Ministerial Regulation No. 35/PERMEN-KP/2015 on System and Certification of Human Rights in the Fishing Industry

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/PERMEN-KP/2015 TENTANG SISTEM DAN SERTIFIKASI HAK ASASI MANUSIA PADA USAHA PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, memberikan manfaat, dan sesuai dengan asas pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu adanya sistem dan sertifikasi hak asasi manusia pada usaha perikanan; b. bahwa pada kegiatan usaha perikanan masih ditemukan pelanggaran hak asasi manusia, antara lain perdagangan orang, kerja paksa, pekerja anak, dan standar kondisi kelayakan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia dan ketenagakerjaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan; 3 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SISTEM DAN SERTIFIKASI HAK ASASI MANUSIA PADA USAHA PERIKANAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, 4 pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 2. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 3. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang mengenai HAM, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku 4. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. 5. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pengangkutan ikan, dan pengolahan ikan. 6. Pengusaha Perikanan adalah orang yang melakukan usaha di bidang perikanan. 7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dari Pengusaha Perikanan. 8. Awak Kapal Perikanan adalah setiap orang yang bekerja di atas Kapal Perikanan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 9. Nakhoda adalah pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 5 undangan. 10. Ahli Penangkapan Ikan (fishing master) adalah Awak Kapal Perikanan yang memiliki kompetensi dalam mengenali wilayah penangkapan ikan, perencanaan operasi penangkapan ikan yang bertanggung jawab serta melaporkan kegiatan penangkapan ikan. 11. Masyarakat Sekitar adalah masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan kegiatan dan operasi Pengusaha Perikanan yang berpotensi terkena dampak pelanggaran HAM dari kegiatan dan operasi Pengusaha Perikanan. 12. Sistem Penghormatan HAM pada Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat Sistem HAM Perikanan adalah sistem manajamen perusahaan untuk memastikan penghormatan HAM oleh Pengusaha Perikanan. 13. Kebijakan HAM adalah pernyataan yang berisi komitmen Pengusaha Perikanan untuk menghormati HAM para pihak yang terkait dengan kegiatan usaha perikanan, termasuk pekerja laut dan masyarakat sekitar. 14. Uji Tuntas HAM adalah suatu proses yang dilakukan oleh Pengusaha Perikanan untuk mengidentifikasi, menilai, mencegah, melakukan mitigasi, dan mengatasi dampak pelanggaran HAM yang ditimbulkan dari kegiatan, operasi dan hubungan bisnis Pengusaha Perikanan. 15. Pemulihan HAM adalah proses yang bertujuan untuk menyelesaikan dampak pelanggaran HAM yang disebabkan atau turut serta disebabkan oleh Pengusaha Perikanan melalui mekanisme keluhan yang efektif secara yudisial dan non-yudisial. 16. Sertifikasi HAM pada Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Sertifikasi HAM Perikanan adalah suatu proses untuk menilai dan memastikan ketaatan Pengusaha Perikanan dalam melaksanakan Sistem HAM Perikanan. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Pasal 2 (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. sistem HAM perikanan; dan 6 b. Sertifikasi HAM Perikanan. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memastikan Pengusaha Perikanan menghormati HAM para pihak yang terkait dengan kegiatan Usaha Perikanan, termasuk Awak Kapal Perikanan dan Masyarakat Sekitar dengan mencegah terjadinya pelanggaran HAM dan/atau mengatasi dampak pelanggaran HAM yang telah terjadi. Pasal 3 (1) Peraturan Menteri ini berlaku untuk: a. setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, termasuk Pengusaha Perikanan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah pengelolaan Negara Republik Indonesia; dan b. setiap Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia maupun di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, serta kapal pengangkut ikan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. (2) Pengusaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berdasarkan grosse akta memiliki Kapal Perikanan yang izinnya diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menyewa dan/atau mengelola Kapal Perikanan yang izinnya diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan; c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang memiliki Unit Pengolahan Ikan; d. