Regulation of the President of the Republic of Indonesia no. 34 of 2022 concerning the Indonesian Marine Policy Action Plan 2021-2025

Menimbang Mengingat PRESIDEN REPI.JBLIK INOONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA TAHUN 202t-2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, perlu disusun Kebijakan Kelautan Indonesia; b. bahwa Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2016-2019 sebagai bagran dari Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, perlu dilanjutkan secara terpadu dan berkesinambungan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kelautan sesuai dengan target pembangunan nasional pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2A2L-2O25; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2O2l-2O25; Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MEMUTUSKAN: : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI KEBIJAKAN KEI"AUTAN INDONESIA TAHUN 2O2I -2025, Pasal 1... SK No 097830A PRESIDEN REPUELIK INDONESIA 2 Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksudkan dengan: 1. Kebijakan Kelautan Indonesia adalah pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan kementerian/lembaga di bidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi Poros Maritim Dunia. 2. Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. 3. Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia jang selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kelautan sesuai dengan target pembangunan nasional. Pasal 2 (1) Rencana Aksi ditetapkan untuk 5 (lima) tahun yakni periode Tahun 2O2l -2025. (21 Rencana Aksi disusun mengacu pada: a. Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia; dan b. Kegiatan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2O2O-2O24. (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. (41 Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Narasi dan Matriks Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2O2l -2025. (5) Program dan kegiatan kementerian/ lembaga terkait pembangunan kelautan yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Aksi. Pasal 3 (1) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai: SK No 097831 A a. pedoman . . . PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA 3 a. pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia; dan b. acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia. (21 Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terhadap pelaksanaan kegiatan masing-masing kementerian/lembaga sesuai dengan Rencana Aksi pada bulan ke-6 (enam), ke-9 (sembiian), dan ke-12 (dua belas) pada setiap tahun. (3) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Aksi. (4) Berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menJrusun laporan pelaksanaan Rencana Aksi. Pasal 4 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Pasal 5 (l) Rencana Aksi dapat dilakukan penyesuaian dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyesuaian Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (3) Penyesuaian Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi setelah mendapatkan persetujuan Presiden. Pasal 6 Peraturan Presiden ini mulai diundangkan. berlaku pada tanggal SK No 097832 A Agar PRESTDEN INDONES 4 Agar setiap penempatannya Indonesia. o"1g mengetahuinya, memerintahkan r-eraturan presiden ini dengan dalam Lembaran Negaia R;p;fiil; Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO ttd Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Februan 2022 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd Deputi YASONNA H. LAOLY NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 5I Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK dan trasi Hukum, SK No 097833 A Djaman PRESIDEN REPUELIK INDONESIA LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA TAHUN 2021-2025 AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIAA. NARASI RENCANA TAHUN 2021-2025 I. Pendahuluan l. 1. Latar Belakang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia. Pedoman KKI diuraikan dalam Dokumen Nasional KKI sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Pedoman tersebut dioperasionalisasikan melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi KKI dan ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun. Waktu pelaksanaan Rencana Aksi KKI Tahun 2016-2019 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol7 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia telah berakhir. Guna melanjutkan upaya-upaya untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, perlu ditetapkan Rencana Aksi KKI Tahun 2O2L-2O25. Visi Poros Maritim Dunia merupakan suatu visi geopolitik sebagai penegasan manifestasi tujuan nasional sekaligus momentum dalam menerapkan strategi pembangunan nasional berbasiskan kemaritiman. Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, penerbitan Dokumen Nasional KKI dan Rencana Aksi KKI Tahun 2016-2019 adalah beberapa dari sejumlah kebijakan kelautan strategis yang telah diterbitkan sebagai kelanjutan upaya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Sesuai . . . SK No 097834 A PRESIDEN REPUELIK INDONESIA 2 Sesuai Dokumen Nasional KKI, visi Kelautan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Visi tersebut menjadi tuntutan dan kebutuhan Indonesia dalam menghadapi tantangan pembangunan kelautan sebagaimana diuraikan dalam Bab III Dokumen Nasional KKI, untuk mencapai kedaulatan Indonesia yang terkait dengan wilayah perairan, hak berdaulat, kawasan yurisdiksi, serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional sebagaimana tertuang dalam Bab II Dokumen Nasional KKI. Guna mewujudkan visi Kelautan Indonesia perlu disusun sasaran sebagai misi dari KKI, yaitu: 1. Terkelolanya sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan; 2. Terbangunnya kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi kelautan yang andal; 3. Terbangunnya pertahanan dan keamanan kelautan yang tangguh; 4. Terlaksananya penegakan kedaulatan, hukum, dan keselamatan di laut; 5. Terlaksananya tata kelola kelautan yang baik; 6. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang merata; 7. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri kelautan yang berdaya saing; 8. Terbangunnya inlrastruktur kelautan yang andal; 9. Terselesaikannya aturan tentang tata ruang laut; 1 0. Terlaksananya pelindungan lingkungan laut; 1 1. 'I'erlaksananya diplomasi maritim; dan 12. Terbentuknya wawasan identitas dan budaya bahari. Sebagai kelanjutan perwujudan visi dan misi yang telah dicanangkan, Rencana Aksi KKI perlu disusun sebagai salah satu pedoman operasional bagi kementerian/lembaga dan peme,rintah daerah untuk mewujudkan visi kelautan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. KKI mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks yang saling terkait satu sama lain. Dalam implementasi program kelautan, terdapat banyak pelaku yang terlibat. Pengembangan kelautan perlu dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik, dan sinergis menuju terwr"rjudnya Indonesia sebagai Pr.rros Maritim Dunia. 1.2.Tujuan... SK No 097835 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3 1.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Aksi KKI merupakan dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sektor kelautan sesuai dengan target pembangunan nasiona-l. Rencana Aksi KKI disiapkan untuk mendukung tujuan dari Dokumen Nasional KKI yaitu untuk menyinergikan dan menyelaraskan seluruh program pembangunan kelautan agar lebih terarah, tepat sasaran, serta capaian hasilnya dapat diukur. . Rencana Aksi KKI merupakan perwujudan kerangka rencana aksi bagian dari salah satu kaidah pelaksanaan KKI. Dalam hal ini, Rencana Aksi KKI berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang membantu menyinergikan program dan kegiatan kementerian/lembaga dalam melaksanakan pembangunan kelautan. 1.3. Ruang Lingkup 1.3.1. Pilar dan Prinsip Kebijakan Kelautan Indonesia Berdasarkan Dokumen Nasional KKI dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2OL7 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, Pilar KKI terdiri atas 7 (tujuh) pilar, yaitu: 1. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 2. Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut; 3. Tata Kelola dan Kelembagaan Laut; 4. Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan; 5. Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut; 6. BudayaBahari; dan 7. Diplomasi Maritim. Dokumen Nasional KKI juga memuat enam prinsip dasar penyusunan KKI, yaitu: 1. Wawasan Nusantara; 2. Pembangunan Berkelanjutan; 3. Ekonomi Biru; 4. Pengelolaan Terintegrasi dan Transparan; 5. Partisipasi; dan 6. Kesetaraan dan Pemerataan. Pilar dan prinsip dasar KKI tersebut melandasi penJrusunan program dan kegiatan yang dimuat da-lam Rencana Aksi KKI. SK No 114417A 1.3.2.Matriks... PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA 4 L.3.2. Matriks Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Rencana Aksi KKI Tahun 2021-2025 dituangkan dalam bentuk matriks Rencana Aksi KKI yang berisi program dan kegiatan yang dikelompokkan berdasarkan 7 (tujuh) pilar KKI. Matriks Rencana Aksi KKI terdiri atas 8 (delapan) kolom, meliputi: I . Program; 2. Kegiatan; 3. Sasaran; 4. Output; 5. Target per Tahun; 6. Instansi Penanggung Jawab; 7. Instansi Terkait; dan 8. Sumber Pembiayaan. 1.3.3. Program Kolom Program di dalam matriks Rencana Aksi KKI berisi program utama dari 7 (tujuh) pilar KKI sebagaimana ditetapkan dalam Bab V Dokumen Nasional KKI. 1.3.4. Kegiatan Kolom Kegiatan di dalam matriks Rencana Aksi KKI berisi kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga Penanggung Jawab dan Instansi Terkait. 1.3.5. Sasaran Kolom Sasaran di dalam matriks Rencana Aksi KKI berisi penjelasan tentang keadaan yang diharapkan terwujud melalui pelaksanaan kegiatan. 1.3.6. Artput Kobm Attput di dalam matriks Rencana Aksi KKI berisi penjelasan mengenai hasil dari pelaksanaan kegiatan beserta satuan ukurnya dan berfungsi sebagai indikator kinerja pelaksanaan kegiatan. t.3.7. Target Kolom Target di dalam matriks Rencana Aksi KKI berisi penjelasan tentang kinerja pelaksanaan kegiatan yang diharapkan tercapai di masing-masing tahun pelaksanaan kegiatan. Kolom Target terbagi menjadi 5 (lima) kolom masing-masing untuk target kegiatan di tahun 2021 sampai dengan 2025. Untuk menjaga keberlanjutan program strategis dari periode sebelumnya, sejumlah pelaksanaan kegiatan di tahun 2O2O dicantumkan oleh kementerian/lembaga Penanggung Jawab pada kolom target 2021. 1.3.8. Instansi. . . SK No 1l44l8A , PRESIDEN REPUELIK INDONESIA 5 1.3.8. Instansi Penanggung Jawab Kolom Instansi Penanggung Jawab di dalam matriks Rencana Aksi KKI berisi nama kementerian/lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan dan melaporkan kegiatan. Jumlah Instansi Penanggung Jawab di dalam Rencana Aksi KKI Tahun 2O2l-2O25 secara keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) kementerian/ lembaga. 1.3.9. Instansi Terkait Kolom Instansi Terkait di dalam matriks Rencana Aksi KKI berisi nama kementerian/lembaga, atau instansi yang ikut serta dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. 1.3. 10. Sumber Pembiayaan Kolom Sumber Pembiayaan di dalam matriks Rencana Aksi KKI berisi jenis sumber pembiayaan yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. II. Gambaran Umum 2.L. Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2016-2019 Rencana Aksi KKI Tahun 2O|6-2OL9 menerjemahkan 7 (tujuh) pilar KKI kedalam 5 (lima) kluster program prioritas, yaitu: (1) Batas Maritim, Ruang Laut, dan Diplomasi Maritim; (2) Industri Maritim dan Konektivitas Laut; (3) Industri Sumber Daya Alam dan Jasa Kelautan, serta Pengelolaan Lingkungan Laut; (4) Pertahanan dan Keamanan Laut; dan (5) Budaya Bahari. Rencana Aksi KKI Tahun 2016-2019 telah dilaksanakan oleh 36 (tiga puluh enam) kementerian/ lembaga penanggungiawab bersama instansi terkait. Selama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2Ol5-2O19, luaranl output dari program dan kegiatan KKI telah mendukung pengembangan ekonomi maritim, melalui penegakan hukum di sektor' maritim dan memperkuat infrastruktur pendukung dalam ekonomi maritim. Kedaulatan maritim terus ditegakkan di antaranya melalui penanganan terhadap kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishingl. Kesejahteraan di sektor maritim terus ditingkatkan di antaranya melalui pembangunan pelabuhan, penyediaan kapal, serta akses pembiayaan dan asuransi untuk nelayan. SK No 114419 A At@ut. . . PRESIDEN BLIK INDONESIA 6 Output dari program dan kegiatan KKI tersebut telah berkontribusi diantaranya terhadap (1) pengembangan sistem konektivitas transportasi kelautan; (2) penyederhanaan perizinan pemanfaatan ruang laut; (3) peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan untuk pariwisata bahari secara berkelanjutan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; (4) pembinaan dan pengembangan kawasan permukiman dan pedesaan; (5) penyediaan akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), lahan dan pembiayaan bagi pengembangan usaha nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam; (6) peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pengembangan industri perikanan; dan (7) pengembangan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral sesuai dengan prinsip ekonomi biru dengan memperhatikan teknologi ramah lingkungan. Di samping pencapaian tersebut, pelaksanaan Rencana Aksi KKI Tahun 2O\6-2OL9 juga menghadapi sejumlah tantangan dan kendala, yang menyebabkan pelaksanaannya belum optimal. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi KKI Tahun 2016-2019 masih dilaksanakan dengan pendekatan luaran (outputl. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (lKU) guna mengukur hasil (outcome) KKI jangka menengah 5 (lima) tahun. Hasil pengukuran IKU diharapkan berkontribusi terhadap dampak (impactl KKI dalam jangka panjang sampai 2045, serta mendukung strategi pembangunan ekonomi maritim, peradaban maritim, dan kekuatan maritim dalam Visi Indonesia 2045. 2.2. Pelaksanaan Kegiatan Kelautan di Tahun 2020 Tahun 2O2O merupakan masa transisi antara RPJMN 2Ol5-2O19 dengan RPJMN 2O2O-2O24. Dalam tahun yang sama, sebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) kegiatan kementerian/lembaga telah memiliki target luaran (output) yang mendukung RPJMN 2O2O-2O24 dan terkait dengan pembangunan kelautan Indonesia. Kegiatan tersebut secara keseluruhan dilaksanakan oleh 40 (empat puluh) kementerian / lembaga dan memiliki target luaran kegiatan yang berlanjut ke tahun 2021 hingga 2025 dan selanjutnya dimuat dalam Rencana Aksi KKI Tahun 2O2l-2O25. 2.3. Isu. . . SK No 114420 A PRESIDEN UALIK INDONESIA 7 2.3. Isu Strategis dan Kondisi Saat Ini 2.3.1. Isu Strategis dan Kondisi Saat Ini terkait Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelolaan sumber daya kelautan menjadi isu yang krusial, apalagi jika dikaitkan dengan pengelolaan yang berkelanjutan. KKI dalam 5 (lima) tahun ke depan akan mendorong pada penerapan program pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem dan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRD. Bersamaan dengan hal ini, secara umum, pengembangan sumber daya manusia dan penguatan inovasi dalam sektor perikanan dan kelautan masih tidak terlepaskan dari tantangan pembangunan kelautan saat ini. Kebutuhan untuk peningkatan nilai tambah dalam pemanfaatan beragam sumber daya kelautan berhubungan erat dengan kebutuhan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia maritim. Keduanya secara bersamaan dibutuhkan khususnya dalam upaya peningkatan hilirisasi di sektor ekonomi perikanan dan kelautan, termasuk pariwisata bahari dan ekonomi kreatif yang sarat dengan tuntutan peningkatan inovasi untuk peningkatan nilai tambah. Meskipun demikian, masih banyak nelayan tradisional dan masyarakat pesisir dalam piramida ekonomi perikanan dan kelautan Indonesia yang berada dalam wilayah pesisir dengan angka kemiskinan tinggi. Penguatan sumber daya manusia masih terus dibutuhkan agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya nelayan kecil tradisional dan para pelaku ekonomi maritim skala kecil di kawasan terdepan dan terpencil bisa bertransformasi agar semakin berkualitas, produktif, inovatif, mandiri dan berdaya saing, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan, membangun ketahanan ekonomi, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. 2.3.2. Isu Strategis dan Kondisi Saat Ini terkait Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut Potensi sumber daya perikanan sangat potensial untuk menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah penguatan penegakan hukum dalam memberantas penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (Illegal, Unregulated and Unreported Fishing/ IW Fishing) sesuai kententuan Undang-Undang Nomor . . . SK No 114421 A FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 8 Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Kawasan kegiatan IW Fishing yang paling dominan dilaporkan diantaranya adalah di sekitar laut Natuna Utara, di mana aktivitas pencurian tersebut dilakukan oleh berbagai kapal dengan segala ukuran yang berasal dari negara yang memiliki perbatasan langsung dengan perairan Indonesia. Untuk itu salah satu kegiatan prioritas dan strategis nasional dalam RPJMN 2O2O-2O24 adalah penguatan keamanan sekitar Laut Natuna yang juga menjadi salah satu fokus dalam Rencana Aksi KKI Tahun 2021-2025. 2.3.3. Isu Strategis dan Kondisi Saat Ini terkait Tata Kelola dan Kelembagaan Laut Pembangunan kelautan Indonesia diselenggarakan di antaranya melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan tata kelola dan kelembagaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Kebijakan tata kelola dan kelembagaan laut meliputi rencana pembangunan sistem hukum dan tata pemerintahan serta sistem perencanaan, koordinasi, pemonitoran, dan evaluasi pembangunan kelautan yang efektif dan efisien. Kebijakan tata kelola dan kelembagaan laut disusun melalui penataan hukum laut dalam suatu sistem hukum nasional, baik melalui aspek publik maupun aspek perdata dengan memperhatikan hukum internasional. Kebijakan tata kelola dan kelembagaan laut diperlukan guna mempertahankan sistem tata kelola kelautan nasional yang komprehensif terintegrasi, efektif, dan efisien. Hal ini diperlukan untuk menjaga sinkronisasi dan efektivitas implementasi di berbagai peraturan perundang-undangan. Penguatan tata kelola dan kelembagaan laut di tingkat nasional perlu berlanjut di antaranya guna mendukung penyelenggaraan tata ruang dan/atau rencana zonasi, dan penguatan daya saing untuk pertumbuhan industri maritim. Di tingkat regional dan internasional, tata kelola dan kelembagaan laut terus diperkuat dalam hal penanganan Jf.IU Fishing, pembentukan norma hukum internasional melawan kejahatan perikanan, serta penyelarasan peraturan perundang-undangan terkait zotaa tambahan, landas kontinen, dan partisipasi Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional. 2.3.4. Isu... SK No ll4422A FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 9 2.3.4. Isu Strategis dan Kondisi Saat Ini terkait Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan Sebagai negara kepulauan, pembangunan nasional menghadapi 2 (dua) isu besar yang menantang, yaitu konektivitas maritim dan pemerataan pembangunan. Lambatnya pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan ekonomi, dan menjadi salah satu indikasi perekonomian negara berjalan dengan cara yang tidak efisien. Biaya logistik yang sangat tinggi memiliki dampak berantai terutama pada biaya bisnis yang sulit ditekan, sehingga menurunkan daya saing baik dari pelaku bisnis maupun komoditas. Jalur cepat transportasi laut atau tol laut menjadi salah satu program unggulan pemerintah. Selama ini, pertumbuhan ekonomi hanya terpusat di Pulau Jawa sehingga distribusi muatan logistik ke wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi rendah, khususnya di Kawasan Timur Indonesia, membutuhkan biaya yang tinggi. Pembangunan tol laut dilakukan untuk menyediakan jaringan angkutan laut tetap dan teratur yang menghubungkan simpul pelabuhan utama (hub portl dengan pelabuhan-pelabuhan pengumpannya (feeder port). Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan disparitas harga antara Indonesia bagian barat dan timur. Upaya penyediaan, peningkatan kualitas, dan pemerataan infrastruktur, khususnya yang mendukung konektivitas antar wilayah dan mendukung infrastruktur dasar, masih perlu berlanjut, sehingga biaya logistik nasional bisa diturunkan agar arus barang lancar dan berdampak pada pemerataan. Upaya tersebut juga perlu ditunjang penguatan industri dan jasa kemaritiman yang terhubung dengan sistem logistik, khususnya untuk industri dan jasa yang berkontribusi dalam: 1. Meningkatkan produksi sumber daya maritim secara berkelanjutan; 2. Mewujudkan ketahanan energi; 3. Meningkatkan kemandirian industri penunjang infrastruktur, maritim dan transportasi; 4. Meningkatkan manfaat dan kontribusi ekonomi sumber daya pariwisata bahari dan ekonomi kreatif dengan fokus peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan; dan 5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif untuk menggerakkan kegiatan penguatan tersebut. SK No 114423 A Dengan PRESIDEN BLIK INDONESIA 10 Dengan demikian, diharapkan pembangunan berbasis negara kepulauan di Indonesia terus terjaga dalam arah yang mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan kemaritiman yang seimbang dan dinamis. 2.3.5. Isu Strategis dan Kondisi Saat Ini terkait Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic statel dianugerahi berbagai potensi ekonomi, termasuk sumber daya alam dan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan ini harus bijaksana dengan memperhatikan kelestariannya agar generasi penerus dapat ikut menikmati. Untuk menjaga kelestarian dibutuhkan kebijakan komprehensif yang berdampak positif terhadap kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan kedaulatan wilayah. Salah satu kebijakan strategis yang dapat menjamin dampak positif tersebut adalah penyelenggaraan program pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut dengan indikator capaian keberhasilan yang terukur, yaitu Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI). IKLI adalah indikator untuk menunjukkan status kesehatan ekosistem laut dalam area atau batasan geografis tertentu pada waktu (tahun). IKLI menilai kesehatan laut berdasarkan fungsi laut, sebagai: 1. Sumber keanekaragaman hayati laut; 2. Sumber pangan; 3. Sumber produk alam; 4. Penyimpan karbon; 5. Sumber mata-pencaharian dan ekonomi; 6. Penyedia jasa pariwisata dan rekreasi; 7. Penyedia kesempatan berusaha dan bekerja bagi perikanan tradisional (artisanal) ; 8. Penyedia perlindungan pesisir; 9. Penyedia perlindungan spesies dan tempat yang ikonis; dan 10. Penyedia perairan yang bersih. Peningkatan kesehatan Laut Indonesia menjadi kebutuhan berlanjut agar keberlanjutan sumber daya kelautan dapat menjadi penentu produktivitas perairan untuk pembangunan ekonomi maritim. Hal ini perlu ditopang kuat dengan kelangsungan dari beragam upaya: 1. Peningkatan produksi sumber daya maritim yang dipastikan berlangsung secara berkelanjutan; 2. Penjagaan . . . SK No l14424A 2.11.6. Isu Strategis dan Kondisi Saat Ini terkait Budaya Bahari PRESIDEN REPUELIK INDONESIA 1l 2. Penjagaan sistem penyangga kehidupan dengan meningkatkan daya dukung lingkungan dan terjaganya keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati; serta 3. Percepatan penyelesaian tata ruang danlatau rencana zonasi dalam rangka menentukan pola pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan laut oleh berbagai pihak. Pemerintah Indonesia membuat suatu terobosan kebijakan di bidang penataan ruang dengan mengintegrasikan tata ruang darat dan laut. Kebijakan tata ruang menjadi,salah satu instrumen utama keberlanjutan kondisi ekosistem laut khususnya yang menopang ekonomi maritim. Dari satu kawasan laut misalnya ekosistem pesisir, beragam jenis ekosistem dapat ditemukan yaitu mangrove, terumbu karang, padang lamun atau ekosistem lainnya seperti pantai landau berpasir, pantai berbatu, atau estuari. Ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang adalah ekosistem khas yang mempunyai peran sosial, ekonomi, dan fungsi ekologis yang paling dominan dalam membentuk kondisi kawasan pesisir secara umum. Di samping itu, kawasan pesisir masih menjadi kawasan dengan aktivitas tertinggi dari masyarakat dengan mata pencaharian berbasis sumber daya kelautan. Kondisi atau tingkat kualitas masing-masing ekosistem berperan menggambarkan status atau kondisi perairan pesisir secara keseluruhan, serta menentukan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir sebagai tulang punggung ekonomi kelautan. KKI mendukung upaya pelindungan dan pemulihan untuk ekosistem esensial tersebut. Sejarah mencatat Indonesia telah berhasil menjelajahi lintas benua serta melakukan perjalanan panjang dalam rnisi perdagangan dan diplomasi. Pada era kerajaan nusantara, bangsa Indonesir.t mengandalkan posisi strategis laut sebagai kunci perdaganga.n lintas negara. Untuk membangkitkan sektor maritim yang berciaya saing, perlu mengkonstruksikan kembali maritim sebagai budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. I\llembangun kembali budaya bahari bangsa Indonesia sangat penting, karena se'iak era penjajahan kolonial, budaya tersebut telah rneniialami pergeseran. Negara harus mempelopori lahirnya kernt:s,li l.rudaya bahari bangsa SK No 097836 A Indonesia . . . PRESIDEN BLIK INDONESIA t2 Indonesia yang pernah berjaya di masa lampau dengan membangun berbagai keunggulan di bidang kelautan antara lain pembangunan kapal armada dagang, konektivitas maritim antar pulau, meningkatkan kapasitas armada perikanan, dan pendidikan sejarah kejayaan maritim Indonesia. Kebutuhan ini menuntut adanya arah kebijakan untuk penguatan jati diri Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara. Penguatan tersebut bisa dicapai di antaranya melalui peningkatan pendidikan dan literasi maritim bagi masyarakat, identifikasi dan inventarisasi nilai budaya dan sistem sosial kelautan, pembangkitan pemahaman wawasan dan budaya bahari, serta harmonisasi dan pengembangan unsur kearifan lokal ke dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang lestari. 2.3.7. Isu Strategis dan Kondisi Saat Ini terkait Diplomasi Maritim Sejak diimplementasikannya KKI sebagai penerjemahan Visi Poros Maritim Dunia, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia terus mengalami pergeseran. Kondisi geopolitik tersebut di antaranya konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah, kompetisi proyeksi kekuatan di Samudera Hindia dan ketidakpastian kebijakan di Pasifik dan Atlantik. Indonesia juga melihat adanya berbagai inisiatif yang mengemuka dalam narasi strategis antarnegara di kawasan, seperti "Indo-PacifiC, " Indian Ocean Rim", " Belt and Road Initiatiud, "Act East', "Free and Open Indo PacifiC, dan "Mega Tlading Bloc{. Berbagai kondisi dan inisiatif tersebut berpengaruh terhadap posisi geopolitik strategis Indonesia termasuk perairan strategis dunia yang berada dalam kedaulatan atau kawasan hak berdaulat Indonesia. Pemerintah perlu terus memastikan bahwa Indonesia tidak memihak berbagai inisiatif tersebut, memastikan implementasinya sesuai dengan hukum internasional, dan melihat kemungkinan dari manfaat positif dari gagasan-gagasan baik untuk stabilitas kawasan, termasuk kemungkinan kerja sama dan sinergi yang dibutuhkan dengan Indonesia. Keadaan tersebut hadir bersama dengan masalah masalah maritim di kawasan yang masih menjadi tantangan tradisional maupun nontradisional. Dalam ranah kedaulatan, tantangan tradisional datang dengan adanya potensi agresi di kawasan yang menimbulkan ancaman. Ancaman tersebut, perlu diwaspadai dengan memperkuat sistem pertahanan dan keamanan . . . SK No 114426A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 13 keamanan laut dengan postur yang proporsional sesuai dengan luas wilayah dan ancaman yang dihadapi. Rentang wilayah yang sangat luas juga menuntut Indonesia untuk melanjutkan penyelesaian batas maritim laut teritorial , Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Selain itu, tantangan nontradisional terbentuk oleh kondisi geografis Indonesia dengan laut yang terbuka dan banyaknya akses ke dalam wilayah Indonesia, masih menimbulkan permasalahan dan tantangan khususnya di sektor perikanan dan logistik maritim seperti perbudakan di laut, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan ancaman siber. Keadaan ini bersamaan dengan dampak perubahan iklim dan pencemaran laut yang berpotensi menurunkan kesehatan sumber daya hayati laut. Mempertimbangkan sifat multidimensi dan lintas batas dari tantangan tersebut, Indonesia perlu terus bekerjasama dengan berbagai negara dan mitra lainnya, baik di kawasan kawasan maupun internasional, serta memperjuangkan kepentingan Indonesia melalui penguatan diplomasi maritim. Urgensi diplomasi maritim beririsan kuat dengan kepentingan Indonesia untuk menjaga perekonomian kelautan Indonesia yang berprinsip pada pembangunan berkelanjutan dan ekonomi biru. Kelanjutan upaya tersebut didukung melalui berbagai forum dan Kerjasama Internasional, di antaranya melalui inisiasi dan penyelenggaraan Forum Negara Kepulauan dan Pulau atanu Archipelagic and /sland States (AIS) Forum, yang merupakan inisiatif global untuk menjawab tantangan pembangunan kelautan yang menjadi persoalan bersama (common clwllengesl dalam hal pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, ketahanan terhadap perubahan iklim, pencemaran laut, manajemen bencana, dan pengembangan perikanan yang berkelanjutan. III. Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Aksi KKI merupakan salah satu wujud kaidah pelaksanaan KKI yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tent"ang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2OO5-2O25 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Rencana Aksi KKI Tahun 2O2l-2O25 disusun sebagai pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kelautan sesuai dengan target pembangunan nasional dalam upaya percepatan implementasi Poros Maritim Dunia. Program dan kegiatan dalam Rencana Aksi KKI Tahun . . . SK No 114427 A FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA t4 Tahun 202l-2025 diselaraskan dengan Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2O2O-2O24, yaitu: 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Rencana Aksi KKI Tahun 2O2l-2O25 mendukung pembangunan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pengelolaan sumber daya dan peningkatan nilai tambah ekonomi yang menjadi landasan terhadap sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup pangan dan pertanian, kemaritiman, kelautan dan perikanan, industri pengolahan, pariwisata bahari, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Rencana Aksi KKI Tahun 2O2l-2O25 mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap: a. Pelaksanaan pembangunan wilayah pulau atau kepulauan dengan mendukung strategi pembangunan, melalui: 1) Pengembangan komoditas unggulan seperti perikanan tangkap di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa-Bali, perikanan budidaya di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa-Bali, serta destinasi pariwisata alam, budaya, dan sejarah di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Jawa-Bali; 2l Pengembangan sentra produksi perikanan di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sumatera dan industri pengolahan hasil perikanan di wilayah Maluku, Nusa Tenggara; 3) Penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antar wilayah antarpulau besar di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa-Bali; serta 4l Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim di antaranya melalui penanganan abrasi pantai di daerah pesisir dan kepulauan beserta peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera Jawa-Bali; yang seluruhnya didukung dengan upaya peningkatan pelayanan dasar dan pelaksanaan otonomi daerah. SK No 114428 A b. Pembangunan . . . FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 15 Pembangunan desa dan kawasan perdesaan sebagai bagian dari kawasan strategis dan prioritas dalam pendekatan pembangunan wilayah. Upaya penurunan kesenjangan dan peningkatan pemerataan didorong di antaranya melalui percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa yang didukung, melalui: 1) Tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif; 2l Penetapan batas desa; 3) Pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesa/BUMDes Bersama; 4l Peningkatan pelayanan dasar desa; 5) Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai pendamping lokal desa; dan 6) Penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa. 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Rencana Aksi KKI Tahun 2O2l-2O25 mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap arah kebijakan dengan: a. Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial antara lain melalui pemberian asuransi nelayan dan pelindungan pelaut dan awak kapal perikanan; b. Meningkatkan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda antara lain melalui kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan, penangulangan kurang energi kronik ibu hamil, suplementasi gizi mikro pada balita; c. Mengentaskan Kemiskinan antara lain melalui penyediaan akses IPTEK, lahan dan pembiayaan bagi pengembangan usaha nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam; dan d. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing antara lain melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dibidang industri ikan hias, penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan, dan pengendalian sistem jaminan mutu produk kti:lautan dan perikanan. b 4.Revolusi... SK No 114429 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 16 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Rencana Aksi KKI Tahun 2O2L-2O25 mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap arah kebijakan dengan: a. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa antara Iain melalui pengembangan ruang kreatif dan sarana kreatif di destinasi pariwisata prioritas dan lokasi culfural leritage regeneration, dan pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa; b. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat antara lain, melalui pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan, pengelolaan kenelayanan, serta penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan; dan c. Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia antara lain, melalui pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan ralqrat termasuk di dalamnya upaya pengembangan budaya bahari dan literasi maritim, Gerakan Cinta Laut, Gerakan Indonesia Bersih, dan pengembangan sumber daya maritim. 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Rencana Aksi KKI Tahun 2O2l-2O25 mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap arah kebijakan di bidang infrastruktur ekonomi, khususnya terkait konektivitas laut yang mendukung sektor ekonomi di kawasan/kluster kelautan dan perikanan, serta jasa dan pariwisata termasuk di wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, pesisir dan kepulauan. 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Rencana Aksi KKI Tahun 2O2l-2O25 mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap arah kebijakan dengan: a. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim yang salah satu strateginya adalah Peningkatan Ketahanan Iklim, termasuk di dalamnya upaya Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan; dan b. Pembangunan Rendah Karbon terkait isu strategis penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca yang salah satu strateginya adalah rendah karbon pesisir dan laut yang dilaksanakan di antaranya melalui inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan termasuk program penanaman mangrove. 7.Memperkuat... SK No 114430A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA t7 7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik Rencana Aksi KKI Tahun 2O2l-2O25 mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap strategi: a. Pembangunan politik, hukum, pertahanan dan kemananan dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri, khususnya dalam aspek diplomasi maritim, batas negara dan keamanan laut; dan b. Transformasi pelayanan publik untuk kemudahan dan simplifrkasi perizinan di sektor kelautan, perikanan dan kemaritiman. IV. Program dan Kegiatan Tahun 2O2l-2O25 Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 4.1. Program dan Kegiatan Rencana Aksi KKI Tahun 2O2l-2O25 pelaksanaanya diwujudkan dalam program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk mendukung 52 (lima puluh dua) dari 76 (tujuh puluh enam) program utama KKI sebagaimana tercantum dalam Bab V Dokumen Nasional KKI. Jumlah Instansi Penanggung Jawab di dalam Rencana Aksi KKI Tahun 2O2I-2O25 secara keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) kementerian/ lembaga. Program dan jumlah kegiatan pendukung masing-masing pilar terangkum dalam Tabel 1. Tabel 1. Program dan jumlah kegiatan pendukung Program Pilar KKI Ke- l: Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Kegiatan 1.1 Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari 18 I .2. Peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan keselamatan produk kelautan dan perikanan t7 1.3. Peningkatan pelindungan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati laut melalui konservasi ekosistem, jenis, dan genetik 15 1.4. Pengembangan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral sesuai dengan prinsip ekonomi biru dengan memperhatikan teknologi ramah lingkungan 2 L.6. Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, kearifan tradisional, kawasan konservasi, dan kelestarian lingkungan 9 SK No I14431 A 1.7. Pengembangan . . . FRESIDEN BLIK INDONESIA 18 t.7. Pengembangan industri bioteknologi kelautan dan biofarmakologi laut dengan pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati 2 1.8. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara seimbang dan berkelanjutan 3 1.9. Penguatan sistem data dan informasi kelautan, inventarisasi, dan evaluasi sumber daya kelautan 1 1.11. Pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan 10 1.12. Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan 19 1.13. Peningkatafl gizi masyarakat kelautan 2 1 . 