/ √ √ forum kemendagri (daerah) Kemendagri (APBD), Kemendes MoHA (local) Akses pembiayaan untuk operasionalisasi SBM, termasuk diantaranya PDTT (APBDesa), BNPB, Kemenkes insentif bagi para kader/relawan (BOK) dan PMI √ Access to funding for CBS operations, including incentives for MoHA (APBD), MoVDDRT (Village Klaster 2: Cluster 2: cadres/volunteers APBD), BNPB, MoH (BOK), and PMI Penyelenggaraan Pelatihan Training Provision Potensi sumber daya yang telah diiniasi oleh PMI dan IFRC melalui The potential resource that PMI and IFRC have initiated through USAID dukungan USAID adalah materi pelatihan bagi relawan SBM. Dengan support is the training material for CBS volunteers. With the existing Panduan pelaksanaan SBM bagi pemerintah daerah, termasuk kerja materi pelatihan yang ada, relawan telah mampu menjalankan fungsi training material, volunteers have been able to carry out their function of sama dengan para mitra Kemendagri pengenalan gejala sesuai definisi kasus komunitas dan memberikan identifying symptoms as per the community definition and provide early √ Guidance on CBS implementation for local governments, including MoHA dukungan respon dini terhadap a¬lert (kejadian penyakit di masyarakat). response support to alerts (disease events in the community). If CBS is cooperation with partners Apabila SBM akan dilaksanakan secara nasional, beberapa kegiatan carried out nationwide, some activities required for the training provision yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelatihan kedepannya adalah: in the future are as follows: Instansi penjuru: Kemendagri 2a. Menyusun kurikulum dan silabus, modul, GBPP pembelajaran 2a. Developing curriculum and syllabus, course outline (GBPP) for joint Liaison institution: MoHA bersama antara PMI dengan Kemenkes guna penyesuaian learning between PMI and the Ministry of Health to adjust with the sebagaimana petunjuk teknis SBM yang ditetapkan. stipulated technical guidance on CBS. Sosialisasi dan advokasi kebijakan Instansi terkait: Kementan, KKP, 2b. Membuat rencana pelatihan bersambung, yang terdiri dari: 2b. Creating continuous training plans which consist of: 3. √ √ 1) Pelatihan bagi master of trainer di tingkat pusat oleh Kementerian 1) Training of master trainers (ToMT) at the central level by the Information outreach and advocacy for policy KLHK, Kemenkes, PMI, BNPB, KemendesPDTT Kesehatan; Ministry of Health; Related institution: MoA, MoMAF, 2) Pelatihan bagi pelatih di tingkat daerah oleh Pemerintah 2) Training for trainers (ToT) at the local level by the Provincial MoEF, MoH, PMI, BNPB, MoVDDRT Daerah Provinsi; Governments; 3) Pelatihan bagi relawan/kader oleh Pemerintah Daerah 3) Training of volunteers/cadres by the Local District/City Kabupaten/Kota. Governments. 2c. Pembiayaan pelatihan dapat dibebankan melalui APBN/APBD atau 2c. Funding for training can be allocated in the National/Local sumber biaya lainnya, termasuk melalui kolaborasi dengan para Government Revenues and Expenditures Budget or other funding mitra. sources, including by collaboration with partners. 141 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 142 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 Tabel 13. Matriks Kegiatan dan Target Klaster 2 Table 13. Cluster 2 Activity and Target Matrix Kemenkes, Kementan, KKP, KLHK, Pelatihan kader SBM Pemda, PMI Target 6. √ √ Training for CBS cadres MoH, MoA, MoMAF, MoEF, Local Kegiatan Instansi Pelaksana Target Governments, PMI, No. Activity Implementing Institution 2021 2022 2023 2024 Sertifikasi profesi PMI 7. √ √ Professional certification Indonesian Red Cross Society (PMI) Instansi penjuru: Kemenkes Liaison institution: MoH Klaster 3: Cluster 3: Menyusun Kurikulum dan silabus, modul, GBPP pembelajaran Pembinaan dan pelaporan Fostering and reporting Instansi terkait: Kementan, KKP, 1. Development of curriculum and syllabus, modules, course outline (GBPP) √ Pelaksanaan SBM dilakukan secara terus menerus untuk berbagai CBS is continuously implemented for many diseases. Technical KLHK, Kemendagri, PMI, BNPB, for learning penyakit. Pembinaan secara teknis dilakukan untuk menjaga akurasi fostering is carried out to maintain the accuracy of reporting and keep Kemendes PDTT Related institution: MoA, MoMAF, dari pelaporan, serta untuk menjaga komitmen dari para relawan/kader the volunteers/cadres’ commitment to performing their duties. Fostering MoEF, MoHA, PMI, BNPB, MoVDDRT dalam melaksanakan tugasnya. Pelaksanaan pembinaan dilaksanakan activities are carried out by primary healthcare center in a meeting held oleh Puskesmas melalui pertemuan reguler/terjadwal atau sewaktu- regularly/as scheduled or at any time. Ministries and institutions organize waktu. Kementerian dan lembaga menyelenggarakan berbagai kegiatan activities to support the implementation of the fostering and reporting Pelatihan (MT dan TOT) Kemenkes untuk mendukung pelaksanaan klaster pembinaan dan pelaporan cluster as part of the input component. .2 √ √ Training (ToMT and TOT) MoH sebagai bagian dari komponen input. CBS reporting is carried out in stages, from a verification process Pelaporan SBM dilaksanakan secara berjenjang melalui proses (depending on the development of the information system) to the Skema sertifikasi Profesi PMI verifikasi (menyesuaikan perkembangan sistem informasi) sebelum inclusion in the existing public health surveillance system at the primary 3. √ masuk ke sistem surveilans kesehatan masyarakat yang ada di healthcare center. (figure 11). Professional certification scheme Indonesian Red Cross Society (PMI) Puskesmas (gambar 11). Piloting pelatihan (6 daerah pilot) Kemenkes 4. √ Piloting training (6 pilot locations) MoH Piloting sertifikasi profesi PMI 5. √ Piloting professional certification Indonesian Red Cross Society (PMI) 143 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 144 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 Tabel 14. Matriks Kegiatan dan Target Klaster 3 Table 14. Cluster 3 Activity and Target Matrix Bimtek penggunaan sistem informasi kepada pembina (bagian dari pelatihan) PMI, Kemenkes Target 3. √ Technical guidance on the utilization of information system for fostering PMI, MoH Kegiatan Instansi Pelaksana Target parties (part of training) No. Activity Implementing Institution 2021 2022 2023 2024 Bimtek penggunaan sistem informasi kepada pembina (bagian dari pelatihan) PMI, Kemenkes 4. √ √ √ Technical guidance on CBS for Local Governments PMI, MoH Instansi penjuru: Kemenkes (primary healthcare center) Coordination: CMfHDCA Pengembangan Sistem Informasi *termasuk database dan rekrutmen relawan Instansi terkait: Kementan, KKP, Jambore surveilans Kemenkes *fitur mutasi kader 5. √ √ 1. KLHK, Kemendagri, PMI, BNPB, √ √ Surveillance jamboree MoH Development of an information system Kemendes PDTT *including database and recruitment of volunteers Liaison institution: PMI *transfer of cadres feature Related institution: MoA, MoMAF, Klaster 4: Cluster 4: MoEF, MoHA, BNPB, MoVDDRT Pengerahan sumber daya dan koordinasi pelaksanaan Resource mobilization and implementation coordination 4a. Relawan/Kader SBM dapat berasal dari unsur masyarakat 4a. CBS volunteers/cadres can be originated from village/kelurahan Koordinasi: Kemenko PMK desa/kelurahan, unsur relawan/kader yang sudah ada communities, existing volunteers/cadres (PMI volunteers, Tagana Coordination: CMfHDCA (Relawan PMI, Relawan Tagana, Relawan Destana, Pramuka, volunteers, Destana volunteers, Indonesia scouting organization kader program kesehatan dan lain-lain, sesuai dengan (Pramuka), etc. in line with the membership of the disaster risk Pengembangan: keanggotaan forum pengurangan risiko bencana), dan/ reduction forum), and/or civil communities (livestock farmers, PMI Instansi terkait: atau unsur komunitas masyarakat (peternak, pembudidaya, cultivators, animal lovers, etc. in line with local characteristics). Prototype integrasi dengan existing surveillance system pecinta hewan dan lain-lain sesuai dengan karakter daerah). The stages of resource mobilization is carried out through the .2 KemenKemkominfo, Kemenkes, √ Prototype of integration with the existing surveillance system Tahapan pengerahan sumber daya melalui proses rekrutmen recruitment process of CBS volunteers/cadres that include: BNPB, Kementan, KLHK, KKP Development: PMI Related institution: relawan/kader SBM yang meliputi: 1) Needs identification; Ministry of Communications and 1) Identifikasi kebutuhan; 2) Selection; Information Technology (MoCIT), 2) Seleksi; 3) Training proposal; MoH, BNPB MoA, MoEF, MoMAF 3) Pengusulan pelatihan; 4) Stipulation. 4) Penetapan. 