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha mengeluarkan barang berupa produk perikanan dari 7 daerah pabean (wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan); dan e. setiap orang yang bertanggung jawab kepada dan/atau mewakili pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d. BAB II SISTEM HAM PERIKANAN Pasal 4 (1) Setiap Pengusaha Perikanan wajib melaksanakan sistem HAM Perikanan. (2) Sistem HAM Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kebijakan HAM; b. Uji Tuntas HAM; dan c. Pemulihan HAM. (3) Dalam melaksanakan sistem HAM Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha Perikanan menunjuk koordinator pelaksana sistem HAM perikanan. Pasal 5 (1) Kebijakan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dibuat dalam bentuk pernyataan komitmen untuk mematuhi semua peraturan perundang undangan yang berlaku. (2) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi komitmen Pengusaha Perikanan untuk: a. menghormati HAM para pihak yang terkena dampak pelanggaran HAM terkait kegiatan usaha perikanan; 8 b. menghormati hak untuk kondisi kerja yang adil dan layak, antara lain hak untuk: 1. remunerasi dan waktu istirahat yang cukup dan layak; 2. standar hidup layak, termasuk akomodasi, makan dan minum; 3. mendapatkan pengobatan; 4. mendapatkan asuransi jaminan sosial; 5. mendapatkan perlindungan dari risiko kerja; dan 6. hak khusus wanita, anak, dan penyandang disabilitas. c. menerapkan perjanjian kerja laut bagi Pekerja dan perjanjian kerja laut bagi Awak Kapal Perikanan dengan standar pengupahan yang layak; d. menghindari terjadinya kerja paksa, antara lain dalam bentuk: 1. penyalahgunaan kerentanan; 2. penipuan; 3. pembatasan ruang gerak; 4. pengasingan; 5. kekerasan fisik dan seksual; 6. intimidasi dan ancaman; 7. penahanan dokumen identitas; 8. penahanan upah; 9. jeratan hutang; 10. kondisi kerja dan kehidupan yang menyiksa; dan 11. kerja lembur yang berlebihan. e. melaksanakan Uji Tuntas HAM; f. melakukan Pemulihan HAM; dan g. memberikan pelatihan tentang Sistem HAM Perikanan kepada Pekerja dan Awak Kapal Perikanan secara berkelanjutan. (3) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib: 9 a. ditandatangani oleh Pengusaha Perikanan atau perwakilannya yang mempunyai wewenang; b. disosialisasikan kepada dan tersedia bagi publik; dan c. dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan maupun prosedur operasional perusahaan. Pasal 6 (1) Uji Tuntas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, wajib dilakukan oleh Pengusaha Perikanan dengan: a. mengidentifikasi dan menilai setiap dampak Pelanggaran HAM yang terjadi dan mungkin akan terjadi yang dapat disebabkan atau turut serta disebabkan oleh Pengusaha Perikanan terkait kegiatan usaha perikanan; b. mengambil tindakan penanganan yang efektif atas hasil identifikasi dan penilaian dampak pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada fungsi dan proses internal yang relevan, termasuk melalui penugasan internal dalam mengatasi dampak Pelanggaran HAM tersebut; c. mengukur efektivitas penanganan dampak Pelanggaran HAM; dan d. mengkomunikasikan hasil penanganan dampak Pelanggaran HAM tersebut kepada para pemangku kepentingan. (2) Dalam melaksanakan Uji Tuntas HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Perikanan wajib memenuhi kriteria kepatuhan HAM perikanan. (3) Kriteria kepatuhan HAM perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. keselamatan dan kesehatan kerja Usaha Perikanan, paling sedikit berupa: 1. ketersediaan prosedur untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja; 10 2. ketersediaan ahli keselamatan dan kesehatan kerja; 3. ketersediaan akomodasi yang memadai dan kecukupan gizi pekerja dan Awak Kapal Perikanan; 4. pemenuhan persyaratan peralatan dan perlengkapan kerja pada Pengusaha Perikanan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja; dan 5. pelaksanaan pelatihan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja dan Awak Kapal Perikanan; b. sistem perekrutan Pekerja dan Awak Kapal Perikanan, paling sedikit berupa: 1. prosedur yang memastikan perekrutan Pekerja dan Awak Kapal Perikanan; 2. pemenuhan persyaratan kompetensi dan usia minimal bagi Pekerja dan Awak Kapal Perikanan; dan 3. penerapan perjanjian kerja dan perjanjian kerja laut. c. sistem ketenagakerjaan, paling sedikit berupa: 1. pemenuhan persyaratan perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan; 2. pemenuhan asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja bagi pekerja; dan 3. pemenuhan persyaratan jaminan sosial. d. tanggung jawab pengembangan masyarakat yang berkelanjutan, paling sedikit berupa: 1. penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar; dan 2. peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar. e. sistem keamanan, paling sedikit berupa: 1. pelaksanaan pelatihan HAM bagi personil keamanan; dan 2. integrasi unsur HAM dalam prosedur kerja keamanan. 