Regulation of the Director General of the Sustainable Production Forest Management no. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 concerning guidelines for potential mapping and conflict resolution for business licence holders for the use of timber forest products in production forests

Pasal 1

Pasal 1 Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi sebagimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2 Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam pelaksanaan pemetaan potensi dan resolusi konflik di dalam areal izinnya.

Pasal 3

Pasal3 Kegiatan pemetaan potensi dan resolusi konflik bertujuan untuk mengetahui potensi konflik serta merumuskan upaya- upaya penyelesaiannya secara sistematis, terukur agar memberikan hasil yang efektif dan optimal di setiap pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi.

Pasal 4

Pasal 4 Pemegang IUPHHK wajib melaporkan hasil pemetaan potensi dan resolisi konflik serta perkembangan penyelesaian konflik kepada Dinas Kehutanan Provinsi ditembuskan pada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 5

Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal :25 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI, Ia IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA ini disampaikan kepada yth. : Hidup dan Kehutanan, I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, II lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari: Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I-XVI: Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan BAB I PENGERTIAN Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: adalah suatu proses sosial dimana orang atau kelompok masyarakat berusaha untuk tujuan dan atau kepentingannya dengan jalan menentang pihak lain/lawan yang disertai dengan ancaman konflik adalah faktor-faktor yang berpeluang menjadi penyebab timbul atau berkembangnya konflik. potensi konflik adalah kegiatan penyajian data maupun informasi sosial, ekonomi, budaya, maupun aspek kehidupan lainnya dalam suatu desa beserta kelompok masyarakatnya yang secara deskriptif maupun spasial berdasarkan kriteria dan indikator tertentu yang telah ditetapkan. konflik adalah situasi yang merujuk pada tingkatan tinggi rendahnya potensi terjadinya konflik. Kriteria potensi konflik adalah ukuran yang menjadi dasar atau penetapan sesuatu sebagai faktor-faktor berpeluang menjadi penyebab timbul atau berkembangnya konflik. potensi konflik adalah variabel -— variabel yang untuk mengukur perubahan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbul atau konflik, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. konflik adalah serangkaian tindakan sistematis yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam potensi konflik dan atau konflik sehingga tidak sampai operasional suatu perusahaan. adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menangani sebab-sebab melalui pendekatan tertentu dengan konflik yang terjadi diantara masyarakat yang bertentangan atau konflik secara legal formal adalah proses konflik melalui mekanisme hukum formal oleh institusi negara dibidang hukum, hukum tertulis dan terkodifikasikan, aparat resmi negara yang diberi serta dilakukan melalui sebuah proses konflik secara ADR atau mekanisme sengketa alternative adalah proses konflik melalui mekanisme selain jalur hukum tujuan memperoleh penyelesaian konflik solution (menang-menang) antara prinsip resolusi konflik melalui sengketa alternative (ADR) dimana dilakukan secara elegan, tidak ada pihak serta memberikan perspektif (healing) kepada para pihak (terutama sebuah konsensus yang saling upaya penyelesaian konflik dengan ketiga yang netral, yang tidak memiliki mengambil keputusan yang membantu pihak- mencapai penyelesaian (solusi) yang ar ira penyelesaian atau pemutusan sengketa hakim atau para hakim berdasarkan bahwa para pihak akan tunduk pada atau yang diberikan oleh hakim yang mereka pasca konflik adalah bentuk interaksi antara berkonflik setelah dilakukan penyelesaian. kesejahteraan adalah sebuah pendekatan dan penanganan konflik pada areal berbagai program pembangunan yang bagi masyarakat dan disepakati oleh pihak (social baseline) adalah kumpulan data dan yang menyangkut seluruh aspek kehidupan desa hutan, baik aspek sosial, ekonomi, politik, lingkungan biofisik, serta lainnya, yang dapat digunakan sebagai potensi dan penyusunan rencana dalam pengelolaan hutan. Rural Appraisal (PRA) adalah sekumpulan dan metode yang mendorong masyarakat turut serta meningkatkan dan mengkaji mengenai hidup dan keadaan mereka meraka dapat menyusun rencana dan sosial (SIA) adalah suatu proses dan menganalisis berbagai konsekuensi sosial maupun tidak disengaja, baik positif dari kegiatan pemanfaatan hasil hutan pemegang IUPHHK, serta memanfaatkan pengelolaan sosial dan penanganan konflik. partisipatif adalah pembuatan peta yang batas-batas wilayah atau klaim komunitas batas-batas lokasi yang memiliki nilai penting maupun budaya di dalam areal dilaksanakan bersama dengan masyarakat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya kesatuan masyarakat hukum yang wilayah yang berwenang untuk kepentingan masyarakat setempat, asal-usul dan adat istiadat setempat yang dalam system Pemerintahan Negara desa yang terletak di dalam atau di yang memiliki wilayah administrasi adat di dalam areal IUPHHK dan/atau warga memiliki klaim lahan dan/atau kegiatan dan budaya di dalam areal IUPHHK di lokasi-lokasi kegiatan pemegang IUPHHK di yang berpotensi menimbulkan konflik. hutan adalah seluruh warga masyarakat dan/atau berstatus sebagai penduduk adat adalah sekelompok orang yang tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama karena kesamaan tempat tinggal setempat adalah sekelompok orang yang tercatat sebagai warga desa di dalam dan dan yang serupa itu dari masyarakat hukum selanjutnya disebut hak ulayat), adalah yang menurut hukum adat dipunyai oleh adat tertentu atas wilayah tertentu yang lingkungan hidup para warganya untuk manfaat dari sumber daya alam, termasuk wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup yang timbul dari hubungan secara turun menurun dan tidak terputus hukum adat tersebut dengan wilayah adalah kawasan hutan yang mempunyai memproduksi hasil hutan. adalah hutan Negara yang utamanya ditujukan untuk memberdayakan hutan negara yang belum dibebani dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Milik Swasta (BUMS) Indonesia, Bada Usaha (BUMD), koperasi, atau perorangan yang IUPHHK HA/IUPHHK RE/IUPHHK HT Keputusan Menteri Kehutanan Republik adalah anggota masyarakat yang dalam kehidupan masyarakat karena tertentu seperti dalam adat istiadat, pendidikan, ekonomi, dan adalah tokoh masyarakat yang memiliki otoritas tertentu dalam kehidupan yang berhubungan langsung dengan upaya dan resolusi konflik dalam pengusahaan atau pemangku kepentingan adalah aktor, kelompok, atau organisasi yang memiliki terhadap pemetaan potensi dan resolusi holders adalah analisis untuk hubungan antar stake holders dan tingkat pengaruh dan kepentingan stake adalah individu atau lembaga memiliki kompetensi, keterampilan dan pengalaman dalam proses-proses kegiatan pemetaan potensi konflik dan x6- BAB II POTENSI KONFLIK IUPHHK perlu melakukan tahapan kegiatan Potensi Konflik: dan potensi konflik bertujuan untuk menggali dan faktor-faktor yang berpeluang menjadi penyebab berkembangnya konflik. Selanjutnya potensi menjadi ukuran dasar penilaian atau penetapan menjadi penyebab timbul atau konflik ditetapkan sebagai kriteria potensi kriteria potensi konflik diturunkan menjadi konflik. Indikator potensi konflik adalah variabel yang berfungsi untuk mengukur perubahan menjadi penyebab timbul atau konflik, baik yang secara langsung maupun Setiap indikator potensi konflik memiliki bobot kondisi aktual yang melekat padanya yang tinggi rendahnya potensi konflik dengan range Nilai Indikator Potensi Konflik indikator tersebut memiliki potensi sangat rendah (aman) terhadap meledaknya potensi konflik menjadi sebuah sengketa indikator tersebut memiliki potensi rendah (terkendali) terhadap meledaknya potensi konflik menjadi sebuah sengketa indikator tersebut memiliki potensi sedang (waspada) terhadap meledaknya potensi menjadi sebuah sengketa indikator tersebut memiliki potensi tinggi (kritis) terhadap meledaknya potensi menjadi sebuah sengketa indikator tersebut memiliki potensi sangat tinggi (sangat kritis) terhadap potensi konflik menjadi sebuah potensi konflik dilakukan pada setiap kasus baik yang masih berupa potensi maupun yang sengketa. Selain itu, identifikasi potensi pada desa-desa di dalam maupun di yang terkait dengan kasus konflik/sengketa identifikasi potensi konflik dilakukan di berdasarkan kompilasi kasus - kasus yang terjadi. Dalam identifikasi potensi konflik, Kegiatan masyarakat di areal IUPHHK yang berpotensi menimbulkan konflik, Keberadaan klaim masyarakat desa hutan di dalam IUPHHK yang- berpotensi menimbulkan konflik sosial: dan Kelembagaan desa dan keberadaan tokoh potensi konflik terdiri dari serangkaian indikator Adapun indikator potensi konflik yang krtiteria karakteristik perusahaan pemegang perusahaan pemegang IUPHHK. perusahaan pemegang IUPHHK mencerminkan salim perusahaan yang bersangkutan yang akan tinggi rendahnya peluang terjadinya konflik. kondisi perusahaan bisa ditimbulkan karena bersifat eksternal maupun faktor-faktor internal Kriteria ini memiliki indikator yang Fungsi kawasan dan perubahan tata Kepastian kawasan IUPHHK, Tumpang tindih perizinan dan kegiatan Ba T ma Keterbukaan areal IUPHHK (exposure), Sistem silvikultur, Perencanaan dan kegiatan pengelolaan Organisasi dan SDM sosial, Program pemberdayaan masyarakat, dan Sejarah konflik dan resolusi konflik. dan legalitas IUPHHK. IUPHHK merupakan salah satu dasar dan operasionalisasi IUPHHK. Sebagai bisnis berbadan hukum formal maka jenis dan memiliki nilai yang sangat penting dan strategis perusahaan. Dengan kata lain, jenis dan menjadi salah satu jaminan kepastian hukum, timbulnya konflik yang disebabkan karena entitas bisnis lain. Jenis dan legalitas dimaksud penetapan areal konsesi, penataan batas memiliki SK IUPHHK yang baru belum dilakukan tata batas sama 5 memiliki SK IUPHHK yang baru dalam sudah