145 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 146 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 4b. Koordinasi pelaksanaan SBM akan dijelaskan lebih detail pada 4b. CBS implementation coordination will be explained in detail in Gambar 11. Alur Pelaporan dan Pembinaan di Tingkat Pelaksana Figure 11. Flow of Reporting and Fostering at the Implementer Level BAB V. Tahapan rekrutmen relawan/kader SBM, sebagai berikut: Chapter V. The stages of CBS volunteers/cadres recruitment are as 1) Desa/kelurahan mengidentifikasi kebutuhan relawan/kader SBM. follows: 2) Desa/kelurahan mengumumkan dan mendaftar calon relawan/ 1) A village/kelurahan identifies the needs for CBS volunteers/ kader SBM yang bersumber dari relawan kebencanaan, kader cadres. Jumantik, kader Posyandu, kader/relawan PMI atau pemuda/i di 2) The village/kelurahan makes an announcement and registers wilayahnya. the CBS volunteer/cadre candidates whose backgrounds are 3) Desa/kelurahan merekomendasikan nama-nama calon relawan/ disaster volunteers, mosquito larvae observing unit (Jumantik) kader yang memenuhi kriteria untuk mengikuti pelatihan yang cadres, Integrated Healthcare Centre (Posyandu) cadres, PMI diselenggarakan Dinas Kesehatan. cadres/volunteers or youth in their respective area. 4) Camat mengusulkan nama-nama calon relawan/kader dari lurah/ 3) The village/kelurahan recommends the names of volunteer/ kepala desa sebagai peserta pelatihan. cadre candidates who meet the criteria to participate in the 5) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengalokasikan kegiatan training provided by the Department of Health. pelatihan bagi relawan/kader SBM per desa/kelurahan. 4) The Head of the subdistrict proposes the names of volunteer/ 6) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memberikan surat cadre candidates from the Head of village/kelurahan as training pengusulan penetapan dan pelantikan kader/relawan SBM dan participants. perangkat pelaksana SBM. 5) The District/City Health Office provides training to CBS 7) Bupati/Walikota memberikan surat penetapan relawan/kader volunteers/cadres in each village/kelurahan. dan perangkat pelaksana SBM sesuai wilayah kerjanya. 6) The Head of the District/Health Office provides letters of recommendation for the appointment and inauguration of CBS volunteers/cadres and implementing units. 147 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 148 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 Tabel 15. Matriks Kegiatan dan Target Klaster 4 Table 15. Cluster 4 Activity and Target Matrix Masyarakat desa: Kemendes PDTT (penambahan tugas pendamping Target lokal desa), Pemdes Kegiatan Instansi Pelaksana Target Village community: Ministry of Village, No. Development of Disadvantaged Activity Implementing Institution Regions (addition duties of 2021 2022 2023 2024 local village facilitator), Village Governments Piloting di 4 daerah PMI - IFRC 1. √ Relawan: BNPB/BPBD, Kemensos, Pilot activities in 4 locations PMI - IFRC Pemda Kab/Kota (manfaatkan Rekrutmen kader SBM 5. forum PRB) √ √ Perluasan daerah piloting (menjadi 6 daerah) – khusus Surveilans AFP Recruitment of CBS cadres Volunteers: BNPB/BPBD, Ministry berbasis masyarakat di 10 kab/kota di 5 provinsi PMI - IFRC of Social Affairs, Local District/City .2 √ Expansion of pilot locations (to 6 locations) – except for community-based PMI - IFRC Governments (utilization of disaster AFP Surveillance, i.e., 10 districts/cities in 5 provinces risk reduction forum Kemendagri, Kemenkes, PMI, Komunitas: Kementan, KLHK, Kemendes PDTT, KKP, BNPB KKP, Kemenkes Ministry of Home Affair, Ministry Civil organization: Ministry of Diseminasi tentang pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat Agriculture, Ministry of Environment 3. of Health, PMI Ministry of Village, √ √ Dissemination of the community-based surveillance implementation and Forestry, Ministry of Health, Development of Disadvantaged Regions, Ministry of Marine Affairs Ministry of Health and Fisheries, BNPB Kemendagri, Kemenkes, Kemendagri, PMI, BNPB, Kemensos, PMI, Pemda Pemantauan dan evaluasi kinerja kader Penguatan kerjasama dan komitmen pelaksanaan SBM di pusat-daerah Kemenkes, Pemprov 6. Ministry of Home Affairs, Ministry of √ √ Monitoring and evaluation of cadre performance 4. Strengthening collaboration on and commitment to implementing CBS Ministry of Home Affairs, PMI, √ √ √ Health, Ministry of Social Affairs, PMI, at the central and local levels BNPB, Ministry of Health, Provincial Local Governments Governments 149 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 150 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 BAB V CHAPTER V 2. Koordinasi Tingkat Provinsi 2. Provincial Level Coordination PETA JALAN PENGUATAN SURVEILANS BERBASIS MASYARAKAT COORDINATION MECHANISM Pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di As the representative of the central government in the sub-national level daerah sekaligus penghubung antara pusat dengan Kabupaten/Kota, and a liaison between the central government and district/municipality Dalam rangka pelaksanaan peta jalan penguatan SBM secara terkoordinasi For a coordinated and cross-sectoral implementation of the roadmap to memiliki posisi penting agar kebijakan penguatan surveilans berbasis government, the provincial government holds an important position in lintas sektor dengan melibatkan para mitra kerja dan berbagai pemangku strengthening CBS through the involvement of partners and stakeholders masyarakat terlaksana dengan baik. Gubernur dapat membentuk wadah ensuring that the policy for strengthening community-based surveillance kepentingan (pentahelix: keterlibatan lima unsur: pemerintah, masyarakat, (Pentahelix model involving five elements: the government, community, koordinasi apabila diperlukan. Pemerintah provinsi menyelenggarakan is well-implemented. The governor can establish a coordination platform akademisi, media dan mitra), dibentuklah mekanisme koordinasi yang terdiri academics, media, and partners), a coordination mechanism is developed, forum koordinasi dan berbagai kegiatan, termasuk dan tidak terbatas if necessary. The provincial government organizes the coordination dari forum-forum koordinasi, sebagai berikut: consisting of coordination forums as follows: pada sosialisasi, diseminasi dan fasilitasi kegiatan melalui forum forum and many activities, including, but not limited to, information pengurangan risiko bencana dalam rangka penguatan kerjasama outreach, dissemination, and facilitation of activities through the 1. Koordinasi Tingkat Pusat 1. Central Level Coordination pelaksanaan SBM antar perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota disaster risk mitigation forum, to strengthen the cooperation in the CBS Pengorganisasian untuk melaksanakan berbagai kegiatan pelaksanaan It involves organizing various activities that implement this roadmap dan/atau dengan para mitra kerja atau stakeholder. implementation between regional apparatuses, district/city governments, peta jalan ini oleh masing-masing instansi, yang apabila diperlukan, dapat by each institution, and if necessary, can establish a team/work group/ and/or with work partners or stakeholders. membentuk tim/kelompok kerja/satuan tugas. Pengorganisasian sebagai task force. As a cross-sectoral coordination platform, the organizing 3. Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota wadah koordinasi lintas sektor dilaksanakan dalam bentuk kelompok kerja process is conducted in work groups across Ministries/Agencies, by Bupati/Walikota dapat membentuk wadah koordinasi apabila 3. District/Municipality Level Coordination lintas Kementerian/Lembaga, dengan melibatkan berbagai pemangku involving various stakeholders, under the Coordinating Minister for diperlukan. Pemerintah provinsi menyelenggarakan forum koordinasi The Head of the District/Municipality can establish a coordination kepentingan, oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Human Development and Cultural Affairs through the recommendation yang meliputi: platform if necessary. The provincial government organizes coordination dan Kebudayaan, melalui usulan Deputi Peningkatan Kualitas Kesehatan of the Deputy for Coordination of Health Quality Improvement and a. Koordinasi dalam rangka rencana pelaksanaan SBM, meliputi aspek forums which include: dan Pembangunan Kependudukan. Tugas umum wadah koordinasi Population Development. The general duties of the coordination identifikasi kebutuhan, rencana rekrutmen dan usulan pelatihan a. Coordination of CBS implementation plans, including aspects adalah: platform are: kader/relawan serta penyiapan dan pelaksanaan pelatihan. such as necessities identification, recruitment plans, and training a. mengoordinasikan rencana dan pelaksanaan; a. coordinating plans and the implementation; Pembagian peran para pihak dalam pelaksanaannya dijelaskan recommendation for cadres/volunteers, as well as training b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan b. conducting monitoring and evaluation; and pada gambar 11. preparation and implementation. The division of each party’s roles in c. merekomendasikan dukungan kebijakan. c. recommending policy support. the CBS implementation is illustrated in figure 11. Tugas spesifik lainnya dari wadah koordinasi diatur kemudian sesuai Other specific duties of the coordination platform will be determined kebutuhan. Pelaksanaan tugas wadah koordinasi dilaksanakan melalui later as necessary. The coordination platform performs its duties through forum koordinasi termasuk melibatkan daerah, mitra kerja, dan para coordination forums, including by involving regions, work partners, and stakeholder, yang terdiri dari: stakeholders consisting of: a. rapat koordinasi pengusulan rekomendasi kebijakan; a. coordination meeting for proposing policy recommendations; b. rapat koordinasi teknis; b. technical coordination meetings; c. pertemuan kelompok kerja; c. working group meetings; d. kunjungan kerja dalam rangka pemantauan dan evaluasi; dan d. working visits for monitoring and evaluation purposes; and e. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan. e. other activities as necessary. 