11 f. sistem pengelolaan lingkungan, paling sedikit berupa: 1. pencegahan terhadap pencemaran lingkungan; dan 2. pemeliharaan keanekaragaman hayati. g. sistem pengambilalihan lahan, paling sedikit berupa: 1. pemenuhan persyaratan untuk menghindari pengambilalihan lahan secara paksa; dan 2. pemenuhan persyaratan atas penggantian yang wajar. (4) Kriteria kepatuhan HAM perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 7 Dalam proses Pemulihan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pengusaha Perikanan wajib melakukan suatu mekanisme yang efektif dan bekerjasama dalam proses lainnya yang sah untuk menjamin penyelesaian dampak pelanggaran HAM dari kegiatan operasi dan hubungan bisnis Pengusaha Perikanan. BAB III SERTIFIKASI HAM PERIKANAN Pasal 8 (1) Setiap Pengusaha Perikanan wajib memiliki Sertifikat HAM Perikanan. (2) Sertifikat HAM perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri kepada Pengusaha Perikanan yang telah melaksanakan Sistem HAM Perikanan dan dinyatakan lulus Sertifikasi HAM Perikanan. (3) Sertifikat HAM Perikanan sebagaimana dimksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. 12 Pasal 9 (1) Dalam rangka perlindungan dan penghormatan HAM pada usaha perikanan termasuk pelaksanaan sistem dan sertifikasi HAM perikanan, Menteri membentuk Tim HAM Perikanan. (2) Tim HAM Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri. (3) Tim HAM Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari unsur kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan lembaga nonpemerintahan terkait yang dibentuk transparan, partisipatif, dan akuntabel. (4) Tim HAM Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang: a. menentukan persyaratan dan kriteria pelaksanaan dan pengawasan sertifikasi HAM perikanan; b. mengakreditasi lembaga penilai untuk melakukan tugas penilaian dalam sertifikasi HAM perikanan, lembaga pelatihan HAM untuk melakukan pelatihan sertifikasi HAM perikanan terhadap lembaga penilai, dan lembaga pendukung lainnya; c. memberikan, menolak, menangguhkan dan mencabut sertifikat HAM perikanan kepada Pengusaha Perikanan; dan d. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang ditugaskan oleh Menteri dalam rangka perlindungan dan penghormatan HAM perikanan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme Sertifikasi HAM Perikanan serta susunan organisasi Tim HAM Perikanan ditetapkan oleh Menteri. BAB IV PELATIHAN Pasal 10 13 (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem HAM Perikanan dan Sertifikasi HAM Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pelatihan pelaksanaan sistem HAM Perikanan dan Sertifikasi HAM Perikanan. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Pengusaha Perikanan, termasuk koordinator pelaksana; b. lembaga penilai; c. pengawas perikanan; d. syahbandar di pelabuhan perikanan; dan e. orang perseorangan serta lembaga terkait lainnya. (3) Koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi Sistem HAM Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam memberikan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menunjuk lembaga pelatihan yang telah diakreditasi oleh Tim HAM Perikanan. BAB V PENGAWASAN Pasal 11 (1) Pengawasan terhadap perlindungan dan penghormatan HAM pada usaha perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan, syahbandar di pelabuhan perikanan, dan/atau pejabat berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawas perikanan, syahbandar di pelabuhan perikanan, dan/atau pejabat berwenang lainnya melakukan koordinasi dengan Tim HAM Perikanan. (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim HAM Perikanan. 14 BAB VI SANKSI Pasal 12 (1) Setiap Pengusaha Perikanan yang tidak memiliki Sertifikat HAM Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa: a. pembekuan izin Usaha Perikanan, izin penangkapan ikan dan/atau izin kapal pengangkut ikan; b. pencabutan izin Usaha Perikanan, izin penangkapan ikan dan/atau izin kapal pengangkut ikan; dan/atau c. rekomendasi pencabutan izin penggunaan tenaga kerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan. (2) Setiap Pengusaha Perikanan yang memiliki Sertifikat HAM Perikanan namun melakukan pelanggaran kriteria kepatuhan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Sertifikat HAM Perikanan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diumumkan oleh Menteri melalui media elektronik dan/atau media cetak kepada publik. (4) Nakhoda atau ahli penangkapan ikan yang menyebabkan terjadinya dampak Pelanggaran HAM Perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13 Ketentuan mengenai sistem dan sertifikasi HAM pada usaha perikanan dalam Peraturan Menteri ini dapat berlaku secara mutatis mutandis terhadap usaha perikanan yang perizinannya diterbitkan oleh Gubernur. 