dilakukan tata batas 4 prosentase realisasi kurang dari 50 Yo memiliki SK IUPHHK yang baru dalam sudah dilakukan tata batas diatas 3 prosentase realisasi lebih dari 50 Yo memiliki SK IUPHHK yang sudah tata batas temu gelang namun belum 9 memiliki SK IUPHHK yang telah ditata batas temu gelang dan dilakukan 3) Fungsi kawasan dan perubahan tata ruang perusahaan dengan entitas IUPHHK yang pada kawasan hutan dengan fungsi produksi maka seyogyanya areal konsesi IUPHHK prduksi, baik Hutan Produksi Tetap (HP) Terbatas (HPT). Perusahaan IUPHHK konflik tinggi bila arealnya berstatus Hutan (HPK) karena berpotensi berubah menjadi areal Lain (APL) melalui proses perubahan itu, fungsi kawasan dan proses perubahan salah satu faktor potensial timbulnya konflik. konflik tumpang tindih perizinan dengan entitas an Tile areal konsesi IUPHHK berstatus “Areal Lain (APL) berdasarkan SK Menhut dan perairan, dan dalam dokumen 5 telah disyahkan terdapat areal Kawasan Budidaya Non Kehutanan (APL) areal konsesi IUPHHK berstatus hutan konversi berdasarkan SK Menhut tentang dan dalam dokumen RTRWP 4 disyahkan areal tersebut berstatus Budidaya Non Kehutanan (APL). areal konsesi IUPHHK berstatus hutan berdasarkan SK Menhut tentang hutan dan dalam dokumen RTRWP yang terdapat areal berstatus Kawasan Non Kehutanan (APL) dan/atau Hutan areal konsesi IUPHHK berstatus hutan berdasarkan SK Menhut tentang hutan dan dalam usulan dokumen RTRWP areal berstatus Kawasan Budidaya Non (APL) dan/atau Hutan Produksi areal konsesi IUPHHK berstatus hutan berdasarkan SK Menhut tentang hutan dan dalam dokumen RTRWP yang seluruh areal IUPHHK berstatus atau Kawasan Budidaya Kepastian kawasan IUPHHK. dengan jenis dan legalitas IUPHHK yang kepastian hukum, maka bila jenis dan lebih berorientasi pada kepastian hukum secara kepastian kawasan IUPHHK memiliki s11- hukum riil di lapangan (de facto). Hal ini fenomena di sektor kehutanan, dimana pengakuan legal formal, juga harus dibarengi riil di lapangan oleh para pihak. Kepastian akan mencerminkan bentuk pengakuan riil kawasan IUPHHK di lapangan. terdapat pemetaan areal konsesi IUPHHK IUPHHK dan areal desa di dalam areal konsesi telah dipetakan oleh 4 IUPHHK dan areal desa di dalam areal konsesi telah dipetakan oleh 3 yang kompeten dan independen. IUPHHK dengan wilayah desa dilakukan pemetaan partisipatif melibatkan masyarakat desa hutan di di sekitar areal konsesi. IUPHHK dan areal desa hutan tata batas partisipatif dengan masyarakat desa hutan di dalam Tumpang tindih perizinan dan kegiatan lain IUPHHK yang telah ditetapkan areal konsesinya SK definitve Menteri Kehutanan akan bisa efektif dan optimal. Namun, akan berbeda perjalanannya areal yang telah ditetapkan IUPHHK tersebut ternyata juga terdapat sama yang berasal dari Gubernur Perizinan lain tersebut bisa berupa di bidang perkebunan, pertambangan atau dimana perizinan usaha tersebut bukan hanya bisnis, melainkan juga bisa dari masyarakat. legal formal, perizinan lain di bidang non hutan merupakan sebuah pelanggaran setidaknnya hal tersebut telah menimbulkan IUPHHK Basama tindih dengan izin usaha perkebunan dan/atau dan/atau zin kegiatan lain di areal 5 dan di lapangan usaha perkebunan dan tersebut telah operasional. IUPHHK tumpang tindih dengan izin definitif) "usaha perkebunan dan atau izin kegiatan lain di areal di lapangan usaha perkebunan 4 pertambangan tersebut belum operasional prinsip (belum definitif) tetapi sudah ada operasional di lapangan. TUPHHK tumpang tindih dengan izin perkebunan dan/atau pertambangan kegiatan lain di areal yang sama dan 3 usaha perkebunan dan/atau tersebut telah operasional. untuk pertambangan. 2 areal perkebunan dan/atau izin , Keterbukaan areal IUPHHK (exposure) yang berpotensi menjadi penyebab timbulnya adalah keterbukaan areal konsesi. tersebut mencerminkan tingkat aksesibilitas para ke luar areal konsesi IUPHHK. Di tengah pembangunan karena pemekaran kabupaten/kota, kecamatan bahkan ketersediaan aksesibilitas menjadi tuntutan bagi pembangunan ekonomi. Realitas ini bersifat an fm satu sisi areal konsesi IUHHK memiliki kewajiban areal konsesinya dari berbagai gangguan dimana dilakukan melalui pembatasan akses keluar ke dalam areal konsesinya, di sisi lain masyarakat mensyaratkan adanya yang sangat tinggi, yakni areal oleh lebih dari satu jalur IUPHHK memiliki tingkat yang tinggi, yakni areal konsesi oleh satu jalur transportasi umum IUPHHK memiliki tingkat sedang, yakni areal konsesi dengan jalur transportasi umum jalan darat di luar areal IUPHHK. IUPHHK memiliki tingkat rendah, yakni areal konsesi hanya jalur transportasi umum melalui IUPHHK memiliki tingkat sangat rendah, yakni yakni areal tidak terhubung dengan akses jalur umum, baik darat maupun air. yang diterapkan sebuah perusahaan terkait dengan jenis dan legalitas hukumnya. IUPHHK Hutan Alam menerapkan sistem Pilih dan Tanam Indonesia (TPTI), sementara Hutan Tanaman menerapkan sistem Habis Permudaan Buatan (THPB). Keduanya dampak yang berbeda terhadap faktor-faktor konflik. Dengan kata lain, perusahaan potensi konflik yang lebih tinggi dibanding IUPHHK HA. Dengan kebijakan multi sistem diterapkan, diharapkan perusahaan sebuah sistem silvikutur yang dan seragam. Khusus untuk indikator sistem diberlakukan pada IUPHHK Hutan Tanaman WR ERA ARA NA PS IUPHHK menerapkan Habis Permudaan Buatan tanpa ada realisasi kegiatan penanaman IUPHHK menerapkan sistem Habis Permudaan Buatan penanaman jenis tanaman keras 4 tanaman kehidupan yang tidak sesuai IUPHHK menerapkan sistem Habis Permudaan Buatan penanaman jenis tanaman keras kehidupan yang sesuai dengan masyarakat tetapi realisasi tanaman IUPHHK menerapkan sistem Habis Permudaan Buatan dengan penanaman jenis tanaman keras kehidupan yang sesuai dengan masyarakat dan realisasi tanaman IUPHHK menerapkan sistem Habis Permudaan Buatan dengan penanaman jenis tanaman keras kehidupan yang sesuai dengan 1 masyarakat dengan prosentase luas melebihi dari ketentuan yang ditetapkan Perencanaan dan kegiatan pengelolaan hutan kegiatan pengelolaan hutan merupakan yang memiliki potensi konflik. Hal itu mekanisme perencanaan yang dilakukan apakah melalui proses sosialisasi secara serta telah memperoleh persetujuan dari masyarakat yang disinyalir akan dari kegiatan kelola hutan pemegang sosialisasi kepada masyarakat atas awal yang memadai dalam proses kegiatan pengelolaan hutan yang 5 kepentingan / hak-hak kepada masyarakat atas awal yang memadai dalam proses kegiatan pengelolaan hutan yang kepentingan / hak-hak setempat tetapi belum terdapat dan persetujuan sebagian atas dasar informasi awal yang proses perencanaan kegiatan hutan yang akan mempengaruhi / hak-hak masyarakat setempat, sebagian perwakilan masyarakat dan persetujuan sebagian atas dasar informasi awal yang proses perencanaan kegiatan 2 hutan yang akan mempengaruhi / hak-hak masyarakat setempat. sosialisasi dan persetujuan seluruh atas dasar informasi awal yang proses perencanaan kegiatan 1 hutan yang akan mempengaruhi / hak-hak masyarakat setempat. -16- Organisasi dan SDM sosial. IUPHHK yang berpotensi menjadi timbulnya konflik juga dipengaruhi oleh faktor- manajemen IUPHHK. Faktor internal tersebut organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) di sebuah IUPHHK. Sejauh mana IUPHHK organisasi di bidang sosial, yang dilengkapi kualifikasi kompetensinya. struktur organisasi di bidang sosial manajemen IUPHHK, termasuk sumberdaya manusia yang khusus struktur organisasi di bidang sosial di manajemen IUPHHK tetapi kewenangan sumberdaya manusia, 4 dan anggaran biaya sangat struktur organisasi di bidang sosial di manajemen IUPHHK dengan kewenangan sumberdaya manusia, dan anggaran biaya terbatas. struktur organisasi di bidang sosial di manajemen IUPHHK dengan kewenangan didukung oleh sumberdaya manusia dan kualitas yang memadai, serta dan anggaran biaya yang struktur organisasi di bidang sosial di IUPHHK dengan kewenangan didukung oleh sumberdaya manusia kuantitas dan kualitas yang memadai, dan anggaran biaya sesuai pemberdayaan masyarakat. pemberdayaan masyarakat memiliki penting karena keberhasilan kegiatan program masyarakat bisa meningkatkan integrasi sosial masyarakat sekaligus membangun persepsi terhadap keberadaan dan peran perusahaan kata lain, program pemberdayaan masyarakat timbulnya konflik. Bagaimana sebuah masyarakat bisa mendorong integrasi ledakan konflik akan angat ditentukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. sama sekali program pemberdayaan desa hutan, kecuali bantuan-bantuan 5 hanya bersifat ad hoc. program pemberdayaan masyarakat desa dilakukan berdasarkan tuntutan 4 setempat dan hanya bersifat ad hoc. pemberdayaan masyarakat desa perencanaan dan pelaksanaannya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat masyarakat desa perencanaannya dilakukan melalui bottom up, pelaksanaannya dengan melibatkan banyak pihak yang 2 tetapi tidak terdapat evaluasi serta dampak dan manfaatnya secara program pemberdayaan masyarakat desa yang perencanaannya dilakukan melalui partisipatif dan bottom up, dilaksanakan melibatkan banyak pihak yang 1 serta dilakukan evaluasi dampak guna merencanakan kegiatan HAG w& Sejarah konflik & resolusi konflik dan resolusi konflik menjadi salah satu kriteria karakteristik IUPHHK terkait dengan Secara konseptual, sebuah perusahaan IUPHHK dengan konflik, sudah pasti akan memiliki (jam terbang) yang lebih banyak dan lebih baik maupun resolusi konflik. Terlebih catatan yang lengkap terkait dengan rekam jejak dimilikinya. Sejarah konflik tidak bersifat linier perusahaan. Artinya, belum tentu perusahaan sejarah panjang konflik memiliki kinerja konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik. IUPHHK tidak memiliki catatan konflik justru buruk sebagai akibat ketiadaan adaptasi terhadap gejala dan potensi konflik potensi konflik yang muncul tidak pernah berusaha diselesaikan. Dalam konteks ini, cenderung menerapkan pendekatan pembiaran tidak terdapat catatan sejarah konflik, catatan sejarah konflik, kecuali informasi lisan tanpa bukti dokumentasi 4 dipertanggungjawabkan. catatan sejarah konflik tetapi tidak tidak sistematis dan kronologis, serta 3 catatan sejarah konflik lengkap, disusun dan kronologis dengan lampiran 2 yang kurang