151 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 152 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 Gambar 11. Diagram Alur Peran Para Pihak dalam Figure 11. Flowchart of the Roles of Each Party in b. Koordinasi penyiapan perangkat pelaksanaan SBM, meliputi aspek b. Coordination to prepare the SBM implementing units, including Rangka Pelaksanaan Surveilans Berbasis Masyarakat the Implementation of Community-based Surveillance penyiapan pengusulan penetapan dan pelantikan kader/relawan aspects such as preparing recommendations for the appointment SBM dan perangkat pelaksana SBM oleh Bupati/Walikota dari and inauguration of CBS cadres/volunteers and CBS implementing Kepala Dinas Kesehatan. Koordinasi melibatkan Dinas Kesehatan units by the Head of District/Municipality from the Head of the Health (sebagai koordinator penyiapan perangkat pelaksanaan SBM), Office. The coordination involves the Health Office (as the preparation PMI Kabupaten/Kota, Camat, Kepala Puskesmas, Kepala Desa dan coordinator of the CBS implementing units), District/Municipality Lurah. Forum koordinasi yang diselenggarakan Dinas Kesehatan PMI, and the Heads of the subdistrict, primary healthcare center, membahas penugasan kader/relawan SBM dan pembentukan and village/kelurahan. The coordination forum organized by the perangkat pelaksana SBM yang terdiri dari supervisor SBM, Health Office discusses the assignment of CBS cadres/volunteers koordinator SBM, dan pembina teknis. Surat penetapan Bupati/ and the establishment of CBS implementing units consisting of CBS Walikota juga sekaligus mencantumkan Camat sebagai koordinator supervisors, CBS coordinators, and technical advisors. Letters of untuk respon alert, pembinaan dan pengawasan serta langkah- appointment from the Head of district/city also mention the Head of langkah antisipasi antar desa/kelurahan. Setelah penetapan, para the subdistrict as the coordinator for the alert response, stewardship, kader/relawan SBM akan diberikan surat tugas oleh Kepala Desa supervision, and anticipatory measures between villages/kelurahans. atau Lurah sesuai wilayah masing-masing. After being appointed, CBS cadres/volunteers will receive letters of c. Koordinasi pelaksanaan, meliputi berbagai aspek pelaksanaan assignment from the Head of village/kelurahan in their respective SBM yang melibatkan kader/relawan, laporan alert, feedback, area. respon dini dan pembinaan serta respon dan antisipasi alert antar c. Implementation coordination consists of various aspects of CBS desa/kelurahan. Koordinasi pelaksanaan dipimpin oleh seorang implementation involving cadres/volunteers, alert reports, feedback, koordinator SBM, melibatkan supervisor, pembina teknis dan early response, stewardship, and alert response and anticipatory para kader/relawan. Gambaran utuh hubungan antara koordinasi measures between villages/kelurahans. Implementation coordi- penyiapan perangkat dan pelaksanaan SBM dijelaskan pada nation is led by a CBS coordinator, which involves supervisors, gambar 12. technical advisors, and cadres/volunteers. Figure 12 provides a complete illustration of the relationship between the coordination of unit preparation and CBS implementation. 153 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 154 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 Gambar 12. Koordinasi Penyiapan Perangkat dan Pelaksanaan Figure 12. Coordination of Units Preparation and Implementation of Detail pembagian peran/tugas para pihak dalam melaksanakan koordinasi The following is the detail of roles/duties division of the parties in implementing Surveilans Berbasis Masyarakat Community-based Surveillance SBM di tingkat kabupaten/kota sebagai berikut: CBS coordination at the district/Municipality level: a. Relawan/Kader yang bertugas di area Rukun Warga (RW) untuk: a. Volunteers/Cadres on duty in the community unit (Rukun Warga/RW) 1) mengamati kejadian/rumor; areas: 2) membuat laporan alert, menggunakan alat bantu (form laporan dan 1) observe events/rumors; forum media komunikasi); 2) make alert reports, utilize tools (report forms and communication 3) melakukan verifikasi lanjutan (sesuai arahan supervisor); dan media forums); 4) melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) (respon). 3) seek further verification (based on the supervisor’s instruction); and 4) apply a Communication, Information and Education (IEC) approach b. Supervisor yang bertugas di area Desa/kelurahan untuk: (response). 1) merekapitulasi laporan alert dari relawan/kader; 2) melakukan input data alert ke dalam aplikasi/sistem informasi b. Supervisors on duty in the village/kelurahan areas: SBM; 1) recapitulate alert reports from volunteers/cadres; 3) memberikan pengarahan verifikasi lanjutan terhadap laporan alert 2) input the alert data into the CBS app/information system; kepada relawan/kader; dan 3) provide guidance on further verification of the alert reportsto 4) melaporkan data alert yang telah terverifikasi kepada Koordinator volunteers/cadres; and 5) SBM dan Puskesmas (melalui petugas surveilans); 4) report the verified alert data to CBS coordinators and primary healthcare center (via surveillance officers); c. Petugas Surveilans untuk wilayah kerja Puskesmas (pembina teknis): 1) memberikan pembinaan teknis untuk peningkatan pengetahuan c. Surveillance officers in primary healthcare center (Puskesmas) working pelaksana SBM; areas (technical advisors): 2) memberikan umpan balik apabila terdapat informasi dari luar 1) provide technical stewardship to improve the knowledge of CBS pelaksana SBM; implementers; 3) melakukan umpan balik verifikasi atas laporan alert dari supervisor, 2) provide feedback if information is available from outside CBS terutama untuk alert yang belum terdeteksi dari sistem kesehatan implementing units; masyarakat; dan 3) provide verification feedback on alert reports from supervisors, 4) Menyelenggarakan pertemuan rutin dengan relawan/kader. especially for undetected alerts from the public health system; and 4) hold regular meetings with volunteers/cadres. 155 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 156 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 d. Koordinator SBM yang bertugas di area Desa/kelurahan: d. CBS coordinators on duty in the village/kelurahan area: g. Kepala Dinas Kesehatan: g. Heads of the Health Office; 1) mengoordinasikan supervisor; 1) coordinate supervisors, 1) mengalokasikan kegiatan pelatihan calon kader/relawan SBM; 1) provide training to CBS cadre/volunteer candidates 2) melaporkan aktivitas ke koordinator tingkat daerah; 2) report activities to sub-national level coordinators; 2) bersama Kepala Desa dan PMI menunjuk supervisor dan koordinator 2) together with the Heads of village and PMI, appoint supervisors and coordinators for CBS volunteers/cadres; and 3) evaluasi laporan dan kinerja relawan; 3) evaluate volunteer reports and performance; bagi relawan/kader SBM; dan 3) determine the list of diseases targeted for surveillance in the CBS 4) berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk pelaksanaan respon 4) coordinate with relevant stakeholders for early response 3) menentukan jenis penyakit yang menjadi target pelaksanaan SBM implementation (note: In the determination, refer to the Regulation dini; dan implementation; and (catatan: salah satu acuan dalam menentukan adalah Peraturan of the Minister of Home Affairs No. 101 of 2018 on the Technical 5) melaporkan alert kepada Camat. 5) report alerts to the Head of the subdistrict. Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Standards for Basic Services in the Minimum Service Standards for Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal SubUrusan Sub-Affair of Disaster at the District/City Level, which at least consists e. Kepala Desa/Lurah: e. Heads of village/kelurahan: Bencana Daerah Kabupaten/Kota, setidaknya adalah jenis penyakit of zoonoses and diseases that can potentially lead to outbreaks). 1) melakukan pendataan relawan/kader SBM di wilayahnya (sebagai 1) collect the data of CBS volunteers/cadres in their domain (as a zoonosa atau penyakit berpotensi KLB). reference: based on the minimum need for 1 RW to have 1 volunteer/ h. District/Municipality Regional Secretaries (CBS coordinator at the district/ salah satu acuan: berdasarkan kebutuhan minimum 1 RW = 1 municipality level) through Government Assistants – District/Municipality cadre). The data is then submitted to the Head of the District/ relawan/kader). Data disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan h. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota (koordinator SBM tingkat Kabupaten/ Regional Secretariats: Municipality Health Office through primary health care center; Kabupaten/Kota melalui Puskesmas; 2) recommend the names of volunteer/cadre candidates to the head Kota) melalui Asisten Pemerintahan – Setda Kabupaten/Kota: 1) coordinate policy support and resources at the local level for CBS 2) merekomendasikan nama-nama calon kader/relawan SBM kepada of subdistrict; 1) mengoordinasikan dukungan kebijakan dan sumber daya di daerah implementation; camat; 3) issue assignment letter of CBS cadres/volunteers; and untuk pelaksanaan SBM; 2) facilitate cooperation in the CBS implementation between district/ 4) coordinate CBS implementation and mobilize volunteers/cadres to city governments through the Health Office and partner; 3) menerbitkan surat penugasan kader/relawan SBM; dan 2) fasilitasi kerjasama pelaksanaan SBM antara Pemda Kabupaten/ support surveillance and early response activities (as necessary). 