15 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Menteri di bidang perikanan yang mengatur: a. perizinan Usaha Perikanan; b. penerbitan surat laik operasi; c. penerbitan surat persetujuan berlayar; d. penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu; e. pelaksanaan tugas pengawasan; dan f. pelaksanaan tugas kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, wajib menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Pasal 15 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 16 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2015 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1851 1 6 L A M P IR A N P E R A T U R A N M E N T E R I K E L A U T A N D A N P E R IK A N A N R E P U B L IK IN D O N E S IA N O M O R 3 5 / P E R M E N K P / 2 0 1 5 T E N T A N G S IS T E M D A N S E R T IF IK A S I H A K A S A S I M A N U S IA P A D A U S A H A P E R IK A N A N K R IT E R IA K E P A T U H A N H A M P E R IK A N A N N O A S P E K H A M J E N IS H A M K R IT E R IA K E T E R A N G A N 1 . K eselam atan d an K eseh atan K erja (K 3 ) H ak u n tu k m en d ap atk an p erlin d u n gan atas K 3 . 1 .1 P en gu sah a P erik an an h aru s m em ilik i S tan d ard O p eratin g P roced u re (S O P ) ten tan g k eseh atan u n tu k m em astik an : a. A w ak K ap al P erik an an yan g ak an d irek ru t m em ilik i sertifik at seh at (su rat k eteran gan seh at); b . P en gu sah a P erik an an m em p u n yai p rosed u r 1 . U n d an g-U n d an g N om or 3 9 T ah u n 1 9 9 9 ten tan g H ak A sasi M an u sia. 2 . U n d an g-U n d an g N om or 1 T ah u n 1 9 7 0 ten tan g K eselam atan K erja. 3 . P eratu ran P em erin tah N om or 5 0 T ah u n 2 0 1 2 ten tan g S istem M an ajem en 1 7 p em erik saan k eseh atan A w ak K ap al P erik an an d an / atau P ek erja secara b erk ala; c. P en gu sah a P erik an an telah m en u n ju k ru m ah sak it yan g m em en u h i syarat yan g d itetap k an P en gu sah a P erik an an atau ru m ah sak it lain yan g m em en u h i syarat d alam k ead aan d aru rat; d an d . ad an ya A w ak K ap al P erik an an d an / atau P ek erja yan g m em ilik i sertifik asi d an k em am p u an seb agai p etu gas p ertolon gan p ertam a p ad a k ecelak aan k erja yan g d ap at m em b erik an in stru k si p en ggu n aan p eralatan d an ob at-ob at k eseh atan . 1 .2 P en gu sah a P erik an an h aru s m em ilik i S O P ten tan g K eselam atan d an K eseh atan K erja. 1 8 id en tifik asi b ah aya, p en ilaian resik o d an p en gen d alian resik o u n tu k m em astik an resik o K 3 yan g telah atau ak an m u n cu l d ap at d ik en d alik an . 1 .3 P en gu sah a P erik an an h aru s m em ilik i S O P ten tan g ak om od asi u n tu k m em astik an tersed ian ya ak om od asi yan g cu k u p k ep ad a A w ak K ap al P erik an an selam a op erasi p en an gk ap an ik an d en gan k eten tu an : a. P en gu sah a P erik an an m en yed iak an p ersed iaan ak om od asi m ak an an d an m in u m an d en gan k u alitas d an k u an titas yan g cu k u p selam a op erasi p en an gk ap an ik an d an A w ak K ap al P erik an an tid ak d ik en ak an b iaya u n tu k 1 9 itu ); d an b . m ak an an d an m in u m an yan g d ised iak an h aru s m em en u h i stan d ar n ilai n u trisi d an h igien is. 1 .4 P en gu sah a P erik an an h aru s m em ilik i S O P ten tan g p eralatan d an p erlen gk ap an k eselam atan k erja d en gan p ersyaratan : a. d ised iak an secara cu m a-cu m a, sem u a p eralatan d an p erlen gk ap an k eselam atan k erja yan g d iw ajib k an b agi A w ak K ap al P erik an an d an / atau P ek erja sesu ai d en gan id en tifik asi b ah aya p en ilaian resik o yan g telah d itetap k an ; d an b . d ised iak an b agi setiap oran g lain yan g m em asu k i tem p at k erja terseb u t, d isertai d en gan 2 0 p etu n ju k p etu n ju k yan g d ip erlu k an m en u ru t p etu n ju k p en gaw as k eselam atan k erja. 1 .5 P en gu sah a P erik an an h aru s m em ilik i S O P ten tan g atu ran ram b u ram b u K 3 yan g: a. d iletak k an p ad a tem p at tem p at yan g m u d ah d ilih at d an terb aca; d an b . d ib u at d alam b ah asa d an sim b ol yan g d im en gerti oleh selu ru h A w ak K ap al P erik an an d an P ek erja. 1 .6 P en gu sah a P erik an an h aru s m em ilik i S O P p elatih an K 3 yan g m en gatu r: a. p elatih an d ilak san ak an secara p eriod ik (6 b