lengkap dan valid. catatan sejarah konflik yang lengkap, secara sistematis dan kronologis dengan 1 dokumentasi yang lengkap serta valid. z1 Ie masyarakat di areal IUPHHK yang sumberdaya alam yang bersifat multi banyak pihak memiliki kepentingan dalam Baik pemanfaatan bagi kepentingan sosial, religiusitas. Bagi masyarakat setempat hidup di dalam atau sekitar kawasan merupakan sumber penghidupan dan sekaligus masyarakat di mana mereka melakukan memenuhi berbagai kebutuhan hidup kebutuhan yang bersifat materiil maupun non itu di dalam dan sekitar kawasan hutan seringkali komunitas masyarakat pendatang yang tidak atau ikatan historis dengan sumber daya itu, baik melalui program pemerintah seperti resettlement penduduk, perluasan pemukiman masyarakat sendiri. Dengan diterbitkannya hasil hutan kayu kepada pemegang IUPHHK hutan yang bertujuan untuk pemanfaatan maka akan terjadi interaksi antara pemegang masyarakat yang beraktifitas di lokasi tersebut. masyarakat yang semula tidak menimbulkan pihak lain, dengan keberadaan pemegang masyarakat tersebut akan menimbulkan pemegang IUPHHK, demikian pula sebaliknya. kegiatan masyarakat dengan pemegang IUPHHK yang ditimbulkan secara timbal balik berpotensi menjadi sumber konflik. Di sisi lain di areal IUPHHK juga berpotensi menjadi kerja sama saling menguntungkan pertimbangan tersebut maka berbagai kegiatan di areal pemegang IUPHHK dikategorikan sebagai potensi konflik. Oleh karena itu kegiatan di areal IUPHHK sangat penting untuk dilakukan mendapatkan data dan informasi mengenai kegiatan masyarakat tersebut, baik untuk pelaksanaan, maupun pemantauan faktor kegiatan masyarakat yang perlu dalam penentuan potensi konflik, yakni kegiatandan intensitas pelaksanaan kegiatan kegiatan bagi masyarakat dan masyarakat terhadap operasional IUPHHK, pelaksanaan kegiatan, dan motif kegiatan. kegiatan masyarakat di areal IUPHHK yang konflik dengan pemegang IUPHHK. tersebut yaitu : pertanian tanaman pangan/semusim, pertanian tanaman keras/tahunan, penggembalaan /peternakan, pertambangan dan penggalian, pembangunan dan penggunaan fasilitas umum, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan air/jasa lingkungan, kepentingandan sensitifitas kegiatan Zona pemanfaatan/kegiatan masyarakat dan Motif pelaksanaan kegiatan masyarakat. kegiatan masyarakat di areal IUPHHK salah satu faktor yang berpengaruh pada yang ditimbulkan. Karena intensitas kegiatan berpengaruh pada kuantitas dan kualitas sn aa dengan areal IUPHHK dan kegiatan dengan berbagai dampak yang Secara umum semakin intensif pelaksanaan di areal IUPHHK maka potensi konflik mungkin menjadi semakin tinggi, demikian pula masyarakat memiliki karakteristik khusus teknik dan intensitas kegiatan. Hal ini tingkatan potensi konflik pada masing-masing dari faktor intensitas kegiatan masyarakat karena itu tingkatan potensi konflik berdasar untuk setiap jenis kegiatan dibuat secara terpisah antar jenis kegiatan, yakni pada indikator 2.14. Identifikasi keberadaan jenis kegiatan intensitas pelaksanaannya pada suatu lokasi konflik akan menemukan satu atau lebih jenis intensitas kegiatan tertentu. Oleh karena itu identifikasi potensi konflik pada dan intensitas kegiatan masyarakat hanya akan dan menilai salah satu indikator saja dari indikator 2.14., atau bisa juga lebih dari satu indikator, jenis kegiatan yang ada pada suatu kasus belas indicator yang mencerminkan tingkat masyarakat, maka dalam kriteria ini juga tiga indikator yang mencerminkan tingkat dan sensitifitas kegiatan masyarakat. Makin tinggi dan sensitivitasnya maka potensi konflik dari kegiatan tersebut juga akan semakin itu, terdapat pula indikator zona kegiatan oleh masyarakat. Semakin ke dalam areal atas pemanfaatan kawasan hutan oleh maka potensi konfliknya juga akan semakin tinggi. indikator dimaksud. Kegiatan budaya/ritual adat /religi. hutan bagi masyarakat lokal selain memiliki ekonomi, juga memiliki dimensi budaya bahkan hutan dan cultural religiusitas masyarakat berbagai ritual dan upacara adat. Hal iu masih operasionalnya sistem dan setempat. Dengan demikian, hutan tinggi dari aspek sosial budaya dan terhadap letak dan jenis kawasan ke dalam kategori kawasan hutan bernilai tinggi, sudah barang tentu akan menimbulkan kegiatan “Titual/upacara adat/religi di areal konsesi IUPHHK yang dilaksanakan adat dan diikuti oleh warga masyarakat desa setempat, ritual/upacara adat/religi di areal konsesi IUPHHK yang dilaksanakan rutin oleh lembaga adat dan diikuti hanya warga masyarakat desa setempat, ritual/upacara adat/religi di areal konsesi IUPHHK yang dilaksanakan oleh lembaga adat dan diikuti warga masyarakat desa setempat, ritual/upacara adat/religi di areal konsesi IUPHHK yang dilaksanakan rutin sebagian kelompok warga ritual/upacara adat/religi di areal konsesi IUPHHK yang dilaksanakan tidak rutin oleh perorangan warga Pertanian tanaman pangan/semusim. mata pencariannya, masyarakat desa merupakan masyarakat yang sangat sumberdaya hutan bagi pemenuhan Salah satu bentuk pemanfaatan sumberdaya hutan yang paling dominan KONDISI AKTUAL pertanian tanaman pangan/ musiman | intensif, yakni dilaksanakan baik pada maupun kemarau karena pengairan relatif kontinyu. menetap lahan kering, yakni 4 pangan/musiman pada yang dikerjakan terus-menerus rotasi, yakni pertanian 3 pangan/musiman yang dikerjakan sistim tebas-tebang-bakar selama satu tahun kemudian berpindah ke sampai suatu saat kembali ke lokasi bekas kegiatan pertanian tanaman 2 (semak belukar) yang sudah lama tidak dikerjakan tetapi terdapat pihak mengerjakannya lagi. bekas kegiatan pertanian tanaman 1 (semak belukar) yang sudah tidak dikerjakan dan tidak adanya pihak yang menguasai/ Pertanian tanaman keras/tahunan. sistem pemanfaatan sumberdaya hutan mata pecariannya, masyarakat mengalami semula pemanfaatan hutan masih bersifat sangat yaitu berburu meramu kemudian berkembang ke dengan jenis-jenis tanaman semusim. da masyarakat mulai membudidayakan tanaman- yang memiliki komoditas bernilai tinggi. tanaman keras masyarakat di kawasan di kawasan yang sama dengan areal konsesi memiliki potensi menimbulkan konflik. WA AN Pora LD pertanian tanaman keras/tahunan yang mudah dan belum menghasilkan. pertanian tanaman keras/tahunan yang tidak produktif — atau tanaman tetapi masih terdapat sisa tanam bekas tanaman pertanian tanaman yang gagal/terbakar dan tidak tumbuh, tetapi teridentifikasi pihak yang menguasai. bekas tanaman pertanian tanaman yang gagal/terbakar dan tidak sisa tanam tumbuh, serta tidak adanya pihak yang menguasai. masyarakat desa hutan selain mengembangkan juga melakukan kegiatan pemeliharaan ternak. Berbeda dengan masyarakat desa hutan di Jawa ternak dengan cara dikandangkan, maka di ketersediaan lahan penggembelaan masih relative pola pemeliharaan ternaknya dilakukan secara bebas di padang-padang kawasan hutan. Tidak sedikit kegiatan padang penggembalaan baru pembakaran untuk pemeliharaan ternaknya. bisa menimbulkan terjadinya konflik. KONDITAKTUAK S5 kegiatan pengommbalaan ternak besar dengan sistem penggembalaan bebas pembakaran lahan untuk kegiatan penggembalaan ternak besar dengan sistem penggemabalaan tanpa disertai dengan pembakaran lahan kegiatan penggembalaan ternak besar dengan sistem kandang ekstensif kandang sangat luas) dan sewaktu kegiatan penggembalaan ternak besar dengan sistem kandang tanpa 2 kegiatan pemeliharaan ternak unggas Pengembalaan/Peternakan. daerah terdapat aktivitas masyarakat desa pangan, tanaman keras, dan hasil hutan, yakni pemeliharaan tradisional. Hal ini dilakukan masyarakat dan potensi sumber daya alam yang ada di setempat. Seperti kegiatan perikanan lahan-lahan rawa (lebak), parit-parit, kolam buatan. Mengingat kegiatan perikanan lahan untuk pelaksanaan kegiatannya, kegiatan tersebut di areal IUPHHK berpotensi kegiatan perikanan secara ekstentif — lahan yang relative luas) yang setiap tahun pada areal yang relative dalam jangka relatif lama. kegiatan perikanan secara ekstentif lahan yang relative luas) dengan 4 yang berpindah-pindah. kegiatan perikanan masyarakat pada yang relatif tetap dan relatif terbatas (kolam). bekas kegiatan perikanan yang telah tetapi teridentifikasi adanya pihak 2 bekas kegiatan perikanan yang telah tidak teridentifikasi adanya pihak 1 Pertambangan dan penggalian. sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan telah sistem dan tata nilai Masyarakat yang dulu memiliki kultur agraris, kini seiring dengan masuknya teknologi komoditas bukan hasil pertanian. satu aktivitas masyarakat yang kini menjadi mata masyarakat setempa adalah kegiatan pertambangan pertambangan logam mulia maupun aktivitas hasil tambang lainnya. Kegiatan berada di dalam wilayah yang sama dengan pemegang IUPHHK tentu saja berpotensi 3 ES Ng kegiatan pe bangan masyaraka bahan tambang berupa logam mulia 5 wa Dos kegiatan pertambangan masyarakat jenis bahan tambang berupa 4 bukan logam mulia. atau penggalian dengan jenis bahan tambang/galian material bangunan (batu, pasir, tanah, bekas kegiatan pertambangan yang sudah tidak 5 tetapi masih terdapat bekas kegiatan pertambangan yang sudah tidak dikerjakan/ dan tidak teridentifikasi adanya pola pemukiman masyarakat desa hutan selalu jalur transportasi. Karena itu, pemukiman desa hutan yang mencerminkan entitas desa atau dengan sungai-sungai yang menjadi jalur Seiring dengan masuknya perusahaan pemegang mulai masuk ke dalam wilayah hutan di maka jalur transportasi sungai mulai mengalami berpindah ke jalur transportasi darat yang melalui jalur angkutan kayu bulat. Maka, pola pemukiman masyarakat dari jalur sungai ke jalur transportasi jalan angkutan kayu Dengan kata lain, pola perkembangan desa desa hutan yang semula berbasis sungai, kini daratan. Pergeseran pemukiman masyarakat menjelma menjadi sebuah desa definitif di dalam kawasan areal konsesi maupun di luar konsesi pemegang IUPHHK tentu saja menjadi potensi pemegang IUPHHK. pemerintahan sebagai desa definitif. pemukiman penduduk dengan status sebagai bagian resmi dari desa definitif Tetangga/Rukun Warga/ Dusun/ Unit pemukiman penduduk berupa kumpulan tidak/belum ditetapkan sebagai rumah/pondok tidak permanen dan tidak oleh penduduk terus-menerus/ ditempati waktu-waktu tertentu, rumah/pondok tidak permanen. Pembangunan