3) mobilize volunteers/cadres to provide support for the activities 4) mengoordinasikan pelaksanaan SBM dan menggerakkan relawan/ Kota c.q Dinas Kesehatan dengan pihak mitra; outside their working area; and kader untuk dukungan kegiatan surveilans dan respon dini (sesuai 3) penggerakan relawan/kader dalam memberikan dukungan untuk 4) perform monitoring and evaluation of the CBS implementation. f. Heads of subdistrict: kebutuhan). 1) propose the names of cadre/volunteer candidates to the head of the pelaksanaan kegiatan-kegiatan di luar wilayah penugasan; dan health office; 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SBM. i. Heads of District/Municipality : f. Camat: 2) steward and supervise CBS implementation; and 1) provide guidance on and policy support for the CBS implementation; 3) coordinate alert response and anticipatory measures between 2) issue letters of appointment of CBS volunteers/cadres and 1) mengusulkan nama-nama calon kader/relawan kepada kepala dinas i. Bupati/Walikota: villages/kelurahans. implementing units; and kesehatan; 1) memberikan arahan dan dukungan kebijakan pelaksanaan SBM; 3) inaugurate CBS volunteers/cadres and implementing units. 2) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SBM; dan 2) menerbitkan surat keputusan penetapan kader/relawan dan 3) mengoordinasikan respon dan antisipasi alert antar desa/kelurahan. perangkat pelaksana SBM; dan 3) melantik kader/relawan dan perangkat pelaksana SBM. 157 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 158 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 BAB VI CHAPTER VI Tabel 16. Matriks Peran Institusi Pada Berbagai Tingkatan Table 16. Matrix of Institutional Roles at Different Levels PEMANTAUAN DAN EVALUASI MONITORING AND EVALUATION Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan peta jalan ini dilakukan The monitoring and evaluation of the roadmap implementation are conducted Instansi Peran melalui pengukuran capaian komponen input, proses dan output (BAB IV). by measuring the results of the input, process, and output components No. Institution Role 1. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SBM dari aspek teknis (Chapter IV). dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga yang menerbitkan kebijakan 1. From a technical aspect, the CBS monitoring and evaluation are (komponen input). conducted by ministries and institutions issuing the policy (input Kementrian dan Lembaga 2. Pengukuran secara kuantitatif dilaksanakan oleh instansi pelaksana component). Ministry and Institution terhadap kegiatan sebagaimana matriks yang telah disusun pada BAB IV. 2. Quantitative measurements are conducted by institutions implementing 3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui forum the activities outlined in the matrix in CHAPTER IV. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan K/L dalam pelaksanaan SBM sebagai bagian koordinasi dan kunjungan kerja lapangan untuk menemukan fakta-fakta 3. The monitoring and evaluation are conducted under coordination Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dari penguatan kapasitas surveilans dan respon dini permasalahan dan inovasi. forums and working visits to find facts about the problems and make 1. Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs Coordinating the formulation of ministry/institution policies on CBS implementation as 4. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan pendamping innovations. part of capacity strengthening for surveillance and early response pemantauan dan evaluasi dari Kementerian/Lembaga. 4. Local governments act as facilitators and assistants for the monitoring 5. Apabila diperlukan, dapat disusun suatu alat bantu pemantauan dan and evaluation conducted by ministries/institutions. evaluasi SBM. 5. If necessary, CBS monitoring and evaluation tools can be developed. a. Merumuskan Kurikulum dan silabus, modul, GBPP pembelajaran 6. Pemerintah daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 6. Local governments monitor and evaluate the CBS implementation. The Developing curriculum and syllabus, modules, course outline (GBPP) for learning SBM dan hasilnya disampaikan kepada pemerintah pusat melalui results are submitted to the central government through the Directorate Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam General of Territorial Administration Development of the Ministry of b. Menyelenggarakan pelatihan SBM Negeri. Home Affairs. Providing training on CBS 7. Pemantauan dan evaluasi di tingkat pelaksanaan (desa/kelurahan) 7. The monitoring and evaluation at the implementation level (village/ terhadap aktivitas relawan/kader SBM dilakukan secara elektronik yang kelurahan) of the activities performed by CBS volunteers/cadres are c. Menyusun petunjuk teknis terintegrasi dalam sistem informasi pelaporan. conducted digitally and integrated into the reporting information system. Kementerian Kesehatan Developing technical guidance 2. 8. Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian/ 8. The results of monitoring and evaluation by ministries/agencies and Ministry of Health Lembaga dan Pemerintah Daerah dibahas dalam forum koordinasi local governments are discussed in coordination forums as a reference d. Menyusun kebijakan dukungan pembiayaan operasional untuk pembinaan dan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan ke depan. to improve policies in the future. pelaporan SBM di puskesmas Formulating policies to help fund operating costs for CBS stewardship and reporting in primary health care center e. Akreditasi pelatihan SBM Performing accreditation of CBS training 159 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 160 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 f. Bekerja sama dengan Kementan, Kemensos, BNPB dan PMI serta mitra lainnya a. Bersama Kemenkes, PMI dan BNPB Merumuskan Kurikulum dan silabus, modul, Cooperating with the Ministry of Agriculture, Ministry of Social Affairs, BNPB, and PMI GBPP pembelajaran as well as other partners Together with the Ministry of Health, PMI, and BNPB, developing curriculum and syllabus, modules, and course outline (GBPP) for learning g. Mengintegrasikan sistem informasi surveilans kesehatan dengan sistem informasi SBM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b. Identifikasi dan membangun jejaring komunitas sebagai sasaran kader SBM Integrating the information system of health surveillance with the CBS information 4. Ministry of Environment and Forestry Identifying and building a civil organization network targeted as potential CBS cadres system a. Bersama Kemenkes, PMI dan BNPB Merumuskan Kurikulum dan silabus, modul, c. Mengintegrasikan sistem informasi surveilans Sehat Satli dengan sistem GBPP pembelajaran informasi SBM Together with the Ministry of Health, PMI, and BNPB, developing curriculum and Integrating the information system of wildlife health surveillance (SehatSatli) with the syllabus, modules, course outline (GBPP) for learning CBS information system b. Identifikasi dan membangun jejaring komunitas sebagai sasaran kader SBM a. Menyusun kebijakan pelaksanaan bagi pemerintah daerah Kementerian Pertanian Identifying and building a civil organization network targeted as potential CBS cadres Developing policies on implementation for local governments Kementerian Dalam Negeri 3. Ministry of Agriculture 5. Ministry of Home Affairs c. Mengintegrasikan sistem informasi surveilans kesehatan hewan dengan sistem b. Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah informasi SBM Conducting advocacy to local governments Integrating the information system of animal health surveillance with the CBS Menyusun kebijakan dukungan pelaksanaan SBM di Desa termasuk alokasi belanja information system Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi desa bidang pemberdayaan masyarakat 6. Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Developing policies to support the CBS implementation in villages, including allocating the d. Menyelenggarakan pelatihan SBM village expenditure budget for community empowerment Providing training on CBS Melakukan evaluasi, kajian, dan/atau penyempurnaan peraturan perundang- undangan Permensos No. 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana, untuk Kementerian Sosial mengakomodir penugasan relawan Tagana sebagai Kader/Relawan SBM 7. Ministry of Social Affairs Evaluating, reviewing, and/or improving the law and regulation, that is, Regulation of the Minister of Social Affairs No. 128 of 2011 on Disaster Alert Village, to accommodate the assignment of Tagana volunteers as CBS cadres/volunteers 161 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 162 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 a. Bersama Kemenkes dan lintas Kementerian/Lembaga merumuskan Kurikulum a. Bersama Kemenkes, PMI dan Kementan merumuskan kurikulum dan silabus, dan silabus, modul, GBPP pembelajaran modul, GBPP pembelajaran Together with the Ministry of Health and across ministries/institutions, developing Together with the Ministry of Health, PMI, and Ministry of Agriculture, developing curriculum and syllabus, modules, and course outline (GBPP) for learning curriculum and syllabus, modules, course outline (GBPP) for learning b. Menyusun skema sertifikasi profesi SBM b. Melakukan evaluasi, kajian, dan/atau penyempurnaan peraturan Developing the scheme of CBS professional certification perundangundangan Perka BNPB No. 