1 4. Peningkatan pelindungan ketenagakerjaan 1 1.15. Peningkatan pendidikan dan penyadaran masyarakat kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, jenj didikan 1 1.21. Peningkatan tata kelola ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, serta agenda riset kelautan strategis 6 Program Pilar KKI Ke-2: Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut Jumlah Kegiatan 2.2. Peningkatan kemampuan dan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di seluruh wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, serta di luar wilayah yurisdiksi sesuai hukum internasional 9 2.3. Peningkatan pembangunan kawasan perbatasan di laut dan pulau-pulau kecil terluar 2 2.5. Penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi 4 2.7. Pembangunan karakter bangsa yang berorientasi kelautan dalam upaya bela negara 5 2.8. Meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran 13 Program Pilar KKI Ke-3: Tata Kelola dan Kelembagaan Laut Jumlah Kegiatan 3.1. Penataan sistem hukum nasional di bidang kelautan 5 3.2. Implementasi hukum internasional di bidang kelautan sesuai dengan kepentingan nasional 3 SK No 114432A 3.3. Pembangunan . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 19 baik, dan bertanggung jawab 3.3. Pembangunan sistem tata kelola kelautan nasional yang 5 Program Pilar KKI Ke-4: Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan Jumlah dan Peningkatan Ke ahteraan tan 4.1. Penyusunan dan pengembangan basis data dan informasi ekonomi kelautan 3 4.2. Penciptaan iklim investasi usaha yang kondusif dan efisien 7 4.3. Pengembangan dunia usaha di bidang kelautan nasional yang berdaya saing internasional 2 4.4. Pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara realistis 20 4.5. Optimalisasi penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha kelautan, terutama nelayan 16 4.6. Intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan penguatan mutu produk perikanan mulai dari proses praproduksi sampai dengan pemasaran 5 4.8. Pengembangan kerja sama ekonomi berkelanjutan dengan negara mitra s kelautan 2 4.9. Sinergi kepentingan nasional strategis dalam menentukan kawasan pengembangan insfrastruktur kelautan 3 4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional 22 4.15. Pengembangan pelabuhan laut dan pembangunan infrastruktur 20 4.16. Pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam t2 4.18. Penyediaan kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, Iahan, dan pembiayaan untuk kepentingan pengembangan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam 3 4.19. Perluasan kesempatan kerja dan benrsaha bag, masyarakat di bidang kelautan, khususnya pada sektor perikanan, energi, dan pariwisata bahari 6 Program Pilar KKI Ke-S: Pengelolaan Ruang Laut dan Jumlah KegiatanPelind Lingkungan Laut 5.4. Percepatan penyelesaian rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi 7 5.5. Percepatan . . . SK No 114433 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESII\ 20 5.5. Penyediaan data informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik terpadu dalam kerangka kebijakan satu peta untuk penyusunan tata ruang laut 6 5.6. Penyederhanaan perizinan pengelolaan ruang laut 2 5.7. Penguatan pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil melalui emen u dan berkelanjutan 11 5.9. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut 2l 5. 10. Penanggulangan bencana kelautan 3 Program Pilar KKI Ke-6: Budaya Bahari Jumlah tan 6.1. Meningkatkan pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan 4 6.2. Mengidentifikasi dan menginventarisasi nilai budaya dan sistem sosial kelautan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari sistem kebudayaan nasional 1 6.3. Membangkitkan pemahaman wawasan dan budaya bahari 6 6.4. Melakukan harmonisasi dan pengembangan kearifan lokal ke dalam sistem pengelolaan pemanfaatan sumber daya kelautan yang lestari unsur dan 1 Program Pilar KKI Ke-7: Diplomasi maritim Jumlah tan 7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral 19 7.2. Peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan 8 5 7.3. Kepemimpinan atau peran aktif dalam kelautan penJrusunan ber norma internasional 7 .4. Percepatan perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga 1 7.5. Percepatan submisi penetapan ekstensi landas kontinen sesuai dengan hukum internasional 3 7.6. Peningkatan penempatan warga negara Indonesia di dalam berbagai organisasi internasional bidang kelautan 1 27.7. Pembakuan nama pulau SK No 114434 A 4.2.Kaidal:.... 4.2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2t Kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Aksi KKI Tahun 2O2L-2O25 dilakukan mengikuti kaidah pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Bab VI Dokumen Nasional KKI. V. Indikator Kinerja Utama Kebijakan Kelautan Indonesia Indikator Kinerja Utama (lKU) KKI merupakan indikator hasil (outcome) dari pelaksanaan jangka menengah Rencana Aksi KKI yang ditetapkan untuk masing-masing pilar KKI. Target ditetapkan untuk masing-masing IKU dan berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja untuk masing-masing pilar KKI. Hasil pemantauan dan evaluasi KKI akan digunakan untuk menganalisis IKU KKI minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan untuk agregasi hasil akhir IKU KKI akan dilakukan pengukuran dan penilaian pada akhir periode. IKU untuk masing-masing pilar KKI tercantum dalam Tabel 2. Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Pilar KKI IKU* Nilai Dasar (Tahun Dasar) Target 2021 Target 2024" Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1. Indeks Inovasi Maritim 37,7 (2OL9l 38,6 41,5 2. Indeks Ketahanan Energi Nasional 72,06 (2O2Ol 72,46 73,O3 Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut Indeks Kedaulatan Maritim 3 (20le) 3 4 Tata Kelola dan Kelembagaan Laut Indeks Pembangunan Hukum Kemaritiman*** >0,02 per Tahun >0,02 per Tahun >0,02 per Tahun Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan 1. Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim (%) 6,0 (2019) 6.63 80 SK No 114435 A Kesejahteraan . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 22 Pilar KKI IKU* Nilai Dasar (Tahun Dasar) Target 202t" Target 2024" Kesejahteraan 2. Indeks Kinerja Logistik Maritim 3,1 (2019) 3.2 3,5 3. Nilai T\rkar Nelayan 100 (2018) 103 L07 Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut Indeks Kesehatan Laut Indonesia 6s (20le) 65 67 Budaya Bahari Indeks Literasi Maritim*** >3 per Tahun >3 per Tahun >3 per Tahun Diplomasi Maritim Indeks Kepemimpinan Maritim > 3 (2019) >3 >3 Keterangan * Pengklasifikasian IKU pada masing-masing pilar bersifat fleksibel dan tidak tertutup kemungkinan beririsan dengan pilar yang lain. ** Tahun 2020 merupakan masa transisi antara RPJMN 2015 2019 dengan RPJMN 2O2O-2O24. *** IKU ini untuk pertama kalinya diukur pada Rencana Aksi KKI 2O2l-2O25 sehingga tidak ada nilai dasar, nilai indeks menyatakan pertumbuhan per tahun. ^ Target IKU di tahun 2024 mentpakan ketetapan target di periode akhir RPJMN 2O2O-2O24 dan digunakan sebagai pewali untuk target indikatif IKU di tahun 2025. VI.Matriks... SK No 114436 A PRESIOEN REPLIBLIK INOONESIA 23 VI. Matriks Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2O2l-2O25 UATRII|A PILAR IIXI XBl: PEIIGEK)IATT AI,IDER DAYA XEI.AUTIIT DAIf PETG BATGAII AUXBER DAYA XAITUSIA tJI.t Ft:Ir'! irr.t it.EIrsrIJ iyJ-JJTTiI ourPur irIrfft 2.}21 ,tw1 TWFI ,WZI ,IiIB rraTtrsr PEITAIIGGI'TG JAf,I'B IXSTAIfSI TTRI{AIT SI'UBER PWBIAYA'I|* l.l. Pclgclolrrrr rtr,r pcerrhrtan aumbcr d.F llcrltrDl! accrtr Lrtad 1 1.1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya p€rikanan s€cara lestari 1.1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikenan Penjrusunan SNI lkarr Hias dalam rangka Penerapan Standar dan S€rtifikasi Ikan Hias Tersusunnya SNI Ikan Hias SNT Ikan Hias yang ditetapkan (kumulatif) Terlaksananya penerapan dan sertifrkasi cara budidaya ika,r hias yang baik di Sentra Produksi Ikan Hias Jumlsh unit sentra produksi ikan hias dibimbing: 50 unit sentra produksi ikan hias (kumulatio 5 Dokumen l2o21l 2 Dokumen l2o2ol 7 Dokumen 10 Dokumen 12 Dokume-n 20 ll'rit 30 Unit 14 Dokumen BSN KKP, BRIN, Perguruan Tinggi, dan Swasta KKP, Kemendagri, Kemenkeu, Pemda, dan Swasta APBN (AP1) dan/atau Sumber lain yang sah 2 Penerapari dan sertifikasi ca.ra budidaya ikan hias yang baik di S€ntra Produksi Ikan Hias dalam rangka Penerapan Standar dan Sertilikasi Ikan Hias 5 Unit 10 Unit 50 Unit BSN APBN (APl), APBD, dan/atau Sumber lain yanE sah SK No0680ll C 1,l. Pengelolaan . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 24 ro. ifT.];I-IJ]l II' drJrJJ l:rj:f\rr.fil oul?ur ffii[dtt IITSTAXAI PETAf,G(X'TG JAWAB2U2t 7\On ?I.,F-I 4l .WB 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen Kcmcndag 1 Kegiatan 1 Kegiatan I Kegiatan Kemendag 1/ Nemenko If,BTATAI TERXTI:I SI'XBER PEIBIAYAAIT* 3 1.1. Pengelolaan da'rr p€manfaatan sumber daya perikanan s€cara lestari Pengembang an UMKM bidang Ikan Hias Ters€dianya Dokumen analisis pasar analisis passr untuk lmarket pengeurbangan intelligence & UMKM ikan ma*et brien hias l.l. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secafa lestari Promos lkan Terselenggara- Kegiatan pameran ikan hias iI!ternasional Hias lndonesia nya promosr ikan hias lndonesia r.1. Pengelolaan dan p€manfaatan sumber daya perikarlan Monitoring Terlaksananya Dilaksanakan nya Gerakan Nasional Peragaan lkan Hias oleh Kemcnterian/ l-€mbaga dan Pemda dan Evatuasi Gerakan NasionalGerakan Nasional Peragaan Ika,r Peragaan Ikan Hias Indonesia Hias Kemenko Marves, Kemenko Ekon, KKP, Kemlu, dan Swasta APBN (AP1) dan/atau Sumber lain yaIE sai 4 Kemenko Marves, KKP, Kemenparekraf, Kemlu, BRIN, Pemda, dan Swasta APBN (APT), APBD, dan/atau Sumber lain yang seh 5 Seluruh Kementerian/ Lmbaga dan Pemda APBN (APII dan/atau APBD SK No 068012 C 1.1. Pengelolaan . . PRESIDEN REPUELIK INDONESIA 25 |Jat ifitLfir.l]i ITTTTSrIJ lREt ITSTATSI PtsIlATGGI'ITC JAwlB hIJ:{I rr:II Sliltfira ITSTATAI TERI(AITztm ,rn ?lirFt zXt TFrS Terfasilitasi nya Usaha Miho Ikan Hias untuk mengakses pembiayaan baik perbankar/ nonperbankan Jumlah Usaha Miko lkan Hias yang terfasilitasi akses pembiayaan lO Usaha Mikro 10 Usaha Mikro I0 Usaha Milco 10 Useha Mikro KemenkopuKM BUMN dan Swasta Tersedianya sarana, prasarana, iflput produksi dan manqemen keschatan dan lingkungan (penggunaan probiotik, vaksin, pemantauen/ monev hama pcnyakit ikarr karantina) di s€ntra ik6n hias s€rta 34 lrkasi Sentra ikan hias dan sentra pakan alarai (kumulatif) 5 tnkasi 15l,okasi 25 Irkasi 34 t kasi 34 lnkasi KKP KemenPUPR, KLHK, BRIN, Pemda, PerguruaJr dan Swasta AUXBTR PF;uBIAY,/IAIT* 6 1. t. Pengelolaan dan pernenfaatan sumber daya Perikanan secara lestari Pengembangen Usaia Mikro bidang lkan Hias Pembangunan /re habilitasi Sarana dan Prasarana di S€ntra Produksi Ikan Hias APBN (APl) dan/atau Sumber lain yang seh 7 1.1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan APBN (APTI, APtsD, dan/atau Sumber lain yang sah SK No 068013 C alalni PRES IDEN REPIJBLIK INDONESIA 26 [=T.-I tr(E IJ,rl naqrsfrit 1.1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secaia lestari Penerapan dan s€rtifikasi cata kaiantina ikan hias yang baik pada eksportir ikan hias dalam rangka Penerapan Standar dan S€rtifikasi lkan Hias 1.1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanarr s€cara lestari Pemantauan dan Operasi i:f.r:f.TTIil flfTdra IIiSTATSI PEIfATGGI'IfG JASAB :.Ittirrn [TSTAXSI TERI(^IT 2.l,/21 ntrm 7].,4 2024 50 eksportir ikan hias (kumulari4 20 Eksportir 30 Eksportir zlo Eksportir 50 Eksportir 50 Eksportir KKP Pemda dan Sqrasta kapd 4 (2 tanjutan dan 2 baru) 3 (baru) 2 (lanjutan) 3 (baru) 3 (baru) 3 (baru) KKP BIIIN pengawas di bangun (unit) SI'XBER PEXBIAYAATT alami Terlaksananya Ircnerapan dan sertifikasi cara karantina ikan hias yang baik pada eksportir ikan hias Bertamba.l..nya s€trana dan prasarana p€ngavrasan sumber daya kelautan danperikanan a APBN (AP1), APBD, Sumber lain yang sah 9 APBN (APl) SK No 068014 C 1.1. Pengelolaan . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 27 ro. ifr.Ifrrj.n 10 1.1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari II l.l. Pengelolaan dan peEanfaatan sumber daya perikanan secara lestafi nresrfrJit taltt:I t r:lJ mr$f,l ITSTA.rAI PE[fAJtGGI'IfG JAWAE r lirrrt ITATAIISI TERXATT2.}21 z;tm 7\,tFt ?wtt ,tr,B Jumlah Hari Operasi kapal pengawas dalan rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan merusak sumber daya KP di 122 IfaIi l2o21l 1O5 Hari l2o2ol lao Hari l8O Hari raO Hari 1AO Hari KKP Kcmhan, TNI, Polri, dan Bakamla RI (hari operasi) Pelaku 360 Pelaku Usaha (2O21) 270 Pelaku Usaha (2020) 410 Pelaku Useha 51O Pelaku Usaha 585 Petaku Usaha 650 Pelaku Usaha KKP Kemenko Marves, Kemenhub, Kemenkeu, Bakamla, dan Polri usaha perikansn diawasi dari kegiatarr {pelsku usaha) SI'ItrBER P BIAYAAIIT Pemantauan dan Operasi Armada Ters€lenggara nya operasi armada Pengavrasan Sumber Daya Kelautan darr Perikanrn Meningkatnya pengawasarr terhadap pelaku usaha dalam rangka pcmt erantas an praktik Penangkapan ikan s€cara destruktif menuju perikanan lestari (AP 1) Pemberantas an praldik PenangkaPan ikan s€cara destruldif APBN (AP1) SK No 068015 C 1.1. Pengelolaan . . . PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA 24 r-,Iil lluqfi ilfrd.'t ITBTAXSI PETAIf(i(X'TG JAWAB [TTaIrSrTit :7rrI i'i ourPur 2U2l ,Itn ,t;tF1 TWZ\ ,TtI] Pengendalia,r penanskaPan ikan Pembsharuan 34 Provinsi 34 kovinsi 34 Provinsi 34 Provinsi 34 Provinsi KKP data perizinan kapal perikanan di pusat dan daerah yang terintegrasi provrnsr yang mengintegrasi kan sistem penzrnan dan daerah Penelitian dan Tersedianya Ihjian Stok ikan pada 11 wilayah Pengelolaa,r Perikanan Negeia Republik Indonesia (WPPNRI) 11 WPPNRI KKP PengembanSa.Ir Data dan IPTEK perikanan tnformasi stok ikan (stocft ass€ssmenq Pengelolaan sumber daya ikan Meningkatnya pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan pereiran kepulauan Tingkat pengelolaa,r sumber daya. ikan di laut pedalaman, teritorial, den Perairan kepulauan (kumulatif) 70"/o aoo/o 900/n tooo/" 1000/0 KKP IIISTATSI TERX'IT SUIBER PEXBIAYA. IT Pemda APBN (AP1) dan/atau APBD BRIN dan Perguruan nnccr (AP1) dan/atau Sumber lain sah Pemda (APl) dan/atau APBD t2 1.1. Pengelolaan dan pemarfaatan sumber daya perikanen 13 1. l. Pengelolaan dan Pemanfaatan sumb€r daya perikenan secafa lestafi 14 1.1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari SK No 068016 C 1.1. Pengelolaan . . PRESIDEN REPUBLIK INETONESIA 29 Ifo. lTrdq I |iTESrfTT,I hIrJIJJiI Ii]ritr Irtl ret 2(}21 q..tn ,wFl qvrl ,1i7Fl a (wPPNRr) 8 (WPPNRT) I (WPPNRT) 8 (WPPNRD 8 (WPPNRT) 15.OOO Kapal l2o21l 6.000 Kapat l2o2ol 10.000 Kapal 12.000 Kapal 14.OO0 Kapal 14.000 Kapal 150 Paket 12021) 50 Paket l2o2ol 250 Paket 3OO Paket 35O Paket 35O Pake-t lT,-r:trJil:n rxgtArsr IERI(AIT KKP Kemenko Ma.rves, Kemenko Polhukam, Kemenko Ekon, dan Pemdt KKP PeInda KKP Kemendag SI'UBER PWBIAYAATT 15 1.1. Pengelolaa,r dan pemanfaatan sumber daya perikanan s€cara lestari Pengelolaan sumb€r daya ikart EkonoIni Eksklusif Indonesia yang sumber daya ikannya Jumlah ZEEI yang terkelola sumber daya ikannya (WPPNRI) APtsN (APl) dan/atau APBD 16 1. 1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan st€cara lestari Pengelolaan sumber daya iksn Bertambahnya jumlah kspsl Perikanan yang menerapkan losb@k penangkapan iken (LBPI) Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logb@k penangkapan ikan {Unit) (APU danlatau APBD (APr)I? 1.1. Pengelolaan dan pemaifaatan sumber daya Perikanarr secara lestari Pengelolaan produksi den usgha budidaya ikan hias Ters€dianya model usaha ikan hias Jumlah sarana budidaya ikan hias s€banyak 35O paket model usaha ikan hias (kumulati4 SK No 068017 C l.l. Pengelolaan . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 30 II-T FIriiIafJJll I'dT'TIIJ arraffiTfJ 6TT'iIriI iy.f{dEI IIfATATSI PEmlrctct f,G JAWAB trtsTtrsr TERXAIT BRIN KKP, KLHK, Pemda, Perguruar dan Swasta SI'XBER PEXBIAYAITT2o21 ,I;'N 75 Peta ,I''Fl ,I''T1 TINB IOO Peta 125 Peta 125 Peta18 1.1. Pengelolaan darr pemanfeatan sumber daya Perikanan secaie lestari Pemetaan Penyebara'rr Lokasi dan Potensi Ikan Hias, Koral Hias dan Tanaman Air Hias Tersedianya Peta Potensi lken Hias, Koral Hias dan Tana[ra'rr air hias Pcta potensi sebanyak 125 ienis (kumulati0 50 Peta (2021) 25 Peta (2020) APBN (APl), APBD, dan/atau Sumber lain yane 1.2. Irrnhgt +.n pcDgohhrn, Fm.r.r.n, nthl t Dbrh, .crt. rtrrdrr dl! tc.cLDrtr! prldut LcLuter .lrr Frtlrrr! 19 Pengembangan kemasarr baha,r pangan aktif berbass kitosan Dip€rolehnya prototipe kemasan bahan pangan aktif berbasis kitosarr Meningkatnya pengendalian dan pentawasan sistem pengarantina Prototipe Kemasan Metode Pembuaten Antimigobioj Dri, Absorber Berbasis Kitosan yang telah dioptimasi kototipe Antimicrobial Drip Absorber Berbasis Kitosan yang telah dikarakterisa si Bahan Pangan Aldif Berbasis Kitosan Packagtug Persentase sampel makanarr hasil kelautan dan 460/" 470/" perikanan diperiksa dan Prototipe Drip Absorber Berbasis Kitosan yang diuji aao/" hototipe Acrlue Pdckaging Matcrial berupa Dr*) Absofter Berbasis Kitosan 490/o BRIN KKP APBN (APT) 20 Pengendalien sistem pengarentina an ikan dan sistefir iaminan mutu 90"/" BPOM Kemcnperin APBN (AP1I SK No 068018 C dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 31 r,lal imdr[rJl EiEITSrlJ t tfrdEl tlfSTAIfSI PEIAiGGI'TG JAWAB l-.r.t:[rrTil ()Ifl?UT IIfSTAIfSI TERXAIT SI'XBER PE BIAYAAT*2U2l ,lvn q..r8 TINYI 7IYB an ikan, mutu, memenuhi dan keamanan syarat hayati ikan Meningkatrrya Unit Penangana,r dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan srstem ketertelu sursn Persentas€ sarana Produksi Makanan hasil keleutan den 620/" 640/" 66"/" 680/0 7e/o BPOM KKP (AP1) perikanan diperiksa dan memenuhi ketentuan Meningkatnya Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor Sampel pangan fortfikasi (Garam) yang memenuhi syarat 7v/o aoo/o 810/" 420/" 43"/" BPOM KKP APBN (APl) dan kes€lamatan produk kelautandan perikanan 2t c, t.2. Peningkatarl p€ngolahan, pemasaran, nilai tambah, s€rta standaf dan keselamatan produk kelautandan perikanan Pengendalian sistem Pengarantina an ikan dan srsteE arninen mutu t.2. Peningkatan pengolaha!, pemasaran, nilai tambah, s€rta standaf dan kes€lamatal produk kelautan dan perikanan Pengendalian srstem pengefantina en ikan dan sistem aminan mutu l.2.Peningkatan... SK No 068019 C PRES IDEN REPUBLIK INOONESIA 32 r-,141 l-t{.IE rfr'l fiTzirrfffJ irIJJrjit orrrPrn trTrsfi-t ITBTATAI PETAf,(X}I'TG JAwlB2021 ,Lt rl ?WF\ qtm ,tirF, 1.O50 1.O50 (Produk 1.o50 1.050 lkoduk Dalam Negeri dan Impor) 1.O50 (Produk Dalam Negeri dan Impor) BPOM lProduk Daram (Produk Dalam Negeri dan Dalam Negeri egeri dan Impor) dan Impor) Impor) rrErAfSr IERI(AII KKP SI'XBER PEXAIAYAAIf* 23 t.2. Peningkatan pengolahan, pemasar,m, nilai tambah, scrta standgr dan kcselamatan produk kelautan dan perikanan Penerapan sistem ketertelusuran pada unit penanganan dan/atau pengolahan Ikan nya registrasi pangan olahan hasil laut dan perikanan memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan Jumlah keputusan registIasi pangan olahan hasil laut dan perikanan yanS memenuhi syarat keamenen dan mutu sebelum diedarkan APBN (APT) 24 1.2. Peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, s€rta standar dan keselamatan pmduk kelautan dan perikansn Penyediaan Teknologi Garsm Industri Terintegrasi Terwujudnya lrisasembada gafam dengan teknologi peningkatan kualitas garern ralryat Inenjadi garam industri dan farmasi, s€rta peningkatkan produksi gar'a.m nasional dengan telmologi tanpa Jumlah Pirot Plant Gararn Terintegrasi Jumfah dih teknologi Jumlah pemanfaat an teknologi/ lisF-nsi 1: Mini Pilot Plant Garam Industri cftror' Atu-Ii llant d.ari Rejected &ine PLTU kapasitas 75O ton/tahun 2: Alih teknol%i pemurnian Saram rakyat3: Engingeering Desigo Pabrik Garam dari Rejeded bine PLTU t2021t l: 1: Optimasi Pilot Projectt Geram PLTU 2: Alih teknologi 3: Pendamping an pembanguna n pabrik garam tanPa laharr oleh 1: Pendam pingan pelubansunan Pabrik Garam Farmasi l: Pembang luna,r pilot plafil Ditlez menjadi bahan beku obat dan farmasi 3: Pendam pingan kloning pabrik garam dari rejeded brhe Pl,T"() l: Difus Teknologi Gara.m Terintegrasi dalam rangka menjaga daya saing dan kemandirian/ swaserEbada garam nasional l: Menyiapken SNI produk gar'aE industri dan regulasi BRIN KemenPPN/ Bappenas, KKP, Kemenp€rin, Kemenkeu, Pemda, dan BUMN APBN (APl), APtsD, dan/atau SuEber lain yang sah SK No 068020 C lahan PRESIDEN PUBLIK INDONESIA 33 Ifo. |TTI{JIII Tiaa$rffTil ilfrdri ,r:!'TJIJJJ 5]a, vlm 7frt1 ,r,rn ,t tT1 TWrt ,INB lahan (memanfaatkan rejected brbe PLTU) Optirnasi Pro, Pl.rtt Pemumian Garam Ralg/at Menjadi Garam Industri Aneka Pangan dan Pertambanga.n 2: Studi kelayakan pabrik garam dai re,,cted brine PU|U 3: btgin@ting des4n proses bitem menjadi bahan baku obat dan farmasi (2020) ditDtuhkan Pemanfaatan teknoloEi hidrolisat protein ikan menjadi I Koperasi 1 Koperasi 1 Koperasi 1 Koperasi mampu @ teknologi (produk mie, ikan llfaTrrsr PEXfATCTGI'ITG JAWAB IIiSTATSI TERXAIT KemenkopUKM I(emenko KKP, Kemenkes, dan BPOM SI'XBER PUBIAYAII{* 25 1.2. Peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan keselamatan Penguatan kapasitas usahakoperas sektor perikanan melalui kemitraan APBN (APl) SK No 068021 C produk PRESIDEN REPIJELIK INDONESIA 34 r-,TaI FJII,IE rrJJl ra-.drsfIJ i:r'rJTiIIJ our?ur i-Iftr Fr! 2o21 ?r,rn Frra qozl TITB 1 Unit tooo/" tooo/" rooo/o tooo/o tooo/" rrgrAlar PEraf(xiurG JAWAB KeInenperin IIfSTAIfSI AERI{AIT SI'XEER PEXBIAYTAT* produk kelautan dan perikanan Protein glutamat) untuk penanggulang arr isu stuntrag 26 t.2. Peningkatan pengolahen, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan keselamatan produk kelautan dan Perikanan Penumbuhan dan pengembangan industii Eakanan, hasil laut, dan perikanan Terbangunnya industri kitin, kitosan dan glukosamin b€rbehsn baku hasil samping industri p€nSolahan perikanan dengan kapasitas produksi aebesar 1 ton/bulan I unit pirot projecl miniplant industri kitin, kitosan dan Slukosarnin berbahan baku hesil samping industri pengolahan perikanan dengan kapasitas produksi sebesar: 1 ton/bulan KKP dan Pergurual Tinggi APBN (APT) dan/atau Sumber lain yan8 sah 27 t.2. Peningkatan pengolahen, pernasaran, nilsi tambah. Pembinaan dsn penerapan sistem Derkara,rtina Tercegahnya p€nyakit ikan eksotik yang masuk ke dalam wilavah Penyakit ikan karantina yang dicegah masuk ke dalam wileveh RI KKP Kemendag, Kementan, dan KeInenkeu APBN (AP1) SK No 068022 C serta PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 35 i.I'I atT.]G rflll itadqlyJtfJ l:rIjIIlrJI ST.ItZrta Ffrrtq IlISTAf,AI PEXTATCICI'ITG JAf,I^B TIfSTIIfSI IBRI'AIT AI' BER PEtrIBIAYA^ T 2U2l 260 l2o2rl 22r l2O2Ol 9Ao/" ,wt) ftva 7\rzl ,Il7Il s€rta standaf dan kes€lamatan produk kelautandan perikanan an dan keam€nan hayati ikan RT (pers€ntase) 2a 29 1.2. Peningkatan pengolahan, pemaltaran, nilai tambah, s€rta standar dan kes€lamatan produk kelautandan perikanan Pembinaan dan pcnerapan sistem perkarantina an dan keamanan hayati ikan Tercegahnya penyakit ikan eksotik yang masuk ke dalam wilayah RI Sebaran penyakit iken karantina yang teridentifikasi (lokasi) Ekspor ikan dan hasil perikanan yanc memenuh standar persyaratarr kes€hatan ikan [rersentase) 260 260 260 260 KKP APBN (APl) 1.2. Peningkatan pengolahan, pemasa.ran, nilei tambah, serta standar dan keselamatan produk kelautan dan PembinaaIl dan Ircnefapan srstem perkarantina an dan keama,ran hayati ikan Terselenggara nya s€rtifikasi kes€hatan ikan 9Ao/" 9Ao/6 9Ao/" 9go/o KKP IGInendag APBN (AP1) SK No 068023 C perikanan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 36 Ifo. ITI'IqTI]I perikanan lTesr]r-rt :,;r:!:f.JJ Fliltfm tufrq trATAXSI PET,AIfGGI'IIC JAW'B IIfSIAIfSI TERIqIT KKP Kemendag dan KemenkopuKM KKP Kcmendag dan KemenkopUKM SI'XBER PUBIAYA'T*aifn ,F'N ,t 7Fl .700 produk Lokasi ,wtl TINB 2.8O0 produk 2.9OO produk 45 lrkasi 46 t okasi 30 1.2. Peningkatan Pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan kesela[ratan produk kelautandan perikanan Penyelenggara an sistem mutu dan keamanan hasil perikanan Pengendalian sistem p€ngarantina an ikan dan sistem mutu Meningkatnya ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi Program Manajemen Mutu Terpadu (PMM',r)/ Hazard Alralysis Critical Control Point (HACCP) Ruarrg [ngkup produk yang dijemin melalui sertifikasi Program Manajemen Mutu Terpadu (PMM',rl/ Hazard An,'lgsis Cntitul Conrml Point (IIACCP) 2.500 produk (2O2tl 1.295 produk l2o2ol 2-600 produI 43 lrkasi APtsN (APl) 31 t.2. Peningkatan pengolahan, pemssafan, nilai tambah, s€rta standar dan keselamatan Droduk Ters€lenggara nya layanan p€ngendalian dan p€ngawasan sistem P€ntarantina en ikan, mutu, Lajranan dan Pengawasan di exit/e ry poirn Perbatasan (lokasi) 42 lnkasi APBN (APl) SK No 068024 C kelautan PRESIDEN REPUELIK INDONESIA 37 f,o. tTr.ITiTTIt Iiia.'r:ffiit IIJjII rrJil oulpur irIIiTf,I IIfSTATBT PEIfAIIGGI'IfG JAWAB,rrrtl ,\ttt) zria i\tll ,IVF) 80 lrkasi l2o2rl 47 t okasi (2o2ol 84 Irkasi a6 hkasi aa hkasi 90 lrkasi KKP 7aO Pelaku usaha (2O21) 416 Pelaku usaha (2O2O) 800 Pelaku usaha 8O5 Pelaku useha 810 Pelaku 815 Pelaku usaha KI{P IIfSTAIfSI TERI{ArI 3I'UBER PEUBIAYAAIT' APBN (APT) Kemendag (AP1) kelautan dqn perikanan hayati ikan 32 33 1,2. Peningkatan penSolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan keselamatan produk kclautandan perikanan Pengendalian sistem pengarantina an ikan dan sistem Terselerrggara nya layanan pengendalian dan pengawasan sistem pengarsntina an ikan, mutu, dan keamanan hayati ikan mutu Penjaminan mutu hasil perikanan domestik (lokasi) t.2. Peningkatan pengolahan, pemasafan, nitai talnbah, s€rta standar dan keselamatan produk kelautanden perikanan Pengenda.li€n sistem pengarantina an iksn dgn srstem jaminan mutu Meningkatnya Pelaku Usaha Unit Pengolahan Ikan (UPl) yang memenuhi persyaratan ekspor Jumlah p€laku usaha Unit Pengolahan Ikan (UPD yang memenuhi persyaratao ekspor (kumuletif) SK No 068025 C l.2.Peningkatan... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 38 Ito. i'ilIq JJI rrasTslTit hTra[\ rr]Iil tIf{drf rraTtrs! PExtAIlGGI'I|G JAWAB SI.rtam 2U2t ,I.t n 7147F) Ttirzt ,WB Jumlah unit usaha perikanan yanS memenuhi standar da,r menerapkan bioseaht! (unit) 55O Unit Usaha (2021) 420 Unit Ussha (2020) 435 Unit Usaha 44O Unit U 445 Unit 45O Unit KKP Jumlah unit penanganan dan/atau Pengolaha,r iken (UPI) yang menerapkan sistem ketertelusuran 2OO Unit (2O211 a0 Unit (2o2o) 12O Unit 14O Unit 15O Unit 160 Unit KJ(P IIfSTAIfSI IERI{AIT sI'UBER PEIBIAYA'.X* (AP1) Kemenperin APBN (APT) 34 t.2. Peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tembsh, s€rta standar dan keselamatan produk kelautandan perikanan Pengendalian sistem pengarantina an ikan dan sistem unit usaha perikarrarl mutu memenuhi standar dan tnenerapkan biosearitg 35 t-2. Peningkatan pcngolehan, pemasaran, nilai talnbah, s€rta standar dan keselamatan produk kelautan darr perikanan Penerapan srstem ketertelusuran pada unit Penanganan dan/atau pengolahan Ikan Penambaharr jumtah unit penanganan dan/atau pengolahan ikan (UPI) yang Inenerapkan srstem ketertelusuran SK No 068026 C 1.3.PeninsLatan... PRESIDEN REPL'BLIK INDONESIA 39 [o. itI.lfr.fl.l raTflalrsrTit hIJ:!:I rr:II tlitiTm rITftT'-I 2U2l ,lvn V.t A ,II'TI ,IrrI3 [tsTAxar PETAIfGGUTG JAwlB rrSTAra! IERI(ATT AI'fBER PEUBIAYAAf,* 1.3. Pcrllgfrtrn ltclirdurgr[ tcrh.drp tclcrtlthn tcrttctrngt,lra hrFtt Lut nchlut LoDrcrvrl clo.lrtcD,lcdr, d.a glactlt 36 1.3. Peningkatan pelindungan terhadap kelestaria,r keanekaragam an hayati laut melalui konserwasi ekosistem, jenis, dan genetik Penlmsunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Inisiatif S€gitiga Terumbu Karang, Tlre Coral Triatqle Initiatiue lo'fl CFF) Indonesia 202t-2025 Tersusunnya Dokumen RAN RAN CTI-CFF CTI-CFF Indonesia 2021 - 2025 Indonesia 2O21 2025 Penlnrsunan rencana aksi nasional konservasi pada l0jenis ikan terancam PUnah dan/atau endemik priorites Tersusunnya nencana aksi nasional konservasi pada rO jenis ikan terancam punah dan/atau endemik prioritas Dokumen rencana aksi nasional konservasi per tahun 12021) 1 Dokumen l2o2ol 2 Dokumen l2o2tl 2 Dokumen l2o2ol 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen Kemenko Msives BRIN, Kemenpa.rekraf, Kemenhub, Perguruan Tinggi, KKP, dan BIG (AP6) Kemenko (A) KLHK BRIN, dsn Kementan 37 1.3. Peningkatan pdindungan terhadap kelestarian keanekaragam an hayati laut melalui konservasi ekosistem, jenis, den genetik * 2 Dokumen KKP SK No 068027 C l.3.Peningkatan... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 40 Ilo. iIi{'ITIT]] II'ET'TJ][J 1.3. Peningkatan pelindungan terhadap kelestarian Rehabilitasi terumbu karang di lokasi prioritas an hayati laut melalui konservasi ekosistem, dan genetik * Fr.r.{fzf,l out?ur Rehabilitasi tenrmbu karang di 20 lokasi prioritas per tahun rr.rrs IITgTAIfSI PETAIf(X 'TCJAWAB rrsTArsr TERXAIT AI'XBER PEXBIAYAAT*,wil ctl 20 Irkasi 12021) 20 l,okasi l2o2o) 20 l-okasi ,im 20 t okasi ,F'ZI 7I"13 3A Terleksananya rehabilitasi terumbu karang di lokasi prioritas 20 lrkasi 20 lrkasi KXP Kemenko Kemenparekraf, Kemenhub, BRIN, BIG, dan Perguruan Tinggi APBN (Am), APBD, dan/atau Sumber lain yane sah SK No 068028 C l.3.Peningkatan... PRESIDEN REPIJBL'K INDONESIA 4t Ito. |TI.II-JTI [T drsr:fJ hrI:n rrJil 51E tlltl Kawasan kons€rvasi Luassn Kawasan Konservasi yang ditetapkan (Ha per tahun) flftrf,rl ITATAIBI PExtAi(xi{'TG JAWAB IIfATIIfSI TTRRAIT SI'IBER PWBIAYAIf,Tzttn ,1irr1 13,8 juta Ha l2o2rl 15,8 juta Ha l2o2ol 15,8 juta Ha 5 Konvensi/ kerjasama (2O2rl 3 Konvensi/ kerjasama (2O2Ol 5 Konvensi/ kerjasama TIOF' ,rnA ,w\) 39 1.3. Peningkatan pelindungan terhadap kelestarian keenekaraggm an hayati laut melslui konservasi ekosisterD, jenis, dan genetik Penetapan kawasan kons€rvasi 17,8 juta Ha 23,8 juta Ha 24,8 iuta Ha KKP Pemda, Perguruan Ingd, dan Swasta APBN (AP6), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah 40 1.3. Peningkatan pelindungan terhadap kelestarian keanekaragam an hayati laut meldui konservasi ekosistem, Pengembang an Keda Sama di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Senetik Terbentulmya kelompok kemitraa'rr PenSgerak kegiatan pengelolaan kons€rvasi dan keanekaragam an hayati perairan yang berkelanjutan Jumlah konvensi dan/atau kerjasama pengelotaan kawasan kons€rvasi dan keanekara gaman hayati Peraiian yang berkelanjuten 5 Konvensi/ kerjasama 5 Konvensi/ kedasama 5 Konvensi/ kerjasama KKP KLHK, Kemenparekraf, Kemenhub, PeInda, Perguruan Tinggi, dan Swasta APBN (AP6), APBD, dan/atau Sumber lain ya'Irg sah SK No 068029 C 1.3.Peningkatan... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 42 ro. |TiII'rJJJI iTffTSrlJ :rrtJ it ot/t?ur tr.frqtt IXSTAtrAI PEI(AIICIGI'TG JAWAB IIfBTAiAI ITRIIAIT SI'UBER PWBIAYAATT 2(}21 ,Tttl 20 Kelompok ?\ta qiA ,TI'Ij 4t 1.3. Peningkatan pelindungan terhadap kelestarian keanekaragam an hayati laut melalui kons€rvasi ekosistem, ienis, dan genetik Pengerrrbang an Kerja Sama di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Terbentuldrya kelompok kemitraan penSgerak kegiatan Pengelolaan kawasarr kons€rvasi dan keaneka.ragam an hayati perairan yanS berkelanjuten JuInlah kelompok penggerak kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dan keenekara gaman hayati Perairan s€cara berkelanjutan (Kelompok) 20 Kelompok l2o2rl 10 Kelompok l2o2ol 20 Kelompok 20 Kclompok 20 Kelompok KKP APBN (AF6) 42 1.3. Peningkatan pelindungan terhadap kelestarian keanekaragam an hayati laut melalui konservasi ekosistem, jenis, dan genetik Pengelolaan keanekara gaman hayati Perairarn secara berkelanjutan Keanekaragam an hayati perairan yang dilindungi, dilestaril<an, dan/atau dimanfaatkan s€cara berkelenj utan Jumlah keanekara gaman hayati peratan yang dilindungi, dan/atau dilestarikan (Jenis) 16 Jenis l2o2r) 6 Jenis (2O2O) 14 Jenis 1a Jenis 20 Jenis 20 .Ienis KKP Pemda" Perguruan Tinggi, dan Swasta APBN (AP6I, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah SK No 068030 C 1.3.PeninAkatan... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 43 r,-TaI iIEd r"rl iirElrsrlJ trrvJrJi'i ilrdf, a OUTPITT ,xv\l 7WA ,rVF, ,t;tT\ 7\,t\3 Luas kawasan 12,5juta Ha l2o21l 10 juta Ha l2o2ol 13,4 juta Ha 15,8juta Ha 17,8juta Ha 23,8 juta Ha dikelola s€cara efektif {Kumulati0 (Ha) 96 Irkasi 98 l,okasi lOO Irkasi 1O2 lnkasi 102 Lokasi Kab/Kota yang teridentilikasi sebarsn jenis ikan dilarang dan/atau bcrsifat invasif (Irkasi) (Kumulatif) IiATATAI PEIfATGC{'IfG JAWAB [TSTATSI TERXAIT Kemenpar'claaf, Kemenhub, KemenPUPR, dan PeInda SI'IBER PWBTAYAATT 43 1.3, Peningkatan pelindungan terhadap kelestarian keenekaragam an hayati laut melalui konservasi ekosistem, jenis, dan genetik Pengelolaan ka\f,asan konservasi yang efektif Kawasan konservasi yang dikelola s€cara efeldif KKP APBN (APl) dan/atau APBD 44 1.3. Peningkatan pelindungan terhadap kelestarian keanekaragam an hayati laut melalui konservasi ekosistem, jenis, dan genetik Pengendalian ikan introduksi yang bersifat Terkendalinya ikan introduksi yang bersifat KKP KLHK, BRIN, Pemda, Perguruan Tinggi, dsn Swasta APBN (AP4), APBD, dan/atau Sumber lain yang srh SK No 068031 C f.3.Peningkatan... PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA 44 (I'I l-i {Ie r r.r: l i]EffEE IlIArIf,l ufsTArsr PEIfAItGG{'TG JAWAB !I.vrirJJ OUTPIIT 7ra5t ,rotl zrl Meningkatnya Luas 84.250 Ha l2o2t) 1.00O Ha l2o2ol 1.25O Ha 1-2SO Ha KLHK ekosistem [,aut rehabilitasi Pesisir yang terdegradasi hutan mangrove/ pantai (Hel(tef) Regulasi Pencegahan Pencurian Sumb€r Daya Hayati Indonesia lBtDpta.ln 1 DokuEen KLHK Regulasi Penccgahan Pencuria,r Sumber Daya Hayati lndonesia (Biopirdcgl If, TAXSI TERIiAIT SUXBER PEIBIAYAAIIT 45 1.3. Peningkatan pelindungan terhadap kelestarian keanekaragam an hayati laut melalui konservasi ekosistem, jenis, dan gcnetik Rehabilitasi hutan 'rallgro\re /pantai APBN (AP6) 46 1.3. Peningkatan pelindungan terhadap kelestarian keanekaragam an hayati liaut melalui konservasi ekosiatern, jenis, dan genetik Penlrusunan Regulasi Pencegahan Pencurian Sumber Daya Hayati Indonesia lBiopitdcgl Kemenko APBN (AP6) KKP, Icmentan, dan BRIN SK No 068032 C 1.3. Peningkatan . . . PRESIOEN REPIJBLIK INDONESIA 45 r-,TaI l-t{tlG rrTli tararrrJii :Tg-!t7JI] out?ur .rI1-Tf,I IIfSTATSI PEfAtr(X;{'IfG JAWAB7W: ,\,rt) 40rl Monitoring dan penilaian indeks resiliensi terumbu karang di Monitoring dan p€nilaian indeks resiliensi terumbu karang di wilayah terdampak Pemutihan karang (Sa{rudera Hindia, Laut Cina Selatan, dan Pasitik) PeInodclan Dinamik resiliensi terumbu karang dan desain rencana aksi pemulihan terumbu karang Penlrusunan naskah kebijaka,r dan naskeh nencana aksi nasional (RAN) pemulihan terumbu karang Penlrusunan naskah kebijakan den naskah rencana aksi nasional (RAN) penrulihan terumbu kareng BRIN terdampak pemutihan karang (Samudera Hindia, Laut Cina Selatan, dan Pasifikl l2o21l Baseline Studi resiliensi di terdampal( Pemutihan ksrang (Salnudera Hindia, laut Cina Selatan, dan Pasifik) dan Identifikasi ITSTAIIAI TIRXAIT AU BER PIIBIAYAIIf' KKP, (LHK, BRIN, dan Perguruan Tinggi APBN (AP6)47 1.3. Peningkatan pelindungan terhadap kelestarian keanekaragam an hayati laut mela.lui konservasi ekosistem, jenis, dan genetik Pengukuran p€mulihan ekosisteh terumbu karang a.ldbat fenomena den perubahan iklim Terlaksana pemantauan terumbu karang guna tersedianya data pemulihan terumbu karang akibat Pemutiharr karang Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) konservasi dan rehabilitasi terumbu kararrg SK No 068033 C Rcsiliensi PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 46 ro. |7T.FIT:I irlqrrr.fJ :IJJ[ fJ ()UIPUT rIJirdEt If,ATAIISI PE'gAIGGI'IfG JAWA.B ffi SI'XBERPEIBIAYAATT2V2l oivn ,ll7Ft ,1it\ ,\.FT] Karya Tulis Ilmiah dar naska.L rekomendasi terkait Pelestarian, Restorasi, dan Penranfaatn keberlanjutan dan ekosistem Perairan Resiliensi l2o2ol 48 1.3. Peningkatan p€lindungan terhadap kelestarian keanekaragam an hayati laut melalui konservas ekosistem, ienis, dan genetik Peningkatan ekosistem Laut Pesisir yang terdegradasi Karya Tulis Ilmiah (KTl) Internasiona.l terindeks global dan naskah rekorEendasi terkait Pelestarian, Rcstorasi, dan pemanfaatan keberlenjutan dan ekosistem Perairan l.KeAiatan exstu: p€nelitian teknologi konservasi biota laut skala laboratorium, dan pengembanE an eduqdsata konservasi wilayah pesisir. 2. Konservasi insitu: restocking jenis biota laut komersial, transplentasi koral dan lemun, reptantasi/ rcforestesi l.Kegiatan exsitu: penclitien telmolog konservasi biota laut skala laboratorium, dan Pengembanga n edurisata kons€rvasi wilayah pesisir. 2. Kons€rvasi insitu: restacking jenis biota laut komersial, transplantasi koral dan lamun, replantasi/ reforestasi l.Kegiatan exsitu: penelitian teknologi konservasi biota laut skala laboratorium, dan pengembangan eduwisata konservasi wilayah pesisir. 2. Kons€rvasi insitu: restocking jenis biota laut komersial, tfansplantasi koral dan lamun, replantasi/ refor es tasr mangrove, serta metode l.Kegiatan exsitu: penelitian teknologi konservasi biota laut skala laboratorium, dan pengenrbangan eduvrisata kons€rvasi wilayah pesisir. 2. Korls€rvasi insitu: resrocking jenis biota laut komersial, transplantasi koral dan lamun, replantasi/ reforestasi mangrove, s€rta metode metode lain l.Kegiatan exsrtu: penelitian telmologi konservasi biota laut skala laboratorium, dan pengembangen eduwisata kons€rvas wilayah pesisir. 2.Kons€rvasi insitu: restocking jenis biota laut komersial, transplantasi koral dan lamun, replantasi/ reforestasi mangrove, serta metode metode lain BRIN rKP, KLHK, BRIN, dan Perguruan Tinggl APBN (AP6) SK No 068034 C PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 47 til.l l-ta{alq r[rll (T qrrfiii rrraf\arTil r]lrirlta ,IfrdEi IItSTATSI PE]rATGGI'IIG JAwl.B !rsT.Arsr TERI(AIT SI'UBER PWBIAYA'I*2U2t ,I.t n ,1t)F1 ,wrl 7IB I Peta Status Kesehatan Terumbu I(ararrg Indonesia per tshun serta metode metode lain yang sesuai. 3.Studi popuLasi den/atau eksploitasi serta penanda Senetik (DNA mdrke4 biota lautterancam punah mangrove, s€rta metode metode lain yang s€suai. 3.Studi populasi dan/atau eksploitasi st€rta penanda genetik (DNA marke4 biota lautterancam puna'L yanS s€suai. 3.Studi populasi dan/atau eksploitasi serta penanda genetik (DNA m@rker) biota lautterancam punah 3.Studi p,opulasi dan/atau eksploitasi s€rta p€nanda genetik (DNA marke4 biota lautterancam punah I Peta Jaang sesuar. 