u lan sek ali); b . p elatih an b agi P en gu sah a P erik an an yan g m em ilik i 2 1 k ap al p erik an an d an / atau m en yew a d an / atau m en gelola K ap al P erik an an d ip im p in oleh n ah k od a yan g d iaw asi oleh S yah b an d ar d i P elab u h an P erik an an ; c. p elatih an b agi P en gu sah a P erik an an yan g m em ilik i U n it P en golah an Ik an d an / atau ek sp ortir p erik an an d ilak u k an oleh p ek erja yan g m em ilik i k eah lian ten tan g K 3 ; d . p elatih an ten tan g p en ggu n aan alat p en an gk ap an ik an d an alat lain n ya yan g ak an d igu n ak an d i atas k ap al b agi P en gu sah a P erik an an yan g m em ilik i k ap al p erik an an d an / atau 2 2 m en yew a d an / atau m en gelola K ap al; d an e. p elatih an ten tan g p en gen alan tem p at k erja (in d u ction train in g) k ep ad a calon A w ak K ap al P erik an an d an p ek erja b aru d an tam u . 1 .7 P en gu sah a P erik an an h aru s m en gik u ti in sp ek si K 3 d en gan k eten tu an : a. in sp ek si d ilak san ak an secara p eriod ik selam a 6 b u lan sek ali; b . in sp ek si d ilak u k an m elalu i p em erik saan m en d alam terh ad ap fasilitas ak om od asi d an K 3 d i atas k ap al b agi P en gu sah a P erik an an yan g m em ilik i k ap al p erik an an d an / atau 2 3 m en yew a d an / atau m en gelola K ap al d an p ad a u n it p en golah an ik an b agi p en gu sah a p erik an an yan g m em ilik i u n it p en golah an ik an ;d an c. in sp ek si d i atas k ap al d ilak u k an oleh syah b an d ar p ad a p elab u h an p erik an an d an in sp ek si p ad a u n it p en golah an ik an d ilak u k an oleh p en gaw as p erik an an . 1 .8 P en gu sah a P erik an an h aru s m em ilik i S O P p ertolon gan p ertam a p ad a k ecelak aan u n tu k m em astik an : a. tersed ian ya p eralatan d an ob at-ob atan u n tu k p ertolon gan k eseh atan / k ecelak aan k erja p ad a k ap al d an / atau u n it p en golah an 2 4 ik an yan g ju m lah n ya d isesu aik an d en gan A w ak K ap al P erik an an d an / atau P ek erja, fish in g grou n d (area op erasi) d an p eriod e op erasi p en an gk ap an ik an d an / atau p en golah an ik an ;d an b . tersed ian ya in stru k si k erja yan g d im en gerti oleh A w ak K ap al P erik an an d an / atau P ek erja ten tan g p eralatan d an ob at-ob atan u n tu k p ertolon gan k eseh atan / k ecelak aan k erja d i k ap al/ lin gk u n gan u sah a p erik an an . 1 .9 P en gu sah a P erik an an h aru s m em ilik i S O P p en catatan d an p elap oran k ecelak aan k erja. 1 .1 0 P en gu sah a P erik an an m em b en tu k tim K 3 . 2 5 1 .1 1 P en gu sah a P erik an an h aru s m em ilik i S O P d alam u p aya m en gh ad ap i k ead aan d aru rat k ecelak aan k erja d an b en can a in d u stri. 2 . S istem P erek ru tan A w ak K ap al P erik an an d an P ek erja 2 . H ak atas p ek erjaan yan g layak d an ad il (term asu k p erjan jian k erja, p en gu p ah an , p em b atasan w ak tu k erja, istirah at, cu ti d an lib u r) 2 .1 P en gu sah a P erik an an h aru s m em ilik i S O P ten tan g rek ru tm en A w ak K ap al P erik an an d an P ek erja yan g m en gatu r b ah w a: a. rek ru tm en A w ak K ap al P erik an an h aru s d ilak u k an oleh lem b aga resm i yan g d ip erb oleh k an seb agai P eru sah aan K eagen an A w ak K ap al P erik an an yan g m em ilik i izin d ari k em en terian ten aga k erja; b . b iaya R ek ru tm en tid ak d ib eb an k an k ep ad a A w ak 2 6 K ap al P erik an an d an / atau P ek erja; c. p erjan jian k erja b agi A w ak K ap al P erik an an d an / atau P ek erja h aru s d ib u at secara ad il, tran sp aran , tan p a d isk rim in asi d an d alam form at serta b ah asa yan g m u d ah d im en gerti serta h aru s d itan d atan gan i sem u a p ih ak ; d . A w ak K ap al P erik an an T id ak b oleh m en ggu n ak an ten aga k erja alih d aya; e. selu ru h A w ak K ap al P erik an an d an / atau P ek erja d ap at m en jad i an ggota serik at p ek erja yan g sah d an d iak u i; f. d ok u m en P erjan jian k erja lau t d isim p an oleh 2 7 P en gu sah a P erik an an d an d ip egan g oleh m asin g m asin g A w ak K ap al P erik an an d an / atau P ek erja; d an g. p eru sah aan K eagen an A w ak K ap al P erik an an h aru s terd aftar secara resm i d i K em en terian K elau tan d an P erik an an seb agai p en yalu r A w ak K ap al P erik an an . 