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Kabupaten/Kota Tangguh Bencana, untuk mengakomodir penugasan relawan c. Melaksanakan perluasan piloting SBM Destana/Katana sebagai Kader/Relawan SBM Badan Nasional Penanggulangan Bencana Expanding pilot activities of CBS 8. Evaluating, reviewing, and/or improving the law and regulation, that is, Regulation National Agency for Disaster Management (BNPB) of the Head of the National Agency for Disaster Management No. 1 of 2012 on the PMI Pusat 10. d. Menjalin kerja sama dengan lintas Kementerian/Lembaga General Guidelines for Disaster-resilient Villages/Kelurahans to accommodate the Central PMI Building a cross-ministry/institution collaboration assignment of Destana/Katana volunteers as CBS cadres/volunteers e. Advokasi dan fasilitasi penguatan kerja sama antara PMI di daerah dengan Pemda c. Mengintegrasikan sistem informasi kebencanaan dengan sistem informasi SBM Conducting advocacy for and facilitating the strengthening of cooperation between Integrating the disaster information system with the CBS information system local PMI and local governments d. Menyelenggarakan pelatihan SBM f. Mengembangkan sistem informasi SBM terintegrasi Providing training on CBS Developing an integrated CBS information system a. Memberikan dukungan pemikiran berupa pertimbangan aspek legal dalam pelaksanaan SBM g. Menyelenggarakan pelatihan SBM Providing counsel by considering the legal aspects of CBS implementation Providing training on CBS Sekretariat Kabinet 9. Cabinet Secretariat b. Melakukan pemantauan pelaksanaan SBM sebagai bagian pelaksanaan Inpres 4/2019 Monitoring CBS implementation as part of the implementation of Presidential Instruction No. 4 of 2019 163 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 164 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 Instansi Peran Instansi Peran No. No. Institution Role Institution Role Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Provincial Government District/Municipality Government Mengoordinasikan penyiapan pelaksanaan SBM: a. Memberikan arahan dan dukungan Coordinating the preparation of CBS implementation: Providing guidance and support a. Pelatihan TOT pelaksanaan SBM Bupati/Walikota b. Menerbitkan surat keputusan penetapan Relawan/Kader dan perangkat pelaksana Providing training of trainers on CBS implementation 1. Sekretariat Daerah Head of District/Municipality Issuing letters of appointment of volunteers/cadres and implementing units 1. Provincial Government Secretariat b. Advokasi kepada Kabupaten/Kota c. Melantik Relawan/Kader dan perangkat pelaksana Conducting advocacy in the districts/cities Inaugurating volunteers/cadres and implementing units. c. Dukungan kebijakan anggaran pelaksanaan SPM Kesehatan a. Menggordinasikan dukungan kebijakan dan fasilitasi kerjasama Supporting policies on the budget for implementing the MSS for Health Coordinating policy support and cooperation facilitation a. Identifikasi peluang kolaborasi pelaksanaan SBM dengan organisasi masyarakat sipil Sekretaris Daerah b. Penggerakkan Relawan/Kader 2. Identifying opportunities for collaborating in CBS implementation with civil society District Government Secretariat Mobilizing volunteers/cadres Dinas Kesehatan 2. organizations Health Office c. Pemantauan dan evaluasi b. Mengintegrasikan SBM sebagai bagian dari pelaksanaan SPM kesehatan Monitoring and evaluating Integrating CBS as part of the implementation of the MSS for Health Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Mengalokasikan dukungan anggaran pelaksanaan SBM 3. Regional Development Planning Agency Allocating budgets for CBS implementation PMI Provinsi Koordinasi dan dukungan pelaksanaan SBM di Kabupaten/Kota 4. Provincial PMI Coordinating and supporting CBS implementation in Districts/Municipalities. 165 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 166 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 a. Identifikasi dan koordinasi penunjukan Relawan/Kader PMI sebagai supervisor SBM Instansi Peran No. Identifying and coordinating the appointment of PMI volunteers/cadres as CBS Institution Role PMI Kabupaten/Kota 3. supervisors District/Municipality PMI Pemerintah Desa/Kelurahan b. Kerja sama pelaksanaan SBM dengan Pemda (Dinas Kesehatan) Village/Kelurahan Government Collaborating with local governments to implement CBS (Health Office) a. Mengalokasikan pelatihan a. Mengidentifikasi dan pendataan kebutuhan Relawan/Kader Allocating budget for training Identifying and collecting data on the need for CBS volunteers/cadres b. Menggordinasikan penyiapan perangkat pelaksana (koordinator antar desa/ Kepala Dinas Kesehatan kelurahan, koordinator pelaksanaan, supervisor, Relawan/Kader) b. Rekomendasi calon Relawan/Kader untuk dilatih 4. Head of the Health Office Coordinating the preparation of implementing units (inter-village/kelurahan Recommending the names of CBS volunteer/cadre candidates to be trained Kepala Desa/Lurah coordinators, implementation coordinators, supervisors, volunteers/cadres) 1. Head of village/kelurahan c. Menerbitkan surat tugas c. Menentukan jenis penyakit Issuing letters of assignment Determining the diseases a. Mengusulkan nama calon Relawan/Kader d. Mengoordinasikan pelaksanaan dan dukungan (sesuai kebutuhan) Camat Proposing the names of CBS volunteer/cadre candidates Coordinating the implementation and support (as necessary) 5. Head of Sub-district b. Mengoordinasikan respon alert antar desa/kelurahan a. Memberikan pembinaan teknis untuk peningkatan pengetahuan pelaksana SBM Coordinating alert response between villages/kelurahans Providing technical stewardship to improve the knowledge of CBS implementers b. Memberikan umpan balik apabila terdapat informasi dari luar pelaksana SBM Providing feedback if information is available from outside CBS implementing units Petugas Surveilana untuk wilayah kerja Puskesmas (pembina teknis) 2. Surveillance officers in primary healthcare center working areas (technical c. Melakukan umpan balik verifikasi atas laporan alert dari supervisor, terutama advisors) untuk alert yang belum terdeteksi dari sistem kesehatan masyarakat. Providing verification feedback on alert reports from supervisors, especially for undetected alerts by the public health system d. Menyelenggarakan pertemuan rutin dengan Relawan/Kader Holding regular meetings with volunteers/cadres 167 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 168 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 Kades/lurah atau yang ditunjuk: a. Mengamati kejadian/rumor Head of village/kelurahan or the appointed person: Observing events/rumors a. Mengoordinasikan supervisor b. Membuat laporan alert, menggunakan alat bantu (form laporan dan forum media Coordinating supervisors komunikasi, atau melalui sistem informasi) Composing alert reports using tools (report forms and communication media forums b. Melaporkan aktivitas ke koordinator tingkat daerah Relawan/Kader/Kader or via the information system 5. Reporting activities to regional level coordinators Volunteer/Cadre Koordinator SBM c. Melakukan verifikasi lanjutan (sesuai arahan supervisor) 3. CBS Coordinator Seeking further verification (based on the supervisor’s instruction) c. Evaluasi laporan dan kinerja Relawan/Kader Evaluating volunteer/cadre’s reports and performance d. Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) (respon dini). d. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk pelaksanaan respon dini Applying a Communication, Information, and Education (IEC) approach (early Coordinating with relevant stakeholders for early response implementation response) e. Melaporkan alert kepada Camat Reporting alerts to the Head of sub-district a. Merekapitulasi laporan alert dari Relawan/Kader Recapitulating alert reports from volunteers/cadres; b. Melakukan input data alert ke dalam aplikasi/sistem informasi SBM Inputting the alert data into the CBS app/information system Supervisor (PMI) c. Memberikan pengarahan verifikasi lanjutan terhadap laporan alert kepada 4. Supervisor (PMI) Relawan/Kader Guiding further verification of the alert reports to volunteers/cadres d. Melaporkan data alert yang telah terverifikasi kepada Koordinator SBM dan Puskesmas (melalui petugas surveilans) Reporting the verified alert data to CBS coordinators and primary health care center (via surveillance officers) 169 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 170 LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 5 Tabel 17. Penyelenggaraan Pelatihan Bersambung Table 17. Continuous Training Provision Catatan: Note: Materi pelatihan dapat menyesuaikan jenis ancaman penyakit di daerah: Training materials can be adjusted to disease hazards in the local level. : No Tipe Pelatihan Penyelenggara Peserta No Type of training Provider Participant Tahap 1: Stage 1: 1. Pelatihan bagi BBPK Ciloto Personil Kementerian/ 1. Training of master Financial Ministry/Institution Personnel: master of trainer, Lembaga: Paket pelatihan lima hari pertama telah diluncurkan dan sepenuhnya The first five-day training package has been launched and is fully rolled out to trainers, target = Education and MoH, MoH, MoHA, Ministry target = 40 orang Kemenkes, Kementan, PMI, 40 people Training Agency of Village, Development of mengalir ke tingkat komunitas. Paket pelatihan pertama