dan penggunaan fasilitas umum. dan prasarana yang berkembang dalam di dalam kawasan hutan sejalan dengan Dalam konteks tersebut, keberadaan yang memberikan dampak positip terhadap memberikan potensi timbulnya konflik. konteks fasilitas umum biasanya terkait umum (jalan umum, sekolah, sarana kesehatan masyarakat, olah raga, kantor desa, dil.) dengan permanen dan berfungsi, umum (jalan umum, sekolah, sarana kesehatan masyarakat, olah raga, kantor desa, dil) dengan semi permanen dan berfungsi, fasilitas umum (jalan, sekolah, tempat sarana kesehatan masyarakat, pasar, raga, kantor desa, dil) dengan 3 yang bersifat darurat dan masih fasilitas umum (jalan umum, sekolah, sarana kesehatan masyarakat, sarana olah raga, kantor desa, dil.) dalam 2 yang bersifat sementara dan fasilitas umum (jalan umum, sekolah, sarana kesehatan masyarakat, olah raga, kantor desa, dil.) tetapi Pemanfaatan hasil hutan kayu. kebutuhan akan hasil hutan kayu, yang semakin terbatas menjadikan dari kawasan hutan memiliki nilai ekonomi mengherankan bila banyak pihak yang penebangan kayu meskipun tidak memiliki kawasan hutan untuk kepentingan ekonomi. melibatkan pihak luar saja, adakalanya kegiatan kepentingan komersial juga melibatkan Tentu saja, pemanfaatan kayu untuk komersial akan menganggu kepentingan pemegang kata lain, pemanfaatan kayu secara illegal menimbulkan potensi konflik. LaNbOh oleh ae: tanpa volume jauh melebihi kebutuhan setempat dan hasilnya diperdagangkan daerah dan melibatkan pemodal/ pihak luar kayu lala masyarakat tanpa volume melebihi kebutuhan setempat dan hasilnya diperdagangkan 4 tanpa melibatkan pemodal/pihak penebangan kayu oleh masyarakat tanpa hasilnya dijual di dalam desa dan/atau 3 penebangan kayu oleh masyarakat tanpa hanya pada waktu-waktu dan hasilnya tidak diperjualbelikan 2 digunakan untuk memenuhi masyarakat di desa setempat, kegiatan penebangan oleh masyarakat di desa yang disertai tertulis dari kelembagaan desa Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. menjadi sumber kehidupan masyarakat pemenuhan kebutuhan ekonomi, disamping kebutuhan sosial, budaya maupun religiusitas. melalui pemungutan hasil hutan bukan kayu. hasil hutan bukan kayu tersebut bahkan mata pencarian masyarakat karena dilakukan Baik secara alami maupun yang sudah budidaya. Keberadaan hasil hutan bukan kayu pemegang IUPHHK tersebut tentu saja "pemungutan hasil hutan yang dilaksanakan relatif dan terus-menerus sepanjang tahun jangka relatif lama. a03 aa kegiatan pemungutan HHBK yang setiap tahun pada 4 kegiatan pemungutan HHBK yang pada tahun-tahun 4 setiap tahun dan pada Terdapat kegiatan pemungutan HHBK di areal yang dilaksanakan tidak setiap waktu tidak menentu (hanya 2 kegiatan selingan/ untuk keperluan Terdapat kegiatan pemungutan HHBK di areal yang dilaksanakan tidak setiap waktu tidak menentu (hanya kegiatan selingan/ untuk keperluan dan masyarakat sudah mulai Perburuan satwa. masyarakat desa hutan pada umumnya tradisi berburu. Hal itu menjadi bagian dari sosial budaya maupun sosial ekonominya. kebutuhan masyaraat desa hutan untuk perburuan hewan atau satwa tertentu untuk atau religiusitas. Dalam perkembangannya, jumlah satwa dan makin banyaknya yang harus dilindungi, maka satwa-satwa jenis nilai ekonomi yang tinggi bahkan snagat tinggi. terhadap meningkatnya permintaan akan Baik di pasar resmi maupun di pasar gelap. satwa yang berdasar peraturan perundang- untuk kepentingan komersial inilah yang satwa akan re tahun dengan volume melebihi masyarakat setempat untuk dijual ke satwa dilaksanakan dengan volume masyarakat setempat untuk 4 luar desa/ daerah pada waktu tertentu. satwa dilaksanakan sekedar untuk kebutuhan pokok/untuk konsumsi di lingkungan desa dan/atau identitas kultural. satwa hanya untuk konsumsi keluarga satwa dilaksanakan hanya sekedar ekreasi/hiburan. Pemanfaatan air/jasa lingkungan. fungsi penting dari kawasan hutan adalah fungsi salah satu di antaranya fungsi pengaturan tata air menjaga tata air secara alami tersebut berlangsung melalui proses penyerapan air pada kawasan hutan sehingga air hujan ke dalam lapisan tanah menjadi air tanah dan aliran permukaan. Air yang meresap ke dalam itu kemudian akan mengalir melalui lapisan sebagai akifer (aguifer) sampai pada suatu tanah sebagai mata air. Selain air hujan, kawasan hutan adakalanya munculnya mata air dan/atau menjadi jalur Oleh karena itu adakalanya di kawasan hutan masyarakat berupa pemanfaatan sumber air, ritual/religi, pemenuhan kebutuhan dasar mandi/cuci, irigasi, pembangkit listrik rekreasi dan lain-lain. 33 - LN WA SAS SAL edan TAN RTA pemanfaatan air/ jasa lingkungan berupa kegiatan ritual adat/religi dan/atau dasar masyarakat 5 tergantikan, khususnya untuk air air/jasa lingkungan lebih dari satu kegiatan ekonomi 4 seperti listrik, irigasi, perikanan. air/jasa lingkungan salah satu kebutuhan kegiatan 3 pemanfaatan air lainnya untuk seperti usaha cuci kendaraan, 2 air/jasa lingkungan Jual beli lahan oleh masyarakat. sosial ekonomi dan politik telah menjadikan hutan sangat penting dan strategis. Sejalan dengan desentralisasi yang disertai dengan provinsi maupun kabupaten/kota, akan ruang dan lahan menjadi sangat pembangunan wilayah. Hal itu diperkuat perkembangan sektor usaha berbasis lahan, maupun perkebunan. Implikasinya, lahan menjadi sangat besar sementara semakin terbatas. Dampak lanjutannya, nilai tinggi dan praktek jual beli lahan menjadi terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. yang selama ini dinilai menjadi sumber lahan adalah hutan. Jelas, lahan belinya menjadi salah satu sumber konflik bagi jual beli PA EN MAS yang melibatkan pihak di luar desa s persetujuan tertulis dari aparat kegiatan jual beli lahan oleh yang melibatkan pihak di luar desa persetujuan tertulis dari aparat kegiatan jual beli lahan antar warga desa dan memperoleh persetujuan 3 kegiatan jual beli lahan antar warga desa dan tidak memperoleh 2 tertulis dari aparat setempat, kegiatan pengalihan penguasaan lahan atau hibah antar warga 1 Mobilitas masyarakat. merupakan salah satu indikator yang timbulnya potensi konflik. Mobilitas selain melalui jalur transportasi darat, bisa transportasi kanal untuk IUPHHK dengan areal masih terdapat jalur transportasi sungai yang di untuk mobilitas masyarakat, namun terhadap timbulnya konflik relatif kecil karena perubahan sosial yang menggeser pola dari jalur sungai ke jalur darat. Tan aon mobilitas masyarakat ke pusat pemerintahan di kabupaten/kota kegiatan mobilitas masyarakat ke pusat lokal/pusat pemerintahan di kecamatan kegiatan mobilitas masyarakat antar desa kegiatan mobilitas masyarakat ke lokasi-lokasi hasil hutan/situs hasil hutan melalui jalan kegiatan mobilitas masyarakat melalui sungai Tingkat kepentingan dan sensitifitas kegiatan di areal IUPHHK memiliki tingkat kehidupan sosial ekonomi dan budaya bervariasi antar jenis kegiatan. Ada kegiatan penting karena menyangkut pemenuhan (livelihood) atau identitas budaya, atau kegiatan yang tidak penting karena hanya atau penunjang. Termasuk kebutuhan setempat adalah kebutuhan pangan, papan, bakar, kesehatan, dan pendidikan. Semakin kegiatan bagi kehidupan masyarakat setempat, konflik yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut semakin tinggi, demikian pula sebaliknya. suatu kegiatan bagi mayarakat dapat dilihat budaya dari kegiatan tersebut bagi sesuai dengan jenis mata pencaharian, dan karakteristik sosial ekonomi dan budaya Selain itu tingkat kepentingan suatu masyarakat juga dapat dilihat apakah co 3G me kegiatan tersebut berfungsi untuk memenuhi dasar masyaraat yang tidak tergantikan ataukah dengan kegiatan/hasil kegiatan hasil hutan bukan kayu berupa sagu di daerah Papua atau Maluku memiliki nilai penting secara sosial ekonomi dan budaya. Pada bulu burung cenderawasih dan/atau nilai sangat penting dan tidak tergantikan dari budaya. Kegiatan pertanian sistim perladangan sangat penting bagi di Kalimantan. Kegiatan penyadapan karet petani kebun karet merupakan sumber mata yang sangat penting. Makam leluhur atau tempat hutan memiliki nilai yang sangat tinggi secara pada komunitas masyarakat yang memegang dan /atau keyakinan keagamaan yang kuat. masyarakat di areal IUPHHK memiliki berbeda-beda ditinjau dari tingkat sensitifitas oleh kegiatan operasional IUPHHK. yang sensitif terganggu oleh kegiatan akan memiliki potensi konflik yang lebih dengan kegiatan masyarakat yang relatif atau potensi terganggunya oleh kegiatan Sensitifitas suatu kegiatan masyarakat di dapat dilihat dari sisi potensi terganggu, dampak langsung maupun tidak langsung jika terjadi pemulihan atau penggantian jika terjadi pengaturan dan/atau penyesuaian dengan kegiatan operasional IUPHHK. satu kasus terdapat lebih dari satu jenis dengan berbagai intensitasnya, maka yang terhadap tingkat kepentingan dan sensitifitas adalah jenis kegiatan yang menjadi sumber dominan pada kasus tersebut. ban eh AL SI rek Sa WP KAN ERA ANN INGSN EN AS SI MRAN NE ana masyarakat sangat penting untuk 5 kebutuhan pokok masyarakat secara atau untuk identitas budaya tradisional dan sensitif terhadap IUPHHK, seperti kegiatan ritual adat/ religi pemanfaatan hasil hutan untuk keperluan ritual religi dan pemanfaatan HHBK yang sangat terganggu oleh kegiatan IUPHHK dan/atau dipulihkan / digantikan jika sudah terganggu burung walet/pohon lebah madu, dsb.). masyarakat yang penting untuk pemenuhan 4 pokok dan cukup sensitif terganggu oleh IUPHHK, termasuk di dalamnya yaitu masyarakat berbasis lahan (pertanian tanaman pertanian tanaman keras, pertambangan pemukiman, dll) serta pemanfaatan hasil kayu tanpa izin (illegal logging). masyarakat yang cukup penting tetapi kurang 3 terhadap operasional IUPHHK, seperti hasil hutan bukan kayu pada lokasi tetap selain jenis yang sensitif terhadap operasional perusahaan. masyarakat yang bersifat tambahan dan 2 sensitif terhadap operasional IUPHHK, termasuk dalamnya yaitu pemanfaatan hasil hutan yang berpindah-pindah seperti binatang buruan/ikan kegiatan mobilitas masyarakat melalui jalur operasional IUPHHK. masyarakat yang bersifat pendukung serta 1 sensitive terhadap operasional IUPHHK, yakni masyarakat melalui sungai/ bukan jalur operasional IUPHHK. ae 3la Zona pemanfaatan /kegiatan