2 .2 P en gu sah a P erik an an h aru s m en etap k an atu ran p ersyaratan b agi A w ak K ap al P erik an an sed ik itn ya: a. m em p u n yai sertifik at k om p eten si k eselam atan p elayaran (layak lau t), k om p eten si k eselam atan op erasion al p en an gk ap an 2 8 ik an (layak tan gk ap ), k om p eten si k eam an an p an gan h asil p erik an an (layak sim p an ) yan g d ik elu ark an oleh in stan si yan g b erw en an g sesu ai d en gan jab atan d an k eah lian yan g d ib u tu h k an ; b . m en etap k an u sia m in im u m b ek erja yaitu 1 8 tah u n ; c. b erk ew argan egaraan In d on esia, atau d ip erb oleh k an b erk ew argan egaraan asin g secara terb atas u n tu k jab atan d an b atas w ak tu terten tu sesu ai d en gan p eratu ran p eru n d an g u n d an gan k eten agak erjaan ten tan g tata cara p en ggu n aan ten aga k erja 2 9 asin g d an p eratu ran k eim igrasian ; d . seb elu m b ek erja d i atas k ap al, aw ak k ap al p erik an an h aru s m em p eroleh p elatih an seb elu m b ek erja d i atas k ap al p erik an an (p re sea tra in in g); e. setiap A w ak K ap al P erik an an h aru s tercan tu m d alam b u k u sijil d an crew list; d an f. setiap p erson il selain aw ak k ap al p erik an an (taru n a atau sisw a m agan g, d an ob server) h aru s tercan tu m d alam d aftar tersen d iri. 2 .3 P en gu sah a P erik an an yan g m em ilik i k ap al p erik an an d an / atau m en yew a d an / atau 3 0 m en gelola K ap al h aru s m em b u at p erjan jian k erja lau t yan g term asu k d i d alam n ya m en gatu r k eten tu an b erik u t: a. w ilayah h u k u m P K L ; b . k ep astian h u k u m P K L ; c. k on d isi d an p ersyaratan k erja d i k ap al p erik an an ; d . u m u r; e. stan d ar k eseh atan ; f. k om p eten si aw ak k ap al p erik an an ; g. sertifik at k om p eten si; h . otoritas k om p eten ; i. d ok u m en aw ak k ap al p erik an an ; j. h ak d an k ew ajib an ; k . jam k erja, cu ti, d an izin k erja; l. jam in an p ertan ggu n gan ; m . ak om od asi, m ak an an , d an 3 1 m in u m an ; n . p em u lan gan ; o. p en gu p ah an ; p . stan d ar u p ah sistem p em b ayaran ; q. p en an d atan gan an d an m asa b erlak u ; r. p em u tu san h u b u n gan k erja s. force m a jeu r; t. p en em p atan aw ak k ap al p erik an an ; u . p en yelesaian sen gk eta d an ad vok asi; v. m ateri P K L ; d an w . san k si. 2 .4 P K L b agi A w ak K ap al P erik an an h aru s d ip erik sa d an d isah k an oleh syah b an d ar d i p elab u h an p erik an an . 3 2 2 .5 P en gu sah a P erik an an yan g m em ilik i U n it P en golah an Ik an d an / atau m elak u k an ek sp or p rod u k p erik an an w ajib m em b u at form at p erjan jian k erja yan g sek u ran g k u ran gn ya m em u at: a . n am a, alam at P en gu sah a P erik an an , d an jen is u sah a; b . n am a, jen is k elam in , u m u r, d an alam at p ek erja/ b u ru h ; c. jab atan atau jen is p ek erjaan ; d . tem p at p ek erjaan ; e. b esarn ya u p ah d an cara p em b ayaran n ya; f. syarat-syarat k erja yan g m em u at h ak d an k ew ajib an P en gu sah a P erik an an d an p ek erja; g. m u lai d an jan gk a w ak tu 3 3 b erlak u n ya p erjan jian k erja; h . tem p at d an tan ggal p erjan jian k erja d ib u at; d an i. tan d a tan gan p ara p ih ak d alam p erjan jian k erja. 3 . S istem K eten agak erjaan 1 . H ak atas k eb eb asan b erp en d ap at d an b erserik at; 2 . H ak atas jam in an sosial; 3 . H ak atas p ek erjaan yan g layak d an ad il (h ak atas p erjan jian k erja b ersam a yan g m en gatu r p en gu p ah an , p em b atasan w ak tu k erja, 3 .1 . P en gu sah a P erik an an h aru s m en etap k an atu ran tertu lis ten tan g h u b u n gan k erja yan g d iatu r d alam p erjan jian k erja b ersam a yan g telah d isep ak ati P en gu sah a P erik an an d an serik at p ek erja d en gan p ersyaratan : a. d itan d atan gan p ara p ih ak (p erw ak ilan serik at p ek erja) p em b u at p erjan jian k erja b ersam a tan p a p ak saan d an tek an an ; b . jan gk a w ak tu d an tan ggal m u lai b erlak u n ya p erjan jian k erja b ersam a; 1 . U n d an g-U n d an g N om or 3 9 T ah u n 1 9 9 9 ten tan g H ak A sasi M an u sia. 2 . U n d an g-U n d an g N om or 1 3 T ah u n 2 0 0 3 ten tan g K eten agak erjaa. 3 . U n d an g-U n d an g N om or 3 1 T ah u n 2 0 0 4 ten tan g P erik an an seb agaim an a telah d iu b ah d en gan U n d an g-U n d an g N om or 4 5 T ah u n 2 0 0 9 . 4 . U n d an g-U n d an g N om or 3 1 T ah u n 2 0 0 4 ten tan g P erlin d u n gan d an P en em p atan T en aga 3 4 istirah at, cu ti, d an lib u r) c. p erjan jian k erja b ersam a d id aftark an d an d isah k an oleh K em en terian K elau tan d an P erik an an ; d . p erjan jian k erja b ersam a d ip egan g oleh m asin g m asin g A w ak K ap al P erik an an d an / atau p ek erja. 3 .2 . P en gu sah a P erik an an h aru s m em b u at P erjan jian K erja B ersam a (P K B ) atau P eratu ran P eru sah aan m em u at p alin g sed ik itn ya: a. h u b u n gan k erja term asu k d i d alam n ya: p erek ru tan , p en em p atan , p en gan gk atan , p em in d ah an , d an p em u tu san h u b u n gan k erja A w ak K ap al P erik an an d an / atau K erja In d on esia d i L u ar N egeri. 