ini membekali the community. This first training package equips volunteers with the skills BNPB, Kemendagri, KKP, (BBPK) Ciloto Disadvantaged Regions, BBPK relawan dengan keterampilan dalam Epidemic Control for Volunteers (toolkit of Epidemic Control for Volunteers (ECV toolkit available in Indonesian) and Kemendes PDTT, BBPK Ciloto, Ciloto, Training Center for Animal ECV tersedia dalam Bahasa Indonesia) dan Kesehatan dan Pertolongan Community-based Health and First Aid. Both are highly respected leading BBPKH Cinagara, BBPK/ Health (BBPKH) Cinagara, Pertama Berbasis Masyarakat, sebuah program unggulan yang sangat programs that have been implemented by the IFRC and National Societies in Bapelkes Kemenkes, Balai BBPK Training Center for Health dihormati yang telah diterapkan oleh IFRC dan Perhimpunan Nasional di more than 125 countries worldwide. Diklat Pertanian (Keswan), (Bapelkes) of the Ministry of lebih dari 125 negara di seluruh dunia. Skema: Health Agriculture Education and Stage 2: a. Penyelenggara sekaligus penyokong dana pelatihan Training (Animal Health), Tahap 2: The launch of the second five-day training package follows a similar process. b. Kolaborasi pendanaan dengan PMI atau mitra pembangunan Scheme: Proses serupa diikuti dengan peluncuran paket pelatihan lima hari kedua. The second training package strategically builds on the first training package c. Pengirim peserta berkontribusi pendanaan a. Providers also act as funders of the training Paket pelatihan kedua dibangun secara strategis pada paket pelatihan and focuses on skill-strengthening and introducing new skills of CBS, health 2. Pelatihan bagi Bapelkes, BBPK, Personel Provinsi: b. Collaborative funding with PMI or development partners pertama dan difokuskan pada penguatan keterampilan dan pengenalan promotion, behavioral change communication, psychosocial first aid, hygiene pelatih di tingkat/ BBPKH Cinagara, Dinkes Provinsi, UPT c. Parties that send their participants contribute to the funding keterampilan baru dalam SBM, promosi kesehatan, komunikasi perubahan and sanitation for disease control, data collection, reporting and monitoring, TOT daerah, target = Badan Diklat PMI Pelatihan Kesehatan Provinsi, 2. Training of Bapelkes, BBPK, Provincial Government perilaku, pertolongan pertama psikososial, kebersihan dan sanitasi untuk and Community Engagement and Accountability. Trained volunteers start 11.090 orang Perangkat Daerah Keswan trainers (ToT) at BBPKH Cinagara, Personnel: Provincial Health pengendalian penyakit, pengumpulan data, pelaporan dan pemantauan their health promotion and CBS activities within one month after the training (Provinsi/UPT: 170, Provinsi, UPT-KLHK, Personel the local level, Education and Office, Provincial UPT of Health Kab/kota : 11.090) Kab/Kota: Dinkes, PMI, serta Keterlibatan dan Akuntabilitas Masyarakat. Relawan yang sudah is completed in each target district. target = 11,090 Training Board Training, Provincial Regional Puskesmas terlatih memulai kegiatan promosi kesehatan dan SBM dalam waktu satu people (Provincial (Badiklat) of PMI Apparatus for Animal Health, level/Technical UPT for Environment and bulan setelah pelatihan selesai di setiap kabupaten sasaran. Skema: a. Penyelenggara sekaligus penyokong dana pelatihan Implementing Unit Forestry District/Municipality (UPT): 170, Government Personnel: Health MENTERI KOORDINATOR COORDINATING MINISTER b. Kolaborasi pendanaan dengan K/L, PMI atau mitra pembangunan Districts/Cities: Office, PMI, primary health care BIDANG PEMBANGUNAN FOR HUMAN DEVELOPMENT c. Pengirim peserta berkontribusi pendanaan 11,090) center. MANUSIA DAN KEBUDAYAAN AND CULTURAL AFFAIRS 3. Pelatihan bagi Dinkes Kab/Kota - Calon Kader CBS REPUBLIK INDONESIA, OF THE REPUBLIC OF relawan/kader, Puskesmas Scheme: ttd. INDONESIA, target = 80.000 a. Providers also act as funders of the training signature orang di 514 b. Collaborative funding with ministries/institutions, PMI, or Kabupaten/Kota development partners MUHADJIR EFFENDY c. Parties that send their participants contribute to the funding MUHADJIR EFFENDY Skema: a. Penyelenggara sekaligus penyokong dana pelatihan 3. Training for District/ CBS cadre candidates Salinan sesuai dengan aslinya, A true copy of the original, b. Kolaborasi pendanaan dengan K/L, PMI atau mitra pembangunan volunteers/cadres, Municipality Kepala Biro Hukum, Persidangan, Head of Legal, Trial, Organization, target = 80,000 Health Office - Organisasi, dan Komunikasi and Communication Bureau people in Primary health 514 districts/ care centervs municipalities Scheme: Sorni Paskah Daeli Sorni Paskah Daeli a. Providers also act as funders of the training b. Collaborative funding with ministries/institutions, PMI, or development partners 171 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 172 LAMPIRAN 6 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 6 LAMPIRAN VI APPENDIX VI lembaga non kementerian, Kapolri, Panglima TNI, Para Gubernur, Bupati Forces, Governors, Heads of Districts/Municipalities to take coordinated PERATURAN MENTERI KOORDINATOR REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR & Walikota untuk mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan and integrated measures following their respective duties, functions, and BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN HUMAN DEVELOPMENT AND CULTURAL AFFAIRS terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam authorities to build the capacity to prevent, detect, and respond to large NOMOR 7 TAHUN 2022 NUMBER 7 OF 2022 meningkatkan kemampuan mencegah, mendeteksi, dan merespons scale epidemics, global pandemics, and nuclear, biological, and chemical TENTANG ON wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan emergencies that can have national and/or global impacts; therefore, it is PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES kimia, yang dapat berdampak nasional dan/atau global, sehingga necessary to monitor and evaluate the implementation of the Presidential DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES dibutuhkan dan diperlukannya pemantauan dan evaluasi terhadap Instruction and the target indicator results of the Presidential Instruction. pelaksanaan Inpres dan capaian target indikator Inpres. PEDOMAN OPERASIONAL OPERATIONAL GUIDELINES It is essential that the ministries/institutions and local governments, as SITUS WEB FORUM KOMUNIKASI KOLABORASI PENCEGAHAN, DETEKSI, COMMUNICATION FORUM WEBSITE FOR THE COLLABORATION Komitmen kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mandated by the Presidential Regulation, to maintain their commitment DAN RESPON WABAH PENYAKIT DAN PANDEMI GLOBAL TO PREVENT, DETECT, AND RESPOND TO LARGE-SCALE EPIDEMICS mendapat amanah Inpres sangat penting dalam kebijakan penguatan to the policies on strengthening the coordination, communication, and AND GLOBAL PANDEMICS koordinasi, komunikasi dan kolaborasi untuk percepatan peningkatan collaboration to accelerate the integrated surveillance capacity building by, kapasitas surveilans terpadu salah satunya dengan membangun among others, developing an integrated system to monitor and evaluate A. Pendahuluan A. Introduction sistem pemantauan dan evaluasi laporan pelaksanaan Inpres secara reports of the Presidential Instruction implementation. Therefore, a digital Pembelajaran pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa Indonesia The lessons learned from the COVID-19 pandemic signify that terintegrasi. Karena itu penyediaan digital platform dalam bentuk situs platform in the form of a website can function as a space for strengthening membutuhkan penguatan dalam menghadapi ancaman keamanan Indonesia should make improvements in dealing with health security web dapat menjadi wadah dalam penguatan koordinasi, komunikasi dan coordination, communication, and collaboration across sectors to build kesehatan termasuk dalam hal pencegahan, fasilitas kesehatan, farmasi risks, including in terms of prevention, health facilities, pharmaceuticals, kolaborasi lintas sektor untuk peningkatan kapasitas detect, prevent dan the capacity to detect, prevent, and provide an early response to disease dan alat kesehatan serta, kapasitas tenaga kesehatan dan pemanfaatan and medical devices, as well as the capacity of health workers and the respond dini ancaman penyakit sebagai antisipasi ancaman terjadinya hazards as anticipatory measures for the next pandemic. pembiayaan kesehatan. Saat ini ancaman terjadinya wabah membutuhkan utilization of health financing. Today, the risk of a large-scale epidemic pandemi berikutnya. reformasi sistem kesehatan yang perlu dilakukan termasuk area reformasi requires a health system reform, including a reform for better disease 1. Objectives penguatan pengendalian penyakit dan ketahanan kesehatan sehingga control and health resilience. Therefore, developing a real-time, 1. Tujuan a. General Objectives dibutuhkan target terbangunnya sistem surveilans terpadu realtime dan laboratory-based integrated surveillance system is necessary. a. Tujuan Umum Serving as a communication forum for the collaboration between berbasis lab. Sebagai wadah komunikasi kolaborasi kementerian, lembaga, ministries, agencies, and partners to prevent, detect, and respond Efforts to improve national resilience in dealing with public health dan mitra dalam upaya pencegahan, deteksi, dan respon wabah to large-scale epidemics and global