3.Studi Populasi dan/atau eksploitasi s€rta p€nanda genetik (DNA marke4 biotd lautterancam punah 49 1.3. Peningkatan pelindungan terhadap kelestarian keanekaragam an hayati laut melalui konservasi ekosistem, ienis, dan genetic Penjrusunan Peta Status Kesehatan Terumt u lndonesia Tersusunnya Peta Status Kesehatan Terumbu Karang Indonesia I Peta 1 Peta I Peta I Peta BRIN Kemenl<o Marves, KKP, Kemenparekraf, Kemenhub, BIG, darr Pergurual Tingg1 APBN (AP6) SK No 068035 C 1.4.Pengembangan... PRESTDEN REPUgLIK INDONESIA 48 IIo. FJri.I{liIJl lla'lattfJ:ffl IrJJU[J 51rrl.am iIrrdrrl FWn attrm ,WB ,I|,TI 9IOIA If,STAIISI PEfAfGGI'IfG JAwlB IIfATAIfSI TERTATT BI'UBER PEXBIAYAITT 1.4. P.ogc6l. ng-n d.! F'r.lfrlt !r clcrgl dr! ru.mbcr drF tnt cnl .G3u.t dcrgrD llrtDrtp Glor@f tdsq rlcnA.n DcDpcrhrllbn tctnobgf nr.h fbffurs.n 50 r.4. Pengembangan den pemanfaatan energi dan sumber daya mineral scsuai dengan prinsip ekonomi biru dengan memPerhati kan teknologi ramah tingkungan Studi fehyakan Pembangunan PLTN Skala Komersial Pengembang an Telmik AAN untuk Litbang hoduk Kemaritiman dan Olahannya di Daerah Kasus St nring Tersedianya rekomendasi kajian sistem energi nuklir sebegai data dukung Pengambilan kebiiakan dibidang energi data riset kandunga[ mineral pada produk kemsritiman dan olahannya di daerah kasus stmting dengan telmik analisis aldivasi Dokumen Studi Kelayakan PLTN di Kalimarrtan Barat 1 Dokumen 1 Dokumen I Dokumen 1 Dokumen BRIN Kemenko Marves, KemenESDM, da'r KLHK APBN IAPI) 51 1.4. Pengembangan dan p€manfaatan ener8i dan sumber daya mineral s€suai dengan prinsip ekonomi biru dengan memPerhati kan teknoloei Rekomendasi Kebiiakan untuk Produk Kemaritiman dan Olaharnya di Daerah Kasus Stuntiig Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1) Dokumen 1 Dokumen BRIN I(eEenko Marves darr KKP APBN (APT) SK No 068036 C ralnah PRESIOEN REPLIBLIK INOONESIA 45 ro. iT{.LIJlnl irfrrsrlit Fn:r.fTIit neutron (AAN) ourPur i-rJird,.t ,\yt\ znn ,I;tf,l ,ntr3 lrsTAxar PEirAX(rcI'TG JAWAB ffi AI'XBERPEIBIAYAIIT' ramah lingkungan 52 1.6. Pengembanga! pariwisata bahari berkelanjutan dengan memp€rhati kan kepcntingan masjrarakat lokal, kearifan tradisional, kawasan Penycdiaan Terpenuhinya sarana prasarana laut Basarnas guna mendukung kes€lamaten transportasi da,r kenyamanan wisatawan 1. Pemenuh an saranan SAR laut berupa Boat Kelas 1 1:1 2i6 3. 12 4:8 sa.rana dan prasarana laut mendukung pelaksanaan operasi peDca.rian dan pertolongan 2. Pemenuh an sarana SAR laut berupa Resc?.€ Boat Kelas 2 kons€rvasi, kelestarian lingkungan 3. Pemenuh an sarana SARlaut berupa Rigid Inldtable 1: 2i6 (berlanjut) 3:6 414 1: 2: 6 (selesai) 3: 15 4:15 l: 2:6 3: 15 4: 15 1: 2i6 3:15 4:15 Basarnas KemenPPN/ Bappenas dan Kemenkeu APBN (API) SK No 068037 C kelasl,.. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 50 ro. lTT.lTIIl iTISTTrII TII:rIJJil FrirtJtta rr.frsf,t li.]:tJ:r,r:Ii IIfATAIfSI IIRI(IIT gI'XBER PEIBIAYAIIT 20,21 ,WN 7WE\ 2024. vttys a hkasi (202r) 8 l4kasi (2020) a l-okasi kelas 1 4. Pemenuh an sarana SAR laut b€rupa R sra Inflatabte Boar (RIB) kelas 2 53 1.6. Pengembangan pariqrisata bahari berkelanjutan dengan melnperhati kan kepentingan masyafakat lokal, kearifan tradisionel, kavrasan konserwasi, dar kelestarian lingkungan Perintisen Destinasi Pariwisata wilayah Regional III (DP Prioritas: l-ombok Mandalika, Morotai, Wakatobi, Labuan Bajo, Raja Ampat, Manado Llkupangl + 2 DPP baru Terselenggara nya perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III untuk mendukung l0 Destinasi Pariwisata hioritas Jun ah Perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regionaf III (DP hioritas: l,ombok Mandalika, Morotai, Wakatobi, l,abuan Bajo, Raja Ampat, Manado Likupang) + 2 DPP baiu (DPP) I<emenparekraf KKP, IGmenPUPR, Kemenhub, KLHK, dan Pemda APBN (APl) dan/atau APBD SK No 068038 C l.6.Pengembangan... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 51 tit t FtrlrIE rrI:l [!TSIErJJ MIY- iTJJ OUTPIIT atfIgm I,ISTATSI PET/T(X 'ITGJAWAB IXBTATSI TERXAIT AI'UBER PEXBIAYAAT*2G2t ,\ot) ,InF vtirzt qVE 54 Pengembang an destinesi wisata alam Meningkatnya kuelitas daya tarik E'isata alam dan buatan di destinasi pariwisata Pengembangan daya tarik wisata bahari dengan kriteria: l. wisata pantai; 2. wisata bentang laut; dan 3. wiseta bawah laut l2o2tl I tokasi l2o2ol 1tokasi 1 lrkasi I lrkasi 1 t okasi Kemenparekxaf KKP, KemenPUPR, Kemenhub, KLHK, dan Pemda APBN (AP1) dan/atau APBD 55 Pemetaan produk pariq.isata bahari yang bcrkelanjutan Tersedianya basis data dan informasi tentang produk pariq,isata bahari yang dapat dipasarkan Jumlah dokumen pcmctaan produk parirrisata bahari 1 Dokumen I Dokumen Kemenpsrelcaf I(emenko Marves, KKP, I(emenhub, KemenPUPR, KLHK, dan Swasta APBN {AP1) SK No 068039 C tradiSonal PRES IDEN REPIJBLIK INDONESIA 52 f,o. |T{I{IIII lTiqrrrIit srrrJrrS OIrIFI}I dokumen pola perjalanan produk pariwisata bahari MoU Kemenpar elcaf dengan PeInprov, PeEda, dan Pelaku Industri i-rj-{f,-l IITBTAXAI PETAIf(rcUTG JAWAB,wn ,ttn ,Ii7F1 2o,4 ,wll 1 Dokumen I Dokumen Kemenparekraf 3 Dokumen l2o2t) 3 Dokumen l2o2ol 3 Dokumcn 3 Dokumen 3 Dokurnen 3 Dokumen Kemenparekraf IIfSTAIiAI TERKA"TI AI'UBER PUBIAYA'I* tradisiona.l, kawasan kons€rvasi, da, kelestarian linskungan 56 1.6. Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan dengan kepentingan masjrarakat tokal, kearifan tradisional, kawasan kons€rvasi, kclestarian lingkungarr 57 1.6. Pengernbangan pariwisata bahari berkelanjutan Penyusunan Pola perjalanan produk pariwisata bahari Mendukung 3 Destinasi Super Prioritas: lrmbok Mandalika, l,abuan Bajo, den Manado Likupang Kemenko Marves, KKP, Kemenhub, KemenPUPR, KLHK, BRIN, dan APBN (APl) dan/atau Sumber lain yang sah Pengembang an Industri Pariwisata dan Ekonomi lfteatif melalui MoU dengan 3 Destinasi Meningkatkan iumlah MoU di 3 DSP; lrmbok Mandalika, t.abuan Bajo, Manado Ukupang APBN (APl) SK No 068040 C dengan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 53 ro. rI{.lalJ:LIl ll.1.r:',IJ hrj:fIarJJ :aTirfiiti rIfrqEl IItATAXAI PETAIf(X}I'XG JAWAB IITATAIiAI IBRI('rI BI'[BER PEIBIAYAAIF2U2t qvm ft..ra qorl ,IOI3 18 Kawasan 20 Kawasan 20 Kawasan dengan memperhati kan kepentingan masyarakat lokal, kearifan tradisional, kaYrasan konservasi, dat! kelestarian lingkungan Super Prioritas (DSE dan Asosiasi/ Kom unit as di 3 DSP Penataan dan penEelolaan asa kelautan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 5a 1.6. Pengembangan pariwisata bahari berkelanj utan dengan memperhati ka,r kepentingan maErarakat lokal, kearifan tradisional, ka\f,asan konservasi, kelestarian lingkungan Terkelolanya Kawasa,r Wisata Bahari dan BMKT (Benda Muatan Kapd Tenggelam) Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (kawasanl 14 Kawasan 16 Kawasan KKP Kemenparekraf, Kemenhub, KemenPUPR, Kemendikbud ristek, PerEda dan Swasta APBN (APl), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah SK No 068041 C l.6.Pengembangan... PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA 54 ILIiT itirr.t{[,:l na*rrsrIit FTIJTJIT olririn rrJ{arrr IItBTAIfAI PETAIf(rcUNG JAWAB7\Ot1 ,IOt) TINB ,Dtl TIXB 3 Unit (2O21) 3 Unit (2020) 3 Unit 3 Unit 3 Unit KI-HK Kemenko Marves If,STATSI TERIIAIT SI'UBER P BIAYAAIf' 59 1.6. Pengembangan pariwisata bahari berkelanj utan dengan mempefhati karr kepentingan masyarakat lokal, kearifan tradisional, kavrasen Pengembarrg an Ekowisata dan wisata bahari pada Kawasan Konservasi (Baliari: TN Berkembang nya Eisata alam bahari pada kawasan kons€rvasi bi, TN Bunaken, TN Takabonerate) konservas, kelestarian lingkungan 1.6. Pengembang an 3 Destinasi Psriwisata Super Prioritas (DPSP): l,abuan Bajo, Mandalika, dan Likupang PengeEbangan Desa Wisata psrindsata daleln bahari rangka destinasi pariwisata prioritas berkelanjutan dengan Jumlah destinasi \pisata alam bahari (Unit) KKP APBN (APl) 60 Koordinasi Penjarapan Desa Wisata Terpadu Kemenparekaf, KKP, KLHK, Keminvest/ BKPM, KmendesPDT, Pemda, dan Swasta APBN (APl), APBD, darr/atau Sumber yang sah lainnya SK No 068042 C kepentingan PRESIDEN REPUBLIK . INDONESIA 55 Ifo. I-5{'I JJJ] I-FfrT5rIJ FrIJIrrIl OUTPIIT iTTTdF' qan ,m) ,WF\ 7t 9rl 7Ti'13 ITSTAIISI PETAXG(X'IfG JAwlB IIfSTAIfSI TIRIIATT AI'UBER P BIAYA'T* kepentingan masyaraket lokal, kearifan tradisionel, kawasan konservasi, dan kelestarisn lingkungan 1,.7. PcnS.Dbrlar! Ildurtrl btotcJ.lologt tchutr! d.a tlo&rEllobaf hut rfc!g..o pcDrtrfr.h! Ilotcld t -rnclrtegemr,t hry.tl 61 1.7 Pengembangan industri biotelmologi kelautan dan biofamakologi laut dengan pernanfaaten potensi keanekaiagam an hayati Pengelnbang an Produk Teknologi Pangan Inovatif Berbasis Milso Alga l,aut Strain Indonesra (MAI.SAI) Terselenggara nya Prioritas Fiset Nasional terkait Pengembangan Produk Pers€ntase lndustri Pangan Olahan yang Menerapka, Program Manajemen Risiko terutama yang bersumber dari laut dan p€rikanan Pangan Berbasis Mikro l,aut Strain Indonesia (MALSAJ) Sao/" 6Ao/" 900/" tooo/" tooo/" BPOM Kemenperin APBN (AP1) SK No 068043 C 1.7. PcnAembaDgan . . . PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA 56 iufrdl'i IIfATAXSI PEIfAXGGUXG JAWAB FJI"]E'TJJI iTeqrTrTit i:r.riIl rr.fJ ETIfiI'irl IIfSTAIfSI TENI(AIT SI'UBER PWBIAYAAII* 2o21 fi.t n fi.t A ,\orl TWra 62 1.7 Pengembarrgan industri bioteknotogi kelautan dan biofarmakologi laut dengan P€manfaatafi potensi keanekaragam an hayati Pengembang an Produk Teknologi Pangan Inovatif Berbasis Mikro Aiaa [,aut Strain Indonesia (MAr-SAr) Ters€dianya Prototype Produk Teknologi kototype Produk Pangan Inovatif Berbasis Miko Alga Laut Strain Indonesia (MALSAJ) 1 kototype Produk Per Tahun 1 Prototype Produk Per Tahun 1 ProtoBrpe Produk Per 1 Prototype Produk Per I Protoq@e Produk Per Tahun BRIN Kemendikbud- APBN (APl) ristek, Perguruan dan/atau Tinggi, Imbaga Sumber lain Penelitian, dan sah Pangan Swastt Bcrbasis Mikro Alga l,aut Strain Indonesia (MALSAI) s€bagai bagian dari Prioritas Ris€t Nasional l.a. Pcrthllrtr[ tElrgclohr! dr! F&r,rfr.trn .uDbcr rtry. lEd.Ir d.n pEhE-puLE hccll.ccrtr '.lhl.-ng dr! bcrlchqtuha 63 1.8. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumbcr daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara seimbang dan berkelanjutan Penumbuhan dan Pengembang an Industri Kimia Hulu Berkembang nya lndustri Garam Spesilikasi Industri untuk mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, FarmaS dan Tekstil Rekomendasi Kebiiakan Penumbuhan Industri Garam Spesifikasi Industri 1 Rekomendasi KebUaken (2o211 1 Rekomendasi Kebijakan l2o2ol I Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi I Rekomendasi Kemenperin Kemenko APBN (AP1) Kebijaf<an Kebijakan Kemenko Ekon, Kemendag, KKP, BPS, BPOM, BRIN, dan BSN SK No 068044 C l.a.Feningkatan... PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA 57 o. lTiIIT J'i ilir,=IrrrTJ Pengembang an Ka\f,asan Tanaman Semusim dan Rempeh (Irkasi: Kepulaua,r Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara) hr'rJIlrIil outPuf ref IIfSTAI|AI PEIfATGGUI|G JAWAB Kementan Kementan ffi SI' BERPEIBUTYAAIT*,ml 7I.l,,1 7I"F' qoz, Z B 2OO Ha 2OO Ha 2OO Ha 2OO Ha 10O Ha 100 Ha 100 Ha 64 1.4. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaetan sumber daya pesisir: dan pulau-pulau kecil s€cara s€imbang dan bcrkelanjutan Pengembarrgan produksi pala di wilayah adat dr kepulauarr Kawasan Pala (Ha) t7s H^ l2o2rl 600 Ha (2o2o) APBN (AP2) dan/atau APBD 65 1.4. Peningkatan pengelolaan darr pe[ranfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara seimbang dan berkelanjutan Pengembang an Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah (lrkasi: Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Betitung) Pengembangan produksi lada di wilayah sdat di kepulauan Kawasan l,ada (H4 r2s H^ l2o2rl 225 Ha l2O2Ol Pemda APBN (Av2 ) dan/atau APBD SK No 068045 C 1.9.Penguatan... PRESIDEN REPI.JELIK INDONESIA 58 ro. iTf.I$ff:l lTrtrsrIit hFt:I rr:II clE tlrtl 'I.f{f,rt ,\t 1 1tn ,1!7I] zitll ztvB IIfgTATSI PEIITGGI'IIG JAWAB IiSTfifSI TIRXAIT SI'UBER PWBIAYA'TT 1.9. Pcngurtrr drtcm ilrtr dr[ hbrer.l lcLut !, hvcnt.d..3t, d.r cvdurd .u.ELcr d.yr lclsut rt 66 1.9. Penguatan sistem data dan informasi kelautan, inventarisasi, dan evaluasi sumb€rdaya kelautan Pengelolaan Data, Statistik, dan Informasi Kelauten dan Perikanan Terleksananya satu data dan tersedianya data produksi perikanan Terkelolanya Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan (Kegiatan pertahun) I Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan I Kegiatan KKP BPS dan Kemenko[rinfo (AP1) f.lf. FclfcEDrlgr,t .t.nd.r tomlEtcnd .EEbcr d.yr Ersurh dt tldrlg tcLrrtrr 67 1.11. Pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan PelaksaJraan pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (SAR) Terpenuhinya potensi sAR yang terlatih Jumlah potensi SAR yang mengikuti pelatihan (orang) 5.000 Orang 5000 Orang 240 Orang 10.OOO Orang 1O.OOO Orang 10.00O Orang 27O Or^ng 27O Otang 310 Orang Basarnas Pemda, TNI, Polri, dan swasta Kemcnp€rin I(emenhub, BRIN, dan BUMN APBN (AP6) den/atau Sumb€r lain yang sah 6a 1.11 Peningkatan Komp€tensi SDM Industri Perkapalan Meningkatnya kompctensi Sumber Daya Manusa (SDM) turdustri perkapalan Pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di Meningkatnya Konrpetensi 1450 orang lrkasi: Kota Cikerang Kota 240 OranA 12021) 120 Orang l2o20) APBN (APl) dan/atau Sumber lain yang sah SK No 068046 C bidang PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA 59 iiI.I irf.lG rrT:l 'IfTdFJ rrsrAfSr PETAf,(XIT'TG JAWAB itarqrTrJ.l l:r::fI rr.fij ()II!?I'T ITSTATAI TERXTIT SI'XBER PEXBIAYA,AIf'2o21 ,I'FM TIOF' ,wzl ,IVE Surabaya Serti-Ekasi arl'ak kapal perikanan Meningkatnya Jumlah au,ak 12.000 Orang 13.O00 14.OOO Orang 15.OOO Orang 15.000 Orang KKP Kemnaker, Kemenhub, dan Pemda (AP3) sertifikasi kapaf perikanan kapal perikanan dan/atau APBD berdasarkan keahlian dan keterampilan ters€rtifrkasi berdasarkan keshlian dan ketera.Epilan (kumulatif) (orang) Penyelenggara- Ters€lenggara- Jumlah 8.308 Orang l2o21l 8.171 Orang l2o2ol 8.535 Orang 9.727 ora g 10.428 Orang 1O.428 Orarg KKP Kemendikbud dstek (AP3) an pendidikan nya pendidikan pendidikan kelautan dan kelautan da.rr vokasi perikanan perikanarr kelautan dan perikanan kompeten (orarlg) Pelatihan masyaiakat kelautan dan Perikanan Ters€lenggara- Jumlah 15.000 Orang l2o2tl 10.000 Orana l2o2ol 25-OOO 50.OOO Orang 5a.OOO Orang 58.000 OranA KKP Pemda (AP3) nya Peliatihan masyarakat atau APBD masyafakat kelautan dan perikanarr perikarra,r dilatih (Orang) bidang kelautan 69 1.11 Pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan 70 I.1I Pengembangan standar kompetensr sumber daya manusia di bidana kelauten 71 1.11. Pengembengan starrdar kompetensi sumber daya manusia di bidarls SK No 068047 C kelautan PRESIDEN REPLIBLIK INOONESIA 60 r-,14I l-trr.IElrf:i Er -qIYrTll t:--rJTJrIil out?ur anli.rf,l IIIATATBI PEIfAITGGI'TG JAwlB IiSTAIfSI TSRXAIT SI'IBER PB;XBIAY,A. II*7ml 2.400 Kelompok 200 l2o21l 200 l2o2ol 30 Lembaga usaha (2021) 20 Lembaga usaha (2020) TIO') ,WB 4L4 ,T'T) kelautan 72 l. 11 Pengembangan standat kompetensi sumber daya Pengelolaan kenelayanan Kelembagaan usgl-a nelayan yang meningkat kapasitasnya di Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaan nya (kuEulati0 {Kelompok) I.1I. Penumbuhan wirauseha KP Penguatan Jaminan Usaha S€rta Korporasi Pctani dan Nelayan Pengembangan standar kompetensr sumber daya manusia di bidang kelautan hasil KP yang ditumbuhkan (s'irausaha) t.'t l. Pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang Peningkatan Penguatan kapasitas lcmbaga usaha hasrl kelautan dan perikanan usaha Usaha Serta Korporasi Petani darr Nelayan KP ditingkatkan kapasitasnya 2.550 Kelompok 2.750 Kelompok 3.000 Kelompok 3.OOO Kelompok KKP BRIN dan Pemda APBN (APT) dan/atau APBD 73 200 2OO wirausaha 2Oo wirausaha 2OO Wirausaha KI(P KemenkopuKM APBN (APl) 74 35 kmbaga usaha 40 Lembaga usaha 45 Lembaga usaha 45 l,€mbaga usaha KKP KemenkopUKM APBN (AP1) SK No 068048 C kelautan PRESIOEN REPUELIK INDONESIA 61 Ifo. iTr.lfITIl lla'laItst:rJ fifrd:'i ItrSTATSI PEr If(rcI'TG JAITAB arT{I rfril f,IiI r lm !iSTAf,SI TERXAIT2o21 attm Tira qml qUB usaha) Terlaksananya training Internasiona.l/ Regional/ Nasional tentang sequestrasl Karbon pada lamun. Tersedianya Ahti Bidang S€kuestrasi Karbon pada L€mun dan Ahli Bidang Monitoring tfiumbu karang dan ekosistem laut. 30 Ahli 30 Ahli Bidarrg Sbkuestrasi Karbon pada llmun (Internasiona l/Regional Training); 50 Ahri Bidang Monitoring terumbu karang dan ekosistem laut (Nasionsl Ttaining) 30 Ahli Bidang Sekuestrasi Karbon pada [.gmun (Interns,sional/ Regional Training); 50 Ahli Bidang Monitoring terurnbu karang dan ekosistem laut (Nasional Trainind 30 Ahli Bidang S€kuestrasi Karbon pada I-amun (Internasional/ Regional Ttaining); 50 Ahli Bidang Monitoring terumbu karang dsn ekosistem laut (Nasional Trainine) 30 Ahli Bidang Sekuestrasi IGrbon pada Lamun {Internasional / Regional .,IiIN Swasta Sekuestrasi Karbon pada Lamun (Internasional/ Regional Trainin9; 50 Ahli 50 Ahli Bidang Monitoring terumbu karang dan ekosistem laut {Nasional Monitoring terumbu karang dan ekosistem laut (Nasional Training) Jumlah sistem 2 U,)it 12021) 2 Unit 2 Unit 2 Unit BNPB Pemda nya Ircmasangan srstem p€ringatan dini peringatan dini yang terpasang 2 U,ril l2o2o) SI'XBER PBIBIAYAIf,* kelaDtan 75 r.11. Pengembangan stendsr kompetensi sumb€r daya manusia di bideng kelautan Pelatihan IDternasional / Regional/ Nasional untuk monitoring terumbu kerang dan ekosistem laut dan pesisir APBN (AP3) 76 t.t2 Penintkatan dan penguatan peranan ilrnu pengetahuan dan teknologi, riset, dan DensembanEan Penguatan sistem peringatan dini bencana APtsN (AF6) dan/atau APBD SK No 068049 C sistcan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 62 TI-T III{.TdirJJI tarqrSJ:f:i I7r:tf{f,J OUI?UT tr.rrqEl If,STAIfSI PEfATGGI'XG JAWAB7lartt aw ,I"E) 7ti4 ,Il7T) ItrAT.ATAI IERI<IIT SI'UBER PWEIAYIIAX* sistem informasi kelautan 1.12. Itcnlnghr-n de! Fnguatan pcra,tan tlEu pcngctahur! &r tctlologl, rLct, dart llcrgcabang.E.btcE laformaal tchutan 77 1.t2. Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengeta'Luan dan teknologi, ris€t, dan pengembangan sisteln informasi kelautan Melaksanakan peaguatan ketangguhan masyarakat 3 kegiatan l2o21l 3 kegatan l2o2ol kegiatan penguatan desa tangguh bencana desa tangguh bencana Melaksanakan ke8iatarr mitigasi non struktural 2 Satuan Pendidikan 12021) 2 Satuan Pendidikan l2o20) penguatan Satuen Pendidikan Pendidiken menerapkan Bencana SPAB (SPAB) 3 kegiatan 2 Satuan Pendidikan 3 kegiatan 3 keaiatan 2 Satuan 2 Satuan BNPB Kemenko Marves dan Pemda (AP6) dan/atau APBD Pemda (AP6) dan/atau APBD 7a 1.12 Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan telmologi, ris€t, dan Pengembangan sist€rn informasi kelautan BNPB SK No 068050 C 1.12. Peningkatan . . . PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 63 ilat tTr.Iq f:t IITIqrIrJI Penyediaan infrastruktur dasar ketenaga listrikan di pulau-pulau kecil l:IJjIIrrJI rffI.T'iI Slilr'rrta 2U2l ,WN ,Il,I.l Lrn ,I-'B Ters€dianya pasokan listrik di pulau pulau kecil terluar PLTD Hybrid Desa Rahangier, P. Nuhu Yut (P. Kei Besar), Kab. Ma.luku Tenggara, kov. Meluku; PLTD Hybrid Desa Elat/ Rahereng, P. Nuhu Yut (P. Kei B€sar), Ikb. Maluku Tenggara, kov. Maluku; PLTD Hybrid Desa Amau, P. Wetar, Kab. Maluku Barat Dalra, Prov. Maluku; PL'IS Hybrid 32O kwp Desa Rerean, P. Nuhu Yut (P. Kei B€sar), Kab. Maluku Tenggara, kov. Maluku; PLTS Hybrid 250 kwp Desa Ustutun/ Liran, P. Liran, Kab. Maluku Barat Daya, kov. Maluku; PLTS Hybdd 24O kwp Desa l,atalola Besar, P. Masela, PLTD Hybrid Desa Tamangil Nuhuyanat, P. Nuhu Yut (P. Kei B€sff), Kab. Maluku Tenggara, Prov. Maluku; PLTD Hybrid Desa Hoko, P. Nuhu Yut (P. Kei Besar), Ihb. Maluku Tenggara, Prov. Maluku; PLm Hybrid Desa Ngurko, P. Nuhu Yut (P. Kei Besar), Kab. Maluku Tenggara, Prov. 1. PLTD Hybrid Desa Esulit, P. Wetar, Kab. Maluku Bsrat Daya, Maluku; PLTD Hyhid Desa Klishatu, P. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Prov. Maluku; PLm Hybrid Desa Ikrbubu, P. Wetar, Kab. Maluku Barat Dajra, Prov. Maluku. ITATAIfAI PET'I|GGUTG JAwlB IIfSTATSI TENI(AII SI'UBER PEUBIAYAAIT 79 t-t2 Peningkatan dan perrguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan Pembangunan pembangkit skala kecil di pulau-pulau kecil terluar IGmenESDM Kemendagri, Kemenperin, I(elnendesPDTT BUMN, dan Swasta APBN (AP2) dan/atau Sumber lain yang sah SK No068051 C 4.PLTD... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 64 tirat Ft{aliJ r r:rll ITeqrSJ:fJ rn:fl rrJii ourPur irJrdfi trSTAITSI PEXITXG(X'IIG JAYIB txsTlufsr TIRTArI SI'fBER PF:xBIAYAAIfT,rnil 2ri2 ,rvEl 7i7ll ,IVIj PI-TD Hybrid Desa Arq.ala, P. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Prov. Meluku; PLTD Hybrid Desa llwaki, P. Wetar, t(ab. Maluku Barat Daya, Maluku; PLTD Hybrid Desa llmamau/ Eray, P. wetar, thb. Maluku Barat Daya, hov. Maluku; PLm Hybrid Desa l,atalola Besar, P. Kab. Maluku Barat Daya, Prov. Maluku; PLTS Hybrid 17O kwp Desa Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Prov. Maluku; PLTS Hybrid 2OO kwp Desa Eray, P. Wetar, Ikb. Maluku Barat Daya, Prov. Maluku; Extend Grid, Desa Ihwio, P. Ituwio, Maluku. SK No 068052 C Kab. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 65 iim Dr6I fiI] ETGr5ffil l-.n:.r.IirIi't OI'TPTTT rrITfrt IIiATAXAI PEIfAXGGI'NG JAYIB,W\I ,WA ,F'B ,irt:l ,I|,B IGb. Maluku Barat Daya, Prov. Maluk'r Prov. Extend Grid, Desa Marore, P. Marore, Kab. Sangihe, kov-Sulut 7 Lokasi lT lrkasi 7 lrkasi lT Lokasi KemenESDM (orand 2a.7 to (orang) 650 (orang) 28.885 (orangl 2a.aOO (orang) Kemenhub 1) 7.550 (orang) ITATATBI IBRI(AIT BI'XBER PEIBIAYAAIT ao 81 t.12. Peningkatan dan penguatan peranan ilmu Pengetahuan dan teknologi, riset, dan penSembangan srstem informasi kelautarr Ris€t den Meningkatnya Jumlah Sistem Mitigasi Bencana Geologi yang Dikembangkan (Lokasi) Pengembangan Kesiapsiagaan Teknologi Bencana GeologiKebencanaen Geologi KemenPPN/ Bappenas, KemenPUPR, KKP, KLHK, KemcnATR/BPN, BNPB, BIG, BRIN, Kemenp€rin, Kementan, BRGM, P€rguruan Tinggi, dan Swasta APBN (AP6} den/atau Sumber lain yang sah 1.12 Diklat Tcrs€lenggaran ya Basic Safetg Dainr'ng (BST) bagi Nelayan Peningkatan pemberdayaan dan penguatan masyarakat lrcranan ilmu (khusus Pengetahuan dan nelayarr) Jumlah l,ulusan (orangl Pemda APBN (AP3) SK No 068053 C riset PRESIDEN REPI.JBLIK INDONESIA 66 f,o. lTr.:TrJ.l fiaIfrSrJJ [IJ-:r:r-[r\1 iuf{dra a.Ilfu ilrl 2o21 natn ,Ii'F] TWrt qvE yang Keglatan Penelitian Insentif Fiset Nasional (SBKU):2 Teknologi yang Dikembangkan (Teknolog Garam, dikembangkan Ikn F\rfu) Kegratan Penelitian Flagstrip Riset Nasionel: 4 tflcrologi: Harbour (Kapaf Behan Balar Garrda); Kapal Mini LNC (Kapal Pengangkut ITETAITAI PExtAi(XX'IIG JAWAD IiATAT6I IERI{,/IIT SI'TBER, PWBIAYAAf,' ris€t, dan Pengembangan sistem informasi APBN (APT)a2 1.12. Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan PenSembangan sistcm informasi kelauten Progra[r penyediaan rkses IPTEK, lahan, dan pembiayaarr bagi Pengembangan usaha nelayan, pembudidaya ikan dan petambak gafam JuInlah telorologi yeng dikembanskan BRIN SK No 068054 C Wahana PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 67 Ifo. IT*I'TiIJ;I] tlfrf,rl rrfsTtrst PEfATGGI'TG JAwlB [TIqr5ffit i:rIJJUfil rdrrtim 2U2t ,I.t n TWFI qozl ,F'E wahana Alpo; Pengolahan Makanan Hasil Laut) Program Pengembengan. Telmologi lndustri: 16 telsrologi Prototipe Teknologi unftk masyafakat: 3 teknologi (dari 55 prototipe, 3 diantaranya terkait Pengeloliaan perikanan) Pengembangan Berkembang- lnovasi telmologi pengolahan perikanall Kegiatan Penelitian lns€ntif Ris€t Nasional (SBKU):2 inovasi telmoloF PenSolahan perikanen BRIN Produk Inovasi nya inovasi yang teknologi mendukung pengolahan Pengembangan perikanan Industri Strategis Perikanan ITATAXSI TERRAIT SI'UEER P BIAYTIII} 1.12 PeningkataIr dan penguatan peranan ilmu Pengetahuan dan teknologi, ris€t, dan Pengembangan sistem a3 Kemenperin APBN IAPI) SK No 068055 C PRES IDEN REPLIBLIK INDONESIA 68 ro. iTiITIiTiIJII llTr:IrsIlil t-rrr:rJrJ.it :.IITjI]Ii rr.rrs IIfSTAIfSI PEXfATCTGI'XG JAW'B IXSTATSI TERI(IIT SI'MER PBIBIAYAAf,Tz}21 ,wn ,i,B ,7rtzl ,r,rF) informasr kelautan Kegiatan Penelitian Flagship Riset Nasional:4 inovasi teknotog: (Kapal Harbour Tugboat (Kapaf Tunda Bshen Ba*ar Ganda); Kapal Mini LNC (Kapal Pengengkut Gas Alam Cair): Wahana Angkut Alpo; Pengolahan Makanan Hasil f-aut) Program Pengerlrbangan Teknologi Industri:16 inovasi teknologi Prototipe TeldroloAi untuk SK No 068056 C masyarakat PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 69 Ifo. r-Sri.lTITll fii?675ffJ hIJJJ fJ a.Irl vlm tffrd.m iT:I:r-fL-f:Ii f,/rTr:f:l IIfgIAIfAI TERI(.IT SI'fBER PEUBIAYAAT',Tl,tl ,F'N ,F}B ,t t:l ,Fta masyaralat: 3 telmologi (dari 55 prototip€, 3 diantaran)aa terl(ait pengolahan perikanan) 25 Produk 12(121) 29 Produk l2o20) 66"/o 670/o 700/o 700/o 84 t.12. PeninAkatan dan penguatan Peranan ilmu pcngctahuan dan teknologi, ris€t, dan penSembangan sistem itrformasi kelautan Penelitian dan p€ngembanSan iptck kelautan dart perikanan Ters€dianya teknologi hasil riset kelautan dan perikanan Jumlah teknologi hasil riset kelautan dan p€rikanan KKP KI{P APBN (AP3) a5 t.12. Peningkatan dan p€nguatan p€ranan ilmu p€ngetahuan dan teknologi, riset, delr pengembangan sistem informasi Utilitas dan Pemetaan Kebutuhan Bahan Baku UPI Meningkatnya utilitas Unit Pcngolah lkan (UPl) dalam rangka bina mutu produk perikanan Pres€ntase Utilitas UPI (persen) KKP Kemenperin APBN (AP1) SK No 068057 C keLautan PRESIDEN REPIJBLIK INOONESIA 70 IiT.I iTr.Ie rr.rn [@TWT ITIjII:rf,'i ()ITI?UT tlfrqrl rrsTtxsr PET.AXGG TG JAwlB rxSTArat TtRI{trI SUXDER P BIAYAAI|* 2o21 aiyn ,TNF, TLFll 7\,t:t3 kelautan APBN (APT)a6 t.t2. Peningkatan den pengustan peranan ilmu pengetahuqn dan teknologi, riset, dan pengembangan srstem informasi kelautan PeEantauar! sumb€r daya kelautan dan perikanan dan peningkatan infrastruldur Ircngawasan Bertambahnya satelit dan prasarana pen8awasan sumt er daya kelautan dan Ircrikanan LAPAN yang digunakan untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Ters€diarrya lnformasi Tematik Budidaya Perikanan informasi tematik budidaya perikanan (rumput laut den kerapu) berbasis penginderaan Sistem lnformasi Posisi Kapal {4 dan Sistem hrformasi Posisi Kapal 44, A5, den Sistem lnformasi Posisi Kapal BRIN Kemenko Marves, KKP, dan Batanrla a'7 1.12. Peningkatan dan penguatan lrcranan ilmu Pengetahuan dan teldrologi, riset, dan Pengenrbangan sistem informasi kelautan Penyediaan peta distribusi dan produk Pendukung tata kelola budidaya perikanan Rumput Laut (15 hovinsi), Kerapu (3 1 Provinsi) Rumput t aut (f6 Provinsi), Kerapu (3I kovinsi) RuEput Laut 116 Provinsi), Kerapu 131 kovinsi) Rumput l,aut (16 Provinsi), Kerapu (3 1 Provinsi) Rumput l,aut (16 Provinsi), Kerapu (31 Provinsi) BRIN Kemenko Marves, KKP, dan BIG APBN (APl) SK No 068058 C 1.12. Peningketan . .. PRESIDEN REPUELIK INOONESIA 71 ro. iTrd rJJt k{qrrrTi Fn-vTr.fJ out?uf rflr{-dft ITSfAIfSI PE AIfCIGI'XG JAW'B rrsT^Ilst TERI(IITgrtt 7F2 F1A$ ,F?tl ,II'B 1 lokasi dengan vafidasi lapangan 1 lokasi validasi BRIN Kemenko KKP, dan BUMN lapangan 3 Pemda 3 Pelnda 3 Pemda 3 Pemda BRIN KKP, BIG, dAN Pemda 12 Pulau Terkecil Terluer 24 Pulau Terkecil Terluar 36 Pulau 48 Pulau 60 Pulau I:IiIN KKP dan BIG Terkecil Terkecil Terkecil SI'fBER PF:[BIAYA'TT 88 1.t2. Peningkatan dan penguatan peranan ilmu Pengetahuan dan telorologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan Penyediaan Informasi cuaca dan musim untuk p€ngelolaan garam lPsTAl Dis€minasi teknotogi Penerbangan darr Antariksa untuk pemanfaatan potensi daerah Tersedianya Informasi Tematik cuaca dan musim untuk pengelolaan 8ara.m (PSTA) Prediksi cuaca dan musim untuk Pengelolaa.rl gafsm (PSTA) APBN (APl) 89 1.12. Peningkatan den penguatan Peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan srstem informasi kelautan Meningkat nya kemampu an Pemda dalam pemenfaat an data Pengindera an jauh Jumlsh Pemda yang mengikuti bimtek pengolahan data citra satelit penginderaan jauh APBN {AP3) dan/atau Sumber lain yang 90 1-12 Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetaI..uan dan teknologi, ris€t, dan Penyediaan irlformasi tematik terumbu karang Tersedianya informasi tematik terumbu karang berbasis Densidersgn Jumlah informasi tematik terkait kondisi tcrumbu karang berbesis APBN (AP6) SK No 068059 C pengetnbangan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 72 Ito. ITI'ITTTJ] lTESrffiJ aIJ:I\ trl[il Ii]a, vlm ilrrqri Nzl zltn nta ,tir7;\ 7WB 2 Informasi SST dan Klorofil; 2 Informasi SST dan Klorofil; 2 Informasi SST dan Klorofil; 2 lnformasi SST dan Klorofit; 2 lnformasi SST darl Klorofil 2 Informasi prediksi SST dan klorolil-a di wilayah Indonesia dengan resolusi waktu 3 hari mendatang dan resolusi spasial 15 kilonreter 3 Informasi prediksi SST dan klorolil-a di wilayah Indonesia dengarr resolus waktu 3 hari mendatang dan resolusi spasial 5 kilometer 4 Informasi prediksi: SST, arus, klorolil-a dan gelombang tinggi di wilayah Indonesia 4 Informasi prediksi: SST, arus, klorofil-a, dan gelombang tinggi di 5 Informasi prediski SST, arus, klorofil-a, gelombang tinggi, dan salinitas di wilayah Indonesia Indonesia dengan dengan wakt!.r 5 hari mendatang dan rcsolusi spasial 5 kilomet€r 5 hari dengan mendatang dan resolusi spasial 5 kilometer waldu 7 hari mendatang dan resolusi spasial 5 kilometer lfaTArsr PEXCATGGI'TG JAf,IAB ffi AI'UBERPEUBIAYAAT* Kemenko Marves, APBN (APl) KKP, dan BRIN P€ngembangan sratetu informasi kelautan iauh penginderaan jauh 91 1.12. Peningkatan dan penguatan p€ranan itnu pengetahuan dan teknologi, ris€t, den pengembangan sistem informasi kelautan Penyediaan informasi kondisi perairan laut delem Tersedianya informasi kondisi perairan laut dalam berbaSs pengindera an jauh dan model numefik l.Informasi kondisi perairan l,aut Dalam untuk perikanan tangkap tuna berbasis penginderaan jauh 2.Informasi prediksi kondisi laut berbasis oodel numerik (ssT, arus, gelombang tinggi, klorofil e RRIN SK No 068060 C 1.12. Peningkatan . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 73 ro. iIttTIiIJfIl ir.,:IrElIJ efJ:.r[rJJ OUTPT'T f'IrtT.fi IiSTr]TAI PEIf/TCrG{'IIG JAWAE IIfSIAXSI TERI(AIT SI'XBER PB:IBIAYA.I|* 2o21 Pemasangan dan Operasional InaBuoy di 11 lokasi Pembuatan 4 Set InaEluoy (sebag.i cadangan) Penggelaran dan Operasional InaCBT di 2 lokasi; Labuan Bqjo dan Rokatenda. Peningkatan kapasitas operasional InaCAT di Perairan Utara Bali Revisi DED InaCElT Sel,at Makasar ,T") ,LttEl fiitA Operasioal dan Perawatan lnaBuoy di13lokasi Operasional 2 InaCBT Labuhan Bajo dan Rokatelrda Penggelaran InaCBT Selat Mal{assar Op€rasional InaCAT di Perairen Selat Sunda Pra Penggelaran InaCBT Banda Naira FS, DTS, dan DED InaCBT Sipora DTS dan Pra DED AdvencedcB 1 . Operasional dan Perawatan InaBuoy di 13lokasi 2.Operasional dan Perawatanln aCEIT di 3 lokasi 3.Operasional dan perawatan InaCAT di 3 lokasi (PerairanBal i, Palu, Selat Sunda) 4.Penggelaran InaCErT Banda Naira 5.Pra penggelaran InaCBT Sipora 6.DED Advanced CBT (Krui, Petabuhan ,Il,F, t.12. Peningkatan da,rr penguatan peranan ilmu pengetaI.uan dan teknolo8i, ris€t, dan Pengembangan sistem informasi kelautan Pengembanga,r dan Penguatan Indonesia 'fsuruni E@rtg Wamiq System (Ina TEWS) Penguatan sistem pcringatan dini bencana (PN 6) Jumlah InaBuoy (13) Jumlah InaCBT (7) Jumlah InaCAT (31 Jumlah InaTOC I 1. Pemasang an InaBuoy di 2 lokasi 2. Operasi onal Inalruoy di 13 lokasi 3. Operasi onal 2 InaCBT l,abuhan Bajo dan Rokatenda 4. Pra Penggelar an Sel,at Ma.Lassar. 5. FSi, Drr!, DED InaCBT Banda Naira 5. Operasi onal InaCAT di Perairgn 1 .Operasional dan Perawatai InaBuoy di 13 lokasi 2.Operasional dan perawatan InaCBT di 4 lokasi 3.Operasionalda n perawatan InaCAT di 3 lokesi (Perairan Bali, Palu, Selat Sunda) 4.Penggelaran InaCBT Sipora 5.Proposal Pendanaan Internasion-al DED Advanced CBT (kui Pelabuhan Ratu Cilacap) Bluebook BarrDenas BRIN KemenPPN / Bappenas, KKP, Kemenhub, KLHK, BMKG, BTG, TNI, BNPB, Bakamla, BUMN, dan Pemda APBN (AP6) dan/atau Sumber lain yang sah SK No 068061 C InaTOC FRESIDEN REPUBLIK INOONESIA 74 lgo- ftIIS Jli fiTEITSrJJ ifIJjlrIil OIITPIIT rrf,tirf,t II{STAITBI PE[lAItGG{'TG JAwlB IXSIAI|SI rERI(AIT SI'XBER PF;XBTAYAAT*flvtl qLB ,\r\t 7T,YB InaTrrC T (Krui, Pelabuhan Ratu, Cilacapl Ratu, Cilacap) 93 1.12. Peningkatan dan penguatan Peranan ilmu pengetahuatr dan teknologi, riset, dan pengembangan sisterE informasi kelauten Desain Pembangun an Berdaya Saing dan Inklusif bagi Petani dan Nelayan Kecil Prioritas Riset Nasional PengeEbang arr Sosid Ekonomi Inklusif dan PeInbangun an Maiitim Tersedianya Polica Poper I PolicA I Policg Paper per-TahunPer- Tehun I Policy Paper per-Tahun I Policg Pdper per Tahun BRIN Kemenko Marves, KKP, dan Kemendagi APBN (APT) {AP3)94 t-12. Peningkatan dan penguatan peranan ilrnu p€ngetahuan dan tckrrologi, riset- dan Pendidikan dan Pelatihan SDM di lingkungan KorPolairudB aharkarn Meningkat kan kcmajuan SDM di lingkungan KorPolairud Baharkam Jwrllah anggota kor Polsirud yang melaksanakan pcndidiksn Ahli Nautika IANTI den Ahli 3O9 personel 4O5 personel 453 p€rsonel 50 I personel Polri Kemenhub SK No 068062 C p€ngembangan PRES IDEN REPUBLIK INOONESIA 75 ro. |TT{TTTI i]TITT.ET.fJ p€ngembangan Polri di bidartg kelautan sistem informasi kelautan t.12. Peningkatan dan penguatan p€ranan ilmu penSetahuan dan teknolog, riset, dan pengembangsn srstem informasi kelautan Sertifikasi Penyidik Polair FITYITTI] :.Il, r'Jrn rrIT E-T ITSTATAI PETAIfGGUIIG JAWIB IIISTATSI ITRI(AIT AI'XBER PEXBIAYAAI|' APBN (AP3} ,Tztl ztn atm ,rirtl ,l..rE) 50 personel 50 personel 50 personet 50 personel 50 personel Polri di bidang kelautan Tehnika (ATr) s5 Meningkat kan profesionalis me penyidik Polair Jumlah penyidik Polair yang memiliki sertilikasi bertambah Potri 1.13. Ibnlngl-+rn Elrt nr3lrrrrtrt LcLut E 96 1.13. Peningkatan gizi masyarakat kelautan I . Pelaksanaan dukungan Percepatan terhadap: Penanggu langan Kureng Energi l(ronik (KEK) pada ibu ha.Eil; Terlaksana nya Percepatan Penurunan Kematian lbu dan St/ntr'ng (khususnya di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau 1. Ifersentase ibu hamit Kurang Energi Kronis {KEK); 2. Persentase kabupaten/ kota dcngan keters€diaan I: Penanggu langan KEK pada ibu hamil hingga prevalensi turun menjadi 14,50/o 2: Persentas€ kabupaten/ kota densan 1: Penanggu langan KEK pada ibu hamil hingga prevalensi turun menjadi t3,oo/o 2: Persentas€ 1: Penanggu langan KEK pada ibu hamil hingga prevalensi turun menjadi tt,so/o 2: Pers€ntas€ kabupaten/ 1: Penanggu langan KEK pada ibu hamil hingga prevalensi turun menjadi 10,oo/o 2: Pers€ntase kabupaten/ kota densan 1: Penanggu langan KEK Kemenkes pada ibu hingga prevalensi turun menjadi 4,50/o 2: Pers€ntas€ kabupaten/ kota KKP dan BPS APBN (AP3I SK No 068063 C Penyediaan PRESIDEN REPLIBLIK INDONESIA 76 f,o. FJTTIiTiIJII ETfrr5ftil Ff'rJ.'Firlil ot/t?ur rrl-rdft ITSTATAI PETAIGGI'IfG JAWTB2(}21 7Wn Tiva ,Itf,1 ,II'B ketersediaan obat gizi: tooo/o 3: Suplementasi zat gizi miliro (taburia) padal40.OOO ba.lita 4: Pelaksanaan surveilans Sizi di kabupaten/ kota s€besar 7Oo/. dai s€luruh kabupaten/ kota yang ada kota dengan ketersediaan obat gizi: rooo/o keters€diaan ketersediaen keters€diaan obat gizi: 1 obat gizi: I 3: obat gizi: 1 3: 3: 3: Suplementasi "at Eizi mikro (taburial pada 24O.OOO Balita Suplementasi zat gi,d tulkro (taburia) pada 29O.OOO Balita Suplementasi zat gizi milro (taburia) pada 34O-OOO Balita tasi zat gizi mil(ro (taburia) pada 190.OOO Balita 4, Pelaksanaan surveilans gi di kabupaten/ kota sebesar ge/o dari s€luruh kabupaten/ kota yang ada 4, 4: 4i surveilans gizi di kabupaten/ kota sebesar 1O07o dari s€luruh kabupaten/ kota yang ada surveilans gizi di kabupaten/ kota s€besar 1007" dari seluruh kabupaten/ kota yang ada surveilans gizi di kabupaten/ kota sebesar l00o/o dari seluruh kabupatcn/ kota yang ada 12.638.150 Keluarga l2o21l 12.63a.150 Keluerga 12.634.150 Keluarga 12.638.150 Keluarga 16.717.016 Keluarga lIfsTafSI TERI(AII Kemenko PMK KemenPPN/ Bappenas, dan Kemenkeu SI'[BER PEXBIAYA'IT Penyediaan obat gizi Suplementasi gzi mikro pada balita Pelaksanaan surveilans gizi di, kabupaten/ kota Terpenuhinya kcbutuhan Dasar Keluarga Miskin dan Kecil) obat Aizi; 3. Jumlah balita yang mendapat kan suplementasi zat gizi mikro (taburia); +. Pers€ntas€ kabupaten/ kota yang melaksana kan surveilans cli. 97 1.13. Peningkatan gizi masyarakat kelautan Mendukung pelaksanaan RPJMN terkait (l) Major Ptokd (ME Intersrasi Jumlah Keluarga miskin dan rentan yang memp€roleh balrtuan sosial Densen (AP3) SK No 068064 C Progfarn . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ro. FJil.rdrfi lTr.trsrIlt hII':f fJ fal,rI rlfa rrIT.Itrl IiSTAIiSI PEIfAI{GGI'IfG JAWIB IIfATATAI atRxarl SI'UBER PMBIAYAAT*2V2l ,ZrWl ,II'I.I 2o4 ,w\3 proSrarn sembako Bansos menuju skema perlindungan sosial menyelunrh; dan (2) PP (Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosiaf, (K4 bantuan sosial dan Subsidi tepat melalui program sembako. Target lokasi berdasarkan Jumlah PKM padaprovinsi yanS dis€butkan dalam Kepres Nomor 6 tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Terpencil terluar di antaranya: Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulas'esi Utara, Maluku Utara, Papua Berat. PaDua SK No 068065 C Meluku PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA 74 r.-rt; l-JlI,lq r rJil LICtS{f,] I:rtrI rrT.l ourflIr ilf-dra ITgTAIfSI PEXTAIfGGI'ITG JAW'B rrsTArat TERXAIT SI'[BER PMBIAYAIII*,IVrl ,r.on 7 F1 TWZ\ NE) Maluku, Nusa Tenggara, Timur Timur (NT'I), Nusa Tengga.ra Barat (NTB), Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jau,a Barat, Banten, Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh 1.14- Pcdl8L.tra Fllllturgr! tctcarg.lcd.ra 98 1.14. Peningkatarr pelindungan ketenagakeda an Perlindungan nelayan dengan asturansi Tersalurkan nya bantuan prcmi asuransi nelayan Jumlah bantuan premi asuraosi nelayan yang tersalurkan (Orangl 120.000 Orans 120-OOO Orang 120.OOO Orang 12O.OOO Orang 120.000 Orang KKP Kemenaker APBN (APl) SK No 068066 C 1.15. Pcningkatan . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 79 xo. IrJrd IIfATATAI PEIfATGC{'IfG JAWAB t-Jr,IaIff: t (Teqr:frJit (fJ:{LrJI ol/t?uT trT9TATSI TERXAIT SI'UBER PEUBIAYA. T+,an 9rnt1 .INB TWZI ,],'Il 1.15.It nlngl-l-n F lftUtr!.L! !'clfr.drtrr D.ryrtrtat tcLut n,rng drruFdlrr EGhl[I lcEur J.lur, Jcntr|, Jcql.rg pcn.tt.titrn 1.15. Peningkatan pendidikan dan Penyad€ran masyarakat kelautan yang diwujudkan rDelalui semua I<aEparrye Gerakan Terlaksana nya kampanye Gemarikan untuk mendukung Percepatan Penurunan Kematian lbu da1, Sftrnting lokasi 34 kovinsi 34 kovinsi 34 Pftrinsi 34 kovinsi 34 Provinsi KKP (AP1) ken Makan Ikan (Gemerikan) promosi Gemarikan (Provinsi) , jenis, 9S 1.21. Peningkatan tata kelola ilmu pengetahuan den telmologi, pengembangan sgfana dan prasarana ilmu pengetahuarr dan teknologi kelautan, serta agenda riset kelautan stfateEis Inovasi Teknologi Alat Angkut Maritim Lrfrastruk tur Kelautan (AP 3) r. 3 (tiga) Produk Inovasi Teknotogi lndustri Perkapalan tWahana Angkut Maritim): Inovasi teknologi Hafiour Ttrg: Inovasi Teknologi Kapal Mini LI: Ters€rtifikasi DED Wahana ALPO (2O21) 12: Kinerja hidrodina mika Kapal Angkut LNG, Kapal Dual Fwel Harbour ?Ug, wahana Angkut ALPO; 12: ADDroL,al L1: Ters€rt-ilikasi DE,D Harbour tus duat Iuet ll): Inovasi Converter Kit Harbour'IW Dula Fuellnovasi Tanki Kapal Mini LNGLI: Tersertifikasi DED Kapal Mini LNG BRIN IGmenESDM, Kemenhub, Kemenperin, BUMN, Perguruan Tinggi, dan Swasta APBN (AP3) dan/atau Sumb€r lain yanS sah SK No 068067 C LNG PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 80 ro. ITiII JTJI tIIT.Ifl irlsr5ffit :r.r:ryIII ()UI?UT 2V2t 7trn ,WN ,Iitf,t vur3 LNG; Inovasi Teknologi Wahana Angkut ALPO Design KeAplan Draui^g ALPO (2O2O) cleorbg recrvtology Inovasi Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Psntura Jawa Survei Hidro oseanograli, Hasil Pemodelan Numerik Hidrodina mika Muara Cisadane, Uji Model Fisik dan Kliring Desain kototipe Demplot untuk Uji I.apangan dan Data awal uji lapangen Hasil Uji Lapangan dan Desain Detil Rekomendasr Desain Lsut Cleaing Technblogg Inovasi Tanggul t aut untuk Inendukung kogram National Cdpital InEgrated Coasta,l DetElopmetut (NCTCD) Struktur untuk mendukung Program National Capitdl Inbgrahd Coastdl DetElopment (NCTCD) Desain l,aut I.aut untuk NCICD Stiul<tur Tangguf l2o2tl Hasil Pemodelarr Numerik Hidrodina Inika Teluk dan Desain If,STA.rSI PEIAJIGGI'IfG JAW'B UfBTAXSI TERIIUT SI'UBER PUBIAYAAII* IGmenPPN/ Bappenas, I(eEenPUPR, dan Kemenhub APBN (AP6)101 1.21. Peningkatan tata kelola ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan telsrologi kelautan, s€rta agenda riset kelautan strategis BRIN SK No 068068 C Awsl PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 81 r-,141 rtri.:E rrjl,i reTJf,TJ :J;I:-r:EiTI'I ourPuf awrrf,t ITBTAIfSI PEITAIfGGI'XG JAWAB rraTArat TERXAIT Eilf!-If;a ,It,tl ,w) 7INB w2zl ,itB Awa.l Struktur Tanggul 12020t ro2 1.21. Peningkatan tata kelola ilmu pcngetehuarr dan teknologi, pcngcmbangan sarana dan prasafana ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, serta agenda riset kelautan strategs Penilaian Ungkungan I-aut Nasional (Natiotaal Oea NOA) Terlaksananya Penilaian Lingkungan Laut Nasional (National O(Ean NOA) untuk mernperkuat landasan ilmiah Pengambilan kebijakan bidang kemar itimarr dan s€bagai kontribusi Indonesia dalsm World O@a ke-3. Terbentulmya penJrusunan kerja, pelaksanaan kajian status lingkungan laut termasuk aspek sosiel ekonomi dan dukungan dalam pelaporan Penilaian Ligkungan [,aut s€cara regional maupun Elobdl lword O@an 3rd cAclel Kemenko Marves KKP, BMKG, BNPB, dan BRIN APBN (APl) SK No 068069 C 1.21.Peningkatan... PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA 42 fI.I FtialE rr]f:I tadqrTr.fit E[tljErrii oul?ur iYJr.JtI rxgraisr PEII.ATGGI'TG TTATATSI AERRAIT Kemenko Marves SI'f,BER PtrBIAYA. If*7L7t1 qartl zTiB ,WTI 1 Dokumen 1 Dokumen ,tr,B t.21. Peningkatan Pen)nrsunan Studi Kasus Kebijakan Kelautan Peningkatan Kualitas proses penJrusunan kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi tata kclola p€ngetahuan dan telmolog, p€ngembangan sarana dan prasarana ilmu pcngetahuan dan teknologi kelautan, serta agenda riset kelautan strategis 1.21. Pengukurarr indeks Kualitas Kebijakan Kemaritiman dan Investasi Peningkatan Kualitas proses penlrusunan kebijakan di Bidang Kemaritiman dan lnvestasi Peningkatan tata kelola p€ngetahuan dan teknologi, p€ngembengan sarana dan prasarana ilmu p€ngetahuan dan telmologi kelautan, serta agenda riset kelautan KuInpulan Studi lksus Kebijakan Kelautan I-AN APBN (AP4) Dokumen IKK bidang kemafitiman dan investasi rckomcndasi Kebijakan dan peningkatarr kualitas kebijakan bidang kemaritiman dan investasi I l-aporan 1 l,aporan IAN Kemenko Marves, KemenESDM, KxP, Kemenhub, Kemenparekraf, KemenPUPR KJ-HK, dan Keminvest/ BKPM APBN (APII SK No 068070 C strategis PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 83 ro. i'iI.IdTTI nrlsrrffi't FrT:r;rUfJ (,UTFUT rr.ril-dft trfSTAIfSI PEfAiCtGUIfG JAf,IAB IIISTAIfSI TERI(AXI SI'XBER PEJBIAYAAI|*,ml ,1t2 ,1ivEl ,lVZl ,I,TF, strategis 105 1.21. Peningkatan tata kelola ilmu pengetahuan dan teknoloF, pengembangan sarana dan prastarana ilmu p€ngetahuan dan teknotogi kelautan, s€rta agenda riset kelautan strateSrs Penguatan sistem peringatan dini bencana lrkasi Ris€t Interdisiplin Indonesia Early Waming Sysrem (InaTEWS) Jumlah Irkasi Riset Interdisiplin Indonesia EdrIV Wdming Syste,,,' 0okasi) 3 lrkasi (2O2rl 3 l,okasi (2O2Ol 3 lrkasi 3 Lokasi 3 Lokasi 3 lrkasi BRIN BMTG, BRIN, TNI, BIG, dan BNPB APBN (AP6) MATRIKS SK No 068071 C I PRESIDEN REPLIBLIK INDONESIA 84 .^L*,*t PII"AR XXI f,&2: PERTAHAIIAI{, LtAIArAIl, PEI{EGAXAI| HUXUU, DAI( KEAEX,Af,ATAI{ DI LAI/T il.t l-t{ile rrJn [T6rfffJ I:TJTiIIJ ourPur iFiI.T If,ATAIfAI PEr ItGGI'If (i JAII'B If,STAIfAI TERI(AIT SI'XBER PEIBIAYAAT*N'I ,irn 2r2A zivzl a,EE) lEtcrDaalorrl 1 Peningkatan keinampuan dan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di selunrh wilayah perairan daJr wilayah yurisdiksi, serta di luar wilayah yurisdiksi s€suai dengan hukum internasional tfeningkatan operasi keamanan dan kes€lamaten di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia l. Operasi keamanan dan Kes€larEatan Laut 2. Operasi Laut Bersama Terkoordi nasi Bilateral 3. Menurun nya Kasus Icjahatan di witayah Perairan IndoDesia dan Wilayah Jumlah Hari Operasi KcaItranan darr Keselamat an Laut Jumlah Kegiatan Operasi l,aut Bersama Terkoordi nasi Bilateral AnSI€ Kasus Pelanggara'r Hukum dan Gangguan Keamarran di l,aut Indonesia 1:90 2:6 3. 265 (2O2r) 1:16 2,5 3: 245 l2O2Ol 1: 90 2i6 3:246 l: 90 2i6 3: 224 1:90 2:6 3: 2O2 Bakamta Kemhen, KKP, Kemenhub, Kemenkeu, Kemenkumham, BRIN, BNN, BSSN, Basarnas, 'INI, dan Polri APBN (AP7) SK No 068072 C 2.2.Pcningkatan... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 85 xo. t-t{.I.fJJJt t-trEqrSrTii l: :fL[rJ r,IfiiErt Pelatihan Personel Meningkat nya I(apabilitas Teknis Personel Keamanan l,aut Jumlah Pelatihen yang dilaporkan Keamanan [,aut terkait Keamanan Nuklir Pelindungen Awak Kapal Perikana'Ir Migran p€nempatan GtoG Meningkatnya Jumlah penempatan Anrak Kapal Perikanan Migran Skema G to G (Orang) p€nempatan Awak lkpal Perikanan Migran Skema GtoG 'IfTf,EI IItSTATSI PE[fATGG['If G JAWAD lrsTtrsr AERRAIT Bapeten Kemenkeu, Kemenkcs, Kemenhub, TNI, Polri, Bakemlq, BIN, BNPT, BUMN, dan Swasta AI'UBER PEXBIAYAIII*2U2t 7,9n ,tatF, 7iarzl 71V\) 2 Kegiatan 2 Kegjatant 2 Kegiatan 1.3OO Orang 1.400 Orang 1.500 orang 2 2-2. Peningkatan kemampuan dan kineda pertahanan dan keamanan s€cafa terpadu di seluruh wilayah Perairan dan wilayah yurisdiksi, serta di luar wilayah yurisdiks sesuai dengan hukum internasional I Kegiatan 1.OO0 Orang l2o2rl 1.OO0 Orang l2o2ol 2 Kegiatan APBN (AP7) dan/atau Sumber lain yang san 3 2.2. Peningkatan kemampuan dan kineda pertahanan dan keamanan st€cara terpadu di scluruh wilayah pcraifan dan wilaveh l.2OO Orang BP2MI I(emlu, Kemenaker, Kemenhub, KKP, dan Svrasta APBN (APl) dan/atau Sumber lain yang ssh SK No 068073 C yuriddiksi PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 86 r-,Ttl iT{,Ie rr.fil taraFr.fit lIJ:fI i r.f,'l oul?ur tlfTdra ITATATBI PEIAIIGGI'If G JAWAB rraT^rst TTRI('IT SI'UBER P BIAYAAT*2U2t 1ivn vlit\\ 2.OO0 Orang l2o2rl 2.2OO Oran'r 2.30o Orang 2.OO0 Orang l2o2ol ,,1W) z),25 2.5OO Orang4 yurisdiksi, s€rta di luar u,ilayah )4rrisdiksi s€suai dengan hukum BP2MI KeElu, Kemenaker, Kemenhub, KKP, Kemendag, dan Swasta 2.2. Peningkatan kemampuan dan kineda p€rtahanan dan keamanan secara terpadu di s€luruh wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, serta di luar wilayah yurisdiksi sesuai dengai hukum interrtasional Pelindungsn Asrak Kapal Perikanan Migran Meningkatnya pelayanan penemPatan Awa.k Kapal Perikanarr Migran Jumlah pencmpatan Awak Kapal Perikanan Migran (Oran9 2.4OO Orang APBN (AP/) dan/atau Sumb€r lain yang sah SK No 068074 C 2.2.Peningkatan... FRESIOEN REPUBLIK INOONESIA 87 ro. iTf.Iqrj:l fiTisr5fti't Fr.rr.fr.fit otn?uT rf'fttq.fl rrSTArat PEITITGq'T G JAWAB ITSIAXSI TERI(AIT SI'IDER PFJBIAYA'IT*2U2t ,w) ?w*t ,wtl ,WB 5 Peningkatan kemarnpuan dan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di s€luruh wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, s€rta di luar wilayah yurisdiksi sesuar dengan hukum internasional Meningkatkarr fungsi Pusinformar dengan melengkapi safana dan prasarana utama dan pendukungny a s€rta membangun Sar:pras TNI terintegrasi di Natuna Terciptanya pcningkatan kemampuan dan kincrja dalam rangka mempertahan kan kedaulatan dan menjaga keamanan wilayah yurisdiksi nasional l. Persentas€ perkembang an pernbangun an sarana dan prasarana Pusinfomar 2. Persentas€ perkembang an pefirbangun an sarana darr prasarana TNI terintegrasi di Natuna 1 2 500/0 30 o/" 1:75o/o 2:5Oo/" 1 2 900/. 700/" 1. 95o/o 2t 9O'/o 1:1OOo/o 2: loon/o Kemhan TNI, Kemenko Marves, Kemlu, KKP, KKP, Kemenkeu, Bakamla, Polri, dan Swasta APBN (AP7) dan/atau Sumber lain yang sah 6 2.2. Peningkatan kemampuan dan kinerja pertahanan dan keamanan secaia terpadu di seluruh \f,ilayah perairan dan wilaysh Penguatan Kelompok Masyarakat Pengawas (PolnEswasl Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketahanan maritim yang melibatkan Poknraswas secara tcrp,rdu Jumlah kelompok Masyarakat Pengawas yang dibina dalam membaitu pengawasan SDKP {kelompok} 1.050 Kelompok (2O21!. 965 Kelompok l2o2ol 1.100 Kelompok 1.150 Kelompok 1.2o0 KeloInpok 1.250 Kelompok KKP Kemenko Marves dan BNPP APBN (AP3) SK No 068075 C yurisdiksi PRESIDEN REPUELIK INDONESIA 88 ro. iTir{irirrll [-frr5rTi'i i-rl-lI;tt-t l!,-rsnirJt :rrrTr.fJ ()I,!}UT 21!ttl ,1771 7itrA viivZt otr\l Gf,I\|7:fil Data AIS 1 Dataset AIS 1 Dataset AIS I Dataset AIS E'IIIN dat^ Automatic Id.entifrcatian Sysrem (AIS) seluruh I-apen yeng digunakan untuk mendukung pemantauan perairan Indonesia perarran Indonesia (Jumlah data IIfgIAIfSI TERI(AIT AI'XEER P BIAYAAIT* JMisdiksi, serta di luar wilayah yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional 7 PeninAkatan kemampuan dan kineia pertehanan dan keamanan secgfa terpadu di seluruh wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, serta di luar wilaya.L )rurisdiksi sesuai dengan hukum internasional Penyediaan data satelit Lapan dalam mendukung pemantauan wilayah peraifan Indonesia Kemenko Marves, KKP, Kemenhub, dan Bakamla APBN (AP7) SK No 068076 C 2.2.Peningkatan... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 49 IIo- Ft{rea[fit larqr.Yrm IE. FJIJ OUI?IIT irIlt-If,I IXSTAITAI PEIIAI(rcUII G JAWAB IIISTAIfSI ITRI(AIT AI'f,BER P BIAYAAIfT,rlttl ,fvn ziEE] 394 Jam v.vtl ?i175 a 2.2. Peningkatan kemampuan dan kinerja pertaharran dan kearnanan secara terpadu di s€luruh wilayah pereifan dan wilayah yurisdiksi, serta di luaf wilayah yurisdiksi sesuar dengan hukum inte-rnasional Patroli Wilayah Perbatasan Perairrn Terwujudnya situasi wilayah perairan yang eman dan kondusif; menurunya gangguan kamtibmas di wilayah Perbatasan peraifan (Perbatasarl dengan Malaysia" Singapore, Vietnam, Philipina, Timor lrste) Jumlah Jam Patioli di witayah perbatasan perairan 366 Jam 38O Jam 4OA JsIn 422 .lar'n Polri Kemhan, KKP, Kemenhub, Kemenkeu, KerEendagri, Kemetrkumham, KLHK, Kemlu, KemenESDM, KemenBUMN, BNN, TNI, Bakamla, I(ejal<saan, dan BMKG APBN (AP7) 2.2.Peningkatan... SK No 068077 C PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 90 ro. rf,Fl;rf,-l IIfSTATSI PEraf(rcur G JAWTB IiSTATSI TERI(AIT AT'IBER. PWBIAYA'J|* iTf.Iqr-rJJl trd;tr'l-rIJ .'ITr!:rJJil l]I, rlifl ,ml 7iiY7) ,r'n vlitzt vr.vB Peningkatan kelnampuarr dan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di s€luruh wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, s€rta di luar wilayah yurisdiksi sesua, dcngan hukuminterna sional Patroli Selat Malaka Terjaganya Kamtibmas wilayah perairan di selat Malaka khususnya terkait AI-KI 1 Jumlah jam patroli di wilayah selat Mataka 1-Oaa Jam 1.123.la,n !.154 .Irm 1.193 Janr 1.228 Jant Polri Kemhan, KKP, Kemenhub, Kemenkeu, Kemlu, Kemerkumham, TNI, Bakamla, Kejaksaan, dan BMKG APBN (AP7) 2.3. Pcofraht a FDbrtrgulr,t Lrrr..n Frb.tr.rn dt hut drn lruLu-puhu Lcctl tcslqrl 2.3. Peningkatan pembangunan kawasan perbatasan di laut dan pulau-pulau kecil terluar Survei Identifikasi/ Inventarisasi Pilar fitik Referensi (TR) Batas Ncgara Wilayah l,aut Penegasan Batas wilayah Negera Untuk Menegakkan Kcdaulatan NKRI Peta 41O.O0O Km2 (Luas Pulau Kecil: 2033 Km2; Luas Landas I<ontinen 4OZ ,967 Km2l 3.800 Km2 (Luas Pulau Kecil:1400 Km2; Luas Landas 3.700 Km, (Luas Pulau Kecil: 500 Km2; Luas l,€ndas Kontinen 5OO Km2) 3.aOO Km2 (Luas Pulau Kecil:1OOO Km2 Luas l,andas Kontinen 1000 Knt,) IOO-OOO Km2 BIG Kemhan, Kemlu, BNPP, dan TNI (AP7) Batas Negara dihasilken Kontinen 2400 Km,) 9 10 SK No 068078 C 2.3.Peningkatan... PRESIDEN REPL'BLIK INDONESIA 91 (].r rrTs IITSTIITAIPEIfAIfGGI'f, G JAWAB If,BTAIIA! TENXAI:I SI'f,BER PEIBIAYAAT* |;trl'IqJJJl imm-IJ I:IrJTiIJJ OIII?I'T TVtl ?tEz z[ta ,I.ttll 'liFIj 2.3. Peningketen Pembangunan kawasan perbatasan di laut dan pulau-pulau kecil terluar Survei Identifikasi/ Inven arisasi Pilar fitik Referensi (TR) Batas Negara Wilayeh l,aut Penegasan Batas witayah Negara Untuk Menegakkan Kedaulatan NKRI Terpelihara nya Titik Referensi (TR) Batas Negara Wilayah laut P. Mangkai, Keb. Kep P. Kau,io, I(ab- Kep Sangihe, Sulut; P.Marampit, Kab. I(ep Talaud, Sulut; P. Jiew, Kab. Halteng, Prov. Malut SiInelucut, Farri, Kab. BNPP Kemhan, Kemlu, TNI, dan BIG APBN (AP7) Simeuleu, Ampat, Kepri; P. Senoa, Kqb.Kep Natuna, Riau; P. Kawaluso, Kab. Kep Sangihe, Sulut l2o2rl P. Selaut , Kab. Barat; P. Kab. Ampat, P. Rusa, Mp"t; Aceh .Batu Kecil, Aceh Pesisir pung Nanas, Kab. Kep Anambas, Kepri; P. Karang, Kab. Kep. Aru, Meluku (2O2Ol . Pc,rcgrtl,r Lcdruht n d.n hutun dt eflrlrrh pctln ! dr! rllry.! yurLdltd 2.5. Penegakan Meningketnya Tercapainya p€nanganan frerkara tindak pida,ra perikanan sesuai regulasi yang berlaku Rekapitulasi Rekapitulasi Rekapitulasi Rekapitulasi tiap triwulen RekapituLasi tiap triwulan Rekapitulasi tiap triwulan Kejaksaan Kemhan, KXP, Kemenkumham, TNI, dan Polri APBN (AP7) kedaulatan penanganan data perka.ra tiap triwulan tiap triwulan dan hukum di perkara tindak ilLegal fishing wilayah pidana s€-luruh perairan dan wilayah yurisdiksi perikanan Indonesia 11 12 SK No 068079 C 2.5.Penegakan... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 92 r-,Ttt l-t{ilE irT:l reET | r.v'FirtJ OUTPITT rrJtq IIIATATAIPE{IATGGI'If G JAWAB IIfSTAIfSI IERI{AIT KKP, Kemcnkeu, Kemenhub, BaLamla, dan Polri tJrfiff,il APBN (AP7) APBN (AP7) ,,Iittl ?rtD l:lOO o/o2: 990/o 131 kasus mta twTl ,I;FE) 13 2.5. Penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah Perairan dan wilayah yurisdiksi Peningkatan operasi p€negakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan dan yusrisdiksi nasional Tega-lmya kedaulatan negara, terjaganya keutuhan wilayah NKRI, dan terlindunginya keselamatan bangsa Indonesia di witayah laut NKRI l. Persentase ,elanggaran n ilayah laut /anA ditangani INI Angkatan hut 2. Persentase :ilrgkat <epatuhan ,engr{una laut li 1OO o/o2: gao/o li l00o/o2i 1000/" 1: looo/o2i 1000/" l: l0oo/o2, tooo/" 144 kasua tsa kasus 173 kasus Ke-mhan 14 2.5. Penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan dan wilayah ,'urisdiksi Pcnyclcsaien findak Pidana di leut Terselesaikann ya segala bentuk kejahatan konvensional, transnasionel, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan yang berimplikasi terhadap kontijensi Jumlah Kasus Keamanan [.aut yarrg ditangani 119 kasus Polri femhan, Kemenhub, I(emenkeu, Kemendagri, Kemenkun tam, KLHK Kemlu, KemenESDM, KemenBUMN, rKP, TNI, Bakamla, dan I(qaksaan SK No 068080 C 2.5.Penegakan... PRESIDEN REPIJBLIK INOONESIA 93 r-,14I t-IlrrF-J:l [ag]q ;rJ :rIJTiIJJ FTrirqft OU.IPIIT ,1t-/T| aruz qtrFl wzl ,iarB Jumlah Ihsus nbgdl Fkhing 156 kasus 159 kasus 164 kasus 166 kasus 169 kasus ditangani traTArar PETAf,GGI'i G JAWAB ITSTATAI TERI(AIT SUIBER P BIAYA,ATT 15 2.5. Penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah Perairan dan s'ilayah yurisdiksi Penyelesaian Tindak Pidana Itegal Fishir|g Terselesaikenn ya segala bentuk Tindak ?idaia. ruegdl ftstung Polri Kemhan, Kemenhub, Kemenkeu, Kemendagri, Kernenkumham, KLHK Kemtu, KemenESDM, KemenBUMN, KKP, TNI, Bakamla, dan Kejaksasn APBN (AP7) 2.7. PcDb.Dgu!.a Lrrrtdcr brag.r lr.ag bctodcntrd tclrutu .!.1-6 upsyr bch [cgarr l6 2.7.Pembang unan karalder bangsa yang berorientasi kelautan dalam upaya bela negafa Pembentukan dan Pembinaan Jaringan masyafakat pesisir untuk mencegah dao meredarn konflik Menurunnya potensi konflik di wilayah p€sisir dan laut Jumlah wilayah yang kunjungi, berdasarkan 7-ona. lTana I wilayah Jawa; z,o,ra2 wilayah Sumatera; Zon 3 Wilayah Bali NTB, NTT, Maluku, Maluku Utarai 7-nna 4 wilayah Tana I 12 lokasi) zona 2 (2 lokasi) 3 (2 lokasi) Tana 4 12 lokasil Zona I (2 lokasi) 7an 2 Zona I 12 lokasi) Zrna 2 (2 lokasi) Zona 3 12 lokasi) zona 4 (2 lokasi) (2 lokasi) 3 (2 lokasil Tana 4 12 lokasi) Zona I 12 lokasj) 7ana2 (2 lokasi) Tana 3 12 lokasi) Zrna 4 (2 lokasi) Zona I (2 lokasil Tana 2 (2 lokasi) Zona 3 (2 lokasi) Zona 4 (2 lokasil Potri Kemenkeu, KKP, Kemenhub, KLHK, dan Pemda APBN (AP7) dan/atau APBD SK No 068081 C dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 94 ro. Eirn-d fi lTId7sffJ :IJ:r:Il[I\1 6rir llita irrrarri ITSTAIfSI PEXfATGGI'T G JAUIAB ITSTATSI IERI(AIT AI'XBER PF,IBIAYA. T'7i!t l qin Tiva 24O kegiatan 245 kegiatan 250 keAiatan 50 kegiatan 50 kegiatan 50 keaiatan 3 Wilayah 4 Wilayah 4 Wilayah ZT'ZI nafll darr Sulawesi) t7 2.7. Pembang unan karakter bangsa yang b€rorientasi kelautan da.laD upaya b€la neSara Pembinaan dan penjruluhan pada Pengguna iasa perairan Terjalinnya kemitraan antara penSSuna jasa p€rairan dan Polri Jumlah kegiatan untuk menjalin kemitraan dengan p€ngguna iasa perairan 255 keaiatan 260 kegiatan Polri Kemenhub, fKP, Kemenkeu, KemenESDM, BMKG, dan Pemda APBN (AP7) dan/atau APBD 18 2.7. Pembang unan karakter bangsa yang berorientasi kelautan dalam upaya bela negara Pemolisian maqaarakat pesisir dan peratan lcommunitg Policingl) Terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungan maqraralat p€sisir dan perairan Jumlah kegiatan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan maqrarakat pesisir dan peraifan 50 kegiatan 50 kegiatan Polri Kemenhub, KKP, Kemenkeu, BMKG, dan Pemda APBN (AP7) dan/atau APBD 19 2.7. Pembang unarr karalrter bangsa yang berorientasi kelautan dalafi upaya bela negara Sambang Nusa (Prioritas pada pulau-pulau kecil terluar yang berpenghui) Terbangunnya kepcrcayaan masyarakat Pesisir terhadap Polri di pulau-pulau kecil terluar Jumlah wilayah yang dikunjungi Sambang Nusa 5 Wilayah 7 wilayah Polri Kemhen, KeEenhub, KKP, Kemenkeu, Kemenkes, BMKG, TNI, dan Pemda APBN (AP7) dan/atau APBD SK No 068082 C s€suar PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA 95 tro. l-Jaa.fcT fil II"TrJrJJ aIIjII rfril fala, ! lm ilfrd-a ,rPn 7Vn 7VA ,IVTI 7IVE7 4 K^b/Kota 4Ihb/Kota 4 Kab/Kota 4 Kab/Kota 4 Kab/Kota IrsTA[St PEXTATGGI'T G JAWAB traTArar ?TRI{ArI SI'fBER PEIBIAYAAIfT s€suai Keppres Nomor 6 Tahun 20 17 Jumlah Kabupaten/ Kota yang dibentuk kemitraannya : Karimun, Bali, Aceh, Terakan, Ambon, Manado, Batam, Bangka, Kupang, Merauke, Tual, Asahan, Kep.Seribu, Palau Jandena, Biak, Nias, Kadmun Jawa, Enggano, Buton 20 2.7. Petuba,rg- Pembentukan Relawan Penjaga Laut Nusantara (RAPAT-A) Meningkatnya kemitraan dengan masyefakat pesisir dan membentuk berorientasi kelautarr upaya bela negara formasi Bakamla dalam memba,rtu menjaga keamanan dan keselamatan di Laut Bekemla KKP, Kemenhub, Kemenkeu, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, BNN, dAN Penrda APBN (AP7) dan/atau APBD SK No 068083 C 2.8.Meningkatan... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 96 tro. FIif.'I;firfi L.7T,:fr:fJ hrIJfJJii GTa, ! rlrl tlfrdri rraTtrar PE[t'[GGI'If G JAWAB IXSTAIfSI TERI(AIT SI'UBER P BIAYAAIfIxv2l ,Ftn ,I.AF' ,tvll mfla 2.8. [cnlngl.rr.-n La-amanan aLn lcacLnrtan pcLFrar 2l 2.4. Meningkatkan keamarran dan kes€lamatan peliayara.n Pelaksanaan Op€rasi Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan di Iaut Pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan di l,aut s€cara Aman, Andal, darr Efektif Pers€ntase korban yang terevakuasi pada pelaksanaan Operasi Penqirian dan Pertolongan di I-aut pelabuhan memperoleh informasi meteorologi maritim (pelabuhan) 1O0 pelabuhan sclama 2020 2024 (pelabuharr) tooo/" 1()(J0/" 1000/o tooo/" 20 Pelabuhan 20 Pelabuha, 20 Pelabuhan 1000/0 Bas€fnes femenhub, TNI, Polri, Kemenkeu, Bakamla, dan Svrasta APBN (APII dan/atau Sumb€r lain yang sah 22 2.4. Meningkatkan keamanan dan keselamatan p€layaran Iayanan Informasi meteorologi maritim lS-trengttEning of Manne Meteorologgl Meningkatnya Layanan Informasi Meteorologi MaritiE yang berkualitas 20 Pelabuhen 12021) 20 Pelabuhan l2o2ol 20 Pelabuhan BMKG Kemenko Marves, Kemenhub, KKP, dan Pemda APBN (AF6) dan/atau APBD 2.8.Meningkatan... SK No 068084 C PRESIDEN REPLIBLIK INOONESIA 97 f,o. Frir.ITIr:l NTTiIT.EITi] :IJJIJJI Meningkatnya l,ayanan Informasi Meteorolo8i Publik yang Berkualitas Terselenggsran Survei Hidrografi dan Ocea.rrograli untul< mewujudkan peta laut yang up to date da menca.kup s€luruh Perairan Indonesia. rdirrJrri Jumlah lokasi destinasi wisata super prioritas yarrg memperoleh informasi peringatan dini l Presentase peta laut yanS up to date yang dibuat dan diperbarui 2. Perscntase luas u,ilayah perairan lirdonesia (pedalam an, kepulauan dan teritorial) yang telah diperbaiui melalui Surta Hidro fifrdrt rrgrAisr PE[f,ATGGI'I| G JAWA.B,itFtl ,F'N 7F'B ,I,9Zl ,r.vB 8 Irkasi l2o2L) 8 Lokasi l2o2ol 24 lrkasi 34 lrkasi 34 l,okasi BMKG 1: 100 o/o 2: 5 o/" 3: 33 o/" l: l0O 7o 2: 6 o/o 3: 4A o/" l: 1OO 9/o 2i 6 o/o 3t 64 o/o l: lOO o/o 2: 8 "/" 3: l0O 7" l lOO "/" 2: 9 o/o 3: 21 o/o Kemhan TIfATATSI AERI{ArI SI'UBER PF]IBIAYAAT* 2.4. Meningkatkan keamanan dan keselamatan pelaya.ran Layana,r Peringatan Dini Cuaca dengen Scaling Up Weather Capdcitg KfP, KeDenhub, APBN (AP6) dan/atau APBD dan Pemda 24 2.4. Meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran Survey dan pernetaan seluruh wilayah peraifan Indonesia s€rta upddting peta laut nasional secafa befkala TN[, Kemenhub, dan BIG APBN (AP7) SK No 068085 C oseano- . . . PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 98 ro. iTr,rdiIJ:I (TAqrJTJiJ l: :t:I rffJ OIrIfi'T oseano grafi 3, Pers€ntas€ luas wilayah PerairaIr Indonesie yang diperbarui selama interval lima tahun. 2.4. Penerapan sistem e ticketirlg di pelabuhan Menghilangkan praktek owrloadiw kapaf penumpang akibat tidak terkenda.linya pemuatan p€numpang Meningkatkan pelabuhan kcamenan dsn keselalaratan menerapkart sistem e ncketirlg pelabuhan (kumutatif) pelayafan 2.4. Pengembangan Meningkatnya Pengembangan Meninskatkan dan Penerapan dan Penerapan keamanan dan Tralfi.r pelayaran di 'Italfict Separutionkeselamatan *pardtion p€rairan pelayaran sclwme (TSS) s€mpit dan Scheme (TSS) di s€-lat sunda b€rbaheya di ALKI 1 dan i'I{irln fifitt ,i-tn afitEl TWrl ,I'PB l2o2tl 86 Pelabuhan l2o2ol Laporan hasil Eorritoring implementasi l2o21l l,aporan hasil TSS rrfaTtrs! PE]rAXGGIJT G JAWAB rrsrAfsr IERI(AIT AI'XBER, PEIBIAYAAIT 25 Kemenhub Kemenko Marves, Kemenkumharxr KKP, KI,}IK, Polri, BIN, dan Pe-mda APBN (AP7) dan/atau APBD APBN (AP/)26 Kemenhut Kcmenko Marves, KKP, Kemenkeu, KemeDkumham, Kementan, KLHK, Kemhan, SK No 068086 C dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 99 ro. |T{'ITTT:I fiaIdTSfTil hrIJJ fi] dan Sielat Irmbok dan Kawasen Beru Lainnya 2.4. Meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayara,r Penctapan alur Meningkatnya pelayaran alur p€layaran ditetapkan 2.a. Mcnurunnya Meningkatkan alur pelabuhan kepadatan keamanan dan s€suai standar kapd keselalnatan internasional p€layaran di 2a Pelabuhan Utsme 2.a. Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (sBNP) Bertambehnya unit sarana bantu untuk penguatan kenavigasian MeninCkatkan keselarnata'rr peLayaran iufrd:'i rrsTlrst PEiIlIItGGUII G JAWAB Ii]i, vlrtt wtl ,wt) ,IiFFI dwl 2025 AIXI 2 l2o2ol Jumlah alur yang telah ditetapkan (lokasi) 55 lokasi 50 lokasi 50 lokasi 50 lokasi 50 lokasi Kemenhub 42"/" 830/o 440/o 450/. Kemenhut) kineia 62 Unit (2O2r) 62 Unit (2O2O) 62 Unit 62 Unir Unit 62 Unit Kemenhub sarana baotu navigas pelayefan ITATAXAI TEnI{ATT SI'XBER PEITBIAYAAI* TNI, BMKG, dAN Bakamla Kemenko Marves, Kemenhub, KKP, Kemenkeu, KemenkumharE, Kementan, KLHK, Kemhan, TNI, BMKG, dAN Bakamla (AP7) BUMN dan Pemda (AP7) dan/atau Sumber lain sah Pemda ( P7l atau 27 2A 29 SK No 068087 C laut PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 100 I{o. iTT.]eirJ:l lTrdT,EffI :IJJIII:T,I Fliltam iufrdlra lrsTArst PETAIf(rcUII G JAWAB ITATAIAI TENI(AII SI'MER, PNBIAYA.AIfTq-r ,ivn 5 AIS Bas€ Station 1 "/ 2. 3. 'i ,IiFB ,I.VZI wE1 laut terbangun (unit) 30 2.4. Meningkatkan kearnanan dsn keselamatan pelayaran Pembaigunan AIS Base Sranon Terbangunnya AIS Base Starion untuk perkuatan monitoring di laut Jumlah AIS Ba.se S\ation yang terbangun 5 AIS Base S'tafilon 5 AIS Bose Slzrion 5 AIS Base Statio Kemenhub Pemda APBN (AP7) 31 2.4. MeninAkatkan keamanan dan keselamatan p€layaren Meningkatkan keamanan, kes€lamatan pelayaran dan multiplier effed bagi ekonomi di Kawasan Indonesia BaiaL Selat Malaka ke arah selatan, pembuatan alur pelayaran baru dan pendalaman alur sesuai standar interrrasional berikut terselarnva 1. Mencairkan kepadatan jumlah kapal yang melintas di S€lat Phillips dan Selat Malaka yang sempit dan amat bahaya 2. Menjadi muttU)licr efredba$j ekonomi di pentai timur Sumatera s€hingSa arus pergerakalr Meminimalis ir terjadinya kecelakaan fatal dan pencemaran laut di Selat Mdaka Pendalaman alur laut yang ada, pembuatan alur laut baru sampai kedalaman 22n Low Water Spnng (LwS), area manuver dan area lego 1. .i a 'i 3. "i f- i 2. 3. 'i 1. 2. ,l I 2. "! 3- .i Kemenhub Kemenko Marves, Kemenhub, KKP, Kemenkeu, Kemenkumham, Kementan, KLHK, Kemhan, TNl, Polri, BMKG, Bakemla, Pemda, dan BUMN APBN, APBD dan/atau Sumber lain yeng seh SK No 068088 C tralfie PRESIOEN REPLIBLIK INDONESIA 101 r-,Tat .'ii]qTJJl tararSr.f:'i trd.ffrc scheme (TSS) berdasarkan regulasi Maritile Organization (rMo) !EIFJIJ oul?uf fff,tI-Iin ITSTATAI PEltAiGGUX G JAWAB ITSTAIiSI TERXAIT SI'UBER PHBIAYATT',\ittt 2122 4. ,l ,ittF) ?iatTl ,lirIj 4. ,l 4.{ 4. ./ s. ./ komoditidari dalam ne8eri dan dari manca negara dapat tersebar dengan aman dan lancai 3. Menata keselamatan bernavigasi di Selat Malaka sempai ke utara S€lat Bangka dan sebaliknya 4. Pendalaman alur, pembuatan alur laut baru, area manuver, area lego jangkar serta menajemen alur dengan sistem jangkar di s€kitar pelabuhan/ alur laut l. Lintas laut di alur ini pada poros: Pulau Karimun Kecil, Pulau Kundur, Selat Durian, laut sekitar I(abupaten Palalawan, IndraAiri Hilir, sampai di utara S€lat Bangka atau sebaliknya 1. Membuat peLabuhan baru di s€putar titik belok di Setat Phillips di Pulau Karimun SK No 068089 C s€suai PRESIOEN REPUELIK INDONESIA to2 r-,TtI iTT.Ielffit reIEIJ lI'I-jrTiITJ sesuar standar internasional OIII?IIT Kecil agar menjadi titik timbun sebar berbagai komoditas dari dan ke pasaf domestik atau gefa Membuat satu pelabuhan baru di kovinsi (I(abupaten Palalauran atau Kabupaten Indragiri Hilir) yang berlaut dalam sehingga menaikkarl pertumbuh an ekonomi i-lIrEIf,l ITATAIfAI PEfATGGI'II G JAWAE trSTATgI TTRXAIT SI'UBER PEXBIAYA,/III*nirrt 7Vn zIEE] ry.Etl ,Ii'F SK No 068090 C 2.A.Mcringkatan... PRES IDEN REPUBLIK INOONESIA lo3 [-Ial l-t{.Id r r:IJl iadqr5IJ;] .yL.:t-f,iT'rl ourPur tlfrf,rt ITATATAI PEXTAi(XiUi (} JAWAE4trl ,ittn ,WB ,f,vll ZF'B 4 Kapal 12021) 2 K^pal l2O2O) 7 Kapal l5 Kapal 16 (apat b Kemenllub 2 Unit {informasi) 2 Unit (informasi) 2 Unit (informasi) 2 Unit linformasi) 2 Unit (inforrnasi) Kemenhub IXSTAIfSI TERI(AIT SI'f,BER PWBIAYIAIf' Pcmda (AP7)32 2.4. MeninAkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran Pembangunan penyelesaian kapaf kenavigasian 2-A Meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran Natio al ri.sk dacrah-daerah rawan kecelakaan pencemafan (anjunaan migas, kabel/pipa bawahan) 2.4. Peningkatan keselamatan mudik pada saat hari raya MeniDgkatkan keamansn dan keselarnatan pelayqran Terbangunnya kapal kenavigasiarr untuk mendukung kenavigasian laut Jumlah kapal kenavigasian yang terba,rgun (Kapall Data tentang daerah daerah rawan kecelakaan dan pencemaran (enjungan migas, kabel/pipa bawah air) irformasi kes€lamatan pelayaran berbasis DSS Sistem Embaran Maritim (SEMAR) dan Satcllite 33 34 Tersedianya data tentang daerah-daerah rawan kecelakaan dan pencemsran (anjungan migas, kabel/pipa bawah air) Kemenko Marves, KKP, Kemenkeu, Kemenkumham, Kementan KLHK Kemhan, TNI, dan BMKG APBN (AP7} Meningkatlan keselarnatan pelayaran mudik pada saat hari raya Kemenko Marves, KKP, Kemhan, Bakamla, TNI, BRIN, dan Pemda APBN (AP7) dan/atau APRD SK No 068091 C Disastar PRESIDEN REPLIELIK INOONESIA to4 ro. tTiErd f,rt [Tdqr5rIit IIrYf,ir'fll OIII?UT fllrI.]-rI [tsTArat. PEfATGGI'II G JAWAB ffi SI'fBER,PEIBIAYAAIT2U2t mt) TIEB ZTEA 4ra Disaster Eartg Waming Sgsrem (SADEWA) MATRIKS . . . SK No 068092 C PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA lo5 XATRIXS PII"AR IlIg Il83: TATA REI,()LA DAII XEI.ETBAGAAIT DI LAUT ro. iIi-I.lEirJI [.d.tF[J F'lrjlfufJ 6Tria{ill rIfTdra If,STAIfAI PEIiAIIGGI'f, G JAWAB If,STAIfAI TERI(AIT SUXBER PF,UBIAY/I/I[*2U2t ,Dtn ,T'F1 ,W'I TINB 3.1. Pcn t .n slrtcm hufEn nrdord dt bfthaf Lctr ut a 1 3. 1 . Penataan sisterE hukum nasional di bidarrg kelautan 3. 1 . Penataan sistem hukum nasional di bideng kelautan Sinkronisasi dokumen perencanaen pusat dan daerah Inakup urusan kelautan dan perikanan Penyiapan one single Submissr'on (oss) UMKMbidang kelautan darr perikanan Jumlah daerah sinrkonisasi RZWP3K dengan dokumen perencan,ran pemba,rguna,r daerah sinloon antafa RZWP3K dengan dokumen perencanaan Pembangunan daerah Jumlah dokumen data OSS Usaha Mikro Kecil Bidang Kclautan den Perikanan (dokumen) data oss Usaha Milso Kecil bidang Kelautan dan Perikanan 10 Provinsi l2o21l 5 Provinsi l2o2ol 1 Dokumen (Sistem OSS dapat memberikan data terkait UMKM bidang kelautan dan perikanarl) 20 Provinsi Provinsi I Dokumen (Sistem oSS dapat memberikan data terkait UMKM bidang kelautan dan perikanan) Dokumen OSS terkait bidang dan 34 Provinsi I Dokumen (Sistem OSS dapat memberikan data terkait UMKM bidarg kelautan dan perikananl IGmendagi I Dokumen (Sistem OSS dapat memberikan data terkait UMKM bidang kelautan dan perikanan) Keminvest/ BKPM KKP dan KemenATR/BPN APBN (AP2) 2 KemenkopuKM APBN (API) SK No 06t093 C 3.1.Penetaan-. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 106 ro. |Ttlrlq Il ET TSrJJ FIrrJIrJ ()IrI?UT ,Ifrdlra ,TFII ,\tn ,l.,rFt ,wul ZINB 'i [TSTATSI PEfAItOGI'If G JAWAE IIfSTAXSI TERISIT EIETIf,I APBN (AP7) APBN (APl) dan/atau Sumbe,r lrin sah 3 3.1. Penataan sistem hukum nasional di bidang kelautan Koordinasi Kebijakan Penanganan Melawan megal Fishing Menurunnya Kasus .lllegaJ Fi:slung di Wilayah Perairan Indonesia Terlaksananya Koordinasi Kebiiakan Penanganan Melawan Illegal Fi.shing Kemenko Marves Kemenkeu, TNI, Polri, dan Bakalnla 4 3,1. Penataan sistem hukum nasional di bidang kelautan Percepatan penjrusunan implementasi dari Undang Undang Nomor 15 2(J16. Pengesahan Moritime Labour CoruEntior\ 2006 (Konvensi Ketenaga ke{aan Maritim, 2006) Tersusunnya aturan turunan implementasi dari Undang Undang Nomor 15 Tahun 2016. Pengesahan Maritime Labour Convention" 2006 {Konvcnsi Ketenaga kerjaan Maritim, 2006) 1 Dokumen Kemenko Marves Kemhub, Kemnaker, Kemlu, Kemenkumham, KKP, Kemenkes, BP2MI, derr Swasta SK No 068094 C 3.1. Penataan -.. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA to7 ltLt Ei rtrTt rrl "rl 3. I . Penataan sistem hukum nasional di bidang kelautan iIEITSrlJ rr.rrsft hfS:{I r llf,l SlaI tlrtt ,r,?n 7Wn ,rta ?f,rll ,T'E) Tersusunnya RPerpres Rencana Aksr Nasional Perlindungan Pelaut den Awak Kapal I Dokumen ir, i-=tTjit-Ti Gf,IIlZf:] Kemenko Marves If,STAIiAI TERI{IIT SUXBER P BIAYA. II' APBN (AP7) dan/atau Sumber lain yang sah 5 Percepatan Penlrusunan RPerpres Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pelaut dan Awak lbpal Perikanan Kemhub, Kemnaker, Kemlu, Kemenkumhaln, KKP, Kemenkes, BP2MI, dan Swasta 3.2. IEIrlcDGrtut hEtu.E lrtcrn dodd rU bfttrng LGhEtrn r..ud .tcrlgrn LcfEnthgrr nr.Io,rd 6 3.2. Implementasr hukum internasional di bidang kelautan sesuar den8an kepentingan nasionel Penlrusunan regulasi terkait Partisipasi Indonesia di Kawesan Dasar Laut Terbitnya Peraturan Presiden terkait Partisipasi lndonesia di Kawasa,r Dasar Laut Internasional 1 Dokumen Kemenko Marves, Kelnens€tneg, KKP, Kemlu, Kemendagri, KLHK, BIG, TNI den Setkab APBN (AP7) SK No 068095 C 3.2. Implementasi... PRESIDEN REPLIELIK INDONESIA lo8 r,-Ta! |t{dqtrJ'l 3.2. Implementasi hukum internasional di bidang kelautan sesuai dengan kepentingan 3.2. lmplementasi hukum internasional di bidang kelautan s€suai dengan kepentingarr nasional r:-r-latr5ITil FT.FTJTJiI Penlrusunan UU Zona tambahaJr Percepatan Penlrusuna.n UU 74na tambahan PenJrusunan UU l,andas Kontinen Percepatan penlrusunen UU Larrdas Kontinen EEiIEI Pengesahan RUU Z,ona i-r.fil-dm 2Url ,IVn ,DF' TWtl ,INB ./ IItSTAIfAI PEr TGGI'If G JAWAB IIfSTAIfSI IBRI('IT SI'EER PEXBTAYAIJfT 7 Kemenko KXP, Kemkumham, Kemens€tneg, Kemlu, KemenESDM, Kemhan, Kemenkeu, Kemenkes, TN[, dan Bakamla Kemenko Marves, KemkuEharlr, Kemensetneg, Kemlu, IGmESDM, Kemhan, dan BakarDla APBN (AP7} a Pengesaharr RUU Landas Kontinen KKP APBN {AP7) SK No 068096 C 3.3. Pembangunan . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 109 r,-El |T{.li.JirII I]Effi hn:I\rrJI ST.Itam r*rrdrl iiftrrJiFI I.f,r]II,:[t IItSTATSI TERXAIT SI'TBER PHBIAYA'T*2U2t ,Tv2 ,xntB 2024 zTiB 3.3. PcDb.lsull! rl.tcE trtr LcloL t but n rl'riond Fng bdt, trrrrtpdnn rtrrt bctt.agung l.r.b 9 3.3 PeEbangunan sistem tata kelola kelautan nasional yang baik, transparran, dan bertanggung jawab Perencanaan Tata Ruang Nasional penencana,m tata ruang dan p€manfaatan ruang yang b€rkualitas t. Jumlah rekomenda si peninjauan kembali RTR Pulau/ Kepulauan (Tahunan) 2. Jumlah materi teknis darr r9lrcangan p€raturan presiden KIR Pulau/ Kepulauan (Tahunan) l- Jumlah dokumen hafmonisasi rancan8an Peraturan presiden RTR Pulau/ Kepulauan lTehunsnl 1:2 Rekomendasi PK 3: I Dokulnen Harmonisasi RPerpres l2o2r) 1: 2: 1 Matek dan RPerpres Revisi 3: 1 Dokumen Harmonisasi RPerpres l2o2ol 1: 1 Rekomendasi PK 2: 2 Matek dan RPerpres Revisi 3: l:2 Rekomenda si PK 2: 1 Matek dan RPerpres Revisi 3i2 Dokumen Harmorrisa si RPerpres 1: 2: 2 Matek dan RPerpres Revisi 3:1 Dokumen Harmonisa si RPerpres l: 2i 2 Matek dan FlPerpres Revisi 3:1 Dokumen Halmonisa si RPerpres KemenATR/ BPN Kemenkumham Kemensetneg, KKP, Pemda, dan Swasta APBN (AP2), APBD, dan/atau Sumber lain yeng sah SK No 068097 C 3.3.Pembangunan... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA llo [T.t lrlgfIr]l ITfrTSrIJ E :-.TJf'fil 3llr rirJt iErrI+fl IiSTATSI PETAIfGGI'T G JAWAE llfA?Af,AI AERXAIT2d2t Tlitt) ,IOF' .ILA ,T'B 4OO Matek dan 4OO Metek dan 4OO Matek dan 4OO Matek dan 4OO Matek dan KemenATR/ Pemda, KKP, dan SwastaRaperda RDTR Raperda RDTR Raperda RDTR Rap€rda RDTR Raperda RDTR BPN I(ab/Kota I(ab/Kota Kab/Kota Kab/(ota Kab/Kota Kemenperin Kemenko Marves, Kemenhub, KKP, Kemenkeu, KLHK, Kemenkumham, Kemensetneg, BRIN, dan BUMN Kemenp€rin Kemenko Marves, Kemenhub, I(KP, Nemenkumham, dan BRIN SI'fBER PEXBIAYAAT* 10 3.3. PembaIrguna,r sistem tata kelola kelautan nasional yang baik, tranqraran, dan bertanggung iaurab Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Tersedianya rencana tata ruang daerah yang berkualitas Jumlah materi teknis dan rancanSan peraturan daerah RRTR/RDTR IGbupaten/ Kota (Tahunan) APBN (AP2), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah 11 3.3. Pembangunan sistem tata kelola kelautan nasional yang baik, transparan, dan bertanggung jawab Penyusunan RPP Industri Maritim Tersusunnya RPP Industri Maritim RPP Industri Maritim Tersusunnya Peraturan Menteri Perindustrian tentang Klasifikasi Galarrgan Kapal APBN (APl) 12 3.3. Pembangunan sistem tata kelola kelautan nasional yang baik, transparan, Penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian tenteng Klasilikasi Galangan Kapaf Terstandarisasi nya klasifikasi galangan kapal dalam rangka peningkatan daya saing APBN (APl) SK No 068098 C dan PRESIDEN REPIIBLIK lNDONESIA 111 r.-I-' iT{.Iat f:] fir-?atrfffI :,]rat:\ rr:I,1 FliltIrta rr.ffl-d IITSTAIfAI PEX|ATGGI'If G JAtr'AB IIfAT.ATSI TERI{AIT sI'XBER P BIAY,/T,II T,T"1 7Wn ,1i7F\ ,ivl:l V.t B dan b€rtanggung iawab 13 3.3. Pembangunan sistem tata kelola kelautan nasional yang baik, transParan, dan bertanggung jawab PenJrusunan Peraturan Menteri Pcrindust :ian tentang Standarisasi Desain l(apal Tersusunnya Peraturarr Menteri Perindustrian tentang Standarisasi Desain lkpal Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standarisasi Desain Kapal KeEenperin Kemenhub, Kemenkumham, S€tkab, BUMN, dan BRIN APBN (APl) MATRIKS SK No 068099 C PRESIDEN REPIJBLIK INOONESIA tt2 XATRIIIS PILAR XxI XE4: EXoII() I DaIl IITTR,IATRUI(TUR XTI"AIITAII DAJ| PEIIIIfGI(AT IT XTSBLIITERAAIT \.I'T uf{.Icdf:t itadqrrJ:fJ hrJ:Itr.rl |i]ri tlrtJ tIf-d If,BTAIfAI PETAIfGGUIIG JAWAB IIfSTATSI TERI(ATT SI'XEER PEXBIAYAIIfT7];,t1 ,|tp D1VB ,I"A FI'IEI +.1. Pc[lzus[ErE d.E lrcngcDbrngel b.sk detr da[ bforEa.l Gtottoml Lclautan I 4.1. Penlrusunan dan pengembangan basis data dan informasi ekonomi kelautan Pelaksanaan Integrasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elet<tronik Terscdianya sisterE KKP yang telah terintegrasr dengan sistem oss Jumlah Inventarisa6i, Sinkronisasi darr Koordinasi Integrasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi S€cara Elektronik di Pusat dan Daerah lK/LlDl PenSembangan Sistcm Perizinan Berusal.a Secara Etektronik (p6ket) 1 (satu) K/L (Sistem OSS telah terintegrasi dengan KKB I (satu) K/L (Sistem OSS telah terintegrasi dengan KXB 1 (satu) K/L (Sistem OSS telah terintegrasi dengan KKP) 1 (satu) K/L (Sistem OSS telah terintegrasi dengan KKE I (satu) K/L lsistem OSS telah terintegrasi dengan KKE Keminvest/ BKPM KI(P dan Pemda APBN (AP1I dan/atau APBD 2 4.1. Penyusun€I dan pengembangan basis data dan informasi ekoIromi kelauten Pengembang an sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secar:a Elektronik P€nyesuaian sistem dengan regulasi/ ke bijakan terbaflr I (satu) Paket lsistem OSS telah terintegrasi dengan KKE 1 (satu) Paket (Sistem OSS telah terintegrasi dengan KXE I (satu) Paket (Sistem OSS telah terintegrasi dengan KI(P) 1 (satu) Paket (Sistem OSS telal.. terintegrasi dengan KKP) 1 (satu) Paket (Sistem OSS telah terintegrasi dengan KKP) Keminvest/ BKPM KKP dan Pemda APBN (AP1) dan/atau APBD SK No068100C 4.1.Penlrusunan... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 113 ro. iI rr.rE rrfl iaaarlr.fil -= :II irT,,l f,IL v lrn tr.frfrrt ITATAXSI PEXLICTGITf,C JAWAB ITBTAIIS! TtRra.rr SI'BER PEfBIAYAAI*ft7n ?F'N 7tr ll TIVB 3 4.1. PenJausunan dan penSembangan basis data darr informasr ekonomi kelauterr KLHK KKP dan Pemda APBN {APT) dan/atau APBD 4.2. Pclctptaan tlllm tlvrataat uraha yrng tondualf dan Gftatcn 4 4.2. iklim investasi us€ha yang kondusif darr e-fisien 4.2. iklim investasi usaha yang kondusif dan efisien Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah I Meningkatnya realisas penalraman modd di wilayah I (Sumatera) Perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah lrcnanaman model di wilayah I (p€rusahaan) { J .i Keminvest/ BKPM Pemda dan Swasta APBN (APl), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah 5 Fasilitasi pcnyclesaian masalah investasi wilayah II Meningkatnya realisasi Ircnanarn€ur modal di Witayah II (I(alimantan, DKI Jekarta Perusa'Laan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wil,weh II .i Icttlinvest/ BKPM Pemda dan Swastt APBN (APII, APtsD, dan/atau Sumber lain yang sah SK No 068101 C dan PRESIDEN REPUALIK INDONESIA tt4 Ifo. iTrdqIT:t ilTfrrfrJl Fasilitasi penyelesaian masalalt investasi witayah III l-=fj-.'ffirTil regt rrErArsr PE{tAIfGGI'TG JAWAB oriFirtt ,M1 ,r.nt) ,WB ,\attl ,wr3 lperusahaanl Perusahaarr KeEinvest/ BKPMyang penyelesaiarr masalah penanatnan modal di Wilayah III (perusahaanl Perusahaalr ./ { Keminvest/ BKPMyang penyelesaian masalah penanaman modd di wilayah IV (perusahaan) Profil proyek Projecl Readg \i Keminvest/ BKPM If,STAXAI TERI(AXT SI'UBER, PWBIAYAAIfi dan D.I. Yosrakerta) 6 4.2. Penciptaan iklim investasi usaha yang kondusif dan elisien Meningkatnya realisasi penanaman modal di Wilayah ItI (Jawa Bsrat, Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi) Pemda dan Swasta APBN (APl}, APBD, dan/atau Sumber lain yang sal 7 4.2. Penciptaan iklim investasi usaha yang kondusif dan efisien Fasilitasi penyeleseian masalah investasi wilayah IV Meningkatnya realisasi Penanaman modal di wilayah IV (Jaq,a Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat) Pemda dan Swasta APBN (APl), APBD, dan/atau Sumber lain yang sal. a 4.2. Pcnciptaan iklim invcstasi usaha yang kondusif drn PcnJrusunan Project Reodg ,o Ofrer IIPRO) Tersedianya dokumen IPRO yang mencekuD KI(P, Kemenperin, Kemendag, KemenkoD APBN (AP1) dan/atau APBD SK No 068102 C e.fisie.n PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 115 I(o. iT[G fiaeqryrTii ITJJIJJJ ourPlrr efisien di bidang lndustri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya data potensr dan peluang Pengembangan investasi rumput laut terintegrasi di I(abupaten Sumbawa Barat yang ' komprehensif di bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam l,ainnya (profrl proyek) 4.2. Pemasafan Investasi berdasarkan sektor pendukung prioritAs nasional Meningkatnya Jumlah Rencana Investasi melalui Keaiatan Pemasaran Investasi berdasarkan seldor pendukung prioritas nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pengan) (rencana iklim investasi usaha yang kondusif dan e-fisien reocana investasi di sektor dan kawasan ekonomi prioritas rrTrq IrATAIISI PETAIf(XI{ITG JAITAE IIfSTAIfSI IERXAIT SI'TBER PEIBIAYATT*,rttl ,$tn ,f,m ,1ru4 7Wr3 Rp 42 Tritiun Rp 50 Triliun Rp 55 Triliun Keminvest/ BXPM UKM, dan Pemda APBN (APT)9 Rp 25,85 Triliun (2021) Rp 16,25 Triliun (2020) Kemenko Marves, Keminvest/ BKPM, KKP, KemenESDM dan Kemenpare kraf SK No 068103 C 4.2. I,enciptaan... PRESIOEN REPIJBLIK INDONESIA 116 flil iI{.IS J,Il ITEITTfJJ FIJJTiIIJ ourPur tIf-dTl ,l;rTl qnt) ,\ttFi flvL, ZINE) 15.000 (2o21) 2.soo l2o2o) 15 OOO 15.OOO l5-ooo 15.000 ITSTAIfSI PEIfAIIGGI'IIG JAWAB ffi ralriJirtfal KKP KemenATR/ BPN APBN (AP7)10 4.2. Penciptaan iklim investasi usaha yang kondusif dan elisie.n Sertifikasi hak atas tanah nelayan yang difasilitasi sertilikasi nya Terlaksana nya fasilitasi s€rtirikasi hak atas tanah nelayan Jumlah fasilitasi s€rtilikasi hak atas tanah nelayan (SeHAT) (bidang) +.3. Pcrgc,lbargan dunta uaaha dt btdarg tcLutan nrrlo,tal yang bcrdaya aatng tltcrua.toad 11 4.3. Pengembangan dunia usaha di bidang kelautrn nasional yang berdaya saing internasional Korporasi serta perkuatan kapasitas usaha Koperasi Petani Garam mela.lui kemitraan dalam rangka percepatan penyerapan garam ralryat dari hulu ke hilir dalarn me\rujudkan transformasi ekonomi Terjalinnya korporasi dan kemitraqn koperasi petanigaram da.lam rangka penyerapan garam rakyat Jumlah Kop€rasi yang teialin delem Korporasi Koperasi Garam s€rta Inelakukan kemitraan dalam ekosistem terpadu 2 Koperasi 2 Koperasi 2 Kop€rasi 2 Koperasi KemenkopuKM KKP, BPOM, Kemenko Marves, Kemenperin, Pemda, dan Swasta APBN {APT), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah SK Nc 068104 C 4.3.Pengembangen... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 117 rr.rrqrl llfaTrtar PEIfAITCTC{'IfC JAwlB IIISTAIISI TERXATT alrtlTrfiJr.Ial fil [T[aIrsrI]t FIIJI'JJ ()UTPITT qDl ,tvn ,rvIl ,f,rll t2 4.3. Pcngembangan dunia usaha di bidang kelautan nasional yang b€rdajra saing internasional Fasilitasi kemud6h6n berusaha dan berinvestasi bagi petaku usaha Terfasilitasi Irya kemudahan berusaha dan berinvestasi bagi pelaku usaha dalam mendukung Penguatan JaminaIr Usaha Serta Korporasi Petani dan Nelayan Jumlah pelaku usal.a yang difasilitasi dalan ke8iatan berusaha dan berinvestasi (peleku usaha) 1.620 Pelaku usaha (2021) 1.51O Pelaku usaha (2O20) 1.73O Pelsku usaha 1.84O Peleku usaha 1.950 Petaku us8ha 1.950 Pelaku KKP Kemenkop UKM APBN (AP3) IrcraLan leut lldoncda accere rcalLtll 13 4.4. Pembangunan ekonomi kelautsn s€cara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru di q,ilayeh Desisir- Dulau Pengembangan Bandara HAS Hanandjoedin di kovinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bandara Irmbok di kovinsi Nusa Tenggera Baiat Terselengga.ra nya Pengembangan Bandara HAS Hanandj oedin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bandara Irmbok di Bandara yang dikembangkan (lokasi) 1. Bandara HAS Hanandjoedin: IEeeling R "n ltdy 2. Bandar lrmbok: Perpanjanga n ktu)ag dan 1. Bandara HAS Hanardjoedin: 2. Bandara [,oEbok: Pembangun di Waving GaUery da Perluasan 1. Ba[dara HAS Hanandjoedi: Pembangun an Gedung Operasional Bandara 2. Bandara lrmbok: Pengem [. Bandara HAS Hanandjoedi: Pemba ngunan Gedung Terminal, Pemba ngunan gedung dan 1. Bandara HAS Hanandjoedi: Pengadaan Kendaraan Operasional 2. Bandara Irmbok KemenBUMN Kemenhub, BUMN, dan Pemda APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah SK No 068105 C pulau PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA ll8 ro. lTTdd I itr{alr5frJ rr.frffi SIJJTfr :a.Iitarrll 2g2t 7ti72 ,[ta ,T'TI ,T':I] Tenggera Barat untuk mendukung lO Destinasi Pariwisata Prioritas Pembangun a,r Fasilitas Penunjang nya s€rta Peningkatall Daya Dukung Ru tDdg Perluasan terminal Pengembatrg an fasrlitas kargo Pengembang an Fasilitas Sisi Udara Tahap l: Perluasan Apron Barat dan Perbaikan Fasilitas Penunjang Parkir Penumpang (Gedung Anjungan, Pelataiatl Parkir Motor, Parkir Minibus dan Roda 4 wisat4 bangan Fasilitas Udara Tahap II: fasilitas penunjang Bandara, perluasan Apron, Penambah an Lampu Fl@d Light, Pengadaan Dan Pemasang an uPs 160 KVA Pembuaten Rapid Exit TaxAaaU dan Pal'dlel Taxiuay Ba,rdara lrmbok Terbangunnya Panjang 34,2 Km Kereta Jalur Kereta Api Makassar- Api (selesai) (2O21) 47,3 Knt (selesai) IITBTAf,AI PE]rAf,(rcUltG JASAB trsTAxsr TERI(AIT SI'fBER PEIBIAYA.AI{* pulau kecil, pulau-pulau terluar, dart peraifan laut lndonesia secara realistis 14 4.4. Pembangunan Pembangunan Jalur xA Makassar Kemenhub Kem€nATR/ BPN, KLHK, dan Pernda APBN (APs) dan/atau APBD SK No 068106 C ekonomi PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 119 a(al r'Ir.Ifrr:l fiaAqrffiJ l-ifI.tJlrT.i urrirn iy,frdEi IIfATATSI PEIATGGI'XG JASAB ITSTAXSI IERI(AIT SI'EIR PWBIAYA'T*2A2t fi|rn wrFt 2024 ,I.,rF) ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru d wilayah pesisir, pulau-pulau kccil, pulau pulau terluar, dan p€rairan laut Indonesia s€cara realistis Pare Pare Pare Pare (delam rangka mendukung Pelabuhen Garongkong) Penguatan sentra IKM direvitalisasi dibarrgun 1123,7 knll 42,2 Kfi (sclcsai) (2020) t5 4.4. Pembangunan kavrasan ekonomi kelautan secars terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru d wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau pulau tcrluar, dan perairan laut lndonesia s€cara rea.listia Penumbuhan dan pengembangan industri kecil daIr menengalt panSan, barang dari kaJru, dan furnitur 3 s€ntra 2 Sentra (Kab. Kep. Anambas Kab. Seruyan) 1 Sentra (Kab Kepulauarr Selayar) Kemenperin KKP dan Pemda APBN (APs} dan/atau APBD SK No 068107 C 4.4. Pembangunan . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 120 ro. iTGrEl [TAqrrrJI CfI{I rrJii SIar raita arjltqft ,w\l qin ,Ii,F1 qwl ,\at\3 0,2 m3ldctik l2o2tl 0,3 m3/ detik O,2 m3/detik O,2 m3/detik (2O2Ol 4,1 m3/detik 5,1 m3/detik 3,7 m3/ detik IItSTAXSI PETAIf(X}UTG JAWIB KemenPUPR IGmenPUPR rrsTrxsr IERI(AIT SI'XBER PEXBIAYAII!' 16 4-4. Pcmbangunan kawasan ekonomi Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar Penambahan debit air baku untuk mendukung akses Air Minum Perpipaan (10 kelautan terpadu mcnggunakan prinsip-prinsip e-konomi biru Sambungan Rumah)pesrsrr pulau-pulau kecil, pulau pulau terluar, dan p€rairan laut Indonesia 4-4 Pembangunan kawasan ckonomi kelautan s€cafa terpadu dengan menggunakan prinsip prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan TertingAall Penambahan debit air baku rurtuk mendukung akses Air Minum Perpipaan (1O Sambungan Rumah) Taftbahan debit air bale di lokasi prioritas pulau kecil terluar (83/detik) Pemda APBN (APs) dan/atau APBD t7 Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik) Pemda APBN (APsI dan/atau APBD SK No 068108 C pulau PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA t2t (T.-T Ft{,IqarJI itadcr:'fiii FIrJIJJJ Ii]ir r1m tr.rrsfi If,STATAI PEftrCiGIrrG JAWAB KemenPUPR [tsTArst TERXAIT SI'XBER PEXBIAYAAITT,w\'l twrl 7WA TFrtl ,IVI: pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara nealistis Penambahan debit air baku untuk mendukung akses Air Minum Perpipaqn (10 Sambungan Rumah) 1a 4.4. Pembangunan kawaaan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip prinsip ekonomi biru di q,ilayah pesisir, pulau pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara reelistis Penyediaan air baku di Kawasan Pantai Utara Pulau .Iawa Tambahan debit air baku di kawasan Pantai Utara Pulau Jawa (m3/detik) 1,98 m3/detik 0,47 m3/detik APBN {APs) dan/ atau APBD 19 4.4 Pembangunan kawasa,rr ekonomi kelaut3n Pembangunan Jalan Bylrass Bandara Internasional Lombok Terbangunnya ialan untuk mendukung 10 Destinasi Periwisata Panjang j6lan yang dibangun (ln') 9,9 Km 12021) 7,5 Km l202ol Keme,nPUPR Kemenparekral dan Pemda APBN (AP5) dan/atau APBD SK No 068109 C PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA t22 ro. lr{.lirJIl secara terpadu dengan menggunakan prinsip prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairsn laut Indonesia s€cafa realistis il-'Hf,Efs Mandalika IYJJ JIJ t-fiirtr -t :aTII !:Im ,Frtl ,rt 1 ,Ii,B qtm ,ITT) tisTlxsr PEIfATGGUXG JAwlB KemenPUPR ITSTATSI TERXAIT SI'UBER, PF;XB!AYArIIi* kioritas 20 4.4. Pembangunan kawasan ekonomi kelauten secara terPadu dengan menggunar<aD prinsip prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau pulau kecil, pulau-pulau terluar. darr PerDbangunan Jalan Akses KSPN l,abuan Bajo TerbaJrgunnya jalan untuk mendukung 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Panjang jelan yang dibarrgun (k-) 10 Km (2o21) 5,5 Km (2O2O) 4,6 Km 10 Km lO Km Kemenparekral APBN (APs) dan/atau APBD SK No0681l0C peraran PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 123 iT.I arr.IqIJJt iadqrTr.fJ t:r.rjIll r.fl out?ur t tfiqm !rsTArs! PEI|Alr(xil'IfG JAWAB txsrA[5r TERI(AII SI'XBER PFiXBIAY|II*2g2l ,Irtt1 8,7 Km ,w\) qorl p€rairan laut Indonesia s€cara realistis 2t 4.4. Pembangunan kawasan ekonomi kelautan s€cara terpadu dengan menggunelan prinsip prinsip ekonomi biru di lrilayeh pesisir, pulau pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secafa realistis Pembangunan Jalan Lingkar hrlau Morotai Terbangunnya ialan untuk mendukung ialan trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdeparl Panjang jalan yang dibangun (km) 16,8 Km (2O21) 14 KrIl (2020) 9,7 Kn KemenPUPR Pemda APBN (APs) dan/atau APBD 22 4.4. Pembangunan kawasan ekonomi kelautarr sacafa terpadu dengan menseunakan Pembangunan Jembatan Sumsel Bangka (Potensi) Terbangumya jalan untuk mendukung 10 Destinasi Pariwisata hioritas Jembatan yang dib6ngun (lokasi) I Lokasi KemenPUPR Pemda APBN (APs) dan/atau APBD SK No068lll C prmsrp PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 124 Ito. FJ{Tq TII |FTTTTTTJ hfj--'r'Frr'rJ OIITFIrI tlfTdra ITATAI|AI PEIIAIGGI'TG JAWAB IIfgIAf,SI IERI(IIT SI'fBER PEXBIAYIAII*Tlartl 7la7t) qox\ qarrl ,r.F\3 prinsip prinsip ekonomi biru di {,ilayah pesisir, pulau pulau kecil, pulau-pulau terlua.r, dan perairan laut Indonesia s€cara realistis 23 4-4. Pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip prinsip ekonomi biru di witayah pesisir, pulau puleu kecil, pulau-pulau terlua.r, dan perairan laut Indonesia PeEbangunan Jembatan Muna-Buton (Potensi) Terbangunnya ialan untuk mendukung 10 Destinasi Paiiwisata Prioritas JeEbatan yang dibangun (lokasi) 1 Lokasi KemenPUPR KemenATR/ BPN, Kemenpare kraf, dan Pemda APtsN (APs) dan/atau APBD SK Nc068l12C 4.4.Pembangunan... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 125 ro. iI {rlql,rf.rt iliffiTsfiJ :fJ--fIirfil ourPIIr .-rJGrt TTSTAiSI PE]iTTGGI'TG JAW'.B ITATATAI TERI(ATT SI'UBER PEXBIAY^ TT,\attt ,1i7n ,I.,Fl 2rn4 71.113 24 4.4. Pemban8unan kawasan ekonomi kelautan s€cafa terpadu dengan menggunakan prinsip prinsip ekoDomi biru di wilayah pesisir, pulau pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan p€rairan laut Indonesia secafa reelistis Pembangun an Jalan Trans Papua Terbangunnya ialan untuk mendukung Jalan Trans Papua Merauke Sorong Panjang jalan yang dibangun (km) 72 Ka 12021) 38 Km (2o2o) 7a Km 55 Km 62 Krn KemenPUPR KemenATR/ BPN den Pemda APtsN (APs) dan/atau APBD 25 4.4. Pembangunan kawassn ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip prinsip ekonomi biru Pembanguna n Jalan Tra4s Papua Barat Terbangunnya jalan untuk mendukung Jalan Trans Papua Merauke Sorong Pa.jang jalan yang dibangun (km) 76,5 Km l2o21l 56,8 Km l2o2ol 71,8 rln 72,2 KrD 70,8 Km KemenPUPR KemenATR/ BPN dan APBN {APs) APBD SK No 068113 C diwilayah... PRESIDEN REPLIBLIK INDONESIA 126 arat I. ra{q l,I rtqr.rrit .rryjvji] di wilayah pesisir, pulau pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut lndonesia 4.4. Pembangunan kawasan ekonoEi Pembangunan di Jalan Trans Papua untuk mendukung kelautan alan Trans terpadu Papua Merauke Sorong menggunakan prinsp-prinsip ekonolni biru Irilayrh pesisir pulau-pulau kecil, pulau pulau terluar, dan perairan laut Indonesia s€cara realistis OUTPTIT Panjang jalan yang dibangun {-) tIfTd-a IIfsTtrsr PET|ATGG{'iG JA%D ltsTAisr TERXATT hlriJirldi firtn ,r;tn ,Il,Fl zFtm ,r:rF) 3.230 m l2o2rl 2.640 m 2.325 tu 2.389 m KemenPUPR KemenATR/ BPN dan Pemda APBN (APs) dan/atau APBD 3.14O m l2o2ol 26 SK No068l14C 4.4.Pembangunan... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 127 27 2A l-Ja{alatr r:IJl 4.4 Pembangunan ka\f,asan ekonomi kelautan terpadu menggunekgn prinsip-prinsip pesrsrr pulau-pulau kecil, pulau pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara realistrs ft?;IT5rIJ hII{fdJit IIT''JI" Panjang jalan yang dibangun (m) rITrsfl ITBTATBI PETAIf(X}I'TG JAWAB [tgr,/tf,sr TERI(AIT KemenATR/ BPN dan Pemda SI'XBER PUBIAYA'IT*,wrl 967,4 m (2o2r) 887,4 m l2o2o) ,TVn ,im TWtl ,]-,I] 887,4 n 887,4 m 23 Km 23 Km Pembangurran Jembatan di Ja.lan Trans Papua Barat Terbangunnya jembatan untuk mendukung Jalan Trans Papua Merauke Sorong 967,4 nt KemenPUPR APBN (AP5) dan/atau APBD 4.4. Pembangunan kawasan ekonomi kelauta,Ir secara terpadu dengan Pembangunan Jalan Tol ltans Sumatera Terbangun nya Jalan Tol 'Ilans Sumatera Aceh Lampung Panjang jalan tol yang dibangun lkm) 2 Knr KemenPUPR KemenATR/ BPN dan Pemda APBN (APs) dan/atau APBD SK No068l15C menggunakan PRESIDEN REPLIBLIK INDONESIA t2a ro. Flil.Ilarl ":t ITEITSrlfl :IJ:-TJirIJ ourPur ilfTqrt ITSTATSI PEI TGGI'ITG JAWAB !IfSTAI|SI TERI(AIT SI'IBER PEIBIAYT'J{'zurt fii|n ^v 4Km 4Km qwl ,T"13 menggunakan prinsip prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau pulau kecil, pulau pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secrra redistis 29 4.4. Pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, puleu Dutau kecil Pembangunan Jalan Tol Slemarang Demak (Dukungan APBN) Terbangunnya ialarr tol untuk mendukung Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Panj ang jalan tol yang dibangun (km) 2Km KemenPUPR KemenATR/ BPN dan Pemda APBN (APsI dan/atau APBD SK No068116C pulau PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 129 irat t-Jaadatir:flt lir.qr.Effil pulau-pulau terluar, dan perairan laut lndonesia secara fealistis 4-4. Pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip prinsip ekonomi biru di wifayah pesisir, pulau pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut lndonesia secara realistis Penyediaan air baku di strate8is (KI, XEK, DPP) 4.4. Pemba,Irgunan kavrasan ekonomi kelauten Penataan dan pemanfaatan l-:rrrjrj3 r{ITd'I IIIATATAI PEraf(x rrc JAWAE llrrrirrl Tirtt t;rn ,rira 2o,4 ,r,rB Ta,nbaharr debit eir baku di kawasan strategis (m3/ detik) lrkasi: KI Batang dan KEK Kendal 0,58 m3/detik 0,64 m3/detik 0,7 m3/detik O,72 n3l denk KemenPUPR JuElah kawasan yang dibangun 2 Kaqrasan 2 Kax,asan 2 Kawasgn 2 Kaq,asan 2 Ka$asan KKP IItSTATSI TERI(AIT SI'XBER P BIAYAAIfT 30 Ters€dianya air baku di kawasan strategis untuk meningkatkan Akses Air Minum Perpipaan (1O Sambungan Rumah) Kawasan yang dibangun/ dikembangkan Pemda dan Swasta APBN (APs), APBD, Sumber lain yang sah 31 Kemenko Marves, Kemenko Ekon, KemenPUPR APBN (APl), APBD, Sumber lain yang sah SK No 068117 C PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 130 f,o. rIf:Ig If,STAIfAI PEfATCtCiI'f,G JAWIB TIf TA.rSI ITRI(IIT AI'UBER, PEXBIAYAAIT,ml ,\,rt1 7\OFl ,rvtl 7Wr1 BRIN, Kemenperin, Kemendag, Pemda, BIG, BUMN, dan Swasta 32 4.4. Pernbangunan kavras€n ekonomi kelautarr s€cara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan Akselerasi Produksi Tambak Udang Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dankelautan Rekomendasi kebiiakan akselerasi produksi tambak udaig ./ { Kemenko Marves KKP, Keminvest/ BKPM, KemenPUPR, Pemda, dan swasta APBN {API), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah SK No 068118 C Indonesia PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA l3l ftar iTf.]E rrJll TXIT TTrTJ hrIJI rr:II FIiIErm rrIT.Tfi IIfSTAIISI PEII,AItGG{'IIG JAWAA I,lSTAIfSI IIRI(AIT mEl 2U2L 7Fm v1vg ,F'ZI ?rl'Il Indonesia s€cara realistis 4.5. Optf,ndl.aat Fnycrurar hattltr! tnfraatrultur yarg dlbutuhtan dunla uaaha da! Flotu uaala leLutaE, tcrutaD. nclay.a 33 4.5. Optimalisasi penJrcdiaan {asilitas infrastruktur yatlg dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha kelautan, terutama nelayan Pengembangan Pengembangan Elandara oleh Kementerian Perhubungan: (l) Bandara Babo di Prov. Papua Barat (2) Bandara Bintuni di Prov. Papua Barat (3) Bandara Pitu Morotai di Maluku Utara (4) Bandara Sibisa di Prov. Surratera Utara(5) Ba,rrdara Silangit di Prov. Surratera Utara (6) Bandan Matahora wskatobi di Prov. Sulawesi Meningkatnya fasilitas dan infrastruldur bandara Babo dan Bintuni di Prov. Papua Barat; dan bandara Pitu Morotai di Maluku Utara; bandara Sibisq dan bandara Silangit di Prov. Sumatera Utara; bandara Matahora di Prov. Sulawesi Tenggara; bandara H AS Hanandjoeddin di Propinsi Bangka Belitung; bandara Tanjung Heraorn di Bandaia mendukung prioritas yang dikembangkan (l,okasi) ( l) Bandara Babo: 1 (Setesai) (2) Bandara Bintuni: 1 (3) Bandara Pitu-Morotai: I (berlanjut) (4) Bandara Siibisa: I (selesai) (5) Bandara Silanait: 2 (s€lesai) (6) Bandara Matahora: 1 (berlanjut) (7) Bandara Hanandjoeddin : 2 (berlanjut) (8) Bandara TJ. Harapan: I (S€lesai) (9) Bandara Mutirra: I (6) Bandar a Matahora :l lberlanjul (7) Bandara Hanandjoeddin: 2 (berlanjut) (9) Bandara Mutiara: 1 (berlanjut) (6)Bandar a Matahora :1 {berlanju) (7)Bandara Hanandjoeddin: 2 (berlanjut) 19) Bandara Mutiara: 1 Iselesai) (6)Bandar a Matahora :1 (selesai) Bandara Hanandjo€ddin : 2 (b€rlanjutl (7) Bandara Hanandjoeddin : 2 (selesai) Keme-nhDt) Pemda dan BUMN APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah SK No068119C Bandara PRESIOEN REPLIBLIK INOONESIA 132 IIo. iTiI.IS J;II irErrfrIit gffi fillf Ir I rrr{sft IIISTAIfSI PE]tr,llITGGUXG JAwl.B IXgIAIfAI TERr^IT SI'f,BER PEfBIAYI.AI|'2o21 7F7v1 7l,rl ,Tttl ,w\) 4.5. Optimalisasi penyediaan fasilitas infrastmktur yang dibutuhkan dunia usaha darr pelaku usaha kelautan, Bandara H AS Hanandjoeddin kov. Bangka Belitung (8) Bandara Tanjung Harapan Prov. Kalimantan Utara (9) Bandara Mutiara Sis Al Jufri di Prov Sulawesi Tengah (10) Bartdara Bersujud di Prov. Kalimantan Selattn Prov. Kalimantan Utara; bendara Mutiara Sis Al Jufri di Prov Sulawesi Tengah: bandara Bersujud di Prov. Kalimantan S€latan untuk mendukung aksesibilitas ke kawasan industri prioritas dan pariurisata (berlanjut) l. Bandara lersujud: 1 Setesai) {61 Bandara Weda:1 (berlanjut)B andara fayong: 1 (berlanjut) Bandara di Pulau Senua: 1 (selesai)Ba ndara di Bandara weda:1 ls€lesai)Ban dara IGyong: 1 (selesai) (7) Bandara di hrlau Widi : I (selesail Kemenhub APBN (APl), A.PBD, dan/atau Sumber lain yang sah 34 Pembangunan Bandara: Bandara weda di Prov. Maluku Utara Bandara Kayong Utara di kov. Kafimantan Barat Bandara Perairan Raja TerbangunnJaa bandara beru untuk Eendukung kawasan industri prioritas yang dikembangkan s€rta terbangunnya bandara (1)Bandara baru yeng dibangun untuk mendukung kawasan industri prioritas yang dikembanSkan (lokasi)Bandar a perairan (1) Bandara Weda: 1 (berlanjut) (3) Bandara di Raja Ampat: 1 (bertanjut) (5) Bandara di PuLau Bawah: 1 (sefesai) (3)(r) Bandara Weda: I (berlanjut) Bandara dr Raja Ampat: I (s€lesai) (4)Bandara di Gili Iya.g: 1 Bandara Weda: I (b€rlanjut) Bandara Keyong: I (berlanjut) (4) Bandara di cili Iyang: 1 (selesai) (6) Bandara di Pulau Pemda dan BUMN SK No 068120 C terutama . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 133 ffit].ff,l i'T'ITTTII r,risrsrJit r--n-:rtrrtril r.IIiI]iI ,1,-,t1 7rn2 ALB aa4 ,xvIl terutama nelayaD Ampat di Prov. Papua Beret Bandara Perairan Gili Iyang di Prov. Jawa Timur Bandsra Perairan Pulau Bawah di Prov. Kepulauan Riau Bandara Perairan Pulau Senua di Prov. Kepulauan Riau Bandsra Perairan Pulau perarran guna mendukung aks€sibilitas ke destinasi pariwisata yang dibangun (Irkasi) (bertanjutl Senua: 1 (berlanjut) Pulau Widi: I (berlanjut) Prov.Maluku Utara rxara[sr PEf,ATGGI'IfG JAtrTI.B ITATAI|SI TERI{ArI BI' BER PETTBIAYAATT 35 4.5. Optimalisasi p€nyediaan fasilitas infrastruktur yar\g dibutuhkan dunia usaha dan p€laku usaha Pemberian Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Terfasilitasi nya sertifikal NIK baAi kopcrasi di bidang kelautan dan pcrikansn Jumlah sertifikasi NII( bagi koperasi di bidang kclauten dan perikanan 100 Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) loo Sertilikat Nomor Induk Koperasi (NIK) r00 S€nilikat Nomor lnduk Koperasi (NIK) 100 S€rtifikat Nomor Induk Ifuperasi (NIK) KemenkopUKM KKP, Kemenperin Icmenhub, dan Pemda APBN (AP3) dan/atsu APBD SK No 068121 C kelautan PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 134 ilar III{.TdIJJI kelautan, terutama nelayan 4.5. Optimalisasi p€nyediaan fasilitas infrastrul(tur yang dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha kelautan, terutama nelayan (./drrrJl h,]t:r:\lr:rJ (,ITTPUT fl.t tiairl rr3T/lrar PEif,AIlGGI'XG JAWAB2o21 TIND 7Ii9A .IT4 TINB 10 Galarrgarr Kapd l0 Galangan Kapd Kemenperin If,ATAIiAI TERI('IT TITJIFTf,i APBN (AP3I dan/atau Sumber lain yang sah 36 Klasifrkasi dan sertifikasi aalarrAarr kapal skala menengah ke bawsh (non baja) Terklasilikasi nya dan tersertifikasi nya galangan kapal skala menengah ke ba$.ah (non baja) untuk Inendukung revitalisasi galangan kapal nasional 20 Galangan Kapal lrkasi: Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa fimur, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, sulawesi Selatan KemenBUMN KKP, dan BUMN 37 4.5. Optimalisasi penyediaan fasilitas furfrastruktur yang dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha Standardisasi dan scrtifikasi komponen kapd Terstandarisa sinya da,r terscrtilikasi nya kompolren kapal untuk mendukung revitalisasi galangan kapal nasionel 6 komponen kapd 2 Komponen Kapd 2 Komponen Kapd 2 Komponen Kapal Kemenperin KKP dan BUMN APBN (AP3) dan/atau Sumber lain yang sah SK No 068122 C PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 135 iital irr.]qIr:l liElffi wlm OID?UT tIf{dm IITglA,f,AI PETAIf(rcUNG JAWAB IXSTAIfAI TTRIIATT SI'XBER PF,fBIAYAIIIT*vrt l ,I|FA zn*) Trvrt TINB terutama nelayan 25 koduk3A 4.5. Optimalisasi penyediaan fasilitas infrastrul,(tur yang dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha kelautan, terutama nelayan Peningkatan hoduk berscrtifkasi TKDN untuk komponcn pembuatan kapal Meningkatnya Produk bers€rtifikasi TKDN untuk komponen p€mbuatan kapal untuk mendukung revitalisasi galangan kapel nasional 100 Produk Dalam Negeri bers€rtifikasi TKDN 25 Produk 25 Produk 25 Produk Kemenperin Kemenkeu, IGmendag, KemenBUMN KXP, dan BUMN APBN {AP3) dan/atau Sumber lain yang sah 39 4.5. Optimalisasi pcnyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkar dunia usaha dan pelaku usaha kelautan, terutama Pembangun an jaringan irigasi untuk tambak rakyat Terlaksananya Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng Luas irigasi tambal( rakyat yang dibangun (Hektar) (I,okasi prioritas: Pantura, l,ampung, Sulsel, NTts, dan Kat 1.193 Ha l2o21l 229 Ha l2O2O) t.l93 H, l-l93 Ha 1.193 Ha KemenPUPR KKP dan Penrda APBN (APs) dan/atau APBD SK No 068123 C nelayan PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA 136 r'Iat irf.]EarJ,I j ,ItritiI. taaatrst:fJ .-rJ..':[JJJ ra]il. Tiri 2o21 qin zIiB 4V4 .IiB Luwu Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) Ters€dianya air baku di Kawasan Strategis KI/KEK Sei Msngkei, KI Bintan Aerospace, Kr/r{EK calang Batang, Kl Ketapang, KI Sadai, KI Surya Borneo, KI Teluk Weda, KI Tetuk Bintuni, KI/KEK Palu O,2 m3/detik O,3 m3/detik debit air baku di kawasan strategis KIIKEK Sei Mangkei, Kl Bintan KIlKEK calang Batang, KI Ketapang, KI Sadai, KI Surya Borneo, KI Teluk weda, Kl Teluk Bintuni, KI/KEK Palu (m3/detik) Penyediaan air Ters€dianya air beku untuk mendukung 10 Destinasi Pariu,isata hioritas TaInbahan debit air baku di kawasan stretegis DPP Danau Toba dan sekitarnya, Borobudur O,1 m3ldetik 0,2 m3/detik baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPB IIt9TATSI PETAf,(X IT(} JAITAB ItrATIIIAI ITRI(ArI AUIBER PHBIAYAAII* nelayan 40 4t 4.5. optimalisasi penydiaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha kelautan, terutama nelayart KemenPUPR Pemda, BUMN, dan Swasta APBN (AP5), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah 4.5. Optimalisasi pcnyediaan fasilitas infrastruktur yanS dibutuhkarr dunia usaha IGmenPUPR Pemda, BUMN, dan Swasta APBN {APs), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah SK No 068124 C d6n PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA t37 IIo. Ffif;Ie rrfil iii6r5r.Til :rIyTr.f,l (,UPUT rfirf ITSTAITSI PEIIAT(x:{'IG JAWAA2q2t ,wr1 ?WE] TFrll TitB 25 Ktal KemenPUPR IITSTAIiSI TERXAI]I FII;ITiITI APBN (APs) dan/atau APBD dan p€laku usaha kelautan, terutema nelayan dan s€kitarnya, Lombok, Labuan Bajo, Likupeng, Wakatobi, Raja Ampat, Bangka Belitung, Bromo Tengger S€meru, Morotai (m3/detik) KemenATR/ BPN dan Pemda 42 4.5. Optimalisasi penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkarr dunia usaha dan pelaku usaha kelautan, teruta.ma nelayan Pembangunan Jalan akses XI weda Terbangun nya jalan dalam rangka mendukung pengembeng an 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter Panjang jalan yang dibangun (lm) SK No 068125 C 4.5.Optimalisasi... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 138 itit l-IlIiIE rrJll [aiFr5 r:t hItIIrrIil OI/I?UT Terlaksana nya peEbangun an kapal perikanan bantugn peEerintah ukuran < 3OGT Terbangunnya 35O unit kapal bantuan pemerintah ukuran < 3OGT fifTf,,i IIATAf,SI PETATCIGITIIG JAWIB IraTlrs! TERRIIIT SI'reR PWBIAYAITT,Iltr'l ,I.t n ,I.ttF, ,I.t l.l 7tirr3 43 4.5. optimalisasi penyediaan fasilitas infrasmrldur yang dibutuhlarl durria usaha dan pelaku usaha kelautan, terutarna nelayan Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan sertifrkasi awak kapal perikanarr 50 Unit kapal 70 Unit kapal 90 Unit kapal l lO Unit kapal 110 Unit kapal KKP Kemenkop UKM, Kemenperin, Kemenhub, den Pemda APBN (APs) dan/atau APBD 44 4.5. optimalisasi penyediaan fasilitas infrastruhur yang dibutuhkarr dunia usaha dan pelaku usaha kelauta.rr, terutama nelayan Pengelolaan pelabuhan perikanan Peningkatan fasilitas dan pelayanan pelabuhan perikanan Jumlah pelabuhan perikanan yang diusulkan penetapan kelasnya (lokasi) 25 t okasi l2o21l 8 lrkasi (2O2O) 30 lrkasi 35 lrkasi ,rO hkasi ,lO tikasi KKP Kemenhub, BUMN, dan Pemda APBN (APl), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah SK No 068126 C 4.5.Optimalisasi... PRESIDEN REPLIBLIK INDONESIA 139 IIal rr{aITir.TI nrTsr5flit l-r.r'l:r'FrrJii tlfrdrt ITATATBI PEXIAf,GGI'IIGorrirrJl 7.t n ,T;'N ,I"F' ,I.t f,l ,It,F) 24 pelabuhan perikanan (kumulati4 24 Lokasi 24 l,okasi 24 t okasi 24 t nkasi 24 t-ok^si KKP 15O paket kebun bibit rumput laut (kumulati0 1OO Peket 12O Paket l4O Paket l50 Paket 15O Paket KKP If, TAXSI TERI(AIT SI'XBER PEXBIAYAAXT 45 4.5. Optimalisasi Penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkarr dunia usaha dan pelaku ussha kelautan, terutama nelayan Pengelolaan pelabuhan perikanan Pengelolaan sistem perb€nihan ikan Operasional pelabuhan perikanen Unit Pelaksana {UPT) pusat dan pelabuhan p€rikanarr perintis Kawasan kebun bibit rumput laut dibangunCatat an: lrkus Eerujuk Perpres t3 / 2019 tentang Road Map Rumput l,autr Kemenhub, BUMN, dan Pemda APBN (AP3), APBD, dan/atau Sumber lain yang sal.. 46 4.5. Optimalisasi penyediasn fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha kelautan, terutama neleyarr Kemenperin APtsN (AP3) 4.5.Optimalisasi... SK No 068127 C PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA t40 iilat FJ {alq rrJJl iTeqrSJ:fJ a7r:IfirlJ OTTiITJI tlfldra ITSTAITSI PEf,AT(x]{'TG JAWAB KKP KKP ITSTATSI IERI{ArI AI'UBER PF;IBIAYAAIT?Iittl 7$A 7].,4 a.700.ooo 28 RaSa(Ir 7IOZ\ 71El 47 4.5. Optimalisasi penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha kelautan, terutama nelayan Pengelolaarr srstem perbenihan ikan Bantuan Berrih Ikan t aut Jumlah benih ikan air laut yanS didistribu si kan ke masya.rakat (ekor) 8.300.ooo l2o2t) a.277.OOO (2O2Ol a.500.ooo 8.900.000 28 Ragam 4.900.000 BRIN APBN (AP1) ,+8 4.5. Optimalisasi penyediaan fasilitas infrastruktur ya,rg dibutuhka'rr dunia usaha dan pelaku ussha kelautan, terutama nelayan Ragam Baru Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah di Irkasi yang dibina Meningkatnya ragam produk olahan bernilai tarabah Jumlah Ragam Baru Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah di l,okasi yang Dibina (ragam) 2a Ragam 12021) 28 Ragan l2o20) 2A Ragam 28 Ragam Kemenperin dan Kemendag APBN (AP3) SK No 068128 C 4.6.Intensifrkasi... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA t4L .-Tat im$tn,rl illq rfffJ ti,-T;lY,rff OIII?I'T rrtr{.ff,t ITSTAXAI PETAITGGUNG JAWIB ITSTATSI TERXAIT SUUBER PWBIAYAIT*2o21 otrm 7r,rB atrm ,\rtll 0.6. lntenalftarl, clatcnsllltaal, dlve'rl.6taal, dan pcnguatalr &utu l,Iodut pcrltana! toull darl proaea trr.Irrodutsl aaapal rlcrg.E FE sr'rE 49 4.6 Intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan penguatan rEutu produk perikanan mulai dari proses praproduksi sampai dengan pemasaran Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Produk unggulan yang difasilitasi pemasarannya 1 . Pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan produk dan kualitas SDM (kegiatan) promosi produk dalam negeri melalui media Eassa (kegiatan) 2. Melaksanakan p€masgfan ot inc dan/atau ollthe {kegiatan) 1: 5 Kegiatan 2: I Kegiatan 3:1 Kegiatsn l: 6 Kegiatan 2:1 Kegiatan 3:1 Kcgiatan l: 7 Kegiatan 2:1 Kegiaten 3:1 Kegiatan 1: 8 Kegiatan 2: I Kegiatan 3: I Kegiatan 1: 8 Kegiatan 2: I Kegiatan 3:1 Kegiaten Kemendag KKP, Kemenperin, dan Pemda APBN (AP1} 50 4.6. Intensifrkasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan p€nguatan Pengembangarr Produk Ekspor koduk Potensial Ekspor yang berkualitas l. Pelaksanaan identifikasi produk (kegiatan) 1: 2i 3: I Ke8iatan l: 2: 1 Kegiatan 3: 1: 2: 1 Ke8iatan 3: 1: 2i 3: 1 Kegiatan 1: 2, 3: Kemerrdag KKP dan Kemenperin APBN (API) SK No 068129 C mutu,,. PRESIDEN REPIJBLIK INOONESIA 142 iitat EUf ,rl ETqrIr'ElIJ i:rIyjrrit mr rn l Pelaksanaan pengembang an produk ekspor (kegiatan) Fasilitasi pelaku usaha (kegiatan) Meningkatnya nilai potensi transaksi melalui promosi skala internasional untuk mcningkatkan nilai ekspor perikarran Nilai potensi transeksi dari promosi skala internasional (USD juta per tahun) rT.r.Ifr'I IIISTATAI PE]trAI(XiUIIG JAWAB ITSTATSI IIRI{AIT hlrjrTrf,t Trna 4n) 300juta USD q,,t8 quz\ mutu produk periksnarr mulai dari proses praproduksi sampai dengan pemasaran 51 4.6. Intensifikasi, ekstensifikasi, diversilikasi, dan penguatan mutu produk perikanan mulai dari proses Praproduksi sampai dengan pemasaran Keikutsertaan dalam promosi skala internasional 275juta USD l2o2r) 250 juta USD l2o2ol 325 iuta USD 35ojuta USD 350juta USD KKP Kemenperin APBN (APT) SK No 068130 C 4.6. Intensifikasi... PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA 143 ro. |TTJ]TIJI t':iTiTrSITil :IIJIJJJ ()Ifl?UT sertinkat kelayakan pengolahan diterbitkan bagi unit pengolahan ikan (sertifikat) Produksi Garam Uuta Ton) trTrqfi ITATAJISI PETAXGGI'IfG JAWIB IXSTAIiSI IERXAIT m-tEft APBN (APl) APBN (APl) dan/atau APBD ,TVtl q,tn 2.750 1,5 iuta Ton 7T'E\ TWZI qta 52 4.6. Intensifikasi, ekstensifikasi, diversilikasi, dan penguatsn mutu produk perikanan mulai dari proses praproduksi sampai dengan PerDasaran Penerbitan Sertifrkat IGlayakan Pengolaharr (SKE untuk Unit Pengolahan Ikan Meningkatnya volume produk olahan hasil kelautan dan perikanan yanS tersertifikasi 2.500 Sertifikat (2O2r) 2.250 Sertifikat l2o2ol 1,09 juta Ton l2o2t) 2 juta Ton (Target PK level 1) (2020) 3.OOO Slertifrkal 3.250 Sertifikat 3.250 Sertifikat KKP Kemenkop UKM 53 4.6. Intensifrkasi, ekstensilikasi, diversifikasi, dan penguaten mutu produk pcrikanan mulai dari proses praproduksi sampai dengan pemasaran Penataan dan pemanfaatan iasa kelautan koduksi gar:am yang meningkat 1,7 juta Ton 2 juta Ton 2 juta Ton KKP Kemenperin, Icmendag, BMKG, BPS, dan Pemda SK No 068131 C 4.8.P€naembengan... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 144 IT'I ir{ale rrTll itaiqrsJ:fJ l:n:fIrr.rl rdililrtt t tfrdrl rnSfAxsr PETATCTGIITG JAW'B lfaxtxsr TERI(AIT AI'[BER PruBIAYA'T*2o21 v;rn qara ,Ii,T\ 71irr3 +.8. perrgcmbcrgan Lct o aama clonoml berLcl,rqluta! dcngan legara Dltra rtratGgt btdmg tclautar 54 4.8. Pengembangan kerja sama ekonomi berkelanjutan dengan negara mitra strategis bidang kelautar Koordinasi Kebiiakan Pengembangan Investasr Tersusunnya Rekomendasi Kebiiakan Persentas€ penanganan kasus di negara tujuan ekspor (7d tooo/" 1000/" tooo/" tooo/" tooo/" Kemendag Kemlu, KKP, dan KLf,IK APBN (APT) 55 4.4. Pengembangen keda sama ekonomi berkelanjutan dengan negera mitra strategis bideng kelautan Koordinasi KebUakan Pengembangan Investasi Tersusunnya Rekomeardasi Kebijaksn Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait ke{a ltama ekononi internasional lPreJentiol Tlacle Agreemefi (PI4/r}ee Tlade (FrA)/ Conwrehet8itE Pdrhership 7 Dokumen l2o2tl 6 Dokumen l2o2ol 4 Dokumen 5 Dokumen 3 Dokumen Kemenko Ekon KKP, Kemendag, Keminvest/ BKPM, KemenPUPR, dan Kemenperin APBN (AP1) SK No 068132 C PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 145 ro. tT{Tri[rJ,]t iFEITSrIJ hrIJIJJJ oufPuf i-rJaTft qartl 7r,tt) ,1"F1 zrl ,WB IIfSTATSI PEIfATGGI'TG JAWAD ffi AI'UBERPEXBIAYAATi AgEefiern (cEP4, bilat€ral, multilateral)) yang disepakati 1.9. slacryl Lclrcnttrgu aistoErl .tretc8t3 drlea EcEcntut r trr.sr[ Fng.mb.lgra ln ft.3trult[r kcleEtan 56 4.9. Sinergi kepentingan nasional strategis dalarn menentukan pengembangan insfrastrukturk elautan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Industri dan Maritim lmplementasi Strategi Ketahanan Keb€ncanaan Da.lam Terbangunnya dan Pengelnbangan Karf,asan Industri I(a\rasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan/ Sentra Industri Terwujudnya Kebijskan Pengembang an Wilayah dan Tata Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing I KEK 1 KEK Kemenko Ekon Kemenperin, KemenPUPR, Kemenhub, KKP, dan Pemda APBN (APl) ala']/ a'tav APBD 57 4.9. Sinergi kepentingan nasional strategis dalam Persentase Implcmcntasi Su'ategi Ketahanan Keb€ncanaan l8O% dari 4 KSE ravran bencana) "202t}',7 5o/o dari 2 ',aoo/"dai 6 KSE raqran bencana) 85ol" dari 8 KSE rauran bencana) 9oolo dari a KSE rawan bencana) Kemenko Ekon BNPB, KemenPUPR, KemenKop UKM, dan KfP APtsN (APT) SK No 068133 C meoentukan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 146 trat IiII|-IEiTI]I tTesTrffit ef't:ff,ir'rJ |.IETJirl fifrfrEl ITSTATBI PEr f,(rcUrc JAWTA txgrArsr rERI(AIT SI'fBER PEXBIAYAAT*,ml ,Tirn atta Tirzl ,T;'B menentukan kawasan penSembangai insfrastrul(ur kelautan PengeInbangalr Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentas€ Potensi I(ehilangan PDB Akibat Bencana, dalem rangka Koordirrasi Kebijakan Pengembangan wilayah dan Tata Ruang Yang Berkualitas dan Berkelanj utan Ruang Yang Berkualitas dan Berkelanjutan Dalam Pengembang an Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana KSE raqran bencane dan 2 lokasi pemulihan gkonomi pasca bencana) "20201 58 4.9. Sinergi kepentingan nasional strategis dalam menentukan Penyelesaian Sinkronisasi Peta dan Penyelesaian Trrmpsng Tindih Terwujudnya Kebijakan Pengembang an Wilayah dan Tata Ruang Yang Persentas€ Percepatan Penyelesaian Sinkronisasi Peta dan Penyelesaian AO9/o dari 34 kovinsi (2021) (8O% dari 14 Provinsi) (2020) a57o dari 34 kovinsi a57o dari 34 Provinsi 9oo/o dari 34 Provinsi Kemenko Ekon KKP, KcmerrA'IR/ BPN, Kemendegri, Keminvest/ BKPM, dan APBN (APl) dan/atau APBD SK No 068134 C PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA 147 iIT.lSi.rJ:l kawassn pengembanga.lr insfrasmrktur kelautarr iTfiTsrlfl Pemanfaatan l,ahan dalarxr rangka Koordinasi Kebijakan Perrgembang an Wilayah dan Tata Ruang Yang Berkualitas dan Berkelanjutan FTTJTJJJ Berkualitas dan Berkelanjutan ,rIil.Tf,l ralitall,I 2U2t ,DN 7INB .IT4 qo\1 Trrmpang findih PeInanfaatan Lahan ITSTAIfAI PEITAIfOGI'IfG JAWAB IXSTAITSI TERIIAIT SI'UBER PEXBIAYAAT* +.1O. Pcngcmbartgan 3Ltcm toEcltMtaa trattaportaat Lut aialoral 59 4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional Pengembangen I^tonr, Waterudgs sebagai Bagian Pengembang an Sistem IrAistik Perkotaan Jabodetabek (Dukungan APBN) Terbangunnya Inland Wateruays di. wilayah Jav,a Barat, DKI Jakarta dan Banten Jumlah kanal ya'rc dikembangkan sebagai alur angkutan (paket) Pen]rusunan ftnar Bussi:aes case (FBc) (mulai) Tahap Pelelangan 1 (berlanjut) Pelebaran dan Pendalaman Kenal 1 (bertanjut) Pelebaran dan Perrdalama,Il Kand 1 (selesai) Kemenhub KemenPUPR APBN (APsI SK No 068135 C 4.1O. Pengembangan . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 148 irat arf,Fr rr.fJi iFfrTTrIJ 4.10. Pengembang an sistem konektivitas transportasi laut nasional Pengembangan Inland Wdterluags sebagai Bagian Pengembangan Sistem l,oAistik Perkotaan (Dukungan 4.10. Pengembang an sistem konektivitas transportasi laut nasional Penerapan layanan kepelabuha,r online melalui Inaportnet lllrdorcsia Poft Networh) 4.10. Pengembang an sistem konektivitas transportasi Pengelolaan dan penyelenggara an kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut L:=rIYf,irlil our?ur iIrrf, a IIlATAXAI PEIfAItGGI'f,G JAWIB,wr\ ,wn fiira vozl ,WB Pembebasan I,ahan Pembangunan Termina.l Cikarang Bekasi Laut (cBL) Pembangunan Terminal CBLI (s€lesai) Kemenhub 22 Pelabuhan 23 Pelabuhrn 20 Pelabuhan 20 Pelabuhan 20 Pelabuhan KemenhDh l2o2tl 20 Pelabuhan l2o20l 30 Trayek 30 Trayek 30 Trayek 30 Trayek 30 Trayek Kemenhub IIfST/IITSI IERI{AIT llTjll-:Ff,l KemenPUPR, Pemda, dan BUMN APBN (APs), APBD, dan/atau Sumb€r lain yang ssh 60 Terbangunnya Inldnd Wdtenudys di wilayeh Jax,a Barat, DKI Jakarta dan Banten Jumlah prasarana transportasi Jabodetab€k yang dikembangkan (paket) Tersedianya onlit]€ lnaport,ret Pearerapan Inaportnet di pelabuhan penumpang Terkelolanya rute Penyelengga raarr kewajiban pelayanan publik untuk engkutan Jumlah rute p€nyelenggara an kewajiban p€layanan publik untuk angkutan bareng dalam rangka pelaksanaan 61 Kemenko Marves, I(KP, Kemenkeu, KemenkuIn ham, Kementan, KLHIT dan BM(G APBN (APl) 62 Kementan dan APBN (AP1) I(emendag SK No 068136 C barang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 149 ,Lfrd trATATSI PTTAT(X;I'TGl=5trTrjrt [Tfrr5rTit hfIJ57Jil r.IIiIriI ,wil ?IND zXtB qt ,INI] barang dalam ra[gka pelaksanaan tol laut tol laut sebenyek 26 trayek (kumulatif) 63 4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasionel Pelayanan angkutan laut perintis Meningkatnya pelayanen transportasi laut di perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah nonkomersial Jumlah trayek sebanyak 118 Trayek/tahun lla Trayek/ tahun 114 Ttayek/ tahun 118 118 Trayek/tahun 118 Trayek/ tahun IGme-nhDtr tahun 64 4.10. Pengembang an sistem konektivitas transportasi Pengembangan Natio'ral I.gistic F,@.sgsbm (NI,E) Pladorm Kolaborasi NLE I .Terlaksana nya piloting SSm PenBangkutan mulai dari Terlaksana nya piloting SSm Pengangkut an mutai dari penunjukan keagenan kapal Penerapan SSm pengangkutan laut s€cara nasional Terlaksana nya penataan atau zonasr Terminal Peti Kemas Kemenkeu srstem kolaborasi lo8istik dalam NLE dalam rangka efisiensi waktu dan biaya logistik kapd sistem pembayaran tunggal dan transpafan oleh semua operator Terminal Peti Kemas IITBTAIISI TERXAIT gJIITf,il Kemenko Ekon, Kemenhub, Kemendag, Kemenperin, Kemendagri, KKP, Kementan, Kemenkes, Keminvest/ BXPM, dar KemenBUMN APBN (APl) dan/atau APBD APBN (APl) SK No 068137 C Terlaksananya PRESIDEN REPIJBLIK INOONESIA 150 f,o. Ft{.Iatr r:Ill aaTuqrJJtfJ !- :t:I rr.fl OUTPI'T EE{fT IIfSTATAI PE]rAIIGC{'IfG JAWAB2U21 7ri7t) 7rir4 7184 Terlaksananya sistem penSoperasian tungga.l operator Terminal Peti kemas (2021) 2. Penerapan SSm Kepab€ana,r dan Karantina NSPK oleh K/L terkait dengarr pemberitahuarr keberangkatan den kedatangan kapal Eelalui sistem SSm PenganSkutan Terlaksananya uji coba manifest Terlaksananya uji coba penyampaian wana kapa.l, rnanifest IXSIAIISI TERXAIT SI' BTR PUBIAYAATT SK No 068138 C kepabeanan PRESIDEN REPLIBLIK INOONESIA 151 Ifo. |=rir.rf,fiJl ITTTT.ETTiI -'IIIIrrJJ OUTFUT rf,rrdFt ,xfi ,WN ?WE] ,F'ZI ,I;'B kepabeanan, izin karantina kesehatan, dan manifest domestik antafpulau Terlaksa.Iranya uji coba layanan permintaan, Pembayaran, sampai penyerahan {layaran D/O) 3.Terlalsana nya layanan D/O secara ordtE melelui platform kolaborasi Tersedianya dashboard dan ketersediaan tempat di serta fitur pemesanan tempat di pada pladorm kolaborasi IIfSTAIISI PEIfATGGI'IIG JAWAB !iATATSI TTRI(AIT Firll]-:f3n SK No 068139 C 2020 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 152 ro. lTtI.IifiITrl iFfiTSrJJ YTJTiITiI ourPUT iuf{frm IIfSTAIfSI PEfATGGI'TG JAW''B [TSTATSI TERI('IT SI'UBER PIXBIAYA.AITqar\ ,tvD ,INFI ?lirzl 7IOI3 t20201 65 4.1o. Pengembang sn sistem konektivitas transportasi laut nasional Pembangunan Jalan Akses KI Bintuni (Bintuni Susumuk) Terbangunnya jalan dalam rangka mendukung pengembangan 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Slnelter Penjang ialan yang dibangun (Km) 10 Km 15 Km KemenPUPR KemenATR/ BPN dan Pemda APBN (APs) dan/atau APBT) 66 4.10. Pengembang an sistem konektivitas transportasi laut nasional Perrrbangunan Jalan Sp.3 Moyana Wanoma (Keterangan: Termasuk dala.m ruas Trans Papua) Terbangunnya jalan da.lam rangka mendukung pengembangan 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Sme-lter Panjang Jalarr yan8 dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (Km) KemenPUPR KemenATR/ BPN dan APBN (APs) dan/atau APBD 67 4.10. Pengembang an sistem koneliivitas transportasi laut nasional Pembangunan Jalan Aks€s KI Madura Terbangunnya ialan dalam rangka mendukung pengembangan 9 Kawasan Industri di Lua.r Jawa dan 31 Smelter Panjang jalan yang dibangun (Km) 5Km KemenPUPR KemenATR/ BPN dan Pemda APBN (APs) dan/atau APBD SK No 068140 C 4.10.Pengembangan... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 153 itrrlTrr:t il-rE rSfII 4.10. Pengembang an sistem konektivitas transportasr Pembangunan Jalan Akscs Kl IGtaparrg 4.10. Pengembangan sistem koneklivitas transportasi laut nasional Pembangunan Akses KIPI Tanah Kuning 4.10 Pembangunan Jalan akses KI sadai Pengembangan sistem koneldivitas transportasi laut nasiona.l .'fTrr:Il[J l]rtFJrta Panjang yanS dibangun (Km) Panjang alan yang dibsngun {Km) Panjang yang dilrangun (r,o) mrardFt ITSTATSI PE]rAI(XIUIfG JAYIB ITATATAI TERXAIT Flrr]IT:ff,l KemenATR/ BPN dan Pemda APBN (APs} dan/atau APBD ,TM ,WN ,gm ,)irl:l ,Ti,F) 6A Terbangunnya ialan dalam rangka mendukung P€ngembangan 9 Kaurasar Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter 12 Km KemenPUPR 69 70 Terbangunnya ialan dalam rangka mendukung p€ngembangan 9 Kawasan Industri di Luar Jawa daIl 31 Smelter 12,5 Km 12,5 Km KemenPUPR KemenATR/ BPN dan Pemda APBN (APsI dan/atau APBD Terbangunnya ialan dalam rangka mendukung pengembangan 9 Kawasan lndustri di Luar Jawa dan 31 Smelter 2Kn 3,9 rrn 1Km KemenPuPR KemenATR/ BPN dan Pemda APBN (APs} dan/atau APBD SK No 068141 C 4.10. Pengembangan . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 154 o. ITiITSJ]flI itT qrrrlS i:rI-lrITTit ourPur iTJtr ]-,-t qn\\ ,ffi1 ,rr*l zrtf,l 7WI3 25 Km 1,8 KIn 109,5 Km l2o2tl 109,5 Km l2o2ol 89,5 Krn 49,5 Km 49,5 Km ITSTATAI PExlITGG{'TG JAwlB KemenPUPR rxgrltxsr TERI(AII sI'UBER PEXBIAYAlTT 4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional Pembengunan Jalan lintas Bintan Terbangunnya jalan da.lam rangka mendukung penSembangan 9 Ka$asan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter Panjang ja.lan yang dibangun (Kml KemenATR/ BPN dan Pemda APBN (APs) dan/atau APtsD +.10. Pengemlrangan sistem konel(ivitas transportasi laut nasion l Pembangunan Jalan Akses KEK Galang Batang I Terbangunnya ialan dalam rangka mendukung pengembanSen 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 3l Slnelter Panjang jalan yang dibangun (Km) KemcnPUPR KemeflATR/ BPN dan Pemda APBN (APs) dan/atau APBD 73 4,10. Pengembengan sistem konektivitas transportasi laut nasional Pemballgunan Jelan Trans Papua Terbangunnya jalan dalam rangka mendukung pengcmbangan 9 Kawasarr Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter Panjang ia.lan yang dibangun (Km) KemenPUPR KemenATR/ BPN dan Pemda APBN (AP5) dan/atau APBD SK No 068142 C 4.l0.Pengembangan... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 155 IIo. iTrtr=r}trI I-rITT.ETXJ hIJ:Ir fJ FT.talril rrrtE I lrSTAIfSI PEIfATGGI'XG JAUI'B IiATAIfSI TERI(ATT qrrilrdi KemenATR/ BPN dan Pemda APBN (APs) dan/atau APBD KemenATR/ BPN dan Pemda APBN (APs) dan/atau APBD ntm qitt) Z\iB 7rt4 ,I;'F 74 4.10. Pembangunan Jalan Trans Papua Bar:at Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional 4.10. Pengembangan sistem koneldivitas transportasi laut nasionel Pembangunan alan Aks€s KI Surya Borneo 4.10. Pengembangan sistem koneldivitas transportasi laut nasional Pembangunan elen Akses KI Terbangunnya jalan dalam rangka mendukung penSembangan 9 KaYrasan Industri di Luar' Javra dan 3l Sme-lter Panjang 109,5 Km (2O2tl 109,5 Km l2o2ol yar\g dibangun (KInl Panjang yanS dibangun (Knl) Panjang yanS dibangun (Km) 49,5 Km 89,5 Km 49,5 Km lKm 6Ktrt KemenPUPR Terbangunnya jalan dalam rangka mendukung penSembangan 9 Ka$asan Industri di Lue.r Javra dan 31 Smelte.r KemenPUPR '16 Terbangunnya ialan dalam rangka mendukung pengeEbangan 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter KemenPUPR KemenATR/ BPN dan Pemda APBN (APs) da,r/atau APBD SK No 068143 C 4.lO.Pengembangan... PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA 156 Ilo. Erl.rTJ]t (.qql:frTit aYr:{firlJ OUTPIIT i|.frdfi IITATAIfAI PExtAiGGI'IfG JAWA.B qfil 4nl ?WE' ,Tt Z\ qifla 6Krn KemenPUPR lO Km KernenPUPR 3Km 4Km 4,3 Km I(emenPUPR ITSTAITBI TERI(AII SI'UBER PE BIAYA'[* 77 4.10. Pengembangan srstem konektivitas transportasi laut nasional Pembangunan Jalan Akses KI Batu Licin Terbartgunnya Panjang dalam yang rangka mendukung Pengembangan 9 Kaq.asan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter dibangun (Km) KemenATR/ BPN dan Pemda APBN (APs) dan/atau APBD KemenATR/ BPN dan Pemda APBN (APs) dan/atau APBD KemenATR/ BPN dan Pemda APBN (APs) dan/atau APBT, 7A 4.10. Pengembarrgan sistem konektivitas transportasi laut nasional Pembangunan Jalan Akses Kl S€imangke Terbangunnya ialan dalam rangka mendukung peDgembangan 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter Psnjsng jalan yanA dibangun {Km) 79 4.to. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional Pembangunan Jalan aks€s KI Tanjung Enim Panja,rg dalam yang rangka mendukung penScmba'rrgan 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan dibangun (K-) I SK No068144C 4.10. PengcdlbanSan . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA r57 ro. iIr.IfrJJIl lTesTJ-rTI rrJ..,:[JJT ()I,I}UT rrTrf, fiutt ,irn ,im ,F f,l zrts l2o2t) 5 Km (2o2ol ITBTAITSI PETAIf(xi{'IfG JAW,AB ITSTATAI TERI(AIT FI'TT'Tf,i KemenPUPR KemenATR/ BPN dan Pemda APBN (APs) dan/atau APBD ao 4.1o. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional Pembangunan Jalan Akses KSPN Danau Toba Terbangunnya ielan dalam rafrgka mendukung pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Irmbok Mandalika, Labuan Bajo, Manado Likupang, wekatobi Panjang jalan yang dibangun (Km) SK No 06814-5 C 4.15. Pengembangan . . . PRESIDEN REPL'BLIK INOONESIA 158 f,o. FJiI'Tq JI iFISrSftJ :.rr:7r Jii iTftI;I. r.TEi;nn ,IfiI %it) qVA ,wT4 'tr,\) lIISTATBI PEIfAITCTC{'IfG JAWAA llfSTAIfSI TERXAIT SI'UBER PEIBIAYAAIf* +.1S. PcDgcmbenaea de[ IlcmbangEa.,l lafta.truttu-r pclobuhan lo[t 81 4.10- PengerDbangan Pelabuhan Kuala Tanjung di Prov. Sumatera Utara Meningkatnya fasilitas p€labuhan guna mendukung aksesbilitas ke kswasan industri dan destinasi pariwisata: I Kawasgn lndustri Kua.la Tanjung dan Sei. Mangkei Destinasi pariwisata Terselenggara nya standarisasi dan pcngelolaan Pelabuhan Kuala Tanjung Mulai beroperasi BNCT Fas€ 2 Optimalisasi Kinerja Terminal Multiputpose Kuala Ta'rrt'ung Pengembangen sistem konektivitas transportasi laut nasional prioritas Toba Jaringan pelabuhan 4.15. Pengellrbangan dan Pemballgunan infrastruktur Pengembangan Menyediakan fasilitas Pelabuhan dalam rangka peningkatan Tersedianya fasilitas Pelabuhan baru berskala internasionel Pembangunarr Terminal Kijing Tahap Inisial Pelabuhan Terminal kovinsi Kalimantan Barat 1. Mutai l,anjutan Pembangunan BNCT Fase I Optimalisasi Kinerja Terminal L[ultipurpose Kuala Tanjung Pembangunan BNCT Fas€ 1 Optimalisasi Kinerja Terminal Multiputpose fuala Tanjung Pembangunan BNCT Fase I (selesai) Optimalisasi Kinerja Terminal Multit utpose Kuala Tanjung BNCT Fase 1 da2 berop€rasi seluruhnya Mulai pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung Tahap II KemenBUMN KemenBUMN Kemenhub, Pemda, dan BUMN APBN (APl), APBD, dan/atau Sumber lain Yang sal.. a2 Beroperasinya Terminal Kijing Tahap Inisia.l; Pembangunan Terminal Kijing Pembangunan Terminal Kijing Tahap 1 Beroperasinya Scluruh Tahapafl Inisial dan Tahap 1 Beroperasinya Seluruh Tahapan tni8ial dan Tahap 1 KemenBUMN Kemenhub, Pemda, dan BUMN APBN (APl), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah SK No 068146 C pclabuhan FRESIDEN REPUBLIK INOONESIA 159 f,o. |TiIITTTI ITISrSIXJ FTT.'rJITi'| r rl-ntt r*r{f IIfSIAIfAI PE[fATOGI'XG JAUIAB If,STAITAI TERI{ITI SI'XBER PF,IBIAYAAIT7149i1 ,m) 7INB Tahap I TTTT] ?ITII pelabuhan laut (Pengembanga, Pelabuhen laut oleh BUMN) efisiensi biaya logistik, penSembangan infrastruktur kemaritiman, dan mendukung Pengembangan kawasan industri dan wilayah lainnya diKa.limantan Barat kedalaman 15 Mean k ) urater sPring (mLWS) dan kapasitas 1.95 j\ta Tbentgfoot quivdlin Units {TEUs) dan28.18juta Ton a3 4.15. Pengembangan dan pembangunan inftastruktur pelabuha,r laut Pembangunan &! porl Kawasan Industri Terpadu (KI'I) Batang di kovinsi Jawa Tengeh Terbangunnya dry port untuk mendukung KIT Batang di Provinsi Jawa Tengah Penambahan dry .irort untuk mendukung KIT Batang di kovinsi Jawa Tengah dengan kapasitas 1,5 juta TEUs Dry port KIT Batang Pernbangunarr dan Pengoperasian Area Konsolidasi seluas 8 Ha Dry port KIT Batang Pemba.ngurran dan Pengop€rasian Area Konsolidasi seluas 8 Ha Dry porl Kl'l Batang Pembangunan dan Pengoperasian Area Konsolidasi seluas a Ha Dry portKlT Batang Pembangunan dan Pengoperasian Konsolidasi seluas 43 Ha KemenBUMN Kemenhub, Pemda, dan BUMN APBN (API), APBD, dan/atau Sumber lain yanS sah SK No 068147 C 4.15. Pengembangan . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 160 irar FJ rfalElff:l IiFrrrJit y,rJ;Firr,I out?ur ,If[frfrI !isTtxar PE,i.T(rcUlfG JASAB IIiSTAIfSI ?IRI{ArI AI'UBER, PFjxBIAYAAIT,tirtl 7W) Terminal cilimas, kovinsi NTB Pengoperasian Terminal PetikeInas Terminsl Manyar di kovinsi Jawa Timur - Pros€s Pembangunan Dermaga ,lirFt 7T"T1 .IiB Peningkatan kinerja Terminal Petikemas dengan penambahan alat Bongkar Muat Terminal Manyar di Peningkatan kinerja dengan p€nambahan alat bongkar muat di derlnaBa Provinsi Jawa Timur Proses Pembaltgunan Dermega a4 4.15. Pengembengan dan Pembangunan infrastruktur pelabuhan laut Pengembangan Pelabuhan Terminal GiliEas di Provinsi Nusa Tenglara Barat Meningkatnya fasilitas pelabuhan da.lam rangka peningkatan konektivitas, efisiensi biaya logistik, penSembanSan infrastruktur kemaritiman, dan Inendukung pengembangan kawasan industri dan wilayah lainnya di Nusa Tenggara Barat Ters€lenggara nya standardisasi dan Pengelolaan pelabuhan (lokasi) Terminal Gilimas, kovinsi NTB Pembangunan Terminal Petikemas l2o21l Terminal Gilimas, Provinsi NTB Pengoperasian Terminal Penumpang l2o2ol KemenBUMN Kemenhub, Pemda, dan BUMN APBN (APT), APBD, dan/atau SurEber la.rn yang sah 85 4.15. Pengembangan dan pembangunafr infrastruktur pelabuhan laut Termina, Manyar di kovinsi Jawa Timur Meningkatnya fasilitas pelabuhan guna mendukung aks€sibilitas ke Kawasan Industri Java Inteordted Ters€lenggara nya stsndardisesi darr pengelolaan pelabuhan (lokasi) Terminal Manyar di kovinsi Jawa Timur - Proses Pembangunan Dcrmaga KemenBUMN Kemenhub, Pemda, dan BUMN APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sal.. SK No 068148 C Ind st,io'l PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 161 [-T'I FJ' .li.ItrJtrt ilT{qrsr.f,'i -'ITrr:rJJJ ffiqan fali, yllrl 2,}121 ,II'71 ,INF' ztvtl v67fi Terselenggara nya standafdisasi dan pengelolaan pelabuhan (lokasi) BaIi Maritime Tourism Hub (BMrH) di Provinsi Bali Pekerjaan Pengerukan Kolam & Alur l2o21l Bdli MarititE Tol]rism Hub (BMTH) di Provinsi Bali Penataan Infrast!:uldur Dasar Penunjang Pariwisata l2o2ol Bdi Maritine Tourism Hub (BMTH) dikovinsi Bali Pekerjaan Pengerukan Kolam & Alur BaIi Moritime Tourisn Hub (BMTTI) di Provinsi Bali Pembangun an Wes, Yocht Club Bali Marttinle Tourism Hub (BMTH) di Provinsi Ba.li Mulai Beroperasi Peningkatan status Pelabuhan Benoa sebagai Crui.se Tersclenggara nya stsnd$:disasi Terminal Muhiputpose Pembangunan l,abuarl di afea IIfBTAf,SI PEITAIIGGUTG JAWAB l sTtrar AERRIIT KemenBUMN Kemenhub, Pemda, dan BTIMN SI'XBTR PEIBIAYAIT* Inriustio'l Port Estate di Provinsi Jawa Timur a6 4.15. Pengembangarr dan pembangunan infrastruldur pelabuhan laut Ba'ti Mdritime Touri.sm Hub (BMTII) diProvinsi Bali. Meningkatnya fasilitas pelabuha.rr Suna mendukung aks€sibilitas ke Destinasi Pariqrisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur, lrmbok Mandalika, Labuan Bajo, Manado Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo Tengger Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai APBN (APT), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah a7 4.15. Pengembangan dan Terminal Multiplttpose Lqbuan Baio Meningkatnya fasilitas Delabuhan KemenBUMN Kemenhub, Pemda, dan BTJMN APBN (APT), APBD, dan/atau SK No 068149 C pemb€ngunan PRESIDEN REPLIBLIK INDONESIA 162 io. t-J{i]dlrJ' j t-ardqrTrJ,l gg-llrj;i rdlriITJI tlTrdm IIfATAIiSI PE[f,AT(xil'XG JAwlB If,ATATSI TERTAIT,wit ,xvn 7]l7Il ,r;rf,l 7T'13 Provinsi Nusa Tenggara Timur Mulai Beroperasi l2o21l Pelabuhan scpcrti I,ogistik, Bisnis Perdagangan Terminal Multipurpose l,abuan Bajo di kovinsi Nusa Tenggara Timur Proses Pembangunan (1) Pelabuhan ( 1) Pelabuhan Makassar (MNP): l,anjutan Pembangunan Tahap 1B dan lC dan Pengadaan { 1) Pelabuhan Makassar (MNB: lffjuten Pengadaan Alat Bongkar Muat Pelabuhan Bitung: Pembangunan Dermaga Pelabuhan Sorong: Pengadaan (1)Pelabuhan Makassar (MN4: Etektrifikasi alat bongkar muat Pelabuhan Bitung: Iinjutan PeInbangunan Dermaga dan renovasi gedung kantor Pelabuhan (1)Pelabuhan Makassar (MNP): lffjutan Elektrifikasi alat bongkar muat PeLabuhan Bitung: Elektrilikasi alat bongkar muat Pelabuhan Sorong: KemenBUMN Kemenhub, Pemda, dan BUMN Makassar l-anjutan Pembangunan Tahap lE} dan lC Pelabuhan Bitung: Pengadaan Bongkar Bongkar Muat, Muat Pelabuhan Sorong: lffjutan p€masangan Elektrilikasi bongkar muat, laniutan rJr'lLrfi Sumber tain yang sah Pembangunan infrastruktur pelabuhan laut di hovinsi Nuse Tenggara Timur guna nrendukung aksesibilitas ke Jaringan Pelabuhen UtamaTerpadu dan pengelolaan pelabuhan (lokasi) 88 4.15. Pengembangan dan pembangunan infrastrul(tur pelabuhan laut r. Pengem bangan Pelabuhan oleh BUMN: Pdabuhan Makassar {MNE di Prov. Sulawesi S€latan Pelabuhan Bitung, di Prov. Sulawesi Utare Pelabuhan Sorong, di Meningkatnya fasilitas pelabuhan guna Inendukung aksesibilitas ke Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu Terselenggara nya standarisasi dan pengelolaen pelabuhan (lokasi) APBN IAPl), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah SK No 068150 C Prov. . - . PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA 163 FtrltIE rIrII i]]4TfiJ Prov. Papua Berat :fI-:IJirJJ ourPtrr iIf{dra ,an nrm ,7nF1 qvA FWA Penambahan instelas ME di Alat Bonskar Sorong: Pembebasan lahan dan pembangunan fasilitas penunjang Elektrifrkasi alat bongkarFO CY Muat Pelebuhan Sorong: lffjutan Perkerasan CY, lsnjutsn Pengadaarr Bongkar Muat, penasanga,r instalasi ME di cY l2o2tl (1) Pelabuhan Makassar (MNB: Pembangunan Tahap 18 & 1C, Pengadaan Alat Bongkar Muat, dan Pembcbasan l,ahan (2O2O) If,ATAIfSI PEII.AIiGGI'TG JAWTB IIATAiAI ITRI(ATT Pemda, BUMN, dan swasta Keme-nhut) hlrar-If,a fungsi Pelabuhan yang di rehabilitasi a9 4.15. Rekonstruksi PelabuhanPengembangan dan Palu di Dis€lesaikan nya seluruh studi Dimulainya pekedaan konstruksi 3 Disclesqikan nya Terminal Pantoloan. APBN (APT), APBD, SK No 068151 C pembangunan PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA 164 f(.I iTr,rdIJJ j IIT-qITrJJ -r,I-.rj rrTil 6IE 2m iIrr.I-tl IiSTAf,SI PEIfAfGG{'TG JAWAB IITSTAIiSI TERXAIT SI'EER PEfBIAYAIT*2U2l TFrn ,rrrl ntn ,f.rE) Pembangunan infrastruktur pelabuhan laut kov.Sulawesi Tengah infrastruktur p€labuhan pascabencana sebagai simpul ekonomi Provinsi Sulawesi Tenga meliputi: l.Terminal Pantoloen; 2. Terminal Donggala; 3. Terminal Warri penencanaan masing masing terminal Terminal Donggala, dan wani Sumber lain yang sah APBN (APT), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah APBN (APT), APBD, dan/atau Sumber lain yang seh 90 4.15. Pengembangan dan pembangunan infrastrul(tur pelabuhan laut Pembangunan KA aks€s Pelabuhan Tanjung Emas di Prov. Jawa Tengah Terbangunnya aks€s jalur kereta api ke pelabuhan KA aks€s Pelabuhan yang dibsngun (lo"l 2 Km (selesai) KemeDhub Pemda, BUMN, dan Swasta 91 4.15. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur p€labuhan laut Pemban8urtan Pelabuhan Penyeberaagan di Prov. Bangka Belitung: Pelabuhan Manggar Pelabuhan Tj . Kelayang {Tj. Nyato) Terbangunnya pelabuhan PenyeberanSan Manggar dan Tanjung KelaJrang guna mendukung akscsibilitas ke destinasi pariurisata Bangka Belitung Pelabuhan ysnS dibangun (lokasi) l. Pelabuhan Tj . lclayang: 1 (s€lesai) l2o2tl 2. Pelabuhen Tj . Ketayang: 1 (berlanjut) l2o2o) Pelabuhen Manggar: I (berlanjut) Pelabuhan Manggar: 1 (selesai) Kemenhub Pemda, BUMN, dan Swasta SK No 068152 C 4.15.Fengembangan.,. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 165 92 [t{daI.{f]t taaqrJJ:fJ fr.I:IrIrf:i ()U,I?UT 4.15. Pengembangan dan pdnbsngunan infrastruktur pelabuhan laut Pengembangan Pelabuhan oleh KenrenteriaJr Perhubungan: Pelabuhan Bau-Bau di kov. Sulawesi Tcnggara; Pelabuhan Pelabuhan Wanci di Prov. Sulawesi Tenggara; Pelabuhan Likupang di kov. Sulawesi Utara (4). Pelabuharl l,abuan Bajo (Terminal Multipurpose) di Prov. NTT; (5) Pelabuhan Gili Trawangan di Prov- NTB Meningkatnya pelabuhan guna mendukung aksesibilitas ke destinasi pariwisata Terlaksananya pembangunan pelabuhan 0okasi) Manado Gkupang, l,abuan Bajo, [.ombok Marrdalika regr IiAT,AIAI PEfar(xirrrc JAWADzttn zva 7lirFt 71i9rl 7av\) Pelabuhan [,abuan Bajo: I (Selesai) Pelabuhan Bau Bau:l (S€lesai) Kemenhub Pelabuhan Wanci: t (selesai) Pelabuhan Giti Tra{ranga n:1 (selesai) Pelabuhan Likupang: I (selesai) . Pelabuhan Likupang: 1 (berlanjut) IITSTAiSI TERXAIT SI'UEER PUBIAYAIIf* PerEda, BUMN, dan Swasta APBN (APT), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah SK No 068153 C 4.15.Pglgembangan... PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA 166 93 FIilr=t tf ":t 4.15. Pengenlbangan dan Pembangunan infrastruktur pelabuhan laut lTqirrsrJ,l Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di kov. Sulawesi Tenggara (Pelabuhan Kaledupa, Pelabuhan Siompu, Pelabuhan Kadatua, Pelabuhan Binongko, Peliabuhan Tomia) FII:TTrIJ 3llrilrrl tIfTfm IIfATATBI PEIfTIIGGI'TG JAWAB,tvtt ,Iir7) 7lirFt 71art1 ,IOF, Pelabuharr Siompu:1 (berlanjut) Pelabuhan Kadatua: 1 (berlanjugPe labuhan Binongko: 1 (selesai) Pelabuhan Tomia: 1 (selesai) (2O2tl 1. Pelabuhan Kemenhub SiorEpu: 1 (selesai) Pelabuhan Kadatua: 1 (s€lesai) Pelabuhan Kaledupa: I (selesai) Pelabuhan Siompu: I (bertanjut) Pelabuhen Kadatua: 1 (berlanjut) Pelabuhan Binongko: 1 (berlanjut) Pelabuhan Tomia: I (berlanjut) IIISTA.rSI ITRI('XT AI'TBER PEIBIAYAIII* Terbangunnya pelabuhan penyebcrengsn IG.ledupa, Siompu, Kadatua, Binongko, dalr Tomia guna mendukung aksesibilitas ke destinasi pariwisata Wakatobi Pelabuhan penyeberangan fang dibengun Itokasi) KemenATR/ BPN dan Pemda APBN (APT) dan/atau APBD SK No 068154 C 4.15. Pengembangan . . . PRESIDEN REPIJgLIK INOONESIA 167 rat itrrrf,rr:t lTadTSrIlt i:IJ.:r:\ rr:II Pembangunan Pelabuhan PenJrcberangan Terbangunnya pelabuhan penycberangan Siladen guna mendukung aksesibilitas ke destinasi pariwisata Manado Likupang Siladen di Prov Sulawesi Utara Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati di kov. Papua Barat Terbangunnya pelabuhan penyeberangan Salawati guna mendukung aksesibilitas ke dcstinasi pariwisata Raj Ampat Pengerukan alur p€layaran/ kolaln pelabuhan Terlaksananya perrgerukan alur pelayaran s€suai dengan kedalamarr dalam peren canaan peng gunaan alur rIr{f, 4 traTArar PEIiTIIGGI'TG JAwlB txsrrxsl TERTAII f.Tl, JII,I 2U2t atrm ,r;ta livzl ,T"13 Pelabuhart penyeb€rangan yang dibangun (lokasi) I l-okasi (berlartjut) 1t kasi (berlanjut) Kemenhub KemenATR/ BPN dan Pernda Pelabuhan penyeb€ranSan yang dibengun {lokasi) 1 lrkasi 1 Lokasi (berlanjut) 1 Irkasi (selesai) Kemenhub Pemda. BUMN, dao Swasta(berlanjut) 32 lokasi pcngerukan alur 5 lrkasi 8 Lokasi 8 Irkasi 8 Lokasi 3 l,okasi I(elnenhub KI}IK K(P, Femda, dan BUMN AI'IBER P BIAYAIII* 94 4.15. Pengembangan dan pernbangunan infrastruktur pelabuhan laut APBN (APT) dan/atau APBD 95 4.15. Pengembangan dan pembgngunan infrastruktur pelabuhan laut APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah 96 4.15. Pengembangan dan pembangunan infrastrul<tur pelabuhan laut APBN, APBD, dan/atau SuEber lain yang sah SK No 06815-5 C 4.l5.Pengembangan... PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA 168 tro. iIr.rf.rj]l 4.15. Pengembangan dan pembangunan infrastrukur pelabuhan laut NTISTSrJJ L.rrvrrTit OU'?UT FTtrtIE l IraTrrar PEfaf(xxrrc JAWAB trsTArsr TERXAIT 6I'TBER PWBIAYAIIf}4nl 71ET) ,7VAl { ,Frtl ,r.l,E) 97 Pembangunan dan peningkatan ialan aks€s menuju pelabuhan Terbangunnya panjang jalan menuju pelabuhan ialan dan rel kereta api menuju dan ke pelabuhan harus terpadu pada sistem intermoda transportasi terutama ke dan dari kawasan industri agar dapat menurunkan duelling ti,,n'e 25 lokasi pelabuhan Jakarta (tanjung priok/ Kalibaru), Kab. Subang (Patimban), Surabaya (Tanjung Perak) dan Gresik, Semarang (Tanjung Mas), Sumatra Utara (Belaan darr Kuala Tanjung KemenPUPR Kemenhub, Pemda, dan Swasta APBN (APl}, APBD dan/atau Sumber lain yang sah sa 4.15. Pengembangarr dan pembanSunan infrastruldur pelabuhan laut Pengembangan pelabuhan tol laut Penataan pelabuhan hub sebagii global tran shipmelt port di Asia Tenggara Integrabd Pott Neturork (IPN) 'i KemenPUPR Kemenhub dan BUMN APBN (APs) dan/atau Sumber lain yang sah SK No 068156 C 4.l5.Fengcmbsngsn... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA t69 ro. lTir.'I;I-l7JII uar{aIrI{f,] Sf,!FiIJJ Pembangunan Pasa, Ikan Bertar'af Internasional pasar ikan bertaraf internasional iuf-dEl :.Iri-irim 2o2t ntrm ,WF\ qt otrs Pasar Ikan Bertaraf Internasional 3 Lokasi 3 Inkasi 3 Lokasi 3 Inkasi 3 Inkasi dibangun 0okasi) ti.r:rf.\Ii:Ii TIfSTATAI TERI{AIT talrrlirIral f llfal KKP Kemendeg dan APBN (APT) dan/atau APBD Pemda 99 4.15. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan laut 4.15. PrEtaaguntn praaar.rr drtl lrt ra Jralg dlbutuht I drhm mcrlgcEt nttrn u.ahr brgt nctayaE, IrcEbu(U daya llan, d.E IrGteEbeL gar.E 100 4.16. Pembangunan prastarana dan sarana yang dibutuhkan dalam menSembangk an usaha bagi nelayan, pembudi daya iken, den Petambak garam Penlrcdiaan fasilitas Air Bersih di Daerah Tertinggal Meningkatnya Ketersediaan Air Bersih di Daerah Tertingga.l 4.16. Pemba,Irgunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam Penyediaan Tersediajrya Paket paket Nit untuk Nelayan I(it untuk Netayan (unit) Sarana air bersih yang dibangun di pulau kecil terluar Jumlah paket Conuerler Kit untuk Nelayan (unit) I Kabupaten 1 Kabupaten 28-OOO Unit 40.OO0 Unit 1 lGbupaten 1 Kabupaten Kemendes PD'tT KemenESDM APBN (AP2) dan/atau APBD lol 15.OOO Unit 15-OOO Unit Belum dapat dipastikan KKP, Pemda, drn BTJMN APBN (AP2), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah SK No 068157 C mengembangkan PRESIOEN R,EPLIBLIK INDONESIA t70 iir,t at{-.Iddf:l nar.trsr.Il :;rJ.JirIJ firTsr-t oirirrJl ,tattl ,wn ,FM ,Dtf,l vtIf Tahapan peningkatan infrastruktur kilang minyak bumi di Refinda DerElopment Mosbr Plarl RDMP Cilacap P:hasc 1: Pembuatan dokumen BED DHT Unit dan DHT Complex (DHT, HMU, SRU) RDMP Cilacap Phase 2: Pelaksanaan pekerjaan Early WorkPengada an lahan TNI Proses pembahasan Pa'r,rftship RDMP Cilacap Phase 1: Pelaksanaan Pekeiaan Dxal FEED Conpetition/ DFC (Fronl dnd Engueenng Desig " SiteDerclopment) dan Cofttrdd AtDdrd Erc RDMP Cilacap Phase 1: Pekerjaan Erc (Engbwenng, and Corlstntcti,,r) RDMP Cilacap Phase 2: Pekerjaan Erc (Ensineenry, and Construction) RDMP Citacap Phas€ 1: Peketaan Erc (Engh,eenng, arul Construction) RDMP Cilacap Phase 2: Pekerjaan Erc (EngirBeriftg, and Constntctio'r) RDMP Cilacap Phase 1: Pekerjaan Erc (Ensineetug, Coisdaction) RDMP Citacap Phase 2: Pekerjaan Erc (Ensineenns, dil Con-struction) {RDME IIfSTIITSI PEIfAITGGI'IfG JAWAB txsTArsr TERI(AII SI'UBER PHBIAYAATT mengemba,rg kan usa.ha bagi nelayan, pembudi daya ikan, darr petambal< garam to2 4.t6. Pembangunan Prasarana dan sarana yanS dibutuhkan dalarn mengembang kan usaha bagi nelayan, pembudi daya iksn, dan petambak garam Peningkatan infrastruktur kilang minyak bumi (unit) Meningkatnya kapasitas kilang di dalam negeri KemenESDM KKP, Pemda, dan BTJMN APBN (APs), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah SK No 068158 C 4.16.Pembangunan... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA t7t ilal irra,:qTI:l itarqrSr.fl EJ}trrIJ OIII?UT fllr&IrI ITBTATBI PETAX(XIUIIG JAWABalFn ,Int) TITB ,tvTl IIfATAIfSI TERI{AIT Kemenpare kraf AI'UBER PWBIAYAAIIT t03 4.16. Pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembang kan usaha ba8i nelayao, pembudi daya ikan, dan petambak garam Pembengunan kapaf penyebrangatr perintis Kaledupa Tomia Binongko Terbangunnya kapal penyeberangan perintis Ksledupa Tomia Binongko guna mendukung aksesibilitas ke destinasi pariwisata Wakatobi Kapal penyeberangan yang dibangun (unitl I Unit (selesai) 2 Unit Kemenhub KKP APBN (APl} to4 4.16. Pembangunan prasarana dai sarana Jaang dibutuhkan dalam mengembang kan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan p€tambak garam Sarana dan kasarana IrcInasaran yang dibangun Terlaksananya pembangunan Pasar ikan yang bersih Jumlah pasar ikan yang dibangun (unit) 2 Unit (2O21) 4 Unit (2020) 2 Unit 2 Unit 2 Unit KemeriPUPR, Pemda, dan Swasta APBN (APl), APBD, dan/atau Sumber lain yang s€h SK No 068159 C 4.16. Pernbangunan . . . PRESIDEN UBLIK INDONESIA t72 [=Tat FJI.Ii'IT:I irIqr5rJ,l :rIlrJirIJ 4.16. Pembangunan Prasarana da]l safana yang dibutuhlan dalem mengembang kan usaha bagi nelayan, p€mbudi daya ikan, dan p€tambak garam Fasilitasi Meningkatnya volume produk olahan hasl kelautan dan perikanan Saiana Rantai Dingin dan Pengolahan kepada UMKM +.16. Pembangunan prasarana datr sarana yanS dibutuhkan dalam mengembsng kan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam Pengembangan Kluster Budidaya Udang Terbangunnya kluster budidaya udang guna mendukung Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng tIf{gEl IXSTAIiSI PETATCTCiI'IfG JAWTB falll ! lin 2g2t ,r,rn ,I.NF1 qntl 7f,tT) 5OO Unit 12021) 5OO Unit 5OO Unit 5OO Unit 5O0 Unit KKP Sarana dan kasararla Sistem Rantai Dingjn dan Pengolahan 4OO Unit 12o2ol disediaLan (unit) 28 Lokasi l2o2rl 28 lrkasi 39 lrkasi 50 Lokasi 50 t okasi KKP kluster budidaya udang yang terbangun s€banyak 50 lokasi (Kumulati0 7 Irkasi (2O2O) ITSTAIAI TERXAIT FlrrErf,tl KemenPUPR, KemenESDM, dan Pemda APBN (APl) dan/atau APBD Kemendes PDTT, KemenPUPR, KLHK, Keminvest/ BKPM, Pemda, darr Su,ast APBN (APl), APBD, dan/atau Sumber lain sah 105 106 SK No 068160 C 4.16. Pembangunan . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA t73 f,o. l7rtLfirTri ilTiqrrffil Pengembangan dan irigasi talnbaL pesisir dan pulau-pulau kecil/ terluar Pembangunan / rchabilitasi Sarena den !"f.r:rJII]l tlfrdgl :.]II r lln ?aa a37n z.rtFt ,Ti7T1 70ra Jaringan iiigasi tambak udang dan bandeng yang direhabilitasi/ diti ngkatkan di 4O3O lokasi Pengelola,an Irigasi Kawas€n Tambak (kumulati0 55 Irkasi 20 l,okasi 25 lrkasi 30 t okasi 30 Lokasi Pesisir dan Pulau-Pulau kecil/ terluar 10 Kawasan 11 Kavrasen 22 KawasaIr 22 l<awasa,r 22 Kaq,asan terbangun sarana prasarena dan/atau dimanfaatl@n (kawasan) Jumlah pembangunan rehabilitasi 41 Unit (2O21) 45 Unit 49 Unit 53 Unit 53 Unit If,ATIIfSI PEIIAIi(X 'IfGJAwl.B txSTAIfsr TTRTAIT SI'TBER PEIBIAYAAf,* 107 4.16. Pembangunan prasarana dan sarsna yang dibutuhkan dafam mengembang kan usaha ba8i nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak gararn Meningkatnya dan terehabilitasi nya jaringan irigasi tanbak udang dan bandeng KXP Pemda APBN (APT) dan/atau APBD KKP KernenATR/ BPN dan Pemda APBN (AP2) dan/atau APBD APBN (APT) dan/atau KKP Pemda 10a 4-16. Pembangunan prasarana den salana yang dibutuhkan dalam mengernbang kan usaha bagi nelajran, pembudi daya ikan, dan petambak garam Pesisir dan puliau-pulau kecil/ terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (pulau) 109 4.16. Pembsngunan Drasarana dan Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi SK No 068161 C PRESIDEN REPIJBLIK INOONESIA 174 ..I.I iTr.lqITIl ETf,STSTTiI !.rI:r.frJil OUTPI'T ffittqrl ITSTAIfSI PETATCTGUIfG JAWIB IrSTATSI TERXAIT SI'IBER PWBIAYAIIf*qta ,lvn WB F\ttl sarana y,mg dibutuhkan dalam mengembang ka,r usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak Saram Prasafarra Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD kovinsi) Menu DAK Bidang KP Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan Sarana dan fasilitas pokok dan fungsional pelabuhan perikanan (unit) 37 Unit (2O2O) APBD llo 4.16. Pembangunan prasarana dan safana yeng dibutubl<an delam mengemban gkan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambaf. garam Penyediaan Sarana Prasarana Pcngadaan dan Penyimpanan Ikan Ters€dianya Sarana Prasarana Pengadaan dan Penyimpenan guna mendukung Industri 4.o di 5 Sub Selor kioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotii Elektronik, Kimia dan Faimasi Jumlah Sarana prasarana pengadaan darr penimpanan ikan yang disediakan (unit) 35 Unit (2O21) 3r Unit (2020) 35 Unit ,10 Unit 45 Unit 45 Unit KKP Pemda APBN (APsI dan/atau APBD SK No 068162 C 4.16. Pembangunan . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 175 .-Irt rfi-{.rfi IIfATATAI PETAIlGGUXG JAITAB i*{;lirfiJt lr.idrfrfJ FN:T.EITJ OIIIPIIT ITATAXAIIIRTAIT ffitrirtfa ,l,ttll ,7t72 atra .I"T,I F\"13 4.16. Pembangunan prasa.rana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembang kan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambal. gar:am Penyediaan Sarana distribusi hasil perikanan Ters€dianJra selana distribusi hasil perikanan guna mendukung pengernbangan Industri 4.0 di 5 Sub S€ktor Prioritas: Makanan dan Mtruman, Tekstil dan Pakaian Jadi, OtoInotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi Jumlah sarana al Unit l2o2ll 41 Unit 45 Unit 50 Unit 50 Unit KKP Pemda APBN (AP5) dan/atau APBD distribusi hasil 41 Unit (2O2O) perikenalr disedialan (unit) It r, der D.tambal garr,n 4.14. Penyediaan kemudahan aks€s terhadap ilmu Pengetahuan, teknologi, informasi, Penyediaan Informasi Peluang Pasar Ekspor Tersedianya Analisa Paser di negara tqiuan ekspor yanS informatif dan lsedib€l Analisa pasar di negara tujuan ekspor (kegiatan) lfJrjo/" tooo/o 1000/" tooo/o 1000/" Kemendag Kemenko Marves, Kemenko Ekon, Kemenperin, KIG, Kemlu, den Swasta APBN (APl) dan/atau Sumber lain yang sah dan 111 112 SK No 068163 C pembiaJ.aan . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 176 iTf.]A rrT:l itaeqrTIJl ari:rlirJ,''i pembiayaan untuk kepentingan pengembanSan usaha baAi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak 4.14. Penyediaan kemudahan aks€s terhadap ilrnu pengetahuan, teknologi, informasi, lahan, dan pernbiayaan untuk kepentingan pengembangan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, da,r petambak Internet BAKTI akses internet khususnya di kelautan dan daerah pesisir SUna mendukung Pusat Kegiatan Strategis Nasiorral: PKSN Paloh PKSN Mereuke fft,r.If,l our?t/f qan 7m) Z]rE] TWll ,IVII Jumlah titik lokasi p€nyediaan aks€s internet khususnya di kelautan dan daerah pesisir 2 (PKSN Paloh Aruk, PKSN Merauke) rrsTtrsr PEf,AXGGI'IfG JAWAE If,gfATSI TERXAIT l-'lrilr:rf,i 113 Kemenkominfo Pemda APBN (AP5) dan/atau APBD SK No 068164 C 4.18. Penyediaan . .. PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA 177 tro. rrr{qtt IIfATATSI PEfAltGGI'IfG JAWAB If,STAIfSI TERXAIT hfilf:ff;tlr-*T.Lfir'fll ETf,qTSTTiI hrI-trftJ r.TEi=ntl z.ttt aLz ,wa 2UA ,D'Il 4- 18. Penyediaan kemudahan aks€s terhadap ilmu pengetahuan, teknolo8i, informasi, lahan, dan pembiayaan untuk kepentingen pengembangan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petarnbak garam Fasilitasi kredit perikanan tanskap Tersedianya akses pembiayaan usaha bagi nelayan ya'rrg tertata dan terintegrasi di 34 provinsi Jumlah provinsi yang nelayannya terfasilitasi kredit perikarran tangkap (Provinsi) 34 Prowinsi 34 Provinsi 34 kovinsi 34 Provinsi 34 Provinsi I{KP Pemda, BUMN, dan Swasta APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sahuntuk nelayan 19. Pcrlues.r Lctctrt atan LcrJs dan berus{ha bagl mlayrtatat dt bfttarg tclaut.r, Lh[su.nyr llerta acttor lEdlanar\ Gacrgl, daE IradEt etr behed 4.19. Perluasan kesempatan keia dan Peningkatan Meningkatkan 2 Angkatan 2 AnCkatan 2 Anskatan 2 Angkatan NemendesPDTT Kemenko Marves, Kemenhub, dan KKP APtsN (AP2) I(apasitas I(apasitas Pelatihan di Balai Ambon, pelatihan kemaritiman Kerja tenaga keria di sektor berusaha bagi I(emaritimarr di di Daersh Daerah 1t4 115 SK No 068165 C bidang PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA t7a lrJI iIf.lTf.TJl iII-T TTTTJ FrrrrTIit OUT?UT f'Iri:f,f,i IiSTATSI PE]iATGC{'TG JAwlE If,BTAIfAI TERI(ATT SI'TBER PEXBIAYAAT*%artl 7ri2 ,rvB qt Pelaksanaan kegiatan konstruksi Pembsngunsn Fasilitas Produksi Migas atau EPCI serta darl dimulainya pengeboran pengernbangan ,Ii'Il bidang kelautan, k,..ususnya pada seldor p€rikanan, enerSi, dan pariwisata bahari Tertinggal pes€rte deri pulau-pulau kecil terluar 11 l1 4.19. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat di bidang kelautan, khususnya pada s€ldor perikanan, energi, dan psfiurisata bahari Pengembangan lapangan abadi wilayah kerja Masela Meningkatnya produksi migas nasional Meningkatnya produksi migas nasional Persiapan produksi pada lapangan abadi wilayah kerje Masele Persiapen den pelaksanaan kegiatan FEED (Fronl End Engineetuq Design) Persiapan d€n prostes Persetujuan lelang kegiatan konstruksi Pembangunan Fasilitas Produksi Migas Pelaksanaan kegiatan konstruksi Pembangunan Fasilitas Produksi Migas, EPCI (Ens Eenns, Cotls,,?tctio'r & Installdtion) Pelaksanaan kegiatan FEED (Frcnt End EngtEering Desi*), Persetujuan AFE dan persiaPan dokumen lelang konstruksi Pembangunan fasilitas produksidan p€ngcboran KemenESDM SKK Migas, BUMN, dan Swaste APBN {API), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah 4.19. Perluasan kesempatan keda dan b€rusaha basi Pengembangan lapangan Jangkrik dan Janglaik North East Produksi migas witayah kerja Muara Bakau dan East Drill ,g A Conpletion Proyek Merakes Frrsl Mclanjutkan produksi lapengan Melanjutkan produkai lapangan Melanjutkan produksi lapangan Janckrik da,rdan Gds Merakes. EPCI dan Melanjutkan produksi lapangan Jangkrik dan Merakes. KemenESDM Pemda dan Swasta APBN (APl), APBD, dan/atau Sumber lain SK No 068166 C masyarakat PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA 179 tEl iTild JJJ] T,i.iqr$'Iil Complex) wilayah kerja Muara Bakau den Merakes wilayah kerja East Sepinggan, Kegiatan Eksptorasi Lapangan Maha WK West Ganal En-1rrfiit OI}TPUT rr.rlsft IITST/IIfSI PETATGGUXG JAWAB ITSTATAI ITRI{AIT SI'BER PEUBIAYAITTqEl ,wn T,rB ,w4 TITB masyarakat di bidang kelautan, khususnya pada seldor perikanan, energi, dan pariq,isata bahari S€pinggan, West Canal Merakes First Gas kolrek FPU Debotdeneck ing Pengadaan ErcI Booster Gas Compressor FPU Jangkrik Phase 2 Sun eg Geoteclolicaj Pengembangan l,apangan Merakes East Certifrcation Merakes EaslPersiapan POD Merakes EqsPeEboran Sumur Eksplorasi WK WestGd'ral Exedtttu n Booste,. Gqs (BGC)-FPU Jangknk Phase Penyampaian darr Pers€tujusn POD Merakes EastPersiapen darr Pelaksarraarr FEED Merdkes FrstPengadaa n EPCI Proyek Merakes EastSunrey Geophysica,t A Geotechnical WK West Go,'?.a,lsto'fi FEED Proyek Pengembangan Laparrgan Maha lK WestGanal Proses Pengadaan danStart Eksekusi Gas Boosbr Gas Comptessor (BGC)-FPU Jangknk wse 2. EPCI Exeattion Proyek Merakes East 3. ErcI Exe&tioll Proyek Maha lrsi EPCI Proyck Merakes EastEPCI Execution Proyek Melenjutkan Produksi lapengan Merakes Eos, Melanjutken produksi lapangan Maha yang sah SK No 068167 C 4.19. PerluaBsn - . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA r80 ro. I7T.ITITJI rrTrsrt fi.-IdrfffI FIIJI'JJ our?ur 20,21 ,FM ,IVF] ,x$zl ,Ii'Ej Eksplorasi cadangan potensi migas nasional Meningkatkan Pemetaan potensi dan cadangan rDigas nasional Seismik Offshoret 2D (889 km): z16 1 kE (WK wMo) 428 ktn (KPJWEWK SE Madura)3D (678 kID2): s"ismft olfshore: 2D: 3D: seismik seismilc Seism;ft cadangan olfshorei 2Di - OlIsrlorei 2D, - Offshore: 2D: migas nasional 3D (1O0 km2) 3D: - 3D: -melalui peningkatan kegiatan eksplorasi 100 km2 (KKP\TIK Tarakan) 3OO hn2 WKOfi North X-ray) l5O ldn2 (WKIGrrBean | 224 hJl2 (tuuth No'tu'.d Sea BkEk B) Eksplorasi cadangan potensi migas nasional Meningkatkan cadarrgan migas nasional melalui peningkatarr Studi olfshore Gas Biogenik l,ead dan prospect sumber daya baru gas biogenik (olfshore Drillable prospect bes€rta trcrhitungan keekonomiaIr eksplorasi Analisis dan Potensi Sumber Daya Gas Biogcnik cekungan Bo,re loffsrore di IIfSTTTSI PEf,ATGGI'f,G JAWAB ItrSTAIfSI TERI(AIT SI'TBTR PF:XBIAYA,AIT 118 4.19. Perluasan kes€mpatan kerja dan berusaha bagi masyarakat di bidang kelautan, khususnya pada s€kor perikanan, energi, dan pariurisata bahaii Keme-nESDM KemenPPN/ Bapp€nas, Kemenperin, Pemda, BUMN, dan Swasta APBN (APr), APBD, dan/atau Sumber lain yang sal. 11S 4.19. Perluasan kesempatan keia dan berusaha bagi masyarakat di bidane KemcnESDM KemenPPN/ Bappenas, Kemenperin, Pemda" BUMN, den Swasta APBN (APl), APBD, darr/atau Sumber lain yang sah SK No 068168 C ke-tautan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA lal ro. iftilqrjJt iliz:qr5ffJ TIIIJ fJ 9Edfit IIIATAIISI PEIIIIGGI'TG JASAB 5.Irrtrrrt 2/}21 qvn 7W\1 qEII Cekungan Sumatera Tengah orienbq di Cekungan Sumatera Tengah orierneq Survey Geologi dan Geofrsika (Seisn k 2D dan Gaya Berat) Kelautan Data potensi hidrokarbon Cekungan Mekass5l' Seismik 2D dan caya Berat Perairan Muna- Buton S€ismik 2D dan Gaya Berat Cekungan Muria Jawa Timur darr Cekungan Jawa Barat Utare Bagian Timur Seisfirik 2D dan Gaya Berat Cekungan Biliton, Kalsel dan Cekungan Seram Utara, Maluku IGmenESDM I'STATSI rERI(AIT BI'UBER, PWBIAYAIX* kelautan, khususnya pada sektor perikanan, energi, dan peiiwisata bahari eksplorasi 12(] 4.19. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha baAi masyarakat di bidang kelautan, khususnya pada s€ktor Perikana[, energi, dan pariwisata bahari Eksplorasi cadangan Potensi miSas nasional Meningkatkan cadangan migas nasional Inelalui p€ningkatan kegiatan eksplorasi KemcnPPN/ Bappenas, Kemenperin, Pemda, BUMN, dan Svrasta APBN (AP1), APBD, darr/atau Sumber lain yang sah MATRIKS . . . SK No 068169 C PRESIDEN REPLIBLIK INOONESIA 181 IATRIIIA PILAR XxI XEs: PEI{GELOI AAI| RUAIfc LAI/[ D.1l[ PEN,II{DITIIGAII LIIIGrUITGAI| LAIIr io. ri-trrrrri T'IIT'TrJfl r[:II rr:fJ out?ur I}Ir.If,l IIfgr/llfsr PEIIAIf(rcUlfG JAWAB trsTAttsr TERXAIT SI'XBER PEXBIAYAAI*n2t vfrn mva 2iE4 ?WB 5.4. PcrccFtra Fayclcrah! rcDcrnr trta rurrrg ahrr/atrlr rrocaaa zoErri 1 5.4. Percepatan penyelesaian rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi Garis Pantai Prioritas Terselenggara nya pemetaan garis pantai Km Garis Pantai 6.000 Km2 9.OOO I(m2 1a-OOO Krn2 A-OOO Km2 BTG Kemenko Marves, KKP, dan TNI APBN (APs) 5.4.Percepatan... SK No 068170 C PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA 182 ro. iTirjrTrtrIt fiTasrffIl r:IIJIJJiI Ters€lenggara nya pengadaen data batimetri rIfTd,J ilTlrfi.-]ln If,STATSI TERXAIT 6T.r!.am 2av2l viartl ,iatF, ,r.oll rT.EB r 'Jiril Luas Kilometer (Km,) data batimetri 1.25o Km2 2.5OO Km2 2.5OO KIn2 2.5OO Krn2 2.5OO Km2 BIG Kemenko Marves, KLHK, TNI, dan Pemda Peta Negara Kesatuan Republik dimutakhirkan I Peta Wilayah I Peta Wilayah 1 Peta Wilayah 1 Pcta Wilayah 1 Peta Wilayah BIG Kemenko Marves, Kemenko Polhukam, Kemlu, Kemhan, Kemendagri, KKP, dan BNPP NKRI NKRI NKRI NKRI NKRT EElfiTrl 2 5.4. Percepatan penyelesaian rencana tata ruang dan/atau Data Batimetri Prioritas Pemutakhiran peta Negara Kesatuen Republik lndonesia APBN (AP7) dan/atau APBD 3 5.4. Percepatan penyelesaian rencana tata ruant darr/atau Termutakhirnya peta Negara Kesatuan Republik tndonesia APBN (AP7) 5.4.Percepatan... SK No 068171 C PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 183 i.Ii.I iIEq,LI ir arr5rTi'i t-=n-:rjrJit OUTPUT tlfrf,rt ,ifrl 4i7n nva ,,latT\ zittll PP Nomor 2l Tahun 2021 tentang Penyelenggara an Penataan Ruang IIIATIIISI PEIfA[GGI'TG JAWAB IITSTIITSI TERIIAIT SI'XBER PEXBIAYAII* APBN (AP6) darl/ ata]t APBI) 4 5.4. Percepatan Penyelesaian rencana tata ruanS dan/atau Penyelenggara an Penataan Ruang Ters€dianya Peraturarr Pemerintah (Pq tenteng Penyelenggara ai Penataan Ruang 1 Peraturan Pemerintah (PP) KemenATR/ BPN KKP, Kemens€tneg, femenkumham, Setkab, darr Pemda 5.4Percepatan... SK Nc 068172 C PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA 184 ro. iTf.Iff.fil ir-ITr.ErTil .':hITJJJ l]'ItJIri 5.+. Percepatan penyelesaian rencana tata ruang dan/atau Penyelenggara- Tersedianya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 1 Peraturan Pemerintah (PP)Ruang 5.4. Percepatan penyelesaian rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi Perencanaan Ruang Laut Tcrsedianya dokumen Rencana Zonasi Kavrasan Anta.r wilayah, dan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah wilayah trfrdEl qvn ,itm ,WB ,r,irz\ q,rrs 3 RPerpres 4 RPerpres 3 RPerpres 2 RPerpres IIfSTAIfAI PEIfATGGUIiG JAf,IIB If,sTAf,BI TTRI(ATT SI'XBER PEIBIAYA'T* KKP, Kemensetneg, Kemenkumham, S€tkab, dan Pemda APBN (AP6) dan/etau APBD 5 KemenATR/ RPN 6 xxP Kemenko Marves, Kemenko Ekon, (eBenPPN/ Bappenas, KemenATR/ BPN, Kemenhub, Kemenparekraf, KemenESDM, Kemhan, Kemenkumham, Kemlu, Kemens€tneg, Sctlab, TNI, Polri, BIG, BNPP, dan Pemda APBN (AP6) dan/ atau Pemda SK No 068173 C 5.4.Perctpatan... PRESIDEN REPL'BLIK INDONESIA r85 II-I atii]q f:t iTqtrrsrlit FrIJfirlil OUI?UT ffietl ,iirtl TTiFM ,I,trr| ,wtl Trt B 6 RPerpres 9 RPerpres 3 RPerpres 5 RPerpres 2 RPerpres ir:r]r-r.rarJi tf,gl xal TERI(AIT SI'XBER PEIBIAYA'I*!.III7Ti'! IGmenA'IR/B PN Kemenko APBN (AP6) dan/atau Pemda Kemenko Ekon, KemenPPN/ Bappenas, KemenATR/BPN Kemenhub, Kemenparekraf, KemenESDM, Kemhan, Kemenkumham, Kemlu, Kemens€tneg, Setkab, TNI, Polri, BIG, BNPP, dAN Pemda 7 5.4. Perccpatan penyelesaian rencana tata frang dan/atau rencana ?rnasr Perencanaan Tata Rus.ng Ters€dianya dokumen Rencana Tata Ruang Kavrasan Strategis Nasional Rancang€n Peraturan PresideD tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional SK No 068174 C 5.5.Penyediaan... PRES IDEN REPIJBLIK INDONESIA 186 ur.t triLItIJJll ilT{qrsftit r-'rryIIlil lEf,tt trartJlti m2l Tlirn ,r-,'n wrl ,I.VB IIfATAiSI PEfATGGI'f,G JAWAB trsTArsr AERRAJA AI'XBER PWBIAYI'I|' 5.5. Pclycdlrtr drtr t otoe.i gcdlr.rLl d.r.r drlr hforDr.t gco.tlrdd tcdrtlt tcrp.du rhtaE tctlngt Lcb{rt s ratu lrctr untut Fnyu3rlDr! t tr rurrrg lrlrt 8 5.5. Pcnyediaan data informasi geosPasial dasar dan informasi geospasial tematik terpadu dalam kerangka kebijakan satu peta untuk penjnrsunan tata ruang laut Batimetri Nasional Ters€lertggara nya Pengetolaan data batimetri nasiona.l Luas Kilometer (Km2) data batimetri 46.OOO XIxl, l.2SO Km2 42.OOO Km2 2.000 Km, 2.OOO Km2 BIG Kemenko Marves, KemenESDM, Kemenhub. 'INI, dan BRIN APBN (APl) 5.5.Penyediaan. SK No 068175 C PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ta7 Ifo. Ft{,afrJit fladcrrJ:Jfi SJ.FJIJ orilrrl iT.rTsft mrfflll-=,] ITSTAIfAI TTRI(AII,,1aEn ,rw) ?iatF1 71VZ:l ,tvli, f rZLl 25.OOO Ha 25-OOO Ha 25.OOO Ha 25.000 Ha 25.OOO Ha KemenATR/ BPN BIG dan BRIN 7 (Perairan Sumateral 7 (Perairan Kalimantan bagian Timurl 7 (Perairan Kalimantan bagian Tengah) 7 (Perairan Sulawesil 7 (Perairan Maluku) KemenESDM Kemenko Ekon, KemenPPN/ Bappenas, KKP, KLHK, KemeDATR/ BPN, BNPts, BIG, BRIN, BRGM, Pemda, Perguruan Tinggi, dan AI'f,BER PFJBIAYAT.f,T 9 5.5. Penyediaan data informasi geospasisl dasar dan informasi geospasial tematik terpadu dalam kerangka kebijakqn satu Peta untuk penlrusunan tata ruang laut Survey dan Pemetaan Tematik Terwujudnya Sistem Informasi Geospasial Tematik Pertanahan darr Ruang Cakupan Lues Peta Tematik Kawasen APBN (API) 10 5.5. Penyediaan data informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik terpadu dalam kerangka Pemetaan ceologi Kelautan Tersedianya p€ta informasi geospasial dalam ranSka mendukung kebijakan satu peta Peta Informasi Geospasial Tematik PKSP APBN (AP6), A.PBD, da,r/atau Sumber lain yang sah SK No 068176 C kebijakan PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA 188 fiar at{ale r r.fJl fiTErfffit Fr'rJ'FirI;i r.Ii'i;jril Penanganan bencana land s€cara mitigatif dan adaptatif Jumlah Peta Zo,l.a Kercntansn Likuifaksi rffi-ffi iITiIfJiLll at2t q,tn ,r.vFt TWtl v\atF, [Irr7:f:t 2 Peta 2 Peta 2 Pete 2 Peta I(emenESDM IiATATAI TBRI('IT AI'XBER P BIAYAITT kebijakan satu peta untuk penjrusunan tata ruang laut Swasta 11 5.5. Penyediaan data informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik terpadu dalam kerangka kebiiakan satu Peta untuk penlausunan tata ruang laut Pemetaan Geologi yang berkualitas dalam penelitian dan penyelidikan Air Tanah Kemenko Ekon, Kem€nPPN/ Bappenas, KemenPUPR, KKP, KLHK, KemenATR/ BPN, BNPB, BIG, BRIN, BRGM, Pemda, Perguruan Tinggi, dan Swasta APBN (AP6), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah 5.5.Penyediasn... SK No 068177 C PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA 189 ro. lTtrTr,nt lTESrfffJ aI.YJriTfJ Ii]rr rlrfl Penanganan bencana Idnd subsidene secarra mitigatif dan adaptatif Jumlah Peta Penurunan Muka Tanah Meningkatnya IGsiapsiagaan Bencana Geologi Sosialisasi dan lnformasi MitiAasi Bencana Geologi (witayah/ Kabupaten) ar.rrsft liirsnii-Tt ,tiFtt 2.l,22 a,:it*t aivm ,1'tli, [,II7:I:'] 2 Peta 2 Peta 2 Pela 2 Peta KenrenESDM 29 Wllayall/ Kabupaten 29 Wilayah/ Kabupaten 29 Wll^y*r/ I(abupaten 29 wilayah / Kabupaten KemenESDM ITBTAIIAI rtRxlrl Kemenko Ekon, KemenPPN/ Bappenas, KemenPUPR, KKP, KI}IK, KeInenATR/ BPN, BNPB, BTG, BRIN, Kemenperin, Kementan, BRGM, Pemda, Perguruan TingAi, dan Siwasta SI'fBER PWBIAYI,/III* 12 5.5. Penyediaan data informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik terpadu dalam kerangka kebijakan satu peta untuk penlrusunafl tata ruang l3 5.5. PenJrcdiaan data informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik terpadu dalam kerangka kebijakan satu Pemetaan Geologi yang berkualitas dalaln penelitian derr p€nyelidikan Air Tanah APBN (AP6I, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah Ris€t dan Pengembangan Teknologi Kebencarraan Geologi Kemenko Dkon, KemenPPN/ Bappenas, KemenPUPR, KKP, KL}IK KemenATR/ BPN, BNPB, BIG, BRJN, Kemenperin, Kemcntan, BRGM, Pemda, APBN (AP6), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah SK No 068178 C peta PRESIOEN REPIJBLIK INDONESIA 190 Iro. FJiif.Iirj;ll itiFTSITit Fnat:\ rrTil lEnn rr.frdrt ,IirTI ztrn ,it A fiwl ziEf,) [TSTAXSI PEIIAIfGGI'XG JAWAA IiSTAIiSI ?ERI{AIT BI'XIER PEXBIAYA'T* peta untuk penjrusunan tata ruang laut Perguruan Tinggi, dan Swasta Pcry.dcrhrtr.n llcddrl! Fngcfol.ltt ru.ng LEt 14 5.6. Penybderhana an perizinan Pengelolaan ruang laut Pembangunan srstem perizinan pemarfaatan ruang laut secara eletdronik Ters€dianya sistem perizinan pemanfaatan ruang laut s€cara eleLtronik Sistem perizinarr pemanfaatan ruang laut socara elel(tronik l2o2rl KKP Kemenko Marves, Kemenko Ekon, dan Keminvest/ BKPM APBN (APs) 1 Sisterr Perizinan l2o20) 15 5 6 Pengendalia,r Pemanfaatan Ruang l,aut Terkendslinya Pemanfaatan ruang laut Jumlah lokasi 7 Irkasi (2O21 14 lrkasi 40 Irkasi ,16 l,okasi 46 lrkasi KKP KemenATR/BPN APBN (APT) dan/atau APBD yang dan Pemda n perutrnan p€ngelolaan ruang laut Pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah 7 lrkasi SK No 068179 C 5-7.Penguatan... FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 191 ii1.l t-,rrarfriT.fl irdalr5rTit -'.rrt-J[rJil outPur tt:frdga nvrt ,ivn ,WF ,IEZ\ 7INE7 IIfSTAIfSI PE[fATGGI'TG JAWAB ITSIAXSI TERTAIT SI' BIR PB:XBIAYAIT* 5.7. Pcogurt ! FDAGloL.rr rlLyeh Drcr.h Alfnn Sulgd (DAAI, Dc.ldr, hut, dra t[rru-Id.u L.cll EcLlrd Eraqlcmcr tcrp.du drn bcrtctrqlutrrr 16 5.7. Penguatan pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir, leut, dan pulau pulau kecil melalui manajemen terpadu dan berkelanjutan Pengcndalian Pemanfaatan Ruang 5.7. Penguatan pengelolaan Irrilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir, laut, dan pulau pulau kecil Pemetaan Geologi yang berkualitas dalam penelitian den penyelidikan Air Tanah Terwujudnya Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RIR melalui Pengendalian pemanfaatan ruang 2 DAS (2021) Pengendal i,n Pemanfaatan Ruang kawasan dan, s€kitar Sungai, Danau, Embung, Waduk (sDErw) di wilayah Sungai 0okasi) 3 DAS (2020) Jumlah lrkasi Konservasi Air Tanah dan Penurunan Muka Tanah di IGwasan Pesisir Utara hrlau Jawa 19 Kab/Kota 2 DAS 19 lkb/Ibta 2 DAS 2 DAS 2 DAS KemenATR/ BPN Kemenko Marves, KemenPUPR, KLHK, Kemendagri, BIG, dan Pemda APBN (AP1) dan/atau APBD t7 Ters€lenggaraD ya Konservasi Air Tanah darr Penurunan Muka Tarah di Kawasan Pesisir Utara hrlau Jawa 19 IGb/Kota 19 Kab/Kota KemenESDM KemenPPN/ Bappenas, KemenPUPR, KKP, KLHK, KemenATR/ BPN, BNPB, BIG, BRIN, Kemenperin, APBN (APs), APBD dan/atau Sumb€r lain yang ssh SK No 068180 C melelui PRESIDEN REPUELIK INDONESIA 192 [-I'T iL{. rJrll tIf-dEf ti.TrrItEI fi.IHrrlIil :rrrr J f.l]rtiln qv\ ,rFn ao8 m24 TfvT) [fiI7I' Berbasis Cekungan Air Tanah (Kab/Kota) Normalisasi dan peningkatan kapasitas eliran sungai Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis Panjarrg sunSai yang dinormalisesi dan ditingkatkan kapasitas alirannya di vrilayah sungai kritis (K,ol 13 Km (2O2r) 23,7 Knt l2O2O) 15 Km 15 r,xl 1A Kl:n KemenPUPR Normalisasi dan peningkatan kapasitas eliran sungai Pengamanan Pesisir Perkotaan di Pantura Jawa PanjaIrA sungai yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas 14 Km (2021) 32,2 Km l2O2O) 10 Km 11 KrIl 4Km KemenPUPR IIIAT,AI{AI TERITTIT SI'UBER PruBIAY,AAT* APBN (APs) dan/atau APBI) melalui manajemen terpadu dan berkelanj utan Kementar, BRGM, Perguruan Tinggi, Pemda, dan Swasta 1a 5.7. Penguatan Pengelolaan wilayah Daerah Aliran Suntai (DAS), pesisir, laut, dan pulau pulau kecil melalui manajemen terpadu dan berkelanjutan KLHK dan Pemda l9 5.7. Penguatan pengelolaan wilayah Daerah Aliran Suneai IDASI, pcsisir, laut, KLHK dan Pemda APBN (APs) dan/atau APBD SK No 068181 C dan PRES IDEN REPLIBLIK INDONESIA 193 ro. rtir.rf,fi:l dan pulau pulau kecil melalui manajemen terpadu darr berkelanjutan iTATT5IT,1 .rIJfIJiJ Pemulihan Empat Daerah Aliran Sun8ai Kritis Pemulihan Empat Daerah Aliren Sungai Icitis ilfraq lla, t ?m xt2t ,Iivt1 ,I''B ,,latz\ TratE) alirannya di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (Km) Jumlah sambungan rumah yang terlayani lnstalasi Pengolahan Air Lilnbah OPAL) Komunal (Sambungan RurEah) 4.432 4.432 4.832 Sambungan Rumah 4.432 Sambungan Rumah Sambungan Sambungan Rumah (2O21) Rumeh 4.432 Sambungen Rumah (2O2O) Jumlah sambungan rumah yang terlayani Instalasi Pengolahan Air Limbah 0PAL) Kota/ Regional 628,4 sambungan Rumah 624,4 Sambungan Rumah 624,4 Sambungan Rumeh 628,4 Sambungan Rumah IISTAISt PEI{ATGq'f,G JAWAB If,gfltxsr TERIqIT SUUBER PruBIAYAAIT* APBN (APs) dan/atau APBD 20 5.7. Penguatan pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir, laut, dan pulau pulau kecil melalui manajemen terpadu darr berkelanjutan Penyelenggara an Sistem Pengclolaan Air limbah Domestik Ter?usat (SPALD T) Skala Permukiman Keme-nPUPR KLHK dan Pemda 2t 5.7. pengelolaan wilayalr Daerah Aliran Sungai (DAS), pcsisir, laut, dan pulau pulau kecil Penyelenggara an Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Terpusat (SPALD-Tl Skala KemenPUPR KLHK dan Pe-mda APBN (APs) dan/atau APBD SK No 068182 C manaJemen PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA 194 ro- ifiIIdIfI [.ITr5rTi',i -"rrvriFr ()UTPUT tIf{dra v.vrl ?Wn 7WA ,r,arT\ zfit8 l2o2tl 3 Unit (2o2o) l Unit 2 tI nit l U nit I Kawasan I Kawasan I Kawasan 1 Kawasan s Unit (2021) 3 Unit (2020) 8 Unit lO Unit lO Unit IIfATAIiSI PE[fATGGI'TG JAwl.B IIfATATBI TtRrarr AI'IBER P BIAYA'T* manajemen terpadu dan berkelanjutarr Kota/ Regional Rumah) 22 Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota Pemulihan Empat Daerah Alimn Sungai Kritis Aliran dan Penlrusunan rencana pengelolaan terpadu kawasan pesisir utara Pengamanan Pesisir Perkotaan Pantura Jawa Aliran SunAai (DAS), pesrsrr, leut, dan puLau Dulau kecil inelalui mansjemen terpadu dan berkelanjutan Jumlah TPA yang dibangun (unit) KemenPUPR KemenPUPR KemenPUPR KLHK dan Pemda APBN (APs) 23 Jumlah kasrasan perkotaan pesisir utara jawa ya,rg memiliki rencana pengelolaan pesisir terpadu (kawasan Derkotaan) KLHK dan Pemda APBN (APs) 24 pengelolEan Daeieh Aliran Sunsai lDASl, Pesrsir. laut. Pembangunan infrastruktur hlau untuk mendukung Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis Jumlah kolam retertsi multifungsi yang APBN (APs)KLHK dan PeIIrda SK No 068183 C dan PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA 195 [Iar FI'I.:TU['] irFrsdfJ L-rlrTJ.rlil OIII?I'T i-TIIiTtrI nftFrJtrSt ITSTAIIAI TERXAITafit\l wn ?it Fl dwl 2E2E fflflf:] Kemenko KemenPPN/ Bappenas, KLHK, KKP, KemendesPD'I'T, BRGM, Kemendagri, KemenBUMN, Kemenkeu, BRIN. BIG. Pemda, dan Svrasta ffiffi ketehsnen manalemen temadu dan b€rkelanjutan terhadap b€ncana banjir dibangun atau ditingkstkei di wilayah sungai hitis (unit) 25 5.7. Penguatan pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir, laut, dan pulau pulau kecil melalui manajemen terpadu darr berkelanjutan Koordinasi pelaksarraarr rehabilitasi lahan lfiitis mangrove Pengelolaan Ekosistem Mangrove Teru,uj udnya peningkatan pengelolaan ekosistem mangrove berkeLan-iutan Terselenggara nya koordinasi pelaksanaan rehabilitasi lahan laitis mangrove Ters€dianya Peta Jalan Pengelolaan Mangrove Nasional APBN (AP6), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah 5.7.Penguatan... SK No 068184 C PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA 196 ro. |Ttlilqrjll ilTlfrsffI arTrr:I t r:I\1 mf,fra titt rJ;aJl 51iI t?m TWtl z.frn fi-/A ZTYTI ,iirB Jumlah infolnasi kondisi 4 DAS Prioritas: Citarum (Jaw.a Barat) Cisadane (Bentcn, Jaq,a Barat) Cili{'ung (DKI Jekarta, Jau,a Barat) SereJnr (Jawa Tengah) 4 Unit (informasi) 4 Unit (informasil 4 Unit (informasi) 4 Unit (infor[lasi) 4 Unit (informasi) BRIN If,ETAITAI TERIIAI:I SI'XBER PEIBIAYAIT* Kemenlo Marves, KLHr, BIG, BNPB, dan Pemda APBN (AP6) dan/atau APBD 26 5.7. Penguatan pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir, laut, dan pulau pulau kecil melalui manajemen terpadu dan berkelanjutan Pemetaan potensi land subsiden@ kota-kota besar, kawasan strategrs nasional dan kawasan industri Tersedianya informasi kondisi 4 DAS dalam rangka Pemulihsn Empat Daerah Aliran Sungai Kritis 5.9. Pcoc.{.h.rr, IEr.rggEhng.r, dl! I'ctEdth.! &Dp.L tEtccmrr.n tt n LcrutrLr! ltlatulga! Lut 27 5.9. Pengembangan Pemantauan Radiasi Lingkungan Produk Dalsm Negeri Pencegahan, penanggulenS an, dan pemulihan dampak pencemaran dan lingkungan laut Tersedianya Sistem Pemantau Radiasi Lingkungan Produk Dalam Negeri Prototipc Deteksi Radiasi Akuatik (Kelautan) di Peratan Laut sebagai Sistem Peringatan Dinl rnasuknya Kontaminalr Radioaldif ke 1 Unit Prototipe l2o2rl I Unit Prototipe 1 Unit Prototipe 1 Unit Prototipe l2o2ol 1 Unit hototipe I: ITIITI Kemenko Marres, Bapeten, BRIN, dan Perguruan Tinggl APBN (AP6) dan/atau Sumber lain yang sal.. SK No 068185 C Peraien PRESIDEN REPLJBLIK INDONESIA 197 ro. l=irt rJI iFffr5rI,I FTT.'JJIiI :.]]TiT'II rr.rrsrr IIfSTATAI PE[fAIIGGI'IIG JAwlB ITATAIISI TERIIAIT SI'IBER PWBIAYAIT'4tn zfitD ,ItrIj ,iirt:l ,iltB Peraiian Indonesia 62.3522A 5.9. Pencegahan, penanggulan gan, dan p€mulihan dampak p€ncemaran dan kerusakan Iingkungan laut Pencegahan, perrang lang an, dan pemulihan dampak Penyelcnggara an SPALD-T skala kota/regional Meningkatnya rumah tangga yalc terhubung dengan SPALD-T untuk p€nguatarl sanitasi rumah tangga dalam upaya Percepatan Penurrrnan Kematian Ibu dan $unring Jumlah sambungan rumah tangga yang terhubung SPALD Terpusat skala kota 62.3s2 l2o2rl 62.3s2 l2O2Ol 62.352 62.352 KemenPUPR Pemda APBN (AP5) dan/atau APBD 29 Penyelenggara an SPALD-T skela permukiman Meningkatnya rumah tangga yang terhubung dengan SPALD-T untuk penguatan Jumlah sambungan rumah tangga yang terhubung SPALD Terpusat skala 244.145 l2o21l 303.O28 l2o20) 244.145 284.t45 284.145 KemenPUPR Pemda rc.PBN (AP5) dan/atau APBf) SK No 068186 C sanitasi PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA lga (]'r atraridrrLlI lnq|(u"c'" 5.9. Pencegahan, penanggulang an, dan pemulihan dsmp6k pencemaran dan kerusakan r-frr5rfJ Frrr.fr.n , taffl nr:TYJILIi lraTArsr AERX,/UT (,UIP[I[ ,iE\ ,,:ivrl ,r.vA a$vzl ,f,lEE f, 9:ril permukiman Jumlah IPLT terbangun (unit) 77 unit 12021) 24 \irit l2O2Ol l0l unit 152 unit 151 unit KemenPUPR Pemda Jumlah kab/kota yang terfasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan air minum l Kab/kota 1 Kab/ kota l Kab/kota KemenPUPR Pemda SUUBER, P BIAYAIITT sanitasi rumah tangga dalam upeya Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stun lng 30 Penyclcnggara an Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) ska.la kota (IPLT,) Terbangunnya IPLT untuk penguatsn sanitasi lingkungan da.lam upaya Percepatan Penurunan Kematisn lbu dan S,unting APBN (APs) dan/atau APBD APBN (APs) dan/atau APBT) 31 Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi Terfasilitasinya p€layanan air minum dan sanitasi untuk meningkatkarr Akses Senitasi (Air Limbah Domestik) SK No 068187 C lingkungen PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 19S f,o. l-td.ldlrJrl reITffJ Fr]:r'ffiJ l,ayak dan Aman (9O7o Rumah Tangga) Meningkatnya rumah tengga yanS memitki tangki s€ptik untuk mendukung sanitasi tingkungan dalam upaya Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunring ir.rrsfi IiTrtr{rtl ,iaEtl ,r.vT1 ?wE1 ?i.rzl 2.]25 dan sanitasi (air timbah) yang terintegrasi Ju[rlah rumah tangga yang memiliki targki septik s€suai st,mdar (rumah tanggal 2.940.304 (2O2tl 2-940.304 (2o2ol 2.940.304 2.94fl.3o4 2.9+O.304 [.]:rr.IiI.=It E\I?:r:l IrsTArst ITRI{AI:I SI'f,BER PEIBIAYAAII* lingkungan laut 5-9. Penyel€nggara AN SPALD-S skala individu Pencegahan, penanggulang an, dan pemulihan dampak pcncemaran dan lingkungan laut 32 KemenPUPR Pemda APBN (AP5) dan/atau APBD SK No 068188 C 5.9.Pencegahan... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2o,0 ro. FJT'I'FT'J niaqrrffi] Fr.r:fJfJll out?ur ,TfTdEI n^l:-rrffiTi ITATAIfSI TERISITf,rrlzf:] KemenPUPR KemenPUPR Pemda slrxBtR PEXBIAYAAIT*,w\l ,ittt) ,WE' +.442,4 Sambungan Rumah (2021) 4.442,8 Sambungan Rumah (2020) 4.442,8 4.442,8 SambunAan Rumeh Safibungan Rumah 2.O56,24 Sambungan Rumah l2o21l 2.056,24 Sambungan Rumah 2.056,24 Sambungan Rumah 2.056,24 Sambungan Rumah (2O2O) ,rrzl Z]EB 33 5.9. Pencegahan, penanggularrg an, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut Penyelenggara an SPALD-T Skala Permukiman Meningkatnya p€layanaJr IPAL kawasan permukinart urrtuk mendukung Pengamanan Pesisir Perkotaarr Jumlai sa,nbungan rumah yarrg terlayani IPAL Komunal (Sambungan Rumah) 4.442,4 Sambungan Rumah 2-056,24 Sambungan Rumah APBN (APs) da /atan APBD 34 5.9. Pencegahan, penanggulang an, dan pemulihan dadrpak Pencemafan dan kerusekan lingkungan laut Penyelenggara an SPALD-T Skala Kota/ Regional Meningkatnya pelayanan IPAL kawasan kota/ regional untuk mendukung Pengamanan Pesisir Perkotaan Pantura Javra Jumlah sambungan rumah yang terleyani IPAL Kota/Region ar (Sambungan Rumah) APBN (APs) dan/atau APBD SK No 068189 C 5.9.Pencegahan... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 20t r-,141 l-ill,lG rrJJi EEqITJTJ i:FJ'rirlil omrn ar.rrdm [tgf,ltf,sr PETAI|GGUITG JAWAB IIfSTAITS! TERIIAIT SI'TBER PHBIAYIAIfT,r.an Zrtt) ?iv*t F11yt1 TtitrIl 35 5.9. Pencegahan, penanggulang an, dan pemulihan dalnpaL pencemaran dan kenrsakan lingkungan laut Penyelenggara an Sistem Pengelolaan Persa,npahan Skala Kota Terbangunnya Tempat Pembuangan Akhir (TFA) untuk memperkuat pengelolaan p€rsampaha, skala kota da.lam upaya Pengamanen Pesisir Perkotaan Jumlah TPA yang dibangun (unit) a lu,tlt l2O2Il 4 unit (2020) 4 unit 4 Dnif 5 unit KemenPUPR Pemda APBN (APs) dan/atau APRD 36 5.9. Pencegahan, penanSgulang an, dan pemulihan darlrpak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut Penyelengga.ra sn Sistem Pengelolaan Persampa.I..a,r Skala Kawasan Terbangunnya Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Red,n.E, dan Recycre (TPS3R) untuk memperkuat Pengelolaan persarnpahan Total kapasitas olahan dari TPS3R yang terbangun {ton/hari) 9O,7 ton/hai 12021) 90,7 ton/hari l2o2ol 9O,7 ton/hari 9O,7 torr/hari 90,7 ton/hari KemenPUPR Pemda APBN (APs) dan/atau APBD SK No 068190 C skale PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA 202 Ito. ITriITTTI [aEattr,:ffl fafi:I\ rrTil OIIIPI'T skala kawasan dalam upaya Pengamanan Pesisir Perkotaan Pantura Jawa Terfasilitasinya Penguatan kapasitas daerah da.lam pengelolaen ari limbah domestik untuk menintkatkan Akses Sanitas (Air Limbah Domestik) Layal dan Arnan (90olo Rumah Tangga) JuElah kabupaten/ kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daereh dalam pengelolaan air limbeh domestik (kab/kota) Kawasan pesisir dan Jumlah allrtE.f,l atil:! YJIr:Il frIr7xjl KemenPUPR rrgrtxsr IDRI'AIT SI'fBER PEIBIAYAAII*,\frtl ,r.vt1 ?\tE) 7i9V1 Tit B 8a kab/kota 88 kab/kota 12 kawasan 12 kawasan 12 kawasan 37 3a 5.9. Pencegahan, penanggulang an, dan pemulihan dampak pencemafan dan kerusakan lingkungan laut Fasilitasi penSuatan kapasitas daerah dalam Pengelolaan air limbah domestik (termasuk Pengelolaan lumpur tinjal 87 kab/kota l2o2r) a7 kab/kota l2o2o) 87 kab/kota Pemda APBN (APs) don/atau APBD 5.9. Pencegahan, Pendayaguna an pesisir dan 8 kawasan 6 kawasan (KP KLHK, BNPB, APBN (AP6I dan/atau SK No 068191 C penanggulangan PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA 203 r,-IaI ttii]q Ilt il!*IT'EIIJ :rrt-JtrJJJ tlfiFrt ()I,I?UT z.rtl atrn ,,Iata qvtl ?]'7E) Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Ketangguhan nya Terhadap Bencana darl Dampak Perubahan Iklim (Ibwasan) l2o2tl 2 kawasan (2O2Ol Luasan kavrasan mangrove di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang direhabilitasi 400 ha (2021) 200 ha (2020) 4Oo ha 40O ha 4OO ha zrOO ha Jumlah kawasen 6 kavrasan l2o2t) 10 kawasan 5 kavrasen 5 kawasan 5 kawasan Iiii:t{r,l:ti IIfSIAXSI ITRI(AITf,rs7.ri] dan BMKG SUf,BER PTBIAYAA T PenanSgulang- pulau- pulau an, dan pemulihan dampak pen@maran kecil darl lingkungan laut 5.9. Pendayagun aqn Pesisir dan pulau pulau kecit Pencegahan, penanggulang an, dan pemulihan da'apak pencemaran den lingkungan laut 5.9. Pencegahan, Pendayaguna an pesisir dan Pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhan nya terhadap bencana dan dampak Perubahan iktim APBD 39 Kawasan Mangrove di wilayah pesisir darr pulau pulau kecil yan8 direhabilitasi KKP KI,HK, Pemda APBN (AP6) dan/atau APBD 40 Kavrasan pesisir dan KKP Pemda APBN (AP6) dan/atau SK No 068192 C p€nanggulangan PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA 204 ro. l=Jii-^firIl [a qrrdfr hltt:I rr:rJ OUI?I'T penanggulang- pulau-pulau pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulanS an pencemafan pesisirdan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulang an, dan pemulihan dampak pencemaran kecil dan an lingkungan laut (kawasan) 5.9. Pemba'Irgunan UPI bernilai tambalr me,rtriu Zetu Waste Terbangunnya UPI bemilai tambah untuk mendukung Industri 4.o di 5 Sub S€ktor Prioritas UPI Pencegahan, bernilai tambah yang dibangun ,,re'r\\ju zero Wo,ste (lokasi) penenggulang an, dan pemulihan dampak pencemaran dan lingkungan laut 5.9 Pemulihan fungsi ekosistem pesisir dan laut Terlaksa'rranya Jumlah lokasi pemulihan Padang l,alnun/ Terumbu Pencegahan, penanSSulang an, dan pemulihan dampak pemulihan Padang Lanun/ Terumbu irTrff,t zarn zi.t ) ,wEt ,wtl ,Tfil 2 kawasan l2o2ol 2 lrkasi l2o21l 2 l,okasi l2o20) 2 tok si 2 l,okasi 2 Lokasi 2 lrkesi 5 t kasi 6 lrkasi a lrkasi lO lrkasi IIm;rft]l IIfSTAIfAI IIRI(AITf,I,,:f' KKP Pemda KLHK Pemda AUXDER PWBIAYAAIfT APBD 4t APBN (APT) dan/atau APBD 42 APtsN (AP6) dan/atau APBD SK No 068193 C pencemaran PRESIDEN REPL'BLIK INDONESIA 205 r-,T-I 43 FI{.Jo rr:Ill pencemaran dan kerusakan lingkungan laut 5.9. Pencegahan, Penanggulang an, dan pemulihan dampak Pencemafan dan lingkungen laut itaf,TrTrJit l:n:t:IrrJii Karang sesuai Fungsinya Pemantauan Kualitas Air l-aut kualitas air laut untuk mendukung Penguatan National Seatity Operation Center-Secuitg Operdtion Cenrer (NSOC SOC) dan Pembentukan Computer Securitg Incident Response "ean (CSRI'II, serta Destinasi Pariwisasta Prioritas out?ur I(areng yang dipulihkan fungsi ekosistemnya Jumlah provinsi yang terpantau kualitas air lautnya (provinsil rvjir tt iii:TfiJ:II 7r.frtl ,tirt1 xy2s ZIVI] ,iarB f,rt :f:-l 34 kovinsi 34 Provinsi 34 Provinsi 34 Provinsi KT-HK IXATATSI IERI(IIT BI'UBER PEXBIAYIIIII* Pemda APBN (AP6) dan/atau SK No 068194 C 5.9.Pencegahen... PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA 206 irar [I{a]il r r:rr l (a atrJrJil hfj:n rfril f.Ifi tlrtl tlfrd-rl ITSTAIfSI PEIf'iGGI'XG JAW'B IIfSIAIfSI TERX'IT SI'IEER PEXBIAYAITT,wn TIiVn 7:ri'rF, ,II'21 ,,1,tT1 44 5.9. Pencegahan, penanSSulang an, dan pemulihan dampak pencemargn dan lingkungan laut 5.9. Pencegahan, penanggulang an, dan pemulihan dampak pencemaran dan lingkungan laut Penanggulang an Pencemaran Tumpahan Minyak dan Kejadian Pencemafan Kerusakan Pesisir dan l,aut Tertanggulangi nlaa tumPahan minyak dan kejadian penceolaran kerus6kan pesisir dan laut untuk mendukung Pembangunan Wilayah Batam Bintan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah 83 untuk mendukung pengendslisn penoemaran pesisir dan laut di kavrasan petabuhan Jumlah lokasi yang dila.Lukan penanggulang an pencemaralr tumpangan minyat dan kejadian pencemaran kerusakan pesisir dan laut f2 Lokasi l2o21l 2l.Dk^si l2O2O) 12 lrkasi 2 lrkasi 2 t kasi 30 Pelahuhan 40 Pelabuhan 50 Pelabuhan KLHK Kemento Ma.rves, KKP, Bakamla, Kemenhub, dan APBN (AP6) dan/atau APBD 45 Pelaksanaan pengendalian pencemaran pesisir den laut di kawasan pelabuhan Jumlah pelabuhan yaIrg melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut 25 Pelabuhan KLHK Kemenhub APBN (AP6) SK No 068195 C 5.9.Pencegahan... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 207 ro. |Tr{TITII lTasTSrIit tJIt:\ rrlrJ iUITf,TI ii.'r:ryJ,Tjfl Ii]i, v?m ntm q.iFm ,,:atF1 zfitzl Tttll rfi9:r:l Jumlah lokasi yang dilakukan pemantauan sampah laut 23 lrkasi 34 lrkasi 34 lrkasi 34 l-okasi KI-HK Pengurangsn sampah plastik di laut s€b€sar 7oolo (tujuh puluh persen) salnpai dertgan tahun 2025 Kemenko Ma.rves ITATATAI ITRI(AIT AUIBER PEXBIAYA,AIT 46 5.9. Pencegahan, penanSSulang an, dan p€mulihan dampak pencemeran dan kerusakan lingkungan laut Pemantauan Sampah taut dan Coastal Clean Up Terpantaunya sampah laut untuk mendukung Penguata, NSOC- SOC dan Pemb€ntukan CSIRT, s€rta Destinasi Pariudsasta Prioritas Kemenko Marves, KKP, BRIN, dan Pemda APBN (AF6) dan/atau APBD 47 5.9. Pencegahan, penangSulang an, dan p€mulihan dampak I,enCemaran Koordinasi Pelaksa'rraarr Peraturan Presidcn Nomor 83 Tahun 20 18 mengenai perranga.lrafr sarnpah laut lmanne debrisl dan lingkunAarr laut Ters€lenggara nya koordinasi dalam rangka pelaksanaan penanganan sampah laut KemenPPN/ Bappenas, KLHK, KKP, (emenPUPR, I(emenhub, Nemendagri, Kemendikbud ristek, Kemenkeu, I{emenpare[<raf, Kemenperin, Kemenkominfo, Kemenkes, APBN (AP6), APBD, dan/atau Sumb€r lain yang sah SK No 068196 C Kemlu PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 204 (r-r Ftrl.IqIfrl r.aaqr5If,l ffirlrii ourPur Il.IrEiEl lfaTAraI PEfAItCIGI'TG JAWAB If,Ef,AltSI TERISIT Kemlu, BRIN, Bakamla, Pemda, dan Swasta EI!]ITf,fT l.irtt ,lrw) ?IEE] t\yrl ,ivl: s.fo. Pcalnguf.ngtn hcocrnr LcLutrD 4a 5.10. Penanggulang a'r bencana kelautan Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, dan bangunan lrcngamanan pantai lainnya di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa Terbangunnya tanggul laut, dan bangunan pengarnanan pantai lainnya untuk merrdukung Pengamanan Pesisir Perkotaan Pantura Javra Panjang tanggul laut, dan bangunan pengaman pantei lainnya yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (Km) 14,1 Km l2o2rl 12,8 Km l2o2ol 14,5 r[l 15,3 Km 15,2 Km l(emenPuPR KKP, Kemenhub, dan Pemde APBN (APs) dan/atau APBD SK No 068197 C 5.10. Penanggulsngan . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 209 ro. iTd.IqrJrt iTTTTSrJi] lIrrJrJJ ()I,IIUT rITitdr-t tiil:rr.rfll IIfSTAiSI TERI(IIT?t tt ,112p2 v.tA vwtl zta f,I,,rII 34 kovinsi 34 kovinsi 34 Provinsi 34 Provinsi 34 Provinsi BMKG Pemda, TNI, Polri, BNPB, Swasta Pemasangan dan Op€rasional lnaBuoy di 11 lokasi Pembuatan 4 Set InaBuoSr (sebagai cadangan) Penggel€.ran dan Operasronal InaCBT di 2 lokasi; Pemasangan 1. Operasioal dan Peravratan InaBuoy di 13lokasi Operesional 2 InaCBT l,abuhan Bajo dan Rokatenda Penggelaran InaCBT Selat Makassar Operasional dan Perawatan lnaBuoy di 13lokasi Operasional dan Perawatan lnaCBT di 3 lokasi Operasional dan perawatan InaCAT di 3 lokasi 1. Op€rasional dan Perawatan InaBuoy di 13lokasi Operasional den perawatan InaCBT di 4 lokasi Operasional dan peravratai InaCAT di 3 lokasi BRIN KrrnenPF!,I/ Bappenas, KKP, Kemenhub, KLIIK BMKG, BIG, BNPB, Bakamla, Pushidros AI. Pemda, dan BUMN InaBuoy di lokasi Operasional InaBuoy di 13 tokasi Operasional 2 InaCBT l,abuhan Bajo dan Rokatenda Pra Penggclaran Selat Makesser. SI'UBER PWBIAYI'T* 49 5.10. Penanggulang an bencana kelautan Layanan Inforllrasr Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami yang berkuelitas Meningkatnya Layanan Informasi Gempabumi darr peringatan dini Tsuna,ni yang berkualitas Jumlah lokasi yang rDemperoleh layanaIr informasi Gempabumi dan Peringatarr Dini Tsunami yang berkualitas (provinsi) APBN (AP6) dan/atau APtsD 50 5.10. Penanggularrg an bencana kelautan Pengembang an dan Penguatan Indonesia Tsnami EarlA Waming Sgstfm (Ina 'rEws) Penguata,r sistem peringatan dini bencana (PN 6) Jumlah kraBuoy 13 Jurntah InaCBT 7 JumLah InaCAT 3 Jumlah InaTOC 1 APBN (AP6) dan/atau APBD SK No 068198 C Labuen PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA 2to Ifo. lT$ISfiJI raqal.r,:fr l: :{IlfrJ OUTPIIT ilfrdga |TI'.',IJ:N N2t ,11y2 ,TiIFI ,tvll TiEB f, r:E! l,abuan Bajo dan Rokatenda. Peningkatan kapasitas opefasional InaCAT di Perairan Utera Bali Revisi DED InaCBT Sdat Makasar Opcrasional InaToC FS, DTS, DEDInaCBT Banda Naira Operasional InaCAT di Perairan Palu Op€rasional InaTOCFS CBT (Krui Pelabuhan Ratu Cilacap) InaCAT di Peraira''r Selat Sunda ka Penggelaran InaCBT Banda NairaFIi, DTS, darr DED InaCBT Sipora DTS dan Pra DED Aduanaed. CBT (Krui Pelabuhan Ratu (Perairan Bali, Palu, Selat Sunda) Penggelaran InaCBT (Perairan Bali, Palu, Selat Sunda) Banda Ea InaCBT Sipora Proposal Pendanaanp€nggelafan InaCBT SiporaDED Aduan@d CBT (Krui Pelabuhan Ratu Cilacapl AI DED AdDanced CBT (Krui Pelabuhan Ratu Cilacap) Bluebook Bappenas ITATATSI TTRRAIT AUUBER PHBIAYAAT* MATRIICS . . . SK No 068199 C PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2tt ffi ro. iTiI.ITfiJI lTiqr.rrT;i t-=r.ryfIIll fdl, YIrn iufrdri ?::lEIl zivt) TiTF' viirzt ,i.TT] IXSIAIfSI PETAf,(XiUf,G JAWAB IXgTAIIAI TERI('TT SI'XBER PT:]IIBIAYAAIf 6. 1. Xcdl.Itrttsrt p. ltdltrtr d.