5 . P eratu ran P resid en R ep u b lik In d on esia N om or 6 3 T ah u n 2 0 1 5 ten tan g K em en terian K elau tan d an P erik an an . 6 . P eratu ran M en teri K elau tan d an P erik an an N om or 3 2 / P E R M E N K P / 2 0 1 4 T ah u n 2 0 1 4 ten tan g P elayan an P u b lik d i L in gk u n gan K em en terian K elau tan d an P erik an an . 7 . P eratu ran M en teri K elau tan d an P erik an an N om or 3 / P E R M E N K P / 2 0 1 3 T ah u n 2 0 1 3 ten tan g K esyah b an d aran d i P elab u h an P erik an an . 3 5 P ek erja; b . m ek an ism e h ari d an w ak tu k erja yan g d i d alam n ya term asu k lem b u r p ek erja d an w ak tu istirah at yan g cu k u p d an teratu r; c. p em b eb asan d an k ew ajib an u n tu k b ek erja yan g d i d alam n ya term asu k h ari istirah at, cu ti, h ari lib u r resm i, d an izin m en in ggalk an p ek erjaan d en gan m en d ap at u p ah ; d . sistem d an stan d ar p en gu p ah an m en gacu p ad a p eratu ran p eru n d an g u n d an gan yan g b erlak u ; e. jam in an sosial/ k esejah teraan A w ak K ap al P erik an an d an P ek erja yan g d i d alam n ya 8 . K ep u tu san M en teri K elau tan d an P erik an an N om or 5 2 A / K E P M E N K P / 2 0 1 3 ten tan g P ersyaratan J am in an M u tu D an K eam an an H asil P erik an an P ad a P roses P rod u k si, P en golah an D an D istib u s. 9 . P eratu ran M en teri K elau tan d an P erik an an N om or P E R .0 7 / M E N / 2 0 1 1 ten tan g S istem S tan d ar M u tu P en d id ik an d an P elatih an , U jian , serta S ertifik asi P elau t K ap al P en an gk ap Ik an . 3 6 term asu k atu ran ten tan g p eraw atan d an p en gob atan aw ak k ap al p erik an an , u p ah selam a sak it, p rogram B ad an P en yelen ggara J am in an S osial, jam in an k ecelak aan k erja, jam in an h ari tu a, tu n jan gan h ari raya k eagam aan . 3 .3 . P en gu sah a P erik an an yan g m em ilik i k ap al p erik an an d an / atau m en yew a d an / atau m en gelola K ap al h aru s m em b u at S O P p en gaw ak an k ap al p erik an an u n tu k m em astik an b ah w a: a. setiap k ap al yan g b erlayar m em ilik i sijil d an crew list setiap op erasi p en an gk ap an ik an d en gan k eten tu an : 1 ) d ib u at d an d isah k an 3 7 oleh S yah b an d ar d i p elab u h an P erik an an ; d an 2 ) sijil d an crew list sesu ai d en gan ju m lah aw ak k ap al p erik an an yan g ad a d i k ap al. b . id en titas A w ak K ap al P erik an an p ad a sijil d an crew list sesu ai d en gan id en titas A w ak K ap al P erik an an p ad a k ap al; c. aw ak K ap al P erik an an m em ilik i d ok u m en aw ak k ap al p erik an an yan g sah d an resm i; d . aw ak K ap al P erik an an yan g d ip ek erjak an m em ilik i k om p eten si layak lau t, layak tan gk ap , d an layak sim p an ; d an 3 8 e. aw ak K ap al P erik an an m em ilik i p erjan jian k erja lau t. 3 .4 . P en gu sah a P erik an an h aru s m em ilik i S O P ten tan g p elatih an A w ak K ap al P erik an an d an / atau P ek erja yan g m en gatu r ten tan g: a. p en in gk atan d an / atau p en gem b an gan k om p eten si A w ak K ap al P erik an an d an / atau P ek erja sesu ai d en gan b ak at, m in at, d an k em am p u an n ya; b . p elatih an k erja b agi ten aga k erja p en yan d an g cacat yan g d ilak san ak an d en gan m em p erh atik an jen is, d erajat k ecacatan , d an k em am p u an ten aga k erja 3 9 p en yan d an g cacat yan g b ersan gk u tan . 4 . T an ggu n g J aw ab P en gem b an gan M asyarak at yan g B erk elan ju tan . 1 . H ak m en gem b an g k an d iri; d an 2 . H ak atas k esejah teraan . 4 .1 . P en gu sah a P erik an an h aru s m eren can ak an p rogram p en gem b an gan ek on om i m asyarak at sek itar d en gan : a. P en gu sah a P erik an an yan g m em ilik i k ap al p erik an an d an / atau m en yew a d an / atau m en gelola d en gan ju m lah ak u m u lasi k ap al seb an yak 2 0 0 0 G T w ajib m em ilik i n elayan b in aan yan g b u k an A w ak K ap al P erik an an p eru sah aan ; b . P en gu sah a P erik an an yan g m em ilik i U n it P en golah an Ik an w ajib m em ilik i m asyarak at b in aan yan g m en gelola u sah a p en golah an ik an sk ala k ecil; U n d an g-U n d an g N om or 3 9 T ah u n 1 9 9 9 ten tan g H ak A sasi M an u sia. 4 0 c. m em p rioritask an rek ru tm en ten aga p eru sah aan d en gan m en gu tam ak an m asyarak at sek itar; d an d . m ew ajib k an P en gu sah a P erik an an m en erim a taru n a/ sisw a m agan g. 4 .2 . P en gu sah a P erik an an h aru s m em ilik i S O P terk ait p roses p en ggu n aan lah an p eru sah aan (ju al b eli/ sew a) sesu ai d en gan k eten tu an p eru n d an g u n d an gan yan g b erlak u yan g d isep ak ati b ersam a d en gan m asyarak at sek itar p eru sah aan . 