pandemics. Upaya meningkatkan kemampuan ketahanan nasional dalam emergencies and/or non-natural disasters due to large-scale epidemics penyakit dan pandemi global. menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana non and global pandemics and the improvement of health resilience have b. Specific Objectives alam akibat wabah penyakit, pandemik global penguatan ketahanan been regulated in Presidential Instruction No. 4 of 2019, dated June 17, b. Tujuan Khusus 1) Disseminating information on the efforts to prevent, detect, kesehatan telah dibuatkan regulasinya di dalam Inpres No. 4 tahun 2019 2019, on the Capacity Building in Preventing, Detecting, and Responding 1) Diseminasi informasi tentang upaya-upaya pencegahan, and respond to large-scale epidemics and global pandemics pada tanggal 17 Juni 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam to Large Scale Epidemics, Global Pandemics, and Nuclear, Biological, and deteksi dan respon wabah penyakit dan pandemi global dari from ministries/agencies and partners; Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Chemical Emergencies which instructs 2 (two) Coordinating Ministers, Kementerian/Lembaga dan Mitra; 2) Supporting increase the effectiveness of surveillance Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia yang menginstruksikan 13 (thirteen) Ministers, 5 (five) Heads of non-ministerial institutions, Chief 2) Mendukung peningkatan efektifitas pelaksanaan surveilans; implementation; kepada (dua) Menteri Koordinator, 13 (tiga belas) Menteri, 5 (lima) Kepala of the Indonesian National Police, Commander of the Indonesian Armed 173 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 174 LAMPIRAN 6 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 6 3) Meningkatkan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga dan 3) Improving the collaboration between ministries/agencies b. Pemerintah Daerah; b. Local governments; Mitra and partners; c. Institusi Pemerintah Pusat di Daerah; c. Central government institutions at the local level; 4) Tersedianya sarana untuk pertukaran informasi tentang 4) Providing a medium for the exchange of information on d. Perguruan Tinggi; d. Higher-educational institutions; surveilans terintegrasi; dan integrated surveillance; and e. Mitra kerja pembangunan; e. Development partners; 5) Pemantauan capaian target indikator peningkatan 5) Monitoring the outcome of target indicators of improvement f. Organisasi profesi dan organisasi masyarakat; f. Professional organizations and civil organizations; kemampuan surveilans dan analisis resiko sebagaimana in surveillance capabilities and risk analyses as mentioned g. Masyarakat umum. g. General public. tercantum dalam Inpres Nomor 4 tahun 2019. in Presidential Instruction Number 4 of 2019. B. Ruang Lingkup B. Scope 2. Urgensi Penyediaan Media dan Platform 2. The Urgency to Provide Media and Platforms 1. Konten situs web meliputi: 1. The content of the website includes: a. Komunikasi, koordinasi, kolaborasi lintas sektor dalam a. The cross-sectoral communication, coordination, and a. Aktivitas/Kegiatan* yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga a. Activities* conducted by ministries/agencies and partners, mendeteksi, mencegah, mitigasi, dan respon dini ancaman collaboration to detect, prevent, mitigate, and respond early dan Mitra, meliputi: including: penyakit Zoonosis dan PIBpotensi KLB/wabah/ masih belum to the hazard of zoonoses and EIDs that can potentially lead 1) pelatihan, lokakarya; 1) training, workshop; intensif dilakukan di berbagai tingkatan pemerintahan dan pada to outbreaks/large-scale epidemics have not been extensively 2) rapat koordinasi, Focus Group Discussion; 2) coordination meeting; Focus Group Discussion; umumnya masih dilakukan di tingkat nasional. done at all governmental levels and generally only at the national 3) webinar atau seminar; 3) webinar or seminar; b. Peningkatan kapasitas deteksi, pencegahan dan respon dini level. 4) advokasi; dan 4) advocacy; and ancaman penyakit melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi b. Therefore, it is crucial to increase the capability to detect, 5) investigasi. 5) investigation. lintas sektor perlu ditingkatkan sebagai antisipasi ancaman prevent, mitigate, and respond early to disease hazards through *dalam bentuk artikel singkat atau video *In short article or video formats terjadinya pandemi berikutnya. cross-sectoral communication, coordination, and collaboration b. Berita dan Info, terdiri atas: b. News and info, consisting of: c. Belum tersedia wadah komunikasi yang berbasis digital (situs as anticipatory measures for the next pandemic. 1) Berita Utama; 1) Headlines; web) sebagai pendukung kolaborasi lintas sektor terkait One c. As of now, there is no digital communication forum (website) 2) Info; dan 2) Info; and Health yang dapat menjadi forum komunikasi terpadu (one available to support One Health-related cross-sectoral 3) Rencana Aktivitas. 3) Planned activities. stop) lintas sektor dalam berbagi informasi, berita, pengetahuan, collaboration that can be both a cross-sectoral integrated (one- c. Artikel berupa opini para ahli dan sumber lain yang kredibel c. Articles about opinions of experts and other credible sources pembelajaran serta forum pemantauan dan pelaporan stop) communication forum for sharing information, news, d. Repositori* terdiri atas: d. Repository*, consisting of: pelaksanaan Inpres Nomor 4 tahun 2019. knowledge, learning and a forum for monitoring and reporting 1) Regulasi; 1) Regulations; the implementation of Presidential Instruction Number 4 of 2) Pedoman; 2) Guidelines; 3. Sasaran Pengguna 2019. 3) Petunjuk Teknis; dan 3) Technical guidance; and a. Kementerian/Lembaga: 4) Sumber pembelajaran 4) Learning resources 1) Kementerian/Lembaga Koordinator; 3. Target Users *dalam bentuk dokumen, video, atau link URL yang dapat *In document, videos, or URL link formats and available to the 2) Kementerian/Lembaga teknis; a. Ministries/agencies: diakses publik public 1) Coordinating ministries/agencies; e. Laporan* Kementerian/Lembaga tentang capaian kinerja e. Ministry/agency reports on the performance outcome as 2) Technical ministries/agencies sebagaimana lampiran Inpres Nomor 4 tahun 2019. mentioned in the appendix to Presidential Instruction Number 4 *dapat dilihat dan diedit sesuai dengan kredensial pada saat of 2019. login dan tidak ditampilkan kepada masyarakat umum *Can be viewed and edited according to the login credentials and unavailable to the general public 175 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 176 LAMPIRAN 6 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 6 C. Pelaksana dan Peran dalam Operasional Situs Web C. Implementers and Roles in Operating the Website diunggah ke dalam situs web. Author ditunjuk oleh Kementerian dan website. The author is appointed by related ministries or agencies Kontributor situs web meliputi kementerian lembaga yang berada di Website contributors include ministries/agencies under the coordination Lembaga terkait dan akan bekerjasama dengan Admin di masing- and will collaborate with the admin in their respective institutions. bawah koordinasi Kemenko PMK dan mendapat amanah dalam Inpres of the Coordinating Minister for Human Development and Cultural Affairs masing institusinya. No. 4 tahun 2019, organisasi, akademisi, dan mitra terkait baik nasional (CMfHDCA) and receiving mandates in Presidential Instruction Number 4. Reviewer, who examines the outcome of the input from each ministry maupun internasional yang bergerak dalam upaya Pencegahan, Deteksi, 4 of 2019, organizations, academics, and related partners, both national 4. Peninjau (Reviewer), yang melihat hasil asupan dari masing- and accordingly provides advice and follow-up and approves the dan Respon Wabah Penyakit dan Pandemi Global, yang tanggung and international, that work on the efforts to prevent, detect, and respond masing kementerian untuk diberikan saran dan tindak lanjut release or publication of activities or news. The reviewer is competent jawabnya dipilah berdasarkan peran dan fungsi sebagai berikut: to large-scale epidemics and global pandemics, whose responsibilities serta memberikan persetujuan untuk release atau publish in, but not limited to, analyzing, filtering, and proposing the input of are sorted out by the following roles and functions: dari kegiatan atau berita. Reviewer mempunyai kemampuan data and content to be uploaded to the website. The reviewer is 1. Super Administrator, dapat melakukan perubahan semua pada data namun tidak terbatas untuk menganalisis, menyaring dan appointed by related ministries or agencies and will collaborate with dari sisi situs web. Super Administrator (SA) ini adalah pengguna 1. Super administrator (SA), who can entirely change the data of mengusulkan asupan data dan konten yang akan diunggah ke the author. dari Kemenko PMK yang mempunyai kompetensi yang cukup the website. The SA is a user from the CMfHDCA with sufficient dalam situs web. Reviewer berada dan ditunjuk oleh Kementrian namun tidak terbatas pada Informasi dan Teknologi (IT), jaringan competence in, but not limited to, technology and information (IT), dan Lembaga terkait dan akan bekerjasama dengan Author. 