[ Fnyrdrr.n D'3lrrnllrt tcot.lg Lchut a l/r!g drrqrudten mcLlEl ..hur J.lur, Jcrtr, dr! lcql.lg lrc tftttrn 1 6.1. Meningkatkan pendidikan dan penyadaran masyaralat tentang kelautan yang diwujudkan melalui s€mua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan I-ayenan Informasi meteorologi maritim melalui Sekolah l,apang Cuaca Nelayan (sraN) Meningkatnya l,ayanan Informasi Meteorologi Maritim yang berkualitas Jumlah nelayen yang meningkat pemahamatr nya terhadap informasi maritim dan peringatan dini cuaca melslui sekolah lapang cuaca untuk nelayan/ SrcN (orang) Penyempurna arr kurikulum, sistem pembelaj aran Meningkatnya pengetahuarr tentang budaya bahari pada level Pendidikan Materi muatan lokal bahari (pengena.lan lingkungan Laut, pengenalan aktivitas budaya bahari) masuk dalam kurikulum, den Usia Dini IPAUDI, Pendidikar Dasar, 3.8OO orang (2O21l. 50o orang l2o2ol 1 Dokumen (2O211 1 Dokumen l2o2ol 3.800 orang 3.800 orang 3.8OO orang I Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3.800 orang 1 Dokumen BMKG KKP dan Pemda APBN {AP3) dan/atau APBD 2 6.1. Meningkatkan pendidikan dan penyadarao masyarakat tentang kelautan yang diq'ujudkan melalui Kemendikbud ristek Pemda APBN (AP4I dan/atau APBD SK No 068200 C Jerus PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA 212 r,lal r,rarird7Jl ETETSffJ hrIJTJIiI UITiITJI irJI-If,I IXSTATBI PEIAiGGI'IIG JAWAA trgr.axsl TERITAIT SI'TBER PWBIAYAAIf ,lr,Tl zWE) 7IEE v.w 390 prodi 392 prodi 3 SMK 3 SMK ,IVII den Menengah, Nonformal, dan Informal pembelajaran den buku untuk s€mua tingkat pendidikan mulai dari usia dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Nonformal, dan Informat p€ndidikan 6.1. Meningkatkan Peningkatan program studi di Perguruan Tingg yang mampu mendukung Pengembangan lndutri Perikanart Program studi Perguruan Tingg yans terinventarisa si dan mampu mendukung pengernbanS an industri strategis perikarran 385 prodi 12021) 382 prodi l2o2ol program studi p€ndidikan (prodil baru di p€nyadrran Inasyarakat tentang kelautan yang diwujudkan melalui semua Perguruan kelautan dan perikanan Jems! dan jenjang pendidikan 4 6.1. Sekolah SMK yarg Dikembangka n Menjadi Puset Terbentuknya Pusat Keunggulan Meninskatkarr Pelayaran dan pendidikan Perikanan CenEr 3 SMK(2O21) 3 SMK(2O2O) 388 prodi 394 prodi [emendikbud ristek KKP dan Perguruan Tincgl APBN (AP3) dan Sumber l,ain yang sah 3 SMK 3 SMK Kemendikbud ristek KKP, Kemenhub, Kemnaker, dan Percuruen APBN (AP3) dan Sumber Lain yang sah SK No 068201 C masyarakat PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 213 xo 5 rr.rtrf, If,STAIISI PEIITG'GI'IfG JAWAB ITSTAISI IERI(AIT SUUBER PWBIAYAIIfDir.IS J:l iFdaIrSffJ FITYTJJJ oEirrr-t 2It2l qlm zF'B ,r.atl.l fli,B masyaiakat tentang kelautan yang diwujudkan melalui semua direvitalisasi Keunggulan (center of Excelten@) Prioritas Sektor Kemaritiman Excelenel Prioritas S€ktor Kemaritiman di SMK finsl+ alur, jenis, dan jenjarrg pendidikan 6.2. Mengidentili kasi dan menginventa risasi nilai budaya dan sistem sosial keleutan di wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagai bagian dari sistem kebudayaan nasional Pengembang an Ruang Kreatif dan Sarana Kreatif di destinasi pariwisata prioritas dan lokasi Cultxral Heritage Regtelerdtion Berkembang nya ruang lceatif dan sarana kreatif untuk mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas Jumlah lokasi pengembangan ruang keatif dan sarana laeatif (lrkasi) 2 Desain l2o2tl r Lokasi (2020) 2 Lokasi 2 fikasi 2 t kasi 2 lrkasi Kemenparekraf Pemda (APr) dan/atau SK No 068202 C 6.3.Membangkitkan... PRESIDEN EEPUBLIK INDONESIA 214 (r-t rr.rrf,f,t If,SIAXSI PEfAfiX IITG JAWIB ITSTAXSI TERI(IIT SI'XBER PMBIAYA,ATarratq f:t [a]gIWTJ FIIJTiITI OUTPITT 7W:n a$zll ,inn ,f,tzl aafil Uc,[b.ngtltt D FErhrEa! sarr..! dr[ bud.F b.hrrt 6.3. Membangkit kan pemahaman wawasan dan budayd bahari Pelayanan Menin8kat nlra pengguna pelayanan arsip s€bagai memori kolektif dan Jumlah peargguna pelayanan arsip s€bagai memori kolektif dan s.oo0 (2021) 5.OO0 (2020) 5 OOO 5-OOO 5.OO0 5.000 ANRI Pemda APBN (AP4) dan/atau APBD arsip s€bagai memon kolektif drn diri bangsa diri bangsa diri bangsa 6.3. Mcmbangkit kan Pemahalrran wavrasan dalr budaya bahari Arsip yan8 dirnanfaatkan s€bagai memori kolektif dan Meningkatnya Jumlah arsip yalg dimarrfaatkan sebagai memori kolektif dan jeti diri bangsa 2s (2o2tl 2s (2O2Ol 25 25 25 25 ANRT Seluruh APBN (AP4) dan/atau APBD Sistem dan Jaringan Informasi Sistem Kearsipan Kementerian/ Imbaga dan Pemda diri bangsa 6.3. Membangkit kan pemahaman wawasan dan budaya bahaii Fasilitasi penerapan pariwisata berkelaniutan Menin8katkan kualitas destrnasi Brisata bahari dengan penerapan sta,rdar Irkasi destinasi Pariwisata bahari 3 t okasi 12021 3 Lokasi 3 l,okasi 3 lrkasi 3 lrkasi Kemenparekraf Kemenko Marves, KLHK, KI(P, Icmendagri, Badan Otorita Pariwisata, APBN (APl) dan/atau 3t kasi ( 6 7 a SK No 068203 C pariwisata PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 2r5 Ifo. |TIiIdIIiI iTTSTSfJJ -.n-.rjrr,,t ourPur trrrqf,J IIIST/IXSI PE[fAf(X 'ITGJATTAB IIfATAIfAI AERTAIT iilIl1]ff,tl 7t:t7n ?w) 3 kegiatan l2o2rl 3 keciatan 4 kegiatan (2O2Ol I Dokumen Trta ,F'TI ,wI1 pari\fisata berkelanjutan mela.lui pengelolaan sampah yanS dihasitkan dari aldivitas wisata dan Pemda 9 6.3. Membangkit kan pemahaman wawasen dsn budaya bahari Pengembangan segrnen pasar personal wisata bahari Meningkatnya p€ngernbangan Pariwisata seglnen pasar Personal Jumlah promosr wisata bahari 3 kedatan 3 kegiatan 3 kegiatan Kemenparekraf Kemenko Merves APBN (APl) 10 6.3. Membangkit kan Pemahaman wawasan dan budaya bahari Penyusunan Peta jalan pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan Ters€dianya basis data dan informasi terkait peta ialan dan cakupan wilayah rencana pengembanSan pariwisata bahari yang berketanjutarr Data dan informasi cakupan wilayah rencalla pengernbangan pariwisata bahari dalam rangka penJrusunan peta jalan pengembangan Kemenparekaf Kemenko Merves, KKP, Kemenhub, lGmenPUPR, KLHK, Pergurua,r Tinggi, dan Swasta APBN (APl) dan/atau SurEber lain yang sah SK No 068204 C pariwisata PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA 2t6 ml]Ifrr IIfSTAf,SI PEIfAII(X!{'TG JAW^A ITBTAI|SI TERTTTT SI'XBER PEIBIAYAATrJfu IJ.JI lTisrsr.ril i:IIJIJJJ 6IE 2m 2avzt 7Vn 2eB qtrl 7l,;'If pariwisate bahari yang berkelanjutan 1l 6.3. Pembuatan Profrl dan Pelaksanaan komosi Investasi Pariwisata di Destinasi Prioritas Jumlah Profil dan Promosi Investasi Pariwisata di Destinasi Prioritas (Destinasi) 2 Destinasi l2o2t) 2 Destinasi 2 Destinesi 2 Destinasi 2 Destinasi Kemenparekraf APBN (APl) Membangkit- profil dan terlaksananya promosi investasr pariwisata untuk mendukung Destinasi Pariurisata Prioritas kan 2 Destinasi l2o2olpemahaman budaya bahari 6.4. XcLlEt r trtEoDlta.i rtr,r tElgcmbrng.n lrnsur LGrdhD loL.l tc drhD drtcm pcngcfofr.! !t ! I'cErrDArt Jt sumbcr ahF LGIr[Ir! yrttg lcrt rt 12 6.4. Melakuk6n h€rmonisasi dan pengembang an unsur kearifan lokel ke dalam sistem Pendayaguna an pulau pulau kecil Fasititasi pengakuan, perlindungan, dan penguatan Masyarakat Hukum Adat Komunitas masryarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyafekat lokal di pesisir dan pulau 5 komunitas 4 komunitas 11 komunitas 11 komunitas 11 komunitas KKP KemeDko Marves, Kemenko APBN (AP4), l2o2t) 3 komunitas l2o2o) Kcmendagri, Kemendikbud ristek, Kemerides, Kemensos, KemenATR/ da fa1.av Sumb€r lain sah SK No 068205 C pengelolaan PRESIDEN REPI.JBLIK INDONESIA 2t7 (rat irfalE rrTli iriETfi] FII:IFJJT our?ur tdfridFl If,SfAIfAI PEIATCIGUIfG JAWAB ITSTAIiAI ITRI{AIT SUIBER PF:[BIAY^AT BPN, Kemenkum ham, dan Pemda ,wit lVA FIi'F, 2c}4 twa pengelolaan dan pemanfaatan sumb€r daya kelautan yang lesteri pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungan nya (kumulati0 {komuritasl MATRIKS SK No 068206 C PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2ta ffi Ir.rrsf,t IXgIINfAI PEITA GGIITG IIfSTATAIIBRIIIIT AI'f,BER PF:IBIAYAAIf+ FJtT rJJ] irdqr5fJit FrI:r.fr.fit our?ur *21 arzn aritF) wtl ,ltrIl .1. Pcrtrgtrtr[ tcpcrDlDpln ! dt d-l r hcrb.Arl Lcrje ilmr rtt btdrDg tchutrr prd. +l-dr-t tdt tcnl, rcftoa.I" rt ! mulllLtcrrl 1 7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbaAai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral Optimalisasi diplomasi terkait den8an hukum dan perjanjian Menguatnya kepemimpinan Indonesia pada organisasi den pertemuan internasional s€l<tor kelautan dan perikanan Persentase dokumen ke{a sama internasiona.l s€ktor kelautan dan p€rikanan 92"/" l2o2tl 9ro/o l2o2ol 939/" 940/o 950/" 95"/o KKP Kemcnko Marves, Kemlu, l F,Tl Kemenhub 2 7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja tmDlementasi terhadsD tindak lirniut diterbitkanva PermenoanAB Nomor 35 Tahun 2019 tentang penugasan PNS pada Tersusunnya regulasi teknis tata cafa penetaPan penugaltan PNS pada instansi Peraturan BKN Kemenko Marves, Kemlu, Kemenkumham, ( v7) EIIN tata penuSasan PNS pada instansi pemerintah Kem.-nPANRB sama di kelautan pada tingkat di tuar SK No 068207 C bilateral PRESIDEN REPIJBLIK INOONESIA 219 ro. ITii.IfIJI bilateral, regional, dan multilaterel [aeTrrffil (:fIrr.f:i ourPlrf dan di luar instansi pemerintah yang diterbitkan trtrrqrt rrST rsr PEITAIIGGI'IIG JAWA.B ffi SI'XBERPEIBIAYAAX*2urt zfitt:l 7WE1 ,WZI ,i.tt) 500/" 500/0 BKN Kemenko Marves, Kemlu, dan KeTDenPANRB APBN (AP./) Itermasuk organlsast intefnasional di bidang kefirantunan) pemerintah dan luar instansi pemerintah (termasuk organisasi internssional di bidanA kemaritiman) 3 7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral Implementasi peraturan BKN tentang tata cara lrcnetapan penugasan PNS pada instansi pemerintah dan di luar instarrsi Pemerintah (termasuk organisasi Terselenggaia nya integrasi data ASN dalam rangka pemantauan dan pelaksanaan pembinaan karir bagi PNS yang tetah selesai meleksanakan penugasan pada instansi pemerintah dan tuar di bidane Persentas€ data data ASN yang telah selesai melaksanakan penugassn pada instansi Pemerintah dan luar instansi pemerintah ya[g telah terintegrasi SK No 068208 C kemaritiman PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 220 flar ir-.TfrirJn NT{'IT TTJ :IJ-yf,irJJ fifii-f, l.IiIiI'I xvzt ?M) 7iatF1 DJYA DVI:) Surat keputusan petunjuk teknis penugasan kepada PNS pada instansi pemerintah dan lusr instansi pemerinteh (termasuk organisasr internasional) dari kementerian/ lembaga .i ITSTATSI PTI|ATCTGI'IIG JAYIB rxgt rar TERI(AIT AI'XBER PWBIAYAAI{* kemaritiman) insta,rsi pemerintsh (termasuk organisasi intcrnasional di bidang kemaritiman) 4 7.t. Peningkatan kepemimpinarr di dalam berbagai keda sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, re8ional, dan multilateral Implementasi peraturan BKN tentang tata cara penetapan penugasan PNS pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah (tcrmasuk ofganisasi Lrternasional di bidang kemaritiman) Tersusunnya surat keputusan petunjuk teknis Penugasan kepada PNS pada instansi pemerintah den luar instansi pemerintah (termasuk organisasi internasional) dari kementerian/ trtfN Kemenko Marves, Kemlu, dan KemenPANRB APBN (AP7) SK No 068209 C lembaga PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA 221 ro. lTI.l.rJfi rfIttri,I ITATAIfSI PETAIGGI'ICG JAWAB r,r-qrIrJJ arT.IIrrJ:j ourfirT ,tfrtl ,r.vt1 ?lttEl v.vtl ,iltT) lembaga terkait terkait yang menugaskan yang diterbitl(an yang menugeskarr Penggalangan dukungan dalam rangka pcmilihan anggota Dewan Kategori C IMO Indonesia menjadi anggota Dewan Iktegori C Intemationa) Maritime Orgaaizntion (rMo) Terpilihnya Indonesia menjadi anggota Dewan Iktegori C Itutemntional Mdritime Organization (rMo) ',/ luntuk periode 2022-2023l. .J (untuk periode 2O24-20271 Kemenhub Partisipasi Optimalisasi Keikuts€rtaan Indonesia dalam sidang Statte Pdrties on tlE L@t ofthe ka (sPLoq I Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegatan 1 Ke8iatan 1 Kegiatan Kemlu lndonesia diplomasi dalam sidang gate Parties oft the IaD of the *a (SPLoS) terkait dengan hukum dan perJanJran ITSTATSI TERI{IIT SI'XBER PEIBIAYAAf,* 5 7.1 Peningkatarr kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral Kemenko Marves dan Kemlu APBN (AP7) 6 7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat Kemenko Marves APBN (AP7I SK No 068210 C bilateral PRESIDEN REPLIELIK INDONESIA 222 f,o. FrrdTrJ.:t ITTTrfTTiI hrJ:I[.JJ fifTqra 6l.r!am N2l ,WN ,M ,7J,21 ,fitrIl Keikuts€rtaan lndonesia 2 Kegiatan l2o2tl I Keaiatan l2o2ol 2 Kesjata,I 2 Kegiata 2 Kegiatan 2 Kegiatan sidarrg Sedbed Au ronrs (ISA) Keikutsertaan 1 Kegiatan l2o2tl 3 Kegiatan l2o20) 1 Ke8iatan I Kegiatan 1 Kegiatan I Kegiatan Kegiatan yang Indonesia Indian Oc€on Rim IIfATATAI PElfArcrc{rnc JAWAA IIfSIAIfSI IERI(AIT Kemlu Kemenko MaJves, KemenESDM, KKP, Kemhan, TNI, BRIN, dAN BIG Kemlu Kemenko Marves, Kemenhub, KKP, Kemhan, TNI, dan Polri SI'XBER PruBIAYTIIT bilateral, re8ionaf, dan multilaterel 7 7.1. Peningkatan kepemimpina,r di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral Partisipasi Aktif Indonesia dalam sidang Intemrrtional *abed Authoriu [SAl Optimalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan perjanjian Optimalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan perjanjian APtsN (AP7) a 7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, Partisipasi Aktif Indonesia dalam sidang IwTian O(Ean Rim A,ssocidtio'1 uoRA) APBN {AP7) SK No 068211 C regional PRESIDEN REPUELIK INDONESIA 223 iirr ttala;q rr:Ilt regional, dan multilateral itTaqr:frJl hrI{I ir:fil :.)lt irrrt tlfrq:'l ITBTATSI PETAIfGGUTG JAWAB trgrAfsr ITRI(AII AI'XBTR P BIAYAATTN2t ,ifrm ,I'YF, ,IVA ,tor3 (roRA) (AP7)9 7.t. Peningkatan kepemimpinan di delam berbagai kerja safia di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral Partisipasi Optimalisasi Keikutsertaan dan atau Kegiatan yang dilaksanakan Indonesia dalam ASEAN Maritime Forum Aktif Indonesia diplomasi dalam sidang terkait dengan ASEAN Maritime Forum hukum darr perjanjian 1 Ke8iata,r l2o2rl 1 Kegiatan l2o2ol 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Icgiatan Kemlu KeInenko Marves, Icmenhub, KKP, Kemhan, TNI, dan Polri lo 7.1. Peningkatan kepemimpinan di delam berbagai keia sama di bidang kelautan pada tinAkat bilateral, Partisipasi Aktif Indonesia datan ASEAN Outlook on Indo-Pacirtc (AoroP) Optimalisasi diptomasi terkait dengan hukum dan perjanjian Keikuts€rtaan dan atau Ke8iatan yang dilaksanakan lndonesia dalam kerangka ASEAN Outlook on Indo-Pacific l2o2r) I Kegiatan l2o2o) I Kegiatan 1 Kegiatan IGmlu Kemenko Marves APtsN (AP7) SK No 068212 C regional PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 224 r-,Iil llf{.Ie r rJJl iTirdrsrJJ SIJTTTJ OUI?I'T ,IfTf,FT IIfSTATSI PEIfATGGI'TG JAWAB ffi SI'TBER,PE BIAYAAIfTDAtl ,tat ) zaTn ?iEA 42 Dokumen ?ltzfj regional, dan multilateral (AOrOn 1I 7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalqm berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral Optimalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan pedanjian internasional Terwujudnya Peran dan partisipasi aLtif Indonesia dalsm pengelolaan berkelanjutan terumbu karan& perikanan dan ketahanan pangan di kavrasan s€gitiga katung (Corol Triansle area) 42 dokumen pedoman/ rekomendesi / kebijaf.an regional dan nasional dalarn pengelolaan berkelanjuten terumbu karang, perikanan dan ketahanan pangan di kavrasan segltrga karang (Coral Triangle areo) (Kumulatif) 21 Dokumen 2a Dokulnen 35 Dokumen 42 Dohrme,n KKP Kemenko Marves, Kemlu, KLHK Kemendagri, dan Polri APBN (AP7) SK No 068213 C 7.1.Peninskatan... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 225 (rar aJaa.Jal r rl[Jl (adqrIrJit l:ftIIrrJii OUI?UT rIJtIiIBI I'ATATSI PE]r,A[GGI'TG JAWAB,littt qvn ?iEEl v.wt ziYa 92o/o l202tl gP/o l2O2Ol 930/o 940/" 950/" KKP IIfATATAI IERI{AIT AI'XBER P BIAY,AATT t2 7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbaAai keda sema di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regonal, den multilateral 7.1. Peningkatan kepemiEpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautsn pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral OptiEalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan p€rjanjian internasional Menguatnya kerja sama bilateral dengan negara mitra Meningkatnya kepemimpinan lndonesia di dalam berbagai kerja sama di bidana kelauten pada tingkat bilateral, regional, dan multileterel Pers€ntase dokumen kerja sama bilateral l.ang diimplementas ikan &brn kerangka keia Kemenko Ma.rves, Kemlu, Kemendag, da'Il Kemenperin APBN (AP7) 13 Penyelenggara an dan dukungan percepatan peEbentuka.rr Archipelagic and Islo''rd State Forum s€bagai organisasi internasional Itreatg ba-sed orgdnizalianl Percepatan dukungan Forum sebagai organisasi Itreaty bo-sed organizdtionl '/ .i n Kemenko Kemlu, KKP, KLHK, Kemenhub, Kemenpa.rekraf, dan Swasta APBN (AP7) dan/atau Sumber lain yang sah 7.1. Peningkatan . . . SK No 068214 C PRESIOEN REPIJBLIK INDONESIA 226 iilar iT{aIE rrTli lliacqrSr:fJ EEETT itIiI.T Olr rfrJl ,iatll ,IirT| .TzE] v.m ,r.vB Keikutsertaan dalam Forum aurtar nega.ra ditingkat re8iona-l tentang keamanan dan keselamata,r di laut I Kegiaten 1 Kegiatan I Kegiatan I Kegiatan I Kegiatan Keikutsertaan lndonesia dalam Forum antar negara di tingkat global tentang keamanan den kes€lamatan laut 1 Kegiatan 1 Kegiatan I Kegiatan I Kegiatan 1 Kegiatan IITATAIfSI PETAXGGI'XG JAWAB IIfSIAI|AI IERI(AIT SI'XBER PEUBIAYA'.[* 14 7.1. Peningkatan kepeEimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautail pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral Partisipasi Aldif Indonesia dalam Forum antar negara ditingkat regional tentang keamanan dan kes€lamata,r Iaut optimalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan perjanjian internasional Kemenko Marves Kemenko Polhukam, Kemlu, Kemenhub, Kemenhan, KKP, Bakamta, Basamas, TNI, dan Polri APBN (AP7} 15 7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai keda sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral Partisipasi Aldif Indonesia dalam Forum antar negara di tinAkat global tentang keamanan dan keselamatan laut Optimalisasi diplomasi tcrkait dengan hukum dan perjanjian internasional Kemenko Kemenko Polhukam, Kemlu, Kemenhub, Kemenhan, KKP, Bakamla, Basafiras, TNI, den Polri APBN (AP7) SK No 068215 C 7.f. Peningkatan . .. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 227 (rar irratq f:t [ai6r5{fl ffifii 7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berb€gai kerja Partisipasi AIftif lndonesia da.lam Pertemuan &utheast Asia Maritime Lau) Wor@nent I'l,itiotiue's (SEAMLEII Optimalisasi diptomasi terkait dengan hukum dan perjanjian internasionalsarna di kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral 7.t. Peningkatan kepemimpinan di ddam berbagai kcrja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral Peran dan partisipasi aktif lndonesia dalan perlindungan nelayan Indonesia dan Malaysia Optimalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan perjanjian OIII?UT rfir.Irr ITBTAf,SI PETAIf(XX'I[G JAWAB IIfATAiSI TTRXAITdirtl ,rvn 2[28 nvA zvB 1 Kegiatan 1 Kegiatan I Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan KeInenko Kemenko Polhukam, Kemlu, Kemenhub, Kemenkumham, Kemenhan, KKP, Bakamla, Basarnas, Kejaksaan, TNI, dan Polri 1 dokumen 12o12); I Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegatan 1 Kegiatan Kemenko Marves Kemenko Polhukam, Kemlu, Kemenhub, Kemenkumham, Kemenhan, KKP, Bakatrrla, Bassmas, Kejsksaan, TNI, dan Polri 1 Kegiatan (2019) AI'UBER PEXBIAYAIf,* 16 Keikutsertaan Indonesia dalam Pertemuan $utheast Asia Maiitime Ldlt) EnJorement I'ritit,'tiue's (SEAMLEI) APBN (AP7) 17 Tersusunnya M.oU the cuidelines on Coneming Tteat^ent of Fishentuen; EDahnsi MoU tsb melalui Kegiatdn Revieu) Meeting on MoU tlE Gu lelinas APBN IAPT) 7.1. Peningkaten . . . SK No068216C PRESIDEN REPLIBLIK INDONESIA 224 f,o. r-'Iif.ItrrTJ.l T"AdI5'JT tw-SJJ Peran dan partisipasi aldif Indonesia dalam kerjssama bilateral den multilateral keamanan dan keaelaEatan laut Optimalisasi diplomasi maritim melalui berbagai kerja saEa di bidang kclautan pada tingkat bilateral dan multilateral Terlibat dalam kegiatan forum perteEuan Kepata Staf AL ASEAN den forum strategis kawasan lainnya sepeni IONS dan WPNS Terlaksananya dukungan terhadap kebijakan nega.ra terhadap sentralitas ASEAN mclalui peran danpartisipasi aldif TNI AL da.lam kegiatan kerja i fiTI'TtrI llfsTAraI PEIfAITCtCtI'IfG JAWAB out?ut .TTIi ziYz ?i.FEl ,\itz\ zlirB 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan Kemenko Marveskegiatan diplomasi maritim melalui kerjassme dan darr l.Rata-rata jumlah ta EBapa,)l rekomen dasi terhadap konsep/ inisi atif yang diterima dalam pembahasan di forum ASEAN 1 2 I 2 1 1.2 1 2 Kemhan 2- S{to/" 2 too"/o 2 2 3- l:l 3. 1:1 3. 1:1 3- l:1 1: I trBTATAI ITRI{AIT SI'fBER PEXBIAYTAIT Kemenko Polhukam, Kemlu, KeEenhub, KemenkumhaIn, Kemenhan, KKP, Bekamla, Basamas, KEaksaan, TNI dan Polri (AP7) Kemlu dsn TNI l Y7) 18 7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerjasama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral 19 7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerjasama di bideng kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilate-ral SK No 068217 C dan PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA 229 ro. lTrd fTI |FITTSTXJ hrT:II rr:II dan maritim kerangka ASEAN atau kerja sama multilateral lainnnya di kawasan dalam rangka mewujudkan kesan positif politik LN Indonesia bebas aktif. MGFI olrrtfm 2at2t ,I.iFM ,r.v^ qittt ,iiYB 2. Persentas€ kemajuan penl[apan TNI AL menjadi Crvlinan dalam ANCM 3. Pcrbanding an kehadiran pemimpin dan as€t TNI AL dalam forum IONS darr WPNS rrgTtrat PETATGGUIfG JAWAB ITATAI|SI TERTAIT SUXBER PEUBI YA. IT 7.2. Pcnbatrtra lrcna ..Ltlf ddrE uIr.F ncnctpt.hD du Ecql.gr p.rdrn t n .frn tc.D.rra dult dl bfut&g Lchut r 20 Peningkatan peran aktif dalam upaya rnenciptakarr dan menjaga perdarnaian Partisipasi aktif Indonesia pada forum TripartiE Technical Expet1s Group lrEc,l di Selat Optimalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan perjanjien tingkat regional dalam Keikutsertaan Indonesia pada forum Wdrtite Tectrrrical Expefts Gmup frEG, di Selat { .i Kemenhub Kemenko Marves, Kemlu, dan KLHK APBN (APU SK No 068218 C dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 230 airat irT.-lqIl]l F*ITffiJ Malaka dan S€lat Singapura Penyelenggara art diplomasi TNI Angkatan Laut, terjaganya hubungan luar negeri, dan terlaksana,rlaa kebiiakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. iiffJf"IJ OUI?UT ,ufrdri IIISTAIfSI PETAITCTGI'ITG JA{I'B ITSTAXAI TERI(AIT SI'UBER PWBIAYATIfI,Iirtl ,|frr1 7r.fr4 ,lirz\ ,7t-,,8 dan kea.ma'Iran dunia di bidang kelautan rangka mendukung keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan Malaka dan Selat Singapura 21 7 .2. Peningkatan peran aktif dalam upaya menciptekan dan menjaga perdamaien dan keamanan dunia di bidang kelautan optimalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan perjanjian tingkat bilateral, regional, multilateral 1. Persentase ke8iatan Diplomasi yac dilaksana kan oleh TNI Angkatan lrut 2. Jumlah pengesahan dokumen perjarljian kerja sama bilateral (MoU, ToR, rA" dll.l dengan Laut nega.ra ASEAN. 1 2 1004/0 6 Dokumen 3. 14 Dokumen 1. rooo/o 1. 1000/0 too"/" 1. 100 0/o 7 2 3 7 8 Dokumen a DokumenDokumen Dokumen 16 1a 2t Dokumen 2l DokumenDokumen Dokumen Kemhan Kemenko Polhukam, Kemlu, dan TNI, APBN (AP7) SK No 068219 C 3.Jurlah... PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 231 ro. |T{.FIi'III ll.ffTsrf3 vj:rrrJit out?ur rrTtrTrt IIfSTATAI PE[fATGGI'TG J wlBv.trtl ,iarn ,;i'F, ,Wf,I airB txgr^rsr TERI(AIT Kemlu den TNI AUXBER PEfBIAYAAITi 3. Jumlah pengesahan dokumen pedanjian kerja sama (MoU, ToR, rA, dll.) dengan Angkatan l,aut Non ASEAN 1. 10 Kegiatan 2. t7 Kegiatan 7.2. Peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan l,atihan b€rsama dengan negafa-negafa lain baik bilateral maupun multilateral baik sebagai peserta 'maupun sebagai host ' Meningkatnya peran serta aktif TNI AL dalam upaya menciptakan ke€manan dan perdamaian dunia. 1. Jumleh partisipasi dalam latihan b€rsama s€bagai peserta. 2. Jumlah partisipasi dalafi latihan bersama sebagai ,tost. 1 12 Kegiatan 2 13 Kegiatan 1. t2 Kegiatan 2. 14 Kegiatan 'I 13 Kegiatan 2 t2 Kegiatan 1. 10 Kegiatan 2. 15 Kegiatan Kemhan APBN (AP/) SK No 068220 C 7.2.Peningkatan... FRESIDEN REPIJBLIK INOONESIA 232 23 lTrd rJ.J] 7.2 Peningkatan peran al(if dalam upaya menciptakan dan menjaga pcrdamaian dan keamanan dunia di bidang kelauten irlsrsrf,3 L=rtwJit Optimalisasi diplomasi terkait dengan hukuE dan perjarrjian Ters€lenggara nl.a Diplomasi Madtim Indonesia serta Meningkamya Peran Indonesia dengan negara mitra di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional dan multilateral fifrq r rt]rta 2U2r ,itrn don avll l. Jumlah Pengesah arl dokumen pedanjian kerja sanra bilateral Indonesia (MoU, IA, IrA, dlt) tentang keamana'rr dan keselamat an laut 1.4 Dokumen 2. 1000/o r.4 Dokumen 2. tooo/o t.4 Dokumen 2. tooo/" 1.4 Dokumen 2- tooo/" 1.4 Dokumen 2. 1000/0 2. Pers€ntas€ Jumlah kegiatan diplomasi Earitim yang dilaksana kan oleh Indonesia IXSTAI|SI PETTATCTGI'trG JAWAB Kemenko Marves IITSTIXSI TERI(AIT tf, lirlf,il Kemenko Polhukam, Kemlu, Kemenhub, Kemenkumham, Kemenhan, KKP, Basamas, Bakamla, Kejaksaan, TNI, dan Polri APBN (AP7) 7.2.Peningkatan... SK No 068221 C PRESIDEN REPLIBLIK INDONESIA 233 Ifo. iTrtilf.rJJl TiaIqr5ff3 i,:r:t:\lr]I,] ilf{dm IIfSTATBI PEfATGGI'TG JAWIB clrrlrrti *2r nivt:l ,I|..Ii,I.J art4 F52Il I Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegietan 1 Kegiatan 1 Kegiatan Kemenko Marveskegiatan yang dilaksanal(an kegiatannya tiap tahun trgrAf,sr TBRI(AIT BI'XBER PWBIAYAAX* Kemenko Polhukam, Kemlu, Kemenhub, KerEenkumham, I(emenhan, KKP, Kemenkeu, KLHK, Balamla, Basarnas, Kejaksaan, TNI, dan Polri (AP7)24 7.2. Peningkatan peran altif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaign dan keamanan dunia di bidang kelauten Berpartisipasi pada Peafngkatan Kapasitas Penegak Hukum di Kawasan baik sebagai peserta maupun sebagai Penyelenggara dalarn kegiatan Mer.itime Sec]],ity Deskt,,p Exerci.se (MSDE) sejak tahun 2009 Meningkatnya pemaha'ltlan hukum laut antar aparat penegak hukum di laut dalam upaya menciptakan keamsnan dan perdamaian dunia. SK No 068222 C 7.2.Peningkatan... PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA 234 Ito. iT,{.LfiIj]l fli?qr.Er.f,,i TIT'rJUfJ Ii.lE r ?rta iIREt IIfSTIIfSI PEf,ATGGI'TG JAWAB ITSIAI|SI TERI(AIT Kemenko Pothukam, KKP, Kemenkumham, KerEenkeu, KLHK, Kemlu, Kemenhub, Bakalnla, Basarnas, Kejaksaan, TNI, dan Polri SUXBER P BIAYI/II',r9n ,iat 1 1 Kegiatan ,I-t *1 v.vrl ,];'Ii 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan25 7.2. PeninBkatan peran aktif dalam upaya mencipta.kan dan menjaga perdamaian dan keamanart dunia di bidang kelautan Berpanisipasi pada Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum di I(awasan baik sebagai peserta maupun s€bagai Penyelcnggara dalam kegiatan copaciA Buiuins for HACGAM *jak tahun 20 17 Meningkatnya pemaI-aman hukum laut antar aparat penegak hukum di laut dalam upaya menciptakan keamanan dan perda,naian dunia. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan kegiatennya tiap tahun 1 Kegiatan Kemenko Marves APBN IAPTI 7.2. Peningkatan . . SK No 068223 C PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 235 ro. i'I.TITJJ] 7.2. Peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga Perdamaian dan keamanen dunia di bidang kelautan [.dTr5r:fJ gJYf,iIIJ Pelaksanaan Fort i, oleh KRI dengan melaksanakan diplomacg, pameran bendera, kunjungan kepada pihak otoritas sipil dan militer pada ncgara tujuan, s€rta melaksanakan latihsn terbatas bersema pihat Terwujudnya komitmen TNI AL dalam melaksanakan kedasama keemanan maritim di wilayah p€rbatassn dengan negara tetangga dan perluasan penSaruh Indonesia s€suaj prioritas keb{ieken LN Pemerintah s€tempat tlfTqra ourPur ?wrt 7Wn vi tFl ,ivtl ,\itB JUmlah 53 Kegiatan 54 Kegiatan 55 Kegiatan 55 Kegiatan 55 Kegiatan /Pamtas yang dilaksana&an. Jumtah kegiatan Goodt'rill Potl Yisr', per tahun termasuk ke negara-negara pulau yang memhntang di Samudera Pasifik IIfSIAIISI PEf,IIfGGUIfG JAW'B IIISTAXSI TERI(ArI SI'EER PEXBIAYIAIf* 26 Kemhan TN[, Kemlu, Kemendikbud ristek, dan Kemenparekraf. (AP7) SK No 068224 C 7.2.Peningkatan... PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA 236 |IT'I im .rl iFq.TrrrIit I-rlrJ'lir.fJ OIII?UT mr.I.rfi ?ivtt ,[tt1 FIiIB FFIZI N2t 1 Kegiatan I Kegiatan 1 lcgiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan IIfgIAIfAI PEXfAIfGGI'f,G JAWAB IIfSTAI{SI ATRI('IT Kemlu Kemenko Marves, Kemhan, Kemenkeu, TNI, den Polri SI'iIBER PWBIAYAAIT* 27 7.2. Peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidana kelautan Partisipasi Aktif tndonesia dalam sidang ASEAN Regionnl Forum (ARFI Intf,rsessiot]@'l Meeting on Maritime *anritg Optimalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan perjanjian Keikutsertaan Indonesia dalam ASEAN Regional Forum (ARE Inter Sessional Meettng on Maritime S"ornv APBN (AP7) SK No 068225 C 7.3.Kepemimpinan... PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA 237 iitil iTtrarfii T,i?qrsIIil FrJ.IJ fJ tlli ilIrl f*rti-f IIfsf,Arsr PEfATGGI'IfG JAITABDOrt 2DA2 ,iv*1 .F'ZI ,]''iF, TIfSTATSI TTRBAIT EiiTr-T a 7.3. Xcp.Dlmptnrn .trt Fru .tllf .l.r- pcnJd3trr[ bcttcfd lorDr lltcrn rtodd btdEg tchutrrr 2A 7.3. Kepemimpinan atau peran aktif dalarn lrcnj rsunan berbagai nonna internasional bidang kelautan 7.3. Kepemimpinan atau peran aktif dalam peiryusunan berbagai internasional bidang Penjrusunan dokumen instrument internasional St6ta.ino.ble Use of Marine Biological DilE sitV of Areas Begond National Jurisdictilrn Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanen Optimalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan pedanjiarr Dokumen Consefi)dtiorl sirstai,ra'ble Use of Maiine Biologic@t DiL€'siA of Begond Nati,'ra'l (BBNJ) .i 2 Negara Kemenko Marves Kemlu, KemenESDM, KUni KKP, dan BRIN Kemlu, KLHK, BRIN, dan Polri (AP6) 29 Penguatan RPOA IUU untuk mendukung pelaksanaan perikansn yang berkelanjutan termasuk pemberantasan Penambahan 2 negafa anggota RPOA IUU (Kumulati0 I Nega.ra KKP APBN (AP7) SK No 068226 C kelautan PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA 234 f,o. iT*iF J]i iFddrSrIJ hrIJjlrfi] our?ur rrJtE I IIfATATAI PEIiATGGI'IfG JAWAB,\irrt 4rt) mra ,wzl ,itys 3 Dokumen 5 Dokumen 6 Dokumen 7 Dokumen 8 Dokumen KKP ITgTAIfSI TERTAIT SI'XBER PHBTAYA.ATT kelautan IUUF di regional 30 Kepemimpinan atau peran a*tif dalam penJrusunan berbagai norlua internasional bidang kelautan Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanar Penguatan RPOA IUU untuk mendukung pelaksanaan perikanen yang berkelanjutan tennasuk pemberantasan IUUF di kavrasan regional Pengesahan dokumen RPOA IUU (Kumulati0 Kemenko Marves, Kemlu, Kemhan, Bakamla, TNI, dan Polri APBN (AP7I SK No 068227 C 7.3.Kepemimpinan... PRESIOEN REPIJBLIK INDONESIA 239 [l.l ftFrarirJ;lt ll.iqrrffit -.rI{f{fi1 rrIlIEfrI rdril{rjl ,ifrtl ,r.vT) zir8 ,tvT.l oirEf Rata-rata persentaste pe[rarfaatan kuota tangkapan 900/" tooo/o tooo/" 1oo8/o 1000/0 ditetapkan oleh Regia al Ftsheries Managemed Orga izdtiorls (RFMos) Pengesahan 5 dokumen pedoman/ rekomendasi / kebijakan bersama ASEAN SEAFDEC untuk mendukung 2 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen 5 DokumeD 5 Dokumen IXSTIITBT PEfATGGI'IfG JAWAB KKP ITSTAI|AI TERI(AIT AUIBER PEfBIAYAIIf' 31 7.3. Kepemimpinan atau peran aktif dalam penlrusunan b€rbagai nortna internasional bidang kelautan Pengelolaan sumber daya ikan Optimalisasi pemanfaatan kuota tangkapan (bigeye tuna, btuertn tuftd) yang ditetapkan oleh Regio al Mdfldgement Orgdnizdtians (RFMos) KLHK, Kemlu, dan BRIN APBN (AP7) 32 7.3. Kepemimpinan atau perajr aldif dalam penjrusunan berbagai nonna internasional bidang kelautan Penelitian dan Pengembangan IPTEK perikanan Keberlanjutan pembangunan s€ktor perikanan di Asia Tenggara yang berkesinam bungan KKP Kemlu, KLHK, dan BRIN APBN (AP7) SK No 068228 C pembangunan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 240 io. i'rilTIJJ] [a{atr5r]fi t:r.I:IriTIJ rrfrdrl If,ATATAI PEIiAIIGGI'TG JAWAE OIITPIIT ztyzt ,iiYz 7I"B ,Ta7t1 V.EB bsngunan kawasarr (Kumulati0 llfsTArsr TIRI{AIT SI'IBER PruBIAYA'T* 7.4. P.rccpit a Fru.ndl.nfra Frctalr.a b.t 3 Drrttlm Ind@c.h dctrg.! ncgrra tc+-nd8r 33 7.4. Perundingan Perbatasan Maritim dcngan Negara perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan negaia tetangga Optimalisasi diplomasi terkait dengan perjanjian Politik, keamanen keYrilayahan, dan kelautan Perundingan Batas Maritim R[ dengan: Malaysia, Vietnem, Singapura, Thailand, Filipina, Palau, Timor [,estc, Australia, darr India l,aporarr Perkembangsn Laporan Perkembangan l,aporan Perkembangan l,aporan Laporan Perkembangan Perkemb€ngan Kemlu Kemenko Marves, BIG, dan TNI IAPT) SK No 068229 C 7.5.Percepatan... PRESIDEN REPIJgLIK INDONESIA 241 ro. iTr& rJJl (.d.IFFJ FTT.IIJJT ()UI?UT firI.Tr-l ItrATATBI PET'IIGGI'TG JAWAB trsTtrfar TERI{AIT SI'IBER PEfBIAYA'IT*N2l Trvt) ,iiFa ,1Wl awf,) 7.5. PcrccFtan .EbDtrl lrcnctrpan ct3tcral Lnrlrr tontirc[ lasual dcngar hutua tltcttradond 34 35 7.5. submisi penetapan ekstensi kontinen s€suai dengan hukum internasional Optimalisasi diplomasi terkait dengan p€rjanjian politik, keamanan kewilayahan, dan kelautan Sureei landas kontinen di luar 2OO mil laut lwilayahl Terpetakannya landas kontinen di luar 200 mil laut 1 Iffdas Kontinen 1 Landas Kontinen Penyampaian laporan Dokumen Submisi (Barat Sumatera, Penlrusunan Dokumen paparan Pemerintah Indonesa di hadapan Komisi Batas Landas Kontinen PBB 1 Dokumen (Selatan Jawa dan Nusa Tenggare) 1 lffdas Kontinen Penjrusunan I Dokumen paparan Indonesia dihadapan komis landas kontine-n BIG Kemenko Marves, KemenESDM, KKP, Kemlu, BRIN, dan TNI ( P7l 7.5. Percepatan submisi penetapan ekstensi landas kontinen sesuar dengan hukum internasional PenJ rsunan dokurDen submisi Perluasan landas kontinen Dokumen Submisi Iffdas Kontinen dokumen submisi perluas6n landas kontinen dan dokumen papafan Indonesia dihadapan komisi landas kontinen BTG Kemenko Marves, KemenESDM, KKP, Kemlu, BRIN, darr TNI APtsN (AP7) SK No 068230 C 7.5. Percepatan . . PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA 242 tro. ifII ITI nriqr5flit 7.5. SubrEisi Perluasan Landas Kontinen Indonesia submisi penetapan ekstensi kontinen sesuar dengan hukum internasional I'IIJIJJI lfEqrt r,Ir, flrl.i 2rvzl vfrn ,|vn 2tt4 ,]''B Diterimanya Dokumen Submisi Perluasan lffdas Kontinen oleh PBB (CrcS) Submisi Segmen Utara Papua Submisi Segmen Barat Submisi Segmen Selatan Jawa Nusa Tenggara Daya If,ATAf,SI PExtAIlGGI'IfG JAWAB ITBTAXSI TERIGIT AUIBER PWBIAYA'I* 36 37 Diusulkannya perluasan landas kontinen Indonesia dis€rtai dengan dokuInen pendukungnya Kemlu Kemenko Marves dan BIG APBN (AP7) 7.6. IrrnlngL'+.n pcrtcmD{trn rrrEr ncfur lad@Gdr dt .td.D bcrt.gd orE rtrrrl htcrar.Iolrl btdrng tctrutr! 7.6. Peningkatan penempatan warga neSara Indonesa di dalan berbagai organisasi internasional bidarrg kelautan Partisipasi Ar<tif Pushidiosal dalam forum organisasi Hidrogafi Regional dan Internasionsl Meningkatnya lrcran s€rta dan keterwakilan Pushidrosal dalam forum orgarrisasi Hidrograri regionsl dan internasional Jumlah keikutsertaan Pushidrosal daram forum Hidrografr internasional 2 Kegiatan 2 Kegiatan 3 Kegiatan 4 Kegiatan 2 Kegiatan Kemhan Kemenko Marves, Kemlu, dan TNI, APBN (AP7) SK No 068231 C 7.7.Pembakuan... PRES IDEN REPUELTK INDONESIA 243 .1,I FJlirqr.fn ETqtIr'ElIJ -'fj--tf,i,Ia ()UTPTI[ ,y.rrtrl 2to2t vFrt) ,li'i'F1 2T'II mtB ITSTAXSI PEMTGG{'TG JAwlA IXSTAIfAI TERr^IT SI'XBER P BIAYI. IT 7.7. PcDh.luu lrEtr llrthu 3a 7.7. Pembakuai nama pulau Suruei Toponimi dan Penelaaltan natna rupabuIni E ilayah laut Terselenggara nya nama rupabumi wilayah laut 7.7. Pembakuan nama Pulau Pembakuan unsur rupa bumi Verifikasi dan supervisi pembakuan unsur"rupa bumi pumlahl Nama nrPabumi wilayah laut la 1 Titik 100 Titik 105 fitik 40 Daerah ,lO Daerah 40 Daerah 115 Titik zl0 Deerah 100 Titik BIG Kemenko Marres, Kemendagri, KKP, BRIN, TNI, dan Pemda Kemendagri, KKP, dan Pemda APBN (AP7) dan/atau APBD 39 Daerah yang membakukan unsur rupa bumi Kemendagri APBN (APT), APBD, dan/atau Sumber lain yang salr Daft r SK No 068232 C PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 244 Daftar SinSkatan/Akronim Kementcrian/Irmbaga No Sinskatan/ Araonim Keterangan I Icmerterian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 2 Kemenko Ekon Kementerian Koordinator Bidana Perekonomian 3. Kemenko Polhukam Kementerian Koordinator BidanS Politik, Hukum dan K€ananan Kementerian Selsetariat Negara 5. Kementerian Hukum dan Hak AMsi Marusia t IGEeTATR/BPN Kementarian Aararia dan Tata Ruang/Badan Fertanahan Nasional 7 KemenBUMN Kementeriar Badan Usaha Milik Negara a. rGmendas Kementerian Perdagangan I IGmendaeri Kementcrian Ddam Negeri lo. KemendegPDTI Kement€rian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmierasi 11. I(emeridikbudristek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknolosi 12. KemdESDM Kementcrian Eneigi dan Sumbe! Daya Mineral 13. lGmenhub Kementerian Perhubunaan 14- Kementcrian Keaehatan 15. Kementerian K€uangan (Direktorat Jendcral Bca dan Cukai) SK No 068233 C 16.Kemenkominfo. PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA 245 No. Sinskatan/ Akronim Ketenngan 16. Kementerian Komunikasi da. Infomatike t7. KemenkopuKM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan MeDentah la KeDenPANRB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Ne8ara dan Refomasi Birokrasi 19. Kemcnparekraf Kementeriar Pariwisata dan Ekonomi Ikeatif/Badan Pariudlata dan Ekonomi Kreatif 20. Kementerian Pdindustria. 21. Kme.PUPR Kementerian Pekerjaan UEum dan Perumahan Ralryat 22. IGmenterian SGial Kementarian Pert nian 24. Kementerian Pertahanari 25. KemiDvest/ BKPM Kementerian Invcstasi/Badan Koordinasi PeraDaman Modal 26. Kemlu IGmenterian Luar Neaeri 27 KKP Kemmtsie. Keleuren d.. P.rik.nan 2a KI-HK Icmenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 29. s€tkab S€kretariat Kabinet 30 ANRI Arsip Nasional Republik Indonesia 3l Iiadan Keamanan l,aut SK No 068234 C 32.Bapeten... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 246 No- sinskatan/Akronim Keteransan 32 Bapeten Badan Penaawas Tenaaa Nuklir 33 BIG BKN BMKG BNPB BNPP BP2MI Badan SAR Nasional Pencadan dan Pertolonsan 34. Badan Informasi G€ospasial 35. Badan Kepega*aian Negara 36- Badan Meteorolosi, Klimatolosi dan Gcolbika tladan Nasional PenanggulanSan Bencana Badan Nasional Penaelola Pcrbatasan Badan Pelindunaan Pekerja Misran Indon€sia Badan Pengawas Obat dan Mal€nan Badan Rtu€t dan lnovasi Nasional 37 34. 39. :to BPCIM 41. BRIN BSN Badan Standarissi NasioEl 43 Kejaksaar Kejaksaan R€publik Indonesia 44. IAN kmbaga Administrasi Nasional 45 Polri IGpolisian Negara Republik Indone8ia 46- TNI TertrE Nasional Irdoresia 47 BUMN Badan U8aha Milik Negara SK No 068235 C 48.Pemda.. PRE S IDEN REPUELIK INDONESIA 247 I(CtcretrtfnSiDGk t n/AkrotiNo. Flm6intsh DarrahPGE&44. Pihrk mnp.mcdntahsfitn,19. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO ttd. Salinan sesuai dengan aslinYa KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESI.A Perundang-undangan dan Hukum, SK No 063080 C Djaman