5 . T en aga K eam an an . 1 . H ak atas rasa am an ; 2 . H ak atas k eb eb asan p rib ad i. 5 .1 P en gu sah a P erik an an m em astik an ten aga k eam an an yan g d igu n ak an tid ak m en im b u lk an p elan ggaran H A M m elalu i: U n d an g-U n d an g N om or 3 9 T ah u n 1 9 9 9 ten tan g H ak A sasi M an u sia. 4 1 a. S O P d em on strasi p ek erja d an m asyarak at sek itar; b . k od e etik d an S O P p en gam an an ; d an c. syarat d an K riteria ten aga k eam an an d i P en gu sah a P erik an an . 6 . L in gk u n gan 1 . H ak u n tu k m en d ap atk an lin gk u n gan h id u p yan g b aik d an seh at; d an 2 . H ak atas k esejah teraan . 6 .1 P en gu sah a P erik an an h aru s m em ilik i S O P ten tan g p en an gan an lim b ah B ah an B eracu n B erb ah aya (B 3 ) seh in gga tid ak secara lan gsu n g m em b u an g lim b ah n ya k e m ed ia lin gk u n gan h id u p ; 6 .2 P en gu sah a P erik an an h aru s m em ilik i S O P u n tu k m em astik an su m b er tid ak b ergerak yan g m en gelu ark an em isi d an / atau gan ggu an w ajib telah m em en u h i p ersyaratan m u tu em isi d an / atau gan ggu an 1 . U n d an g-U n d an g N om or 3 9 T ah u n 1 9 9 9 ten tan g H ak A sasi M an u sia. 2 . U n d an g-U n d an g N om or 3 2 T ah u n g 2 0 0 9 ten tan g P erlin d u n gan d an P en gelolaaan L in gk u n gan H id u p . 3 . P eratu ran P em erin tah N om or 1 8 T ah u n 1 9 9 9 ten tan g P en gelolaan L im b ah B ah an B erb ah aya d an B eracu n . 4 . P eratu ran P em erin tah 4 2 yan g d itetap k an oleh p eratu ran p eru n d an g p em erin tah . P erik an an h aru s m em ilik i S O P p erlin d u n gan lin gk u n gan d an ek osistem d i k ap al term asu k d id alam n ya p em b u an gan lim b ah p en golah an , ik an h asil tan gk ap an yan g tid ak d id aratk an / d ib u an g N om or 8 5 T ah u n 1 9 9 9 ten tan g P eru b ah an A tas P eratu ran P em erin tah N om or 1 8 T ah u n 1 9 9 9 T en tan g P en gelolaan L im b ah B ah an B erb ah aya d an B eracu n . 5 . P eratu ran P em erin tah N om or 4 1 T ah u n 1 9 9 9 ten tan g P en gen d alian P en cem aran U d ara. 7 . P en gam b ilalih an L ah an 1 . H ak u n tu k H id u p ; d an 2 . H ak atas k esejah teraan . 7 .1 P en gu sah a P erik an an h aru s m em ilik i S O P u n tu k m em verifik asi selu ru h k laim d an k ep em ilik an tan ah ; 7 .2 P en gu sah a P erik an an h aru s m em ilik i S O P u n tu k m em astik an tid ak d ilak u k an tin d ak an p em ak saan terh ad ap m asyarak at lok al u n tu k m en d ap atk an k ep em ilik an U n d an g-U n d an g N om or 3 9 T ah u n 1 9 9 9 ten tan g H ak A sasi M an u sia. 4 3 p rop erti m asyarak at lok al; 7 .3 S O P P en gu sah a P erik an an terk ait p en gam b ilalih an lah an / p em b elian lah an h aru s m em astik an d ilak u k an k on su ltasi d en gan selu ru h p ih ak yan g terk en a d am p ak seb elu m m elak u k an p en gam b ilalih an lah an m elalu i p ih ak k etiga, d an ap ab ila m asyarak at ad at (in d igen ou s p eop le) terlib at, h aru s m elalu i p ersetu ju an d iaw al tan p a p ak saan (free an d in form ed con sen t); 7 .4 P en gu sah a P erik an an h aru s m em ilik i S O P u n tu k m em astik an b ah w a P en gu sah a P erik an an tid ak ik u t terlib at d alam p em in d ah an p ak sa, k ecu ali p em in d ah an d ilak u k an 4 4 sesu ai d en gan h u k u m in tern asion al d an solu si altern atif telah d ip ertim b an gk an ; 7 .5 K etik a m elak u k an p em b elian atau p en yew aan lah an d ari p em erin tah , P en gu sah a P erik an an h aru s m em erik sa p em ak aian lah an d an m em astik an tid ak d ilak u k an p em in d ah an p ak sa, k ecu ali sesu ai d en gan h u k u m in tern asion al; 7 .6 P en gu sah a P erik an an h aru s m em astik an b ah w a p en ggan tian yan g w ajar (p eru m ah an , tan ah , u an g, d ll.) telah d ib erik an k ep ad a selu ru h p ih ak yan g terk en a d am p ak d alam h al p em in d ah an ; 7 .7 P en gu sah a P erik an an h aru s 4 5 m em erik sa h ak h ak selu ru h m asyarak at terk ait ak ses d an p en ggu n aan lah an d an m elak u k an d ialog d en gan selu ru h p ih ak yan g terk en a d am p ak u n tu k m en d ap atk an solu si yan g d iterim a oleh selu ru h p ih ak atas p en ggu n aan lah an . M E N T E R I K E L A U T A N D A N P E R IK A N A N R E P U B L IK IN D O N E S IA , ttd . S U S I P U D J IA S T U T I