5. Verifier, who verifies and/or validates the materials of the content that komputer, dan pemograman komputer. SA akan mengoordinasikan computer networks, and computer programming. The SA will carry will be uploaded to the website. The verifier has the competence in, atau bekerjasama secara teknis dengan Administrator yang berada di out technical coordination and cooperation with an administrator at 5. Verifikator, melakukan verifikasi dan/atau validasi terkait substansi but is not limited to, deciding which input or content to be uploaded to Kementerian, Lembaga atau Institusi terkait lainnya. ministries, agencies, and other related institutions. materi yang akan dimasukkan ke dalam situs web. Verifikator the website. The verifier will collaborate with the author and reviewer mempunyai kemampuan namun tidak terbatas untuk memutuskan to analyze and select content and input filtered by the reviewer. 2. Administrator (Admin), dapat memberikan update, persetujuan dan 2. Administrator (referred to as ‘admin’), who can provide updates, asupan atau konten yang akan diunggah ke dalam situs web. Verifikator saran untuk mengubah konten yang berhubungan dengan substansi, approval, and suggestions to edit the contents, such as news and akan bekerja sama dengan author dan reviewer untuk menganalisis 6. Guest– no login (general public) seperti berita dan kontak. Admin ini adalah pengguna dari Kementerian contacts. The admin is a user from ministries and agencies other dan memilih konten dan asupan yang telah disaring oleh reviewer. dan Lembaga lain kecuali Kemenko PMK yang ditunjuk. Administrator than the designated CMfHDCA. The admin is a user from the D. Website Functions ini mempunyai kompetensi yang cukup namun tidak terbatas pada CMfHDCA, who has sufficient competence in, but is not limited to, 6. Tamu– tanpa login (masyarakat umum) 1. Dissemination of information on news, activities, meetings, webinars, Informasi dan Teknologi (IT), jaringan komputer, dan pemrograman technology and information (IT), computer networks, and computer education, and training across sectors (wide access): dissemination komputer. Admin akan bekerjasama dengan SA untuk memberikan programming. The admin will collaborate with the SA to technically D. Fungsi Situs Web of information about news, activities, meetings, webinars, education, asupan konten situs web secara teknis. support the input of website content. 1. Penyebaran informasi berita, aktivitas, rapat, webinar, pendidikan and training across sectors that are widely available to the public. dan pelatihan lintas sektor (akses luas): Sosialisasi informasi berita, a. The editorial team regularly requests information/dissemination 3. Penulis (Author), dapat: 3. Author, who can: aktivitas, rapat, webinar, pendidikan dan pelatihan lintas sektor yang of news or activities that have been carried out to be uploaded a. Mengisi data pemantauan dan rencana kerja masing-masing a. Input the monitoring data and work plan of each ministry and dapat diakses oleh masyarakat luas. and information/dissemination of news or activities that will be Kementerian dan Lembaga agency a. Tim redaksi secara rutin meminta info/sosialisasi berita atau carried out. The editorial team has to verify content before being b. Memasukkan data berita dan agenda dari kegiatan masing- b. Input the data on news and agenda of activities conducted by aktivitas yang telah dilaksanakan untuk diunggah demikian pula uploaded; masing Kementerian dan Lembaga each ministry and agency untuk Info/sosialisasi berita atau aktivitas yang akan dilakukan. b. The editorial team regularly looks for relevant news/info or news/ Author mempunyai kemampuan namun tidak terbatas untuk The author has the competence in, but is not limited to, collecting, Sebelum diunggah tim redaksi perlu melakukan verifikasi; info links (national/international) to be uploaded; mengumpulkan, menyusun, dan mendistribusikan konten rencana preparing, and distributing the content about work plans, news, b. Tim redaksi secara rutin mencari berita/info atau tautan berita/ kerja, berita, laporan, modul dan konten lain yang relevan yang akan reports, modules, and other relevant content to be uploaded to the info (dalam negeri/luar negeri) yang relevan untuk diunggah; 177 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 178 LAMPIRAN 6 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU LAMPIRAN 6 c. Melakukan tarikan berita yang diambil dari domain c. Extracts news from the ministry/agency domain; Dilakukan verifikasi laporan Kementerian/Lembaga oleh admin b. Ministries/agencies regularly fill out the reporting application. Kementerian/Lembaga; d. Extracts existing news from the mass media by applying media (Biro Perencanaan atau Bagian Perencanaan atau program The admin will verify the reports from ministries/agencies (the d. Melakukan tarikan dari berita yang ada di media massa melalui monitoring methods according to the filter. teknis Kementerian/Lembaga dan Biro Perencanaan Kemenko Planning Bureau or Planning Section or technical programs of the metode media pemantauan, sesuai dengan filternya. *The editorial team is the ministries and agencies appointed as PMK) dan dilakukan umpan balik rutin hasil pengisian aplikasi ministries/agencies and the Planning Bureau of the CMfHDCA). *Tim Redaksi adalah Kementerian dan Lembaga yang ditunjuk users, including the admin, author, and reviewer. dengan status lengkap/tidak lengkap; tercapai/tidak tercapai. Ministries/agencies will receive regular feedback as the result of sebagai pengguna diantaranya Admin, Penulis dan Peninjau. Status pencapaian kinerja yang dimuat dalam laporan ini akan filling out the application, with a status of complete/incomplete; 2. Provision of a repository (storage) of regulatory documents, policy disajikan di dalam dashboard berupa infographic. Laporan achieved/not achieved. The status of performance outcomes 2. Penyediaan Repositori (penyimpanan) dokumen peraturan, pedoman guidelines, training modules, training videos, and other relevant rutin Kementerian/Lembaga akan dijadikan bahan laporan ke included in the report will be presented in an infographic format kebijakan, modul pelatihan, video pelatihan, dan referensi lainnya yang references from various sectors widely available to the public. Presiden melalui Sekretariat Negara. on the dashboard. The regular reports from ministries/agencies relevan dari berbagai sektor yang dapat diakses oleh masyarakat luas. a. The editorial team requests materials of regulatory documents, will be used as reporting materials for the president through the a. Tim redaksi meminta bahan dokumen peraturan, pedoman policy guidelines, training modules, training videos, and other State Secretariat. kebijakan, modul pelatihan, video pelatihan, dan referensi lainnya relevant references from stakeholders to be uploaded to the yang relevan dari stakeholders untuk diunggah ke dalam situs website; MENTERI KOORDINATOR COORDINATING MINISTER BIDANG PEMBANGUNAN FOR HUMAN DEVELOPMENT web; b. The editorial team requests link to regulatory documents, policy MANUSIA DAN KEBUDAYAAN AND CULTURAL AFFAIRS b. Tim redaksi meminta tautan dari dokumen peraturan, pedoman guidelines, training modules, training videos, and other relevant REPUBLIK INDONESIA, OF THE REPUBLIC OF kebijakan, modul pelatihan, video pelatihan, dan referensi lainnya references from stakeholders to be uploaded to the website. ttd. INDONESIA, signature yang relevan dari stakeholders untuk diunggah ke dalam situs web. 3. Monitoring of mandate implementation in the appendix to Presidential MUHADJIR EFFENDY Instruction Number 4 of 2019. Access to this feature is limited to MUHADJIR EFFENDY 3. Pemantauan pelaksanaan amanah pada lampiran Inpres No. 4 the admin of the related ministries and agencies as a means for Salinan sesuai dengan aslinya, A true copy of the original, tahun 2019. Fitur ini hanya bisa diakses secara terbatas oleh admin the ministries/agencies to submit reports on the implementation of Kepala Biro Hukum, Persidangan, Head of Legal, Trial, Organization, Kementerian dan Lembaga terkait sebagai sarana kementerian/ Presidential Instruction Number 4 of 2019. Organisasi, dan Komunikasi and Communication Bureau lembaga untuk menyampaikan laporan pelaksanaan Inpres No. 4 a. Every year, ministries/agencies define work plans and enter into tahun 2019 . performance agreements (together with the Planning Bureau a. Setiap tahun Kementerian/Lembaga menentukan rencana kerja of each ministry/agency, CMfHDCA, and Bappenas) to improve Sorni Paskah Daeli Sorni Paskah Daeli dan membuat perjanjian kinerja (bersama Biro Perencanaan detection, prevention, and response capabilities in accordance masingmasing Kementerian/Lembaga, Kemenko PMK, dan with the priority actions and indicators mentioned in the Bappenas) untuk meningkatkan kemampuan dalam deteksi, appendix to Presidential Instruction Number 4 of 2019. pencegahan, dan respons sesuai aksi prioritas dan indikator yang ada di lampiran Inpres Nomor 4 tahun 2019. b. Kementerian/Lembaga mengisi aplikasi laporan secara rutin. 179 GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES GUIDELINES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ZOONOSES AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES 180 KOLABORASI COLLABORATION PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DNA PENYAKIT INFEKSIUS BARU REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR HUMAN DEVELOPMENT AND CULTURAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 OF 2022 ON THE NATIONAL ACTION PLAN ON ANTIMICROBIAL RESISTANCE CONTROL