masyarakat. atau sebaran lokasi kegiatan masyarakat IUPHHK merupakan salah satu factor yang potensi konflik yang ditimbulkan. Kegiatan dilaksanakan di dalam areal IUPHHK, areal IUPHHK kegiatan sejenis tidak dilakukan maka potensi konfliknya akan lebih tinggi dengan kondisi di mana kegiatan masyarakat kecil yang dilaksanakan di areal IUPHHK utama kegiatan masyarakat tersebut berada di Hal ini terkait dengan tingkat ketergantungan areal IUPHHK untuk pelaksanaan suatu Semakin tinggi ketergantungan masyarakat yang dilaksanakan di areal IUPHHK, maka konfliknya, demikian pula sebaliknya. dalam satu kasus terdapat lebih dari satu jenis dengan berbagai intensitasnya, maka yang terhadap zona pemanfaatan/kegiatan adalah jenis kegiatan yang menjadi sumber konflik pada kasus tersebut. ap "KONDISI AKT yang menjadi sumber potensi 5 atau hampir seluruhnya (» 75 di dalam areal IUPHHK. sebagian besar (506 - 75Y60) 4 di dalam areal IUPHHK. sebagian kecil (25Y6 - «50 Yo 3 di dalam areal IUPHHK dan sebagian sangat kecil («25 Y6) 2 di dalam areal IUPHHK sedangkan besar di luar areal IUPHHK. di lokasi yang berbatasan 1 Motif pelaksanaan kegiatan masyarakat. dan oleh siapapun tentu terdapat melatarbelakanginya. Demikian pula kegiatan tentu didasari oleh motif tertentu. melakukan kegiatan di areal JUPHHK dapat seperti motif untuk pemupukan modal/aset lahan (komersial), untuk memenuhi (subsisten) maupun untuk kepentingan budaya/religi, dan lain-lain. Motif kegiatan diidentifikasi karena merupakan yang menentukan potensi konflik serta penting rencana resolusi konflik yang akan satu kasus terdapat lebih dari satu jenis dengan berbagai intensitasnya, maka yang terhadap motif pelaksanaan kegiatan adalah jenis kegiatan yang menjadi sumber konflik pada kasus tersebut. di areal IUPHHK didasari oleh 5 untuk menguasai lahan seluas- di areal IUPHHK didasari oleh 4 untuk memperoleh sumber lebih dari kebutuhan pokok di areal IUPHHK didasari oleh 3 memenuhi kebutuhan pokok dan/atau untuk kepentingan identitas di areal IUPHHK didasari oleh 2 memenuhi sebagian kebutuhan pokok. kebutuhan yang tidak pokok Keberadaan klaim masyarakat desa hutan di dalam berpotensi menimbulkan konflik. potensi konflik yang berasal dari perspektif keberadaa kalim mereka terkait dengan IUPPHK. Kriteria klaim masyarakat saja terdiri dari serangkaian indikator, yaitu (1) bukti klaim, (3) asal-usul pelaku klaim, (4) luas (5) klaim terhadap dampak kegiatan operasional terhadap perusahaan pemegang IUPHHK dari beragam sumber. Yang paling umum dan hukum adalah klaim hutan adat, yang diikuti desa. Sistem kekerabatan yang brkembang desa hutan juga memungkinkan adanya disamping klaim yang bersumber dari yang kini marak dan banyak berkembang perorangan. Tentu saja sumber klaim akan tinggi rendahnya terhadap timbulnya potensi ag GL AL N| | calm hak kepemilikan atau penguasaan kawasan hutan dalam konteks kehutanan hal yang sangat umum. Klaim bisa muncul karena Namun, tidak setiap klaim bisa direspon dan dampak yang sama terhadap kepemilikan atau sebuah kawasan. Klaim akan memberikan lepas atau tidaknya hak pengelolaan dari bukti yang dimiliki sang penuntut. kuat, maka hak tersebut memang melekat pada Demikian pula sebaliknya. 4 berupa bukti tertulis dari lembaga g desa berupa bukti tertulis kelompok sertai bukti tertulis 1 Asal-usul pelaku klaim. sudah barang tentu memiliki akar sejarah yang mencerminkan tingkat kedekatan dan antara masyarakat yang bersangkutan menjadi ruang kehidupannya. Dinamika dan budaya seta kemajuan ilmu dan teknologi perubahan sosial. Salah satu dampaknya mobilitas vertikal dan horisonal di tengah Tak terkecuali masyarakat desa hutan. Ada hutan yang melakukan mobilisasi horizontal sumber penghidupan baru. Umumnya mereka horizontal dari kawasan hutan yang satu ke lain. Jarang bahkan tidak ada mobilitas jumlah besar yang melakukan mobilitas perpindahan dari hutan ke kota. Yang ditemukan justru sebaliknya, maraknya kota berpindah ke kawasan penguasaan lahan bagi kepentingan konteks klaim masyarakat atas suatu hutan, maka asal usul pelaku klaim menjadi pendatang dari daerah lain 8 pendatang yang telah tercatat sebagai 4 pendatang yang telah tercatat sebagai 8 asli dari desa sekitar 2 asli di desa lokasi klaim hutan yang diklaim oleh sekelompok masyarakat dan teknik produksi masyarakat yang itu berdampak terhadap tingkat potensi Bila luas areal yang diklaim maka umumnya klaim tersebut oleh motif subsistensi dengan tujuan untuk tradisional. Sebaliknya, bila luas sangat besar, maka bisa dipastikan bahwa adalah penguasaan lahan untuk kepentingan teknis produksi kegiatan perkebunan modern input kapital yang sangat besar. Sa aa klaim » 1 Y dari total luas areal ea 0,5Y6o- 1 Yo dari total luas areal 4 0,25 Yo - 0,5 Yo dari total luas 5 0,1 - 0,25 “6 dari total luas areal 5 « 0,1 Yo dari total luas areal i 3.5. Klaim terhadap dampak kegiatan oprasional pemanfaatan sumberdaya hutan, aktivitas memberikan dampak terhadap keberadaan tersebut bisa bersifat positip, namun tak memberikan implikasi negatip. Keberadaan aktivitas kegiatan perusahaan akan klaim masyarakat yang berpotensi terhadap asyarakat terhadap dampak perusahaan yang mengakibatkan pada areal-areal yang bernilai sosial Klaim masyarakat terhadap dampak perusahaan yang mengakibatkan pada areal-areal yang menjadi mata utama dan tak tergantikan. Klaim masyarakat terhadap dampak perusahaan yang mengakibatkan pada areal-areal yang menjadi sumber 3 kebutuhan pokok masyarakat kesehatan, pendidikan, dsb. klaim masyarakat terhadap dampak yang mengakibatkan 2 infrastruktur fisik dan fasilitas sosial. klaim masyarakat terhadap dampak perusahaan tanpa alasan yang jelas. posisi penting dalam konteks konflik di ia bisa mempengaruhi kinerja operasional secara langsung maupun tidak juga proses penyelesaiannya.Lokasi konflik obyek tuntutan, meskipun tidak selalu Konflik yang terjadi di luar areal konsesi, tentu tidak manajemen karena tidak akan berdampak operasionalnya. Dengan demikian, dalam IUPHHK tidak akan merasa terbebani Sebaliknya, konflik yang terjadi di dalam lokasinya berada di jantung kegiatan akan sangat berdampak terhadap operasional perusahaan. Proses resolusinya obyektif karena posisi para pihak menjadi di dalam Pasi koral TUPHHK lokasi rencana kerja tahunan (RKT) 5 terletak di lokasi sarana-prasarana operasional yang sedang berjalan seperti TPn, camp, jalan angkutan, persemaian, dan 4 baikdi dalam maupun di luar areal konflik terletak di dalam areal konsesi IUPHHK efektif untuk produksi tetapi di luar lokasi (RKT) tahun berjalan maupun 2aGma KONDISIAKTUA & A enatakehhas & terletak di lokasi sarana-prasarana log pond, base camp, jalan angkutan, yang | 2 digunakan pada tahun berjalan. konflik terletak di diluar kawasan areal konsesi dan tidak terkait langsung dengan kegiatan 1 terjadinya konflik hingga proses penyelesaiannya salah satu indikator dalam aspek konflik yang kebutuhan waktu dalam pennyelesaiannya. berlangsungnya periode waktu konflik hingga menunjukkan banyak hal dalam lingkup Hal itu bisa mencerminkan kompleksitas manajemen, efektivitas peran struktur personalia yang kompeten dalam resolusi sebagainya. Intinya, semakin cepat manajemen konflik menunjukkan kapasitas dan melakukan manajemen konflik. terjadinya konflik hingga resolusi konflik dalam kurun waktu sangat lama, 5 lebih dari satu tahun. terjadinya konflik hingga resolusi konflik dalam kurun waktu lama, yatu enam 4 terjadinya konflik hingga resolusi konflik dalam kurun waktu cukup lama, 3 tiga hingga enam bulan. terjadinya konflik hingga resolusi konflik dalam kurun waktu singkat, yaitu 2 terjadinya konflik hingga resolusi konflik sangat singkat, 1 kurang dari satu bulan. merupakan salah satu bagian dari indikator kriteria aspek konflik sosial. Bentuk konflik bisa kompleksitas konflik yang dihadapi sebuah keterlibatan pihak lain. Baik individu entitas badan hukum, maupun kelompok. sangat menentukan proses resolusi konflik. yang terjadi adalah konflik yaitu konflik yang melibatkan dengan kelompok masyarakat yang entitas kelembagaan formal atau informal di tingkat desa atau yang terjadi adalah konflik yaitu konflik yang melibatkan dengan kelompok masyarakat yang entitas kelembagaan formal maupun informal di tingkat desa atau yang terjadi adalah konflik yaitu konflik yang melibatkan dengan tokoh masyarakat, antara lain 3 agama maupun pejabat yang terjadi adalah konflik yaitu konflik yang melibatkan dengan individu dari lingkungan biasa desa setempat. yang terjadi adalah konflik yaitu konflik yang melibatkan individu dari lingkungan yang bukan merupakan di dalam maupun di sekitar areal 20 HT imo merupakan salah satu indikator dalam kriteria yang hasil identifikasinya akan sangat menetapkan metode penyelesaian konfliknya. terkait dengan keberadaan hak adat wilayah desa/kampung, hak kelompok atau perusahaan, kelalaian perusahaan yang lahan, situs budaya dan sebagainya. atau hak adat masyarakat setempat tindih dengan kawasan areal berupa permintaan kompensasi desa atau wilayah kampung yang 4 tindih dengan kawasan konsesi. berupa ganti rugi terhadap kegiatan perusahaan atau kerugian kelalaian perusahaan atas pertanian masyarakat atau sosial budaya maupun religiusitas tuntutan berupa permintaan program kelola sosial yang telah dan atau permintaan 2 usulan program yang bisa dalam rencana kelola sosial. berupa permintaan bantuan insidentil dan dapat dipenuhi 1 IUPHHK dengan relative mudah. 4.5. Faktor penyebab konflik. konflik menjadi bagian penting dari kriteria karena sangat menentukan status konflik dan resolusi konfliknya. Secara umum, faktor ml as dibedakan menjadi dua yaitu karena faktor faktor internal. Faktor eksternal antara lain perbedaan kepentingan atas pemanfaatan perbedaan aturan hukum yang dianut sumber daya hutan, dan perbedaan pemanfaatan sumberdaya hutan. Sementara menjadi penyebab konflik adalah perilaku efektivitas komunikasi dalam membangun "SS KONIE (KTUAL Jak (NILAI. konflik disebabkan karena perbedaan yang dianut oleh pemegang dan masyarakat terhadap pemanfaatan hutan yang sama dan terbatas. konflik disebabkan karena dampak yang ditimbulkan akbat kegiatan IUPHHK yang terkait dengan aspek budaya dan religiusitas masyarakat. konflik disebabkan karena dampak yang ditimbulkan akbat kegiatan IUPHHK yang terkait dengan aspek konflik disebabkan karena perbedaan antara perusahaan dan masyarakat pemanfaatan sumberdaya hutan yang konflik disebabkan karena kesalahan antara pemegang IUPHHK dengan 1 trigger merupakan sebab langsung yang sebuah konflik yang sebelumnya tersembunyi menjadi sebuah sengketa terbuka. Hal ini setiap konflik umumnya disebabkan karena faktor bersifat tunggal atau kompleks dengan telah berlangsung lama (akumulatif). Ketika Lg ae yang dinilai bisa memicu ledakan konflik, akhirnya muncul di permukaan secara terbuka. berdasarkan tingkat essensinya (atau mulai dari yang paling substansial (misalnya keramat, perusakan situs budaya dan sungai sumber air minum masyarakat, substansial (misalnya kerusakan kebun karet karena kegiatan pembuatan jalan, hilangnya pohon masyarakat karena aktivitas penebangan, dan biasa (misalnya penolakan permintaan bantuan dan sebagainya), hingga tidak substansial (misalnya perusahaan tidak undangan keegiatan yang diadakan tokoh aparat desa, dan sebagainya), bahkan sangat tidak tertabarknya hewan ternak masyarakat di oleh perusahaan, dan 3 sebagcinya) fersembianyi ke Meet terbuka karena adanya faktor pemicu konflik 5 tersembunyi menjadi konflik terbuka karena pemicu konflik yang 4 tersembunyi menjadi konflik terbuka karena adanya faktor pemicu konflik 3 tersembunyi menjadi konflik terbuka karena adanya faktor pemicu konflik 2 tersembunyi menjadi konflik terbuka karena adanya faktor pemicu konflik 1 sangat tidak substansial, 4.7. Tahapan konflik. konflik sangat menentukan pendekatan penyelesaian itu, dalam pemetaan potensi konflik, indikator memiliki bobot yang sangat besar karena langsung berpengaruh pada status konflik. konflik dengan karakteristik yang berbeda- Teag Taiga Tabanan konflik | mengakibatkan terjadinya tindakan fisik (violence) sebagai akibat tidak dengan baik konflik yang terakumulasinya rasa dendam para pihak yang berkonflik. balas dendam (feud), yaitu tahapan tidak menghasilkan penyelesaian bersifat menang-menang (win-win solution) menimbulkan rasa tidak puas salah yang kemudian berkembang menjadi sengketa (Dispute), yaitu tahapan telah terjadi secara terbuka yang dari sikap dan perilaku pihak-pihak yang cenderung meniadakan tidak berdaya pihak konflik, yaitu tahapan konflik yang adanya ketidakpuasan diantara dimana para pihak tersebut telah gejala ketidakpuasan 2 namun sikap ketidakpuasan tersebut muncul di permukaan secara konflik, yaitu tahapan konflik yang oleh adanya sikap ketidakpuasan para pihak, namun diantara para 1 sepenuhnya mengetahui dan gejala ketidakpuasan tersebut. KEB an memiliki motif yang berbeda-beda. Motif konflik sesuatu yang positip sepanjang konflik mewujudkan perubahan. Dalam konteks ini, diciptakan karena bisa menjadi instrumen sosial dan pencegahan situasi status guo. berkembang menjadi sesuatu yang negatip bila alat kepentingan sekelompok atau individu menggapai tujuannya. Terutama tujuan ekonomi KONDISI AKTUAL ' sala NYA SAS KARGOJAR terjadi memiliki motif Dam leban if dan atau keuntungan ekonomi maupun sesaat hanya untuk sekelompok terjadi memiliki motif perolehan dan atau keuntungan ekonomi dan non sesaat hanya untuk individu anggota yang terjadi memiliki motif resiprositas dan manfaat yang relative seimbang 3 dan perusahaan. terjadi memiliki motif perolehan manfaat yang lebih besar untuk 2 terjadi memiliki motif perolehan dan manfaat hanya untuk kepentingan 1 Keterlibatan para pihak dalam konflik. pihak dalam konflik menjadi salah satu kriteria aspek konflik sosial. Keterlibatan para mencerminkan tingkat sosialisasi atau prvatisasi berdampak terhadap mekanisme resolusi Dalam konteks manajemen konflik, makin berhasil privatisasi konflik yang tercermin dari makin pihak yang terlibat menunjukkan keberhasilan » Bm konflik perusahaan. Sebaliknya, makin luas pihak yang menunjukkan gejala sosialisasi tidak efektifnya manajemen konflik sebuah TE PENGEN ANN ANA w yang terjadi melibatkan sangat banyak cakupan sangat luas (nasional) patron klien sosial, dan politik yang sangat kompleks. yang terjadi melibatkan banyak pihak yang luas (regional : Provinsi, dengan melibatkan hubungan 4 klien sosial, ekonomi dan politik yang yang terjadi melibatkan para pihak dalam yang relative terbatas (local dengan melibatkan hubungan 3 klien sosial, ekonomi dan politik yang yang terjadi hanya melibatkan pihak dalam yang sangat terbatas di tingkat kelompok melibatkan hubungan patron klien yang yang terjadi hanya melibatkan satu pihak individu tanpa ada keterkaitan 1 patron klien dengan pihak lain. Kelembagaan desa dan keberadaan tokoh sosial masyarakat di perdesaan merupakan yang dinamis karena terbentuk dari sosial dari yang kecil dan sederhana yang besar dan kompleks, dan bersifat informal. Masing-masing struktur sosial memiliki fungsi-fungsi tertentu untuk menopang bersama di desa. Gerak dan dinamika dikendalikan oleh kepemimpinan informal yang tidak | fungsi pokoknya dan terlibat dalam 5 informal yang menjalankan pokoknya dan terlibat dalam 4 informal yang menjalankan g dan terlibat dalam konflik informal, menjalankan pokoknya atau tidak menjalankan 2 tidak terlibat dalam konflik informal, menjalankan dan tidak terlibat dalam konflik. Penyelesaian konflik dalam satuan-satuan sosial tidak hanya ditentukan oleh struktur- juga ditentukan oleh berlakunya dan aturan adat/kebiasaan dalam masyarakat. pada aturan bersifat legal/formal dari hukum positif dan prakarsa dari luar masyarakat. Aturan menunjuk pada aturan yang oleh masyarakat sebagai mereka terhadap masalah sosial- timbul dalam kehidupan masyarakat, tertulis. Peraturan dan aturan mestinya bisa ada/berkembang bersama masyarakat karena selalu ada masalah melalui peraturan legal/formal aturan adat/kebiasaan, atau melalui kaitan dengan penyesaian aturan tersebut mengatur tentang tidak saling bertentangan atau (an Ke Ae ian IA konflik, tidak masyarakat dan pemegang IUPHHK 5 peraturan penyelesaian konflik, oleh masyarakat dan peraturan penyelesaian konflik, masyarakat dan pemegang IUPHHK 3 peraturan penyelesaian konflik, masyarakat dan pemegang IUPHHK 2 diimplementasikan sebagian. peraturan penyelesaian konflik, IUPHHK serta 1 adat/norma/kebiasaan yang yang bersifat formal legalistik, dalam selalu memiliki aturan yang bersifat bersumber dari adat/ norma maupun Keberadaan adat/ norma atau memiliki peran peting dalam konflik. Semakin kuat sebuah aturan yang berlaku beserta sistem semakin besar potensinya dalam konflik, tidak dipahami oleh dan pemegang IUPHHK serta tidak adat/norma/kebiasaan penyelesaian oleh masyarakat dan 4 IUPHHK dan tidak diimplementasikan. CPU formal yan tidak fungsi pokoknya dan terlibat dalam 5 kelembagaan formal yang menjalankan pokoknya dan terlibat dalam 4 kelembagaan formal yang menjalankan dan terlibat dalam konflik. kelembagaan formal, menjalankan pokoknya atau tidak menjalankan 2 tidak terlibat dalam konflik. kelembagaan formal, menjalankan fungsi dan tidak terlibat dalam konflik. 5.2. Fungsi kelembagaan informal/adat dan informal dibentuk berdasarkan untuk menyelesaikanmasalah desa, seperti masalah adat/kebiasaan, kepemudaan, pendidikan, ekonomi, dan dan jenis kelembagaan informal ditentukan banyak faktor, seperti ragam dan pengalaman masyarakat, pemrakarsa, dan dukungan pemerintah dan jenis kelembagaan informal mampu menangani permasalah di informal harus memilki fungsi yang masalah dan tidak menimbulkan tumpang tindih peran. Dalam kaitan konflik sosial di desa, apakah informal yang ada memiliki tugas, kemampuan menyelesaikan konflik di desa.Apakah kelembagaan yang ada konflik. baik kepemimpinan formal maupun dan dinamika kelembagaan desa tokoh masyarakat bisa menjadi mendorong integrasi dan/atau sebaliknya potensi konflik sosial. kelembagaan desa dan keberadaan tokoh konflik bisa diukur dari indikator- dan fungsi kelembagaan formal, dan fungsi kelembagaan informal/adat, adat/norma/kebiasaan yang berlaku, adat/norma/kebiasaan yang berlaku, pemimpin dan tokoh formal dan informal, dan informal diluar desa yang berpengaruh di Fungsi kelembagaan formal dan konflik formal dibentuk berdasarkan aturan menjalankan administrasi pemerintahan di tingkat desa. Jumlah dan jenis formal di tingkat desa ditentukan oleh desa dan ketersediaan di desa. Kelengkapan jumlah dan desa diharapkan mampu menangani di desa. Tidak hanya jumlah dan jenis, formal harus memilki fungsi yang jelas masalah di desa, juga harus mampu dengan baik. Dalam kaitan dengan sosial di desa, apakah kelembagaan ada memiliki tugas, perhatian, dan menyelesaikan konflik di tingkat masyarakat apakah kelembagaan yang ada tidak pemicu konflik. adat/norma/kebiasaan penyelesaian oleh masyarakat dan pemegang 3 tidak diimplementasikan. adat/norma/kebiasaan penyelesaian oleh masyarakat dan pemegang 2 hanya diimplementasikan sebagian. adat/norma/kebiasaan penyelesaian masyarakat dan pemegang 1 pemimpin formal dan informal sosial masyarakat selalu digerakkan oleh baik yang bersifat formal maupun konteks konflik masyarakat dengan pemegang tokoh formal dan informal penting karena proses penyelesaian konflik dan tidak mendukung proses 5 pemimpin formal dan informal di desa, satu pemimpin yang mendukung konflik namun tidak ditaati oleh pemimpin formal dan informal di desa proses penyelesaian konflik sebagian keputusannya yang ditaati salah satu pemimpin formal atau di desa yang mendukung proses konflik dan keputusannya ditaati oleh pemimpin formal dan informal di desa proses penyelesaian konflik dan 1 ditaati oleh masyarakat. dan informal diluar desa yang sosial masyarakat selalu digerakkan oleh baik yang bersifat formal maupun yang berada dalam lingkup desa, tapi juga informal yang berada di luar desa namun tetap yang besar dan efektif. Dalam konteks konflik pemegang IUPHHK, keberadaan tokoh formal yang berpengaruh memiliki posisi peranannya dalam mendukung proses Disamping dampak implementasinya ditaati di masyarakat desa, namun mendukung proses penyelesaian formal maupun informal di luar di masyarakat desa, hanya tokoh yang mendukung proses 4 konflik namun tidak ditaati oleh formal dan informal di luar desa di masyarakat desa yang penyelesaian konflik namun 3 keputusannya yang ditaati oleh formal atau luar desa yang berpengaruh di desa yang mendukung proses 2 konflik dan keputusannya ditaati oleh formal dan informal di luar desa di masyarakat desa yang penyelesaian konflik dan ditaati oleh masyarakat. Status/ Potensi Konflik Konflik Di Tingkat Kasus konflik di sebuah perusahaan pemegang pada setiap kasus konflik yang terjadi. sebuah kasus konflik ditetapkan berdasarkan konflik yang telah dilakukan. Penilaian terhadap sebuah kasus konflik akan nilai atau skor (nilai kuantitatif), Penilaian terhadap setiap kriteria dan indikator aktualnya, setiap indikator potensi konflik dengan skala 1 — 5. Nilai 5 (lima) menunjukkan konflik dalam kasus dimaksud sangat (sangat kritis) untuk meledak menjadi tersebut mengalami penurunan skala seiring nilai, yaitu nilai 4 (empat) dimana indikator potensi konflik tinggi (kritis), nilai 3 (tiga) sedang (waspada), nilai 2 (dua) memiliki rendah (terkendali). Hingga pada kondisi konflik dengan nilai 1 (satu) menunjukkan konflik dalam kasus dimaksud merujuk sangat kecil untuk meledak menjadi aktual potensi konflik dalam sebuah kasus terhadap setiap kriteria dan indikator potensi seluruh indikator potensi konflik dalam konflik menghasilkan nilai total kriteria Penjumlahan seluruh kriteria potensi konflik konflik akan menghasilkan status konflik di nilai/skor akhir suatu kasus dilakukan indikator yang dinilai, nilai maksimal yang dapat dicapai dari yang dinilai, yakni jumlah indikator dikalikan skor maksimal setiap indikator (5), skor dari seluruh indikator yang dinilai nilai aktual dari suatu kasus, total skor/nilai aktual yang dicapai dibandingkan dengan total nilai adapat dicapai (nilai aktual dibagi nilai 100). konflik di areal konsesi IUPHHK dibagi dengan karakter setiap kategori sebagai (Sangat Kritis) dengan range total nilai 84 dari nilai maksimal, yaitu kondisi sebuah kasus yang sudah berada pada tahapan sangat dan sangat mendesak untuk segera karena telah berdampak terhadap terhentinya perusahaan, atau telah memberikan hilangnya fungsi fasilitas dan atau jiwa karyawan. Dalam pemetaan potensi dengan legenda berwarna hitam. dengan range total nilai 68 Yo - « 84 Yo dari kondisi sebuah kasus konflik di berada pada tahapan prioritas dan untuk segera diselesaikann karena telah terhadap terganggunya kegiatan operasional atau telah memberikan ancaman terhadap perusahaan. Dalam pemetaan potensi dengan legenda berwarna merah. dengan range total nilai 52 Yo - « 68 Yo kondisi sebuah konflik di IUPHHK pada tahap cukup prioritas untuk segera karena akan menimbulkan gangguan kegiatan atau akan memberikan ancaman fasilitas perusahaan. Dalam pemetaan ditandai dengan legenda berwarna kuning. range total nilai 36 Yo - «52 Yo yaitu kondisi sebuah kasus konflik di pada tahap dapat dikendalikan dan karena belum menimbulkan gangguan atau belum memberikan kerusakan fasilitas perusahaan. Dalam konflik ditandai dengan legenda (Aman) dengan range total nilai «36 Yo dari yaitu kondisi sebuah kasus konflik di pada tahap tersembunyi dan atau secara terbuka karena masih tahap keluhan atau ketidakpuasan terhadap sehingga bisa diantisipasi melalui pendekatan kesejahteraan dan menimbulkan gangguan terhadap kegiatan Dalam pemetaan potensi konflik legenda berwarna hijau. hasil penilaian terhadap seluruh pada sebuah IUPHHK, maka selanjutnya status konflik secara keseluruhan pada dan status konflik secara keseluruhan di IUPHHK yang bersangkutan. Penetapan di tingkat desa maupun di tingkat IUPHHK kompilasi tingkatan status kasus terjadi pada tahap kasus konflik di IUPHHK yang bersangkutan. selain mempertimbangkan skor total hasil indikator potensi konflik, maka potensi konflik pada sebuah kasus dipengaruhi oleh tiga indikator kunci pada kriteria aspek konflik sosial. Ketiga ke dalam indicator kunci tersebut 4.1.Lokasi konflik, indikator 4.7.Tahapan 4.9. Keterlibatan para pihak. indikator kunci di atas adalah, penilaian status konflik di tingkat kasus, ada satu atau lebih dari satu diantara di atas yang memiliki bobot nilai lima atau Bila hasil penilaian status potensi konflik kasus terdapat satu atau lebih indikator yang memiliki bobot nilai lima, maka skor total hasil penilaian kriteria indikator satus potensi konflik yang tidak masuk ke dalam secara otomatis status potensi kasus tersebut langsung berubah menjadi potensi konflik di tingkat kasus lambang segitiga dengan warna masing- dengan status potensi konflik kasusnya. konflik di tingkat desa diperoleh hasil kompilasi status potensi konflik di seberapa banyak kasus yang terjadi desa tersebut, atau di luar wilayah desa namun kliam masyarakat, kelompok masyarakat maka kasus tersebut bisa dikategorikan yang memperngaruhi status konflik di tingkat kualitas kasus per kasus. Dengan demikian, di sebuah desa hanya terdapat sebuah kasus bila status kasus konfliknya ternyata berada sangat prioritas (sangat kritis), maka bisa dikatakan status konflik di tingkat desa dimaksud juga sangat pemetaan potensi konflik desa tersebut dengan legenda lingkaran berwarna hitam.Bila kasus konflik yang berstatus sangat kritis, barulah di bawahnya disertai pertimbangan jumlahnya. dalam menentukan status konflik di setiap potensi konflik yang berpotensi meledak konflik ataupun konflik yang sudah meledak penilaian atas setiap potensi konflik berdasarkan dan indikator potensi konflik. status konflik di tingkat kasus berdasarkan hasil pada seluruh criteria dan indikator potensi kasus konflik berdasarkan statusnya status konflik di tingkat desa dengan di tingkat desa sangat tinggi (sangat kritis), berdasarkan kompilasi seluruh kasus konflik waktu tertentu terdapat 1 (satu) kasus status sangat prioritas/ sangat kritis dan bila terdapat lebih dari 2 (dua) kasus konflik dengan di tingkat desa tinggi (prioritas), yaitu kompilasi seluruh kasus konflik waktu tertentu terdapat kurang dari (2) dua dengan status prioritas (kritis) atau bila lebih dari 3 (tiga) kasus konflik dengan status tingkat desa sedang (waspada), yaitu kompilasi seluruh kasus konflik tertentu terdapat kurang dari 3ftiga) status sedang /waspada dan atau lebih dari 5 (lima) kasus konflik dengan status di tingkat desa rendah (terkendali), yaitu berdasarkan kompilasi seluruh kasus konflik waktu tertentu terdapat kurang dari 5 (lima) dengan status rendah/ terkendali dan atau lebih dari 6 (enam) kasus konflik dengan di tingkat desa sangat rendah (aman), yaitu berdasarkan kompilasi seluruh kasus konflik waktu tertentu terdapat kurang dari 6 (enam) dengan status sangat rendah. status konflik di tingkat desa berdasarkan hasil status konflik di tingkat kasus secara pada tabel berikut ini. : 5 PA MNRA aU EN ro aa PPU “ne 1 kasus gat kritis, dan atau " — 22 kasus konflik berstatus kritis s2 kasus konflik berstatus kritis :dan atau 2»28 kasus konflik berstatus waspada s3 kasus konflik berstatus waspada, dan atau 25 kasus konflik berstatus terkendali s S5 kasus konflik berstatus terkendali, dan atau 26 kasus berstatus aman « 6 kasus konflik berstatus aman sangat penting karena akan menjadi dasar status konflik di tingkat IUPHHK. Setelah setiap yang terjadi dilakukan penilaian, maka akan masing-masing kasus konflik di IUPHHK. berbagai kasus konflik yang telah diketahui status kompilasi untuk mengetahui status konflik status konflik di tingkat IUPHHK bukan kasus konflik (kuantitatif), melainkan yang adalah skala kasus konfliknya (kualitas). Artinya, IUPHHK hanya terdapat sebuah kasus status kasus konfliknya berada pada level maka bisa dikatakan bahwa status konflik di dimaksud juga sangat kritis. Sebaliknya, di kurun waktu tertentu terdapat enam atau namun berdasarkan penilaian status konflik ternyata hampir semuanya berada dalam level sangat rendah. Dengan demikian, status konflik di tersebut adalah terkendali dan aman. Berikut dalam menentukan status konflik di tingkat setiap potensi konflik yang berpotensi meledak atas setiap potensi konflik berdasarkan potensi konflik. konflik di tingkat kasus berdasarkan hasil pada seluruh criteria dan indicator potensi kasus konflik berdasarkan statusnya untuk status konflik di tingkat TIUPHHK dengan di tingkat IUPHHK sangat tinggi (sangat kritis), kompilasi seluruh kasus konflik waktu tertentu terdapat 1 (satu) kasus konflik status sangat prioritas/ sangat kritis dan atau bila lebih dari 3 (tiga) kasus konflik dengan status di tingkat IUPHHK tinggi (kritis), yaitu apabila kompilasi seluruh kasus konflik dalam kurun tertentu terdapat kurang dari (3) tiga kasus konflik prioritas (kritis) atau bila terdapat lebih dari 6 konflik dengan status sedang (waspada). di tingkat IUPHHK sedang (waspada), yaitu kompilasi seluruh kasus konflik dalam tertentu terdapat kurang dari 6(enam) kasus status sedang /waspada dan atau bila lebih dari 6 (enam) kasus konflik dengan status di tingkat IUPHHK rendah (terkendali), yaitu kompilasi seluruh kasus konflik dalam tertentu terdapat kurang dari 6 (enam) kasus status rendah/ terkendali dan atau bila lebih dari 9 (sembilan) kasus konflik dengan sangat di tingkat IUPHHKsangat rendah (aman), yaitu berdasarkan kompilasi seluruh kasus konflik dalam » 66- tertentu terdapat kurang dari 9 (sembilan) konflik dengan status sangat rendah. status konflik di tingkat IUPHHK berdasarkan hasil status konflik di tingkat kasus secara mudah ep tai '2 kasus sangat kritis: dan atau : an »3 kasus konflik berstatus kritis « 3 kasus konflik berstatus kritis :dan atau 256 kasus konflik berstatus waspada s 6 kasus konflik berstatus waspada, dan atau 26 kasus konflik berstatus terkendali s 6 kasus konflik berstatus terkendali: dan atau 209 kasus berstatus aman Aman « 9 kasus konflik berstatus aman Penyajian Hasil Pemetaan Potensi Konflik potensi konflik disajikan dalam bentuk yang memuatdeskripsi hasil identifikasi potensi analisisnya serta peta spasial potensi konflik. dokumen hasil pemetaan potensi konflik ini seluruh proses dan hasil pemetaan potensi terdokumentasikan secara sistemati, untuk bahwa pemegang IUPHHK telah memiliki memadai sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan, dan pemantauan resolusi sebagai bentuk pertanggungjawaban tim manajemen. Penyusunan dokumen hasil konflik bertujuan untuk : secara sistematis seluruh proses kegiatan pemetaan potensi konflik yang sudah SET ae database sosial dalam bentuk peta potensi dasar penyusunan rencana resolusi pelaksanaan dan pemantauannya, database sosial untuk perencanaan, dan pemantauan kegiatan pengelolaan secara keseluruhan, dokumen hasil pemetaan potensi beberapa hal sebagai berikut : didasarkan dan sangat tergantung kepada dan hasil pemetaan potensi konflik yang peta potensi konflik terdiri dari peta deskriptif serta dilengkapi dokomentasi proses, c) memiliki nilai dokumentasi data dan (database) yang dapat dipertanggungjawabkan, adalah untuk acuan penyusunan serta monev resolusi konflik, bersifat ringkas, jelas dan informatif. Deskripsi Potensi Konflik konflik pada dasarnya merupakan potensi konflik yang disajikan dalam Deskripsi potensi konflik memuat beberapa judul, pengantar, daftar isi, daftar table, daftar : memuat uraian singkat dan jelas latar belakang, tujuan, sasaran, dan hasil potensi konflik yang diharapkan, Singkat IUPHHK : Identifitas IUPHHK IUPHHK, No SK IUPHHK, luas, letak, areal), kondisi areal (aksesibilitas, lahan, fungsi hutan dan tata ruang wilayah, lahan), kegiatan IUPHHK (kelas perusahaan, areal kerja, realisasi tanaman, realisasi » 68 - dengan para pihak, dsb), kondisi di dalam dan sekitar, status kependudukan, mata pencaharian, pola etnis dan agama, dsb), dan situasi kegiatan di sekeliling areal, rencana penegakan hukum, dll) Identifikasi : memuat uraian singkat waktu dan lokasi identifikasi, tahapan jenis data yang dikumpulkan, metode data, sumber data dan informasi, data, tim pelaksana, Identifikasi Potensi Konflik : memuat dan jelas tentang hasil identifikasi yang telah dilakukan, yaitu : potensi konflik, meliputi : karakteristik kegiatan masyarakat di areal IUPHHK, klaim konflik sosial, dan kelembagaan Deskripsi disajikan dalam bentuk singkat dan jelas dilengkapi dengan relevan. Tabel hasil identifikasi potensi setidaknya kolom: (a) Kasus konflik, jenis konflik yang terjadi, (b) Lokasi tempat/lokasi konflik, (d) Deskripsi (deskripsi singkat dan jelas setiap potensi konflik sebagaimana diuraikan sebelumnya), dan (e.) Status potensi status potensi konflik : penilaian status di tingkat kasus, penilaian status potensi desa, dan penilaian status potensi di tingkat IUPHHK. dan rekomendasi : Memuat uraian jelas mengenai kesimpulan penting dan potensi konflik serta rekomendasi kepada pemegang IUPHHK tentang upaya- yang perlu segera dilakukan pasca 2 69an potensi konflik. Kesimpulan memuat hasil pemetaan potensi konflik pada tingkat luas & sebaran lokasi potensi konflik, hasil pemetaan potensi konflik pada tingkat hasil pemetaan potensi konflik pada Rekomendasi memuat : rekomendasi konflik setiap kasus, rekomendasi konflik per desa, rekomendasi lain yang resolusi konflik. Spasial Potensi Konflik konflik merupakan hasil identifikasi suatu unit IUPHHK dalam bentuk peta potensi konflik dibuat setelah identifikasi dan telah diperoleh hasilnya dalam Pembuatan peta potensi konflik agar data dan informasi hasil identifikasi tergambar dalam satu peta spasial yang membantu dalam penyusunan rencana perkembangan konflik dan yang telah dilakukan. peta potensi konflik selain harus, hasil-hasil identifikasi konflik juga harus kaidah-kaidah teknis pemetan terutama kejelasan informasi serta penggambaran yang penting disajikan pada peta potensi (nama pemegang IUPHHK, nomor SK luas areal IUPHHK): dan nama-nama desa/pemukiman dan sekitar areal IUPHHK, dan lokasi base camp/camp:, dan batas jenis penutupan lahan, x 70 - kelembagaan masyarakat desa yang menonjol kegiatan masyarakat yang potensial konflik di dalam areal IUPHHK, lokasi klaim masyarakat di dalam areal IUPHHK, yang potensi konfliknya sedang - perlu mendapat perhatian serius untuk peta yang perlu disajikan dalam peta potensi Potensi Konflik pada Areal IUPHHK Pemegang IUPHHK), dilengkapi nama provinsi, nomor Keputusan Menteri tentang pemberian IUPHHK, dan luas areal : skala peta disesuaikan dengan luas areal IUPHHK wilayah dan sebaran desa di sekitar areal sedemikian rupa sehingga informasi yang dan jelas. Skala peta dapat berkisar 1: s/d 1 : 100.000, disesuaikan dengan luas areal cakupan wilayah yang dipetakan. Dalam tertentu skala peta bias sampai 1 : 250.000. mata angin : sesuai dengan standar yakni arah ke atas peta menunjukkan arah : menggunakan sistem koordinat sesuai koodinat yang lazim digunakan dalam pembuatan pada masing-masing pemegang IUPHHK. : peta memuat simbol dan keterangan simbol pada bagian legenda (pemukiman, anak sungai, gunung, hutan primer, hutan non hutan, rawa, dil), dengan mengacu pada yang baku. Untuk simbol-simbol yang lazim digunakan dalam peta pada maka dapat dibuat symbol-simbol yang : Peta-peta dan sumber informasi yang pembuatan peta potensi konflik sesuai masing-masing IUPHHK, seperti peta areal peta partisipatif, peta administrasi, peta citra landsat, survey identifikasi penilai dan pengesah peta: nama dan peta (pelaksana identifikasi), pengesah peta pada unit manajemen BAB III RESOLUSI KONFLIK Resolusi Konflik diketahui peta potensi konflik dan status konfik di pada IUPHHK, maka langkah berikutnya yang adalah melakukan penentuan pendekatan resolusi konflik dibedakan menjadi 3 (tiga). resolusi konflik melalui mekanisme legal formal. Kedua, pendekatan resolusi konflik penyelesaian alternative (Altenative Dispute Ketiga, pendekatan resolusi konflik melalui kesejahteraan. konflik yang bisa diselesaikan melalui legal formal adalah kasus - kasus yang peraturan formal posisi hukum IUPHHK sangat Sebaliknya, dari pihak masyarakat tidak cukup yang jelas dan kuat atas lahan yang baik secara formal maupun secara ketentuan masyarakat tersebut bukan merupakan adat/ masyarakat setempat (bukan masyarakat Pendekatan resolusi konflik dengan menggunakan dua pendekata. Pertama, pendekatan bila unsur pidana dari kasus konflik telah muncul nyata dengan bukti-bukti yang kuat. Kedua, peradilan formal. konflik yang bisa diselesaikan melalui adalah kasus-kasus konflik yang bersifat konflik yang belum menimbulkan dampak pidana, — kasus konflik yang bersifat khusus sehingga penyelesaian khusus. Termasuk didalamnya, kasus konflik yang melibatkan masyarakat bersedia melakukan musyawarah. Dengan inti mekanisme penyelesaian konflik melalui ADR musyawarah untuk mufakat sehingga setiap keberadaan personalia negosiator. AJ wa kasus - kasus konflik dengan status rendah, bisa dilakukan pencegahan pendekatan kesejahteraan. Pendekatan antara lain dilakukan melalui kelola sosial dan resolusi konflik, bisa bersifat tunggal namun juga kombinasi lebih dari satu pendekatan antara pendekatan resolusi konflik ADR v — v v . v v v v ae akan diambil dalam menyelesaikan menggunakan pendekatan legal formal konflik yang terjadi memiliki unsur pidana. potensi konfliknya, baik sangat kritis, kritis, ataupun aman. Sementara mekanisme pada konflik dengan status sangat kritis, dan terkendali. Sedangkan untuk kasus konflik aman, terkendali dan waspada bisa Rencana Resolusi Konflik rencana pemetaan potensi konflik merupakan sasaran pemetaan dan pilihan memetakan potensi konflik. Sasaran wilayah sasaran yaitu desa dan atau akan dipetakan berdasarkan analisis hasil dan prioritas wilayah sasaran data dan informasi hasil identifikasi Pilihan tindakan pemetaan dimaksud adalah dengan kata-kata/ narasi dan atau untuk melukiskan dimensi konflik meliputi daerah, karakteristik, pola hubungan teknis pemetaan. Rencana meliputi sasaran yang jelas, terukur, teknis pemetaan. tata waktu merupakan kegiatan perencanaan waktu kapan akan melaksanakan pemetaan sasaran yang telah ditetapkan, berapa berakhir. Tata waktu dimaksud meliputi yang direncanakan untuk membuat peta dan peta konflik spasial, judul peta konflik, peta dan penanggung jawab disusun daya merupakan upaya penentuan atau penjatahan sumber daya yang prioritas kebutuhan untuk menjamin pemetaan dan menghasilkan peta potensi daya pemetaan dimaksud meliputi sumber sumber daya keuangan untuk memperoleh sesuai kebutuhan, sumber daya fisik, informasi. Sumber daya pemetaan memadai mencukupi dan memenuhi syarat untuk dan SDM merupakan susunan kerangka peran, tata hubungan kerja untuk koordinasi dan fasilitator, personel dalam mencapai potensi konflik. Organisasi dimaksud fungsi, uraian pekerjaan dan pejabat yang dan menjamin kepastian pelaksanaan dimaksud meliputi jumlah dan kualifikasi personel yang kompeten (cakap kerja merupakan cara kerja organisasi dan proses pemetaan dengan menggunakan dipilih. Cara kerja dimaksud meliputi cara identifikasi potensi konflik dengan metode keselarasan dan perbedaan), cara sumber daya pemetaan untuk peta-peta potensi konflik sesuai tata waktu tata cara pelaporan hasil pemetaan monitoring dan evaluasi serta masing- kerja dibuat SOP. Mekanisme kerja yang dan menjamin kontinuitas proses pihak ketiga diperlukan dalam hal pemegang keterbatasan SDM sehingga membutuhkan pendampingan. Baik dalam hal identifikasi konflik, pemetaan potensi konflik maupun pendekatan resolusi konflik. Lebih jauh, bila dalam resolusi konflik masih membutuhkan bantuan bisa menggunakan jasa mediator atau pihak ketiga dimaksud ahli, konsultan, penasehat hukum sebagai pendamping dan atau perantara dalam penyelesaian evaluasi merupakan kegiatan pemantauan, mengontrol dan atau memeriksa untuk pelaksanaan rencana dan menemukan yang terjadi. Monitoring dan potensi konflik meliputi pengukuran, dan evaluasi sasaran pekerjaan pemetaan, merumuskan tindakan koreksi. yang efektif mampu memberikan untuk koreksi dan perbaikan yang akan datang. pengorbanan dalam bentuk pengeluaran penyelesaian konflik yang hasilnya kesepakatan dan keputusan yang yang berkonflik. Biaya dimaksud penyusunan rencana resolusi penyiapan organisasi dan SDM, biaya lain pengadaan sarana dan prasarana, pelibatan pihak ketiga serta biaya DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI, an IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA

Regulation of the Director General of the Sustainable Production Forest Management no. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 concerning guidelines for potential mapping and conflict resolution for business licence holders for the use of timber forest